Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengingatkan pentingnya kesiapan industri dalam implementasi regulasi Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sawit.

Hal ini menyusul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5).

“Perubahan sebesar itu membutuhkan integrasi teknologi informasi, sinkronisasi regulator, kesiapan pelabuhan dan perbankan, kepastian hukum, serta simulasi perdagangan yang matang,” kata Sudarsono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara tergesa-gesa karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian pasar, mengganggu iklim investasi hingga melemahkan daya saing Indonesia di pasar global jika tata kelolanya belum benar-benar siap.

“Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see. Dalam perdagangan global, ketidakpastian sering lebih berbahaya dibanding regulasi ketat itu sendiri,” katanya.

Lebih jauh, Sudarsono memahami bahwa tujuan pemerintah untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan kontrol devisa, serta mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing.

“Negara sebenarnya selama ini sudah hadir sangat kuat melalui bea cukai, perpajakan, sistem perbankan, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), perizinan, dan berbagai instrumen pengawasan lainnya,” ujar Sudarsono.

Ia pun mendorong pemerintah melakukan penguatan tata kelola secara bertahap melalui transparansi data, integrasi DHE, peningkatan audit, dan pengawasan digital sebelum melangkah menuju konsentrasi perdagangan dalam satu entitas besar.

Menurutnya, kekuatan negara tidak diukur dari seberapa besar kontrol terhadap perdagangan, melainkan dari tingkat kepercayaan pasar terhadap konsistensi penegakan aturan.

“Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak mengendalikan perdagangan, tetapi negara yang paling dipercaya menegakkan aturan secara konsisten,” kata dia.

Sebagai rekomendasi, Sudarsono meminta pemerintah memprioritaskan digitalisasi penuh data ekspor dan integrasi lintas lembaga, penggunaan harga referensi internasional untuk mendeteksi anomali transaksi, transparansi beneficial ownership perusahaan perdagangan, penguatan pengawasan DHE, audit berbasis data real time, serta penegakan hukum yang konsisten.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah menghindari pembentukan monopoli perdagangan yang justru berpotensi menciptakan rente ekonomi baru.

“Pada akhirnya, kekuatan perdagangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi oleh kredibilitas institusi, kepastian aturan, efisiensi sistem, dan kepercayaan pasar internasional,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Oleh: Dr. Salahuddin El Ayyubi, Dosen FEM dan Peneliti IPB University

Di tengah himpitan ekonomi saat ini dimana daya beli kelas menengah Indonesia terus tergerus ke jurang kerentanan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membayangi di berbagai sektor, dan biaya hidup yang semakin tinggi, muncul satu anomali sosiologis yang mencengangkan.

Gairah masyarakat Muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah seolah tak pernah mengenal kata surut.

Antrean haji reguler tetap mengular hingga puluhan tahun, berbagai skema tabungan religi kian menjamur, dan biro perjalanan (travel) umrah terus tumbuh subur hingga ke pelosok-pelosok desa.

Fenomena ini sejatinya tidak lagi bisa dibaca secara naif hanya sebagai ledakan kesalehan individual. Tetapi lebih dari itu, ini adalah cermin terjadinya transformasi sosiokultural yang masif, dimana praktik ibadah telah berkelindan dengan ekspansi industri yang membentuk sebuah raksasa baru bernama “Ekonomi Religi”.

Pertanyaan kritisnya adalah: apakah komersialisasi ibadah ini sedang memuliakan marwah umat, atau sebaliknya pelan-pelan sedang mereduksi sakralitas agama menjadi sekadar komoditas etalase?

Deru Modal di Balik Gema Talbiyah

Di masa lalu, perjalanan haji dipahami sebagai sebuah ritus yang hening, asketis, penuh laku prihatin, dan seringkali menjadi puncak dari penantian spiritual seumur hidup. Namun hari ini, gema talbiyah terdengar beriringan deru mesin kapitalisme yang cukup bising.

Tumbuhnya kelas menengah muslim perkotaan dalam dua dekade terakhir tidak hanya melahirkan daya beli baru, tetapi juga menciptakan pola konsumsi berbasis identitas religius.

Agama tidak lagi mampak hanya di atas sajadah tetapi telah berubah menjadi preferensi konsumsi dan gaya hidup.

Praktik haji dan umrah hari ini telah melahirkan rantai ekonomi raksasa yang sangat kompleks mulai dri maskapai penerbangan internasional, jaringan hotel berbintang syariah, perbankan, perusahaan asuransi, hingga marketplace perlengkapan Muslim dan konten digital bertema religi.

Pengalaman spiritual perlahan-lahan diposisikan layaknya sebuah komoditas ekonomi yang dikemas secara profesional, diberi harga, dan disegmentasi ke dalam berbagai kasta layanan berdasarkan kapasitas finansial jamaah.

Kritik paling tajam dari transformasi ini terlihat nyata pada maraknya fenomena “Haji Furoda” dan paket-paket ibadah berlabel eksklusif atau VIP.

Secara teologis, tata cara haji sesungguhnya menyimpan pesan perlawanan yang sangat kuat terhadap stratifikasi sosial. Kain Ihram berwarna putih tak berjahit dan tanpa atribut pangkat adalah simbol egalitarianisme mutlak sebagai bentuk deklarasi bahwa di hadapan Sang Khalik, seorang raja dan rakyat jelata berada pada pijakan debu yang sama.

Namun, realitas ekonomi religi hari ini justru sedang mengoyak filosofi kain “ihram” kesetaraan tersebut. Pengalaman spiritual di Tanah Suci tak lagi hadir dalam ruang yang sama tetapi semakin terstratifikasi oleh kelas-kelas ekonomi masyarakat modern.

Mereka yang memiliki modal ratusan juta rupiah kini bisa memotong antrean panjang puluhan tahun melalui jalur nonkuota, dan menikmati privasi hotel bintang lima di pelataran Masjidil Haram.

Polemik kegagalan berangkatnya jamaah Haji Furoda pada musim haji 2025 lalu bukan sekadar masalah teknis keimigrasian, melainkan bukti betapa kuatnya mekanisme pasar dalam mendikte siapa yang paling berhak “mendekat” kepada Tuhan.

Ekonomi Simbolik dan Jebakan Flexing

Dalam masyarakat modern, praktik ekonomi tidak pernah benar-benar steril dari struktur sosial dan perburuan modal simbolik. Ibadah haji kini tidak hanya mengandung nilai eskatologis (akhirat), tetapi juga memproduksi legitimasi moral, kehormatan, dan pengakuan sosial yang tinggi.

Gelar “Haji” atau kemampuan melakukan umrah berkali-kali setiap tahun sering kali menghadirkan posisi simbolik tersendiri yang memperkuat status individu di tengah piramida masyarakat Muslim Indonesia.

Logika pasar yang menyusup ke ruang spiritual ini membawa risiko teologis yang fatal: agama berisiko direduksi ke dalam logika konsumsi semata. Perjalanan ibadah kerap bergeser menjadi ajang flexing (pamer) citra gaya hidup religius kelas menengah Muslim urban di media sosial.

Pengalaman spiritual tidak lagi murni dipahami sebagai proses transformasi etik dan sosial yang membersihkan jiwa, melainkan sebagai pengalaman simbolik yang dikemas, difoto, dipasarkan, dan akhirnya dikonsumsi oleh pengikut digital.

Industri religi pada akhirnya tidak hanya memfasilitasi ibadah, tetapi secara tidak sadar juga memproduksi identitas sosial baru yang terkadang jauh dari nilai kesederhanaan dan solidaritas.

Menata Ulang Etika Haji

Pesatnya laju transformasi ekonomi religi ini sayangnya belum diikuti oleh kapasitas tata kelola negara yang adaptif. Pemerintah cenderung masih terjebak dalam kerangka administratif dan teknis yang sempit yaitu seputar kuota, keberangkatan, dan logistik dasar.

Padahal ekosistem ini telah bermutasi menjadi industri multi-triliun yang rentan dengan praktik-praktik liar.

Maraknya kasus penipuan oleh travel nakal dan lemahnya perlindungan terhadap jemaah adalah alarm bahwa Negara wajib hadir lebih dari sekadar administrator, melainkan sebagai pengatur ekosistem (ecosystem regulator) yang menjamin transparansi dan keadilan.

Umat tidak boleh dibiarkan bertarung sendiri menghadapi buasnya pasar industri keagamaan yang memanipulasi kerinduan mereka kepada Baitullah.

Lebih dari itu, lembaga-lembaga keagamaan, pesantren, dan para ulama memikul tanggung jawab moral yang teramat berat.

Dakwah hari ini tidak boleh lagi hanya membius umat dengan hafalan fikih ritual, tetapi harus berani menyuarakan literasi etik. Mimbar-mimbar agama harus menghadirkan kembali narasi kesederhanaan, penolakan terhadap pemborosan, solidaritas sosial, dan keadilan dalam praktik keberagamaan.

Transformasi ekonomi religi adalah keniscayaan modernitas yang tak tertolak. Namun, membiarkan kemurnian agama dibajak habis-habisan oleh hegemoni kapital dan hasrat pamer status sosial adalah sebuah pengkhianatan terhadap substansi tauhid.

Sudah saatnya kita menata ulang niat, regulasi, dan cara kita beragama: memastikan bahwa perjalanan menuju Baitullah murni didorong oleh kerinduan hamba kepada rida-Nya, bukan oleh ambisi seorang konsumen yang sedang membeli kasta di hadapan sesama manusia.

Meski demikian, fenomena ini tentu tidak dapat disederhanakan semata sebagai kemerosotan spiritual umat.

Bagi jutaan Muslim Indonesia, haji tetap merupakan pengalaman religius yang sangat personal, sakral, dan bahkan menjadi titik balik kehidupan mereka. Justru karena posisi spiritualnya yang begitu tinggi, praktik haji perlu terus dijaga agar tidak sepenuhnya terseret ke dalam logika kompetisi pasar dan konsumsi simbolik masyarakat modern.

Pada akhirnya, evolusi haji dan umrah di Indonesia hari ini menunjukkan bahwa praktik keagamaan selalu bergerak mengikuti perubahan sosial-ekonomi masyarakatnya.

Transformasi ekonomi religi merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Persoalannya bukan terletak pada hadir atau tidaknya pasar dalam kehidupan keagamaan, melainkan pada sejauh mana negara, industri, dan lembaga keagamaan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan umat, dan penguatan nilai-nilai spiritual serta keadilan sosial dalam praktik keberagamaan masyarakat Muslim Indonesia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat komitmennya dalam membangun kepercayaan publik, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), serta menjaga kepatuhan terhadap standar industri melalui dukungannya pada kegiatan bertajuk Edutalks Beyond The Classroom: Mengasah Potensi di Luar Akademik di Era Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Institut Pertanian Bogor (IPB).

Acara yang digelar di Auditorium Andi Hakim Nasution, IPB Dramaga Bogor, Rabu (6/5/2026) tersebut dihadiri oleh Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik Komisi Informasi Pusat (KIP) Samrotunnajah Ismail, Rektor IPB University Alim Setiawan Slamet beserta jajaran, Customer Experience Center Division Head BNI Rahmat Pertinda, serta undangan lainnya.

Kegiatan tersebut juga mendapat apresiasi positif dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang disampaikan melalui video yang diputar saat membuka acara.

Terpisah, Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan bahwa dukungan BNI pada kegiatan edukatif ini selaras dengan komitmen perseroan dalam memperkuat literasi publik, transparansi informasi, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan.

Langkah ini juga selaras dengan komitmen BNI sebagai lembaga keuangan yang senantiasa mengedepankan integritas, transparansi, dan kepercayaan nasabah sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan, termasuk menghadirkan semangat melayani sepenuh hati kepada seluruh nasabah dan masyarakat.

“Kami percaya keterbukaan informasi serta edukasi keuangan sebagai upaya pelindungan konsumen kepada publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dan menciptakan ekosistem yang sehat serta berkelanjutan. Semangat melayani sepenuh hati dengan mengedepankan customer experience dan voice of customer juga terus kami hadirkan melalui komunikasi yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah serta publik,” kata Okki.

Kegiatan bertema “Beyond the Classroom: Belajar Tanpa Batas, Mengasah Potensi di Luar Akademik di Era Keterbukaan Informasi Publik” tersebut diharapkan dapat menjadi wahana edukasi yang mendorong mahasiswa tumbuh menjadi pribadi unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Sinergi antara Komisi Informasi Pusat dan BNI dalam penyelenggaraan acara ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, acara menghadirkan sejumlah narasumber seperti Customer Experience Center Division Head BNI Rahmat Pertinda, Direktur Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran sekaligus PPID IPB Alfian Helmi, serta Deputy Director of Sustainability & Stakeholder Engagement APRIL Group Dian Novarina yang juga merupakan alumni IPB.

Melalui kegiatan tersebut, BNI juga mendorong generasi muda agar semakin memahami pentingnya keterbukaan informasi, tata kelola perusahaan yang baik, serta kemampuan beradaptasi menghadapi perkembangan dunia digital dan komunikasi publik.

Irfan Syauqi Beik, Dekan dan Guru Besar FEM IPB University

Laporan BPS yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama mencapai 5,61 persen dan merupakan yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, telah menimbulkan pro kontra di tengah publik.

Beberapa pengamat ekonomi menyatakan bahwa angka pertumbuhan tersebut belum mencerminkan kondisi riil masyarakat, karena tidak ditopang oleh investasi dan peningkatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

Mereka menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada hanya dinikmati segelintir kelompok.yang menguasai modal dan teknologi. Apalagi sejumlah persoalan fundamental ekonomi masih belum bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah, seperti utang luar negeri yang masih sangat besar, dan angka pengangguran terbuka yang dianggap masih tinggi, yakni mencapai angka 7,24 juta orang per Februari 2026, meskipun dalam setahun terakhir angka tersebut telah menurun sebanyak 35 ribu orang karena tingkat penyerapan angkatan kerja yang mencapai 1,89 juta orang.

Terlepas dari dinamika pro kontra yang ada, satu hal yang perlu didiskusikan secara mendalam adalah terkait konsep pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ini sangat penting untuk didiskusikan karena akan memengaruhi peradigma tentang pertumbuhan ekonomi beserta turunan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pertumbuhan tersebut.

Paling tidak, ada 3 konsep dasar pertumbuhan yang perlu didiskusikan oleh para pemangku kepentingan negeri ini. Yaitu, pertumbuhan klasik, pertumbuhan dengan pemerataan (growth with equity), dan pertumbuhan melalui pemerataan (growth through equity).

Konsep growth through equity

Ini bukan persoalan permainan kata, namun memiliki makna filosofis yang mendalam pada konteks pembangunan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, jika diurutkan berdasarkan aspek dampak pembangunan terhadap keadilan dan kesejahteraan ekonomi, maka yang paling ideal adalah konsep growth through equity. Mari kita bedah satu-satu.

Pertama, pada konsep pertumbuhan klasik, orientasi utamanya adalah pada peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto), yaitu bagaimana PDB bisa dipacu dan ditingkatkan setiap tahunnya dengan target prosentase tertentu.

Pada kenyataannya, seringkali terjadi trade off antara pertumbuhan dan pemerataan, dimana angka pertumbuhan meningkat tajam, namun di saat yang sama, ketidakmerataan juga naik signifikan.

Ini terjadi akibat tidak bekerjanya mekanisme trickle down effect yang memberikan privilege dan beragam insentif kepada industri besar untuk menopang perekonomian nasional, namun tidak diimbangi oleh mekanisme berbagi dan pemberian akses yang lebih besar kepada masyarakat umum.

Akibatnya kekayaan terkonsentrasi hanya di tangan segelintir kelompok, dan selalunya top 1 persen populasi yang paling banyak menikmati kue ekonomi yang ada.

Pertumbuhan yang tidak disertai pemerataan ini akan menciptakan kerentanan terhadap gejolak sosial dan ketidakstabilan politik. Hal ini seperti membangun gedung pencakar langit di atas pondasi yang rapuh.

Kedua, pada konsep growth with equity, selain menjadikan pertumbuhan sebagai mesin utama, pemerintah juga melakukan intervensi melalui kebijakan redistribusi yang agresif, seperti penerapan pajak progresif dan bantuan sosial, agar hasil pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati secara lebih merata.

Namun demikian, problemnya adalah seringkali rakyat miskin hanya dijadikan sebagai obyek penerima bantuan (tangan di bawah), dan bukan sebagai pemain aktif dalam perekonomian.

Daya beli rakyat dijaga untuk menstabilkan tingkat konsumsi, karena ia merupakan variabel yang kontribusinya terhadap PDB paling tinggi. Artinya, yang dijaga adalah sisi permintaan pada perekonomian. Begitu masuk sisi penawaran, maka yang tetap menguasai adalah para pemegang modal. Inilah sisi lemah konsep ini yang sering terjadi dalam realitas perekonomian suatu bangsa.

Ketiga, pada konsep growth through equity, pemerataan adalah mesin pertumbuhan itu sendiri. Ini adalah konsep yang paling ideal dalam ekonomi syariah karena menjamin keadilan dan inklusifitas ekonomi.

Tiga konsep dasar

Ada tiga faktor fundamental yang mendasari mengapa konsep growth through equity ini menjadi pilihan terbaik yang ada.

Pertama, resiliensi atau daya tahan perekonomian. Pertumbuhan melalui pemerataan hanya akan dicapai ketika perekonomian digerakkan oleh para pelaku ekonomi kecil yang berkolaborasi diantara mereka sendiri maupun dengan korporasi besar.

Daya tahan perekonomian akan semakin kuat ketika kontribusi para pelaku ekonomi kecil ini signifikan terhadap PDB. Artinya, para pelaku UMKM ini harus bisa diposisikan sebagai salah satu penyangga utama perekonomian nasional, dan bukan sekedar menjadi pelengkap.

Kedua, keadilan distributif. Growth through equity mensyaratkan adanya akses pembiayaan, pendampingan, dan pembinaan yang luas kepada usaha produktif masyarakat, sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Untuk itu, selain melalui dukungan APBN/APBD bagi program-program berbasis Government to People transfer seperti bansos dan KUR, instrumen-instrumen dana sosial seperti zakat dan wakaf, harus dapat dioptimalkan sebagai sumberdaya alternatif bagi penguatan ekonomi masyarakat yang mencerminkan rasa keadilan publik.

Zakat dan wakaf apabila dikelola dengan baik dalam satu ekosistem yang terintegrasi, maka akan dapat melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis komunitas dan potensi lokal yang lebih adil dan merata.

Ketiga, keberlanjutan (sustainability). Konsep pertumbuhan melalui pemerataan akan menciptakan kemandirian ekonomi pada jangka panjang. Kemandirian ekonomi ini yang nantinya akan menaik kelaskan perekonomian Indonesia yang saat ini masih terperangkap pada kelompok negara berpendapatan menengah.

Untuk memperkuat keberlanjutan ini maka investasi pendidikan menjadi sangat krusial. Rakyat miskin harus diberikan akses luas kepada dunia pendidikan, baik pendidikan formal, informal, maupun beragam bentuk pelatihan dan sertifikasi agar kapasitas mereka bisa meningkat.

Dengan demikian, jika hanya mengejar pertumbuhan maka itu langkah yang usang. Growth with equity adalah langkah awal, namun growth through equity adalah strategi jangka panjang yang paling unggul, untuk memastikan ekonomi nasional tidak hanya membesar secara angka, tapi juga kuat secara struktur dan adil secara sosial.

Program strategis

Sesungguhnya, program-program strategis seperti MBG dan kampung nelayan, memiliki potensi mengejawantahkan konsep growth through equity. Syaratnya, program tersebut harus ditopang oleh banyak pelaku usaha kecil masyarakat.

Pemerintah harus bisa memastikan bahwa penikmat terbesar dari sisi proses bisnis MBG, kampung nelayan dan program-program strategis lainnya, seperti pemasok bahan makanan MBG, adalah usaha-usaha kecil milik masyarakat.

Jika tidak, maka ketidakmerataan akan semakin besar, dan kelompok kayalah yang akan menikmati kue terbesarnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Harapannya, IPBA menjadi pintu masuk strategis bagi pelaku usaha kedua negara yang dapat mendorong perdagangan, investasi dan kemitraan bisnis yang lebih erat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso meresmikan Asosiasi Pelaku Usaha Indonesia-Filipina (Indonesia-Philippines Business Association/IPBA) di Cebu, Filipina, guna mendorong perdagangan dan investasi di kedua negara.

Budi menyebutkan kehadiran asosiasi menjadi komitmen Indonesia dan Filipina menjadi babak baru untuk memperkuat sinergi ekonomi yang telah terjalin selama 75 tahun.

"Harapannya, IPBA menjadi pintu masuk strategis bagi pelaku usaha kedua negara yang dapat mendorong perdagangan, investasi dan kemitraan bisnis yang lebih erat," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Pembentukan asosiasi ini telah diinisiasi sejak Atase Perdagangan (Atdag) Manila sejak pertengahan tahun 2024.

Menurut Budi, IPBA hadir untuk memperluas jaringan bisnis serta mengoptimalkan pemanfaatan kerja sama perdagangan kedua negara sehingga mendorong peningkatan total perdagangan.

Dengan adanya wadah baru yang menaungi pelaku usaha Indonesia dan Filipina, diharapkan dapat mengadvokasi pelaku usaha terkait hambatan perdagangan agar arus perdagangan kedua negara terus meningkat.

"Diversifikasi perdagangan akan membuat kita lebih tangguh untuk dapat menghadapi tantangan global," katanya.

Asosiasi ini akan mendukung promosi produk Indonesia melalui pelaksanaan misi dagang (trade missions), forum bisnis (business forum), dan kegiatan penjajakan bisnis (business matching) yang mempertemukan pelaku usaha dengan calon buyer, distributor, importir, maupun investor Filipina.

Filipina merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia yang menempati urutan ke-8 sebagai negara tujuan ekspor dengan total nilai ekspor pada tahun 2025 sebesar 10,22 miliar dolar AS.

Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai negara utama pemasok bagi impor Filipina.

Sejumlah produk yang berpotensi untuk dipasarkan di pasar Filipina, di antaranya produk logam, konsentrat bijih logam dan minyak nabati. Hal ini menunjukkan Indonesia memiliki posisi penting bagi Filipina.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Deni Lubis, menyoroti distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum efisien dan tepat sasaran. Deni menyebut MBG memiliki nilai filosofis yang kuat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pemberian makanan kepada masyarakat yang membutuhkan sejalan dengan prinsip zakat, khususnya zakat fitrah sebagai rukun Islam ketiga. Namun demikian, ia menegaskan bahwa bantuan sosial, termasuk MBG , harus diberikan secara terarah agar tidak menimbulkan pemborosan.

“Secara filosofis, kemiskinan akan selalu ada dalam setiap negara, bahkan yang sudah maju sekali pun, karena berbagai faktor seperti pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pencari nafkah. Oleh karena itu, bantuan harus benar-benar ditujukan kepada mereka yang membutuhkan,” katanya, melalui siaran pers, Selasa (5/5/2026).

Dalam praktiknya, ia menemukan fenomena sejumlah siswa yang tidak mengonsumsi makanan dari program MBG karena sudah terbiasa membawa bekal dari rumah atau pesan melalui katering. Kondisi ini berpotensi menimbulkan food waste atau pemborosan makanan. Risiko makanan terbuang terjadi akibat distribusi yang tidak tepat sasaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, Deni mengusulkan agar distribusi bantuan tidak hanya berbasis sekolah atau komunitas, tetapi juga diintegrasikan dengan sistem perlindungan sosial yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Melalui skema ini, penerima manfaat dapat menukarkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau makanan di koperasi yang telah ditunjuk.

“Dengan mekanisme redeem berbasis KIP atau KIS, bantuan menjadi lebih fleksibel dan tepat sasaran. Selain itu, kebutuhan pangan dapat disuplai langsung dari petani lokal melalui koperasi, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.

Pendekatan ini dinilai tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan output yang lebih besar dengan input anggaran yang sama. Dengan berbagai masukan tersebut, ia mengharapkan implementasi program MBG dapat terus disempurnakan agar lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan

JAKARTA - Awan warna-warni yang muncul di langit Jonggol, Bogor beberapa waktu viral di media sosial. Pakar IPB University memberikan tanggapan mengenai apa perbedaannya dengan pelangi dan apa yang menjadi pemicu fenomena alam tersebut.

Sonni Setiawan, dosen Deparrtemen Geofisika dan Meteorologi IPB University menjelaskan, meski sekilas menyerupai pelangi, Sonni menyebut proses terbentuknya awan pelangi berbeda. Jika pelangi terbentuk melalui pembiasan cahaya, fenomena ini terjadi karena difraksi cahaya. Difraksi terjadi saat cahaya melewati celah atau penghalang yang ukurannya sebanding dengan panjang gelombang cahaya.

“Di iridescent clouds, ‘celah’ itu adalah tetesan air atau kristal es yang diameternya ∼1–10 mikrometer. Ukuran diameter ini kira-kira sama dengan panjang gelombang cahaya tampak 400–700 nm. Kalau tetesannya terlalu besar seperti di awan hujan, difraksi tidak terlihat. Kalau terlalu kecil seperti di udara bersih, kemungkinan terjadinya difraksi sangat kecil,” katanya, melalui siaran pers, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, difraksi dalam iridescent cloud ini memenuhi prinsip difraksi celah tunggal, yaitu bahwa setiap droplet atau kristal es bertindak seperti celah tunggal yang menyebarkan cahaya. Intensitas cahaya yang terdifraksi bergantung pada panjang gelombang, sudut difraksi yang berbeda-beda, dan diameter partikel droplet atau kristal es.

“Karena panjang gelombang berbeda-beda untuk tiap warna, maka sudut difraksi pun di mana intensitas maksimum juga berbeda,” jelasnya.

Sebagai contoh, cahaya biru dengan panjang gelombang 450 nm akan terdifraksi pada sudut lebih kecil dibanding cahaya merah pada panjang gelombang 650 nm. Hasilnya, warna biru muncul lebih dekat ke sumber cahaya, sedangkan warna merah lebih jauh.

Menurutnya, awan pelangi merupakan fenomena optika atmosfer yang terjadi secara alami.

“Iridescent clouds terjadi ketika sinar matahari mengalami difraksi oleh partikel-partikel droplet atau kristal es berukuran sekitar 0,001–0,01 mm di dalam awan.

Karena cahaya matahari merupakan radiasi polikromatik, maka cahaya yang mengalami difraksi dengan panjang gelombang yang berbeda akan saling menguatkan atau saling melemahkan pada sudut tertentu, sehingga muncul warna merah, hijau, biru, ungu yang selalu muncul di pinggiran awan,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa fenomena ini umumnya muncul pada awan tinggi yang tipis seperti awan altokumulus dan sirrokumulus (awan tipis di ketinggian 5–10 km), awan lentikular (awan berbentuk lensa di atas gunung), serta awan polaris stratosfer (awan mutiara di kutub, warnanya paling spektakuler).

“Awan harus tipis. Kalau tebal, cahayanya tertutup dan tidak ada efek warna. Struktur awan yang tipis memungkinkan cahaya matahari menembus dan berinteraksi dengan partikel-partikel di dalamnya, sehingga menghasilkan spektrum warna yang tampak berkilau,” jelas Sonni.

Sonni menyebut, tidak semua awan dapat menghasilkan fenomena ini. Hanya partikel dengan ukuran tertentu yang sebanding dengan panjang gelombang cahaya matahari yang mampu membelokkan cahaya, sehingga memunculkan warna-warna tersebut.

“Tidak semua partikel awan bisa mendifraksi cahaya. Hanya partikel dengan ukuran yang sesuai dengan panjang gelombang sinar matahari yang dapat menghasilkan efek warna tertentu,” tambahnya.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi atmosfer tertentu, termasuk keberadaan awan kumulonimbus sebelumnya, dapat berkontribusi pada terbentuknya awan tipis di ketinggian yang mendukung munculnya fenomena ini.

“Fenomena awan pelangi dapat terjadi di berbagai wilayah selama kondisi atmosfer mendukung. Karena itu, masyarakat dapat menikmati kemunculannya sebagai bagian dari keindahan alam sekaligus memahami proses ilmiah yang terjadi di baliknya,” pungkasnya.

IPB memiliki peran besar dalam mencetak sumber daya manusia kehutanan yang unggul. Dengan jejaring alumni yang kuat, kita bisa mempercepat inovasi, memperkuat tata kelola, dan memastikan keberlanjutan sumber daya hutan Indonesia,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, siap untuk memperkuat sinergi dengan Insitut Pertanian Bogor (IPB) terutama dengan para alumni dalam menghadapi berbagai tantangan sektor kehutanan.

“IPB memiliki peran besar dalam mencetak sumber daya manusia kehutanan yang unggul. Dengan jejaring alumni yang kuat, kita bisa mempercepat inovasi, memperkuat tata kelola, dan memastikan keberlanjutan sumber daya hutan Indonesia,” ujar Raja Antioni dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Adapun Menhut resmi dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Alumni IPB (HA IPB).

Raja Juli Antoni tercatat pernah menempuh pendidikan magister pada program studi Sosiologi Pedesaan di IPB pada 2001. Namun, ia memilih mengundurkan diri untuk melanjutkan studi master di Department of Peace Studies, University of Bradford, Inggris.

“Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran alumni IPB dalam mendukung pembangunan nasional, di antaranya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup,” ujar Menhut Raja Antoni menambahkan.

Sementara itu, Ketua Umum HA IPB periode 2025–2029 Fauzi Amron turut menyampaikan apresiasi atas bergabungnya Raja Antoni.

“Sekali lagi selamat, bahwa IPB adalah rumah Bapak Raja Juli juga di masa-masa yang akan datang. Kami menitipkan harapan, karena rata-rata 80–90 persen pegawai kehutanan itu adalah alumni IPB,” kata Fauzi.

Selain Menhut Raja Antoni, sejumlah tokoh juga turut menerima kartu keanggotaan alumni IPB, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmad Pambudy, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Mahfudz.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah tengah mengembangkan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram (kg) sebagai alternatif pengganti gas bersubsidi LPG 3 kg.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan CNG telah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga beberapa dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah kini mulai menyiapkan pengembangannya untuk kebutuhan rumah tangga. Bahlil menjelaskan bahan baku CNG berasal dari dalam negeri.

"Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Dan ini ongkosnya (CNG) lebih murah 30-40 persen," katanya saat menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5) dikutip Antara.

CNG merupakan bahan bakar yang berasal dari gas alam, terutama yang mengandung metana (C1), yang dimampatkan hingga bertekanan tinggi agar lebih mudah disimpan dan digunakan. Kelebihan CNG adalah bahan bakar paling ramah lingkungan, harganya pun lebih murah.

Bahlil mengakui pengembangan CNG masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun, pemerintah tetap mendorong pengembangan CNG demi efisiensi energi dan penguatan kemandirian energi nasional.

Sebelumnya, Bahlil melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal masih besarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Dalam rapat terbatas bersama Sang Kepala Negara, Bahlil juga membeberkan alasan mengapa Indonesia hingga kini belum mampu membangun industri LPG domestik yang kuat.

"Saya juga melaporkan tentang bagaimana kita mencari langkah-langkah alternatif terkait substitusi impor LPG kita. Kita tahu bahwa LPG kita, konsumsi kita 8,6 juta ton per tahun. Dari 8,6 juta ton itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta ton yang produksinya dalam negeri, selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Besarnya impor itu, kata dia, sudah berlangsung lama sejak pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG.

Sejak saat itu kebutuhan tabung gas melonjak tajam, sementara pasokan bahan baku domestik tidak tumbuh sebanding dengan konsumsi masyarakat.

Bahlil menjelaskan salah satu hambatan utama Indonesia sulit membangun industri LPG sendiri terletak pada keterbatasan bahan baku. LPG diproduksi dari komponen propana dan butana atau yang dikenal sebagai C3 dan C4, sementara produksi kedua komponen tersebut di Indonesia masih relatif kecil.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah kini mencari beberapa jalur substitusi agar ketergantungan impor tidak terus membesar dan membebani neraca energi nasional.

Alternatif pertama yang masih terus dikaji adalah pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah.

Selain DME, pemerintah juga tengah membahas opsi lain berupa pengembangan CNG sebagai energi substitusi LPG, terutama untuk sektor-sektor tertentu yang memungkinkan memakai gas terkompresi.

Menurut Bahlil, opsi CNG masih dalam tahap finalisasi pembahasan, tetapi masuk dalam daftar skenario yang dinilai cukup realistis untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

"Alternatif ketiga, sekarang lagi masih dalam pembahasan yang tadi saya laporkan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita dorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," tuturnya.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) siap mengembangkan bisnis rantai pasok (supply chain) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program HA IPB guna mendukung kebutuhan nasional sekaligus memperkuat ekosistem bisnis berkelanjutan.

Ketua Umum HA IPB Fauzi Amro mengatakan bahwa Pengurus HA IPB akan membuat role model bisnis rantai pasok yang berlokasi di Kabupaten Bogor dalam waktu sesegera mungkin.

“Kami akan membuat role model bisnis rantai pasok di Kabupaten Bogor. Kita menjamin supply chain untuk MBG, lahannya sudah ada 5 hektare. Sehabis pelantikan (pelantikan pengurus HA IPB), kami langsung ground breaking,” kata Fauzi dalam acara “Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa” di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, model ini diharapkan dapat diduplikasi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) HA IPB apabila terbukti berhasil.

“Karena alumni IPB tidak hanya mengurus dapur (MBG), tapi juga mengurus supply-nya. Saya tahu banyak juga pemain-pemain dapur di sini, pemilik SPBG di sini,” ujar Fauzi.

Ketika ditanya oleh wartawan mengenai program ini lebih lanjut, Fauzi menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan klaster ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintah, yang kemudian dilanjutkan dengan penguatan rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan MBG.

Ia juga menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Rektor IPB, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) untuk merealisasikan role model rantai pasok tersebut.

“Rantai pasok kebutuhan MBG ini apa? Ya, komoditas telur, ayam, jagung, kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti itu, termasuk beras dan susu. Kami berharap role model rantai pasok yang akan kita buat pilot project-nya nanti di Kabupaten Bogor itu bisa menjadi role model untuk provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Fauzi.

Menjawab pertanyaan mengenai skema kerja sama dengan petani dan pekebun, ia menyebutkan bahwa pihaknya akan berperan sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi untuk disalurkan untuk kebutuhan MBG.

Ia menilai keberadaan rantai pasok ini penting, terutama dalam mendukung koperasi yang telah memiliki infrastruktur distribusi namun belum memiliki pemasok yang terintegrasi.

Terkait waktu pelaksanaan, ia memastikan bahwa program akan segera dimulai karena lahan dan lokasi telah tersedia, serta perencanaan awal sudah disiapkan.

Fauzi juga menekankan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan program MBG bukan lagi pada pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan pada ketersediaan pasokan yang harus terus meningkat seiring bertambahnya jumlah dapur.

“Supply ini tidak mengganggu kebutuhan masyarakat yang sudah eksisting, tapi ada supply khusus. IPB dan Alumni IPB siap untuk memfasilitasinya,” kata Fauzi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Populasi sapi potong di dalam negeri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan daging nasional, khususnya di kota-kota besar,

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) University menilai peningkatan produktivitas sapi lokal perlu dipercepat guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor sapi, khususnya dari Australia.

Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Prof Ronny Rachman Noor dalam keterangannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis mengatakan, produksi daging sapi dalam negeri hingga saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan nasional, terutama di kota-kota besar dengan tingkat konsumsi tinggi.

“Populasi sapi potong di dalam negeri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan daging nasional, khususnya di kota-kota besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, produktivitas sapi lokal masih relatif rendah dibandingkan sapi impor seperti Brahman Cross dari Australia yang memiliki pertumbuhan lebih cepat dan lebih cocok untuk penggemukan (feedlot).

Selain faktor genetik, keterbatasan pakan dan lahan, serta sistem peternakan rakyat yang masih tradisional turut menjadi kendala dalam meningkatkan produksi sapi lokal.

Kondisi ini diperparah oleh distribusi produksi yang belum merata, sementara permintaan terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Di sisi lain, permintaan daging sapi terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan kelas menengah. Kebutuhan dari sektor industri makanan, hotel, restoran, dan katering juga mendorong perlunya pasokan yang stabil sepanjang tahun.

Menurut Prof Ronny, ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan tersebut membuat pemerintah masih mengandalkan impor sapi hidup untuk menjaga ketersediaan pasokan daging di dalam negeri.

Namun demikian, ia menilai ketergantungan tersebut perlu dikurangi melalui strategi jangka panjang yang terarah. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah penguatan pembibitan sapi lokal seperti sapi Bali dan peranakan Ongole (PO), serta pengembangan riset genetik untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pengembangan sistem penggemukan berbasis pakan lokal seperti jagung, singkong, dan limbah pertanian juga dinilai dapat menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi peternakan dalam negeri.

“Upaya pengurangan ketergantungan ini memerlukan perencanaan jangka panjang, bukan tindakan instan,” katanya.

Ia menambahkan, diversifikasi sumber impor serta peningkatan dukungan kebijakan bagi peternak lokal juga perlu dilakukan agar produksi dalam negeri dapat tumbuh lebih optimal tanpa mengganggu stabilitas harga di pasar.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Datang ke lokasi ujian dengan kursi roda tak menyurutkan semangat Athalla Shaquille Bayanaka untuk mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes ( UTBK SNBT) di Kampus IPB Dramaga, 27/4/2026. Keterbatasan itu tak menghalangi langkahnya dalam meraih kampus impian.

Dua minggu sebelum pelaksanaan UTBK, Athalla mengalami kecelakaan yang mengharuskannya menjalani perawatan intensif hingga operasi. Waktu persiapan yang singkat, ditambah kondisi fisik yang belum pulih, sempat mengguncang mentalnya.

“Saya sempat putus asa, bahkan bilang ke orang tua tidak mau ikut UTBK. Apalagi ini pertama kali saya ikut, rasanya berat sekali,” ungkap Athalla, melalui siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Sejak kecil, Athalla telah memiliki ketertarikan pada dunia konstruksi. Ia gemar membuat dan merancang sesuatu dari berbagai material, yang kemudian menumbuhkan keinginannya untuk melanjutkan studi di bidang teknik sipil.

“Dari dulu saya suka ngebangun dan bikin sesuatu. Dari situ saya ingin serius mengejar bidang ini,” ujarnya.

Kecelakaan yang dialaminya menjadi ujian terberat menjelang UTBK. Dalam kondisi pascaoperasi, Athalla tidak hanya menghadapi rasa sakit, tetapi juga tekanan mental yang cukup besar. Di titik inilah dukungan orang tua menjadi kekuatan utama yang membangkitkan semangatnya.

“Orang tua terus kasih semangat. Dari situ saya sadar, kesempatan tetap ada walaupun kondisi kita seperti ini,” katanya.

Dengan tekad yang kuat, Athalla tetap berusaha belajar di tengah keterbatasan, bahkan saat menjalani masa pemulihan. Baginya, mengikuti UTBK bukan semata soal hasil, tetapi tentang keberanian untuk terus berusaha meraih mimpi.

“Saya ingin menjadi mahasiswa, membanggakan orang tua, dan suatu saat bisa berguna bagi masyarakat,” tuturnya.

Pada hari pelaksanaan UTBK, IPB University memberikan perhatian khusus terhadap kondisinya. Athalla mendapatkan prioritas akses serta pendampingan penuh dari panitia dan petugas hingga ke ruang ujian.

“Saya sangat terbantu. Dari awal datang sampai ke ruang ujian, panitia dan petugas benar-benar peduli,” katanya.

Ia pun membagikan pesan bagi peserta lain yang tengah berjuang menghadapi UTBK.

“UTBK memang berat, apalagi kalau pertama kali. Tapi jangan takut mencoba. Jangan menyerah walaupun kondisi kita sulit,” pesannya.

Sementara itu, sang ayah, Margono turut menyampaikan harapannya agar putranya dan para pejuang pendidikan lainnya tetap kuat menghadapi tantangan. “Jangan patah semangat. Semua pasti mendukung. Maju terus, kejar cita-cita,” ujarnya.

Kisah Athalla menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk melangkah. Dari kursi roda, ia tetap menatap masa depan dengan penuh keyakinan bahwa usaha, doa, dan dukungan keluarga mampu mengantarkannya menuju mimpi yang diimpikan.