YOGYAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) menegaskan Peraturan BPOM No 5/2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain diterbitkan untuk memperkuat sistem pengawasan obat nasional sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat. Penegasan tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) , Yogyakarta, Selasa (2/6/2026).

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif BPOM, dr Wiliam Adi Teja menjelaskan regulasi tersebut bukan mengatur kewajiban penempatan apoteker di setiap minimarket atau supermarket. ”Regulasi ini untuk memastikan seluruh proses pengelolaan obat dilakukan sesuai standar dan berada dalam pengawasan tenaga kefarmasian,” katanya dalam siaran pers, Rabu (3/6/2026). BPOM: Isu Wajib Apoteker di Minimarket Hoaks, yang Diatur Pengelolaan Obatnya

Menurut William, sesuai arahan serta penyampaian Kepala BPOM Prof dr Taruna Ikrar, keberadaan obat bebas dan obat bebas terbatas di sejumlah hypermarket, supermarket dan minimarket merupakan fenomena yang telah berlangsung lama sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat. ”Sebelum terbitnya Peraturan BPOM 5/2026, BPOM memiliki keterbatasan dalam memberikan sanksi administratif kepada fasilitas non-kefarmasian yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Dengan adanya regulasi baru ini, BPOM dapat melakukan pembinaan dan penegakan hukum administratif secara lebih efektif tanpa harus selalu mengedepankan pendekatan pidana. Dalam forum tersebut, William juga meluruskan sejumlah informasi yang berkembang di masyarakat.

Ia menegaskan tidak semua hypermartket, supermarket dan minimarket dapat menjual obat bebas maupun obat bebas terbatas. Hanya jaringan ritel yang telah memenuhi persyaratan pengawasan tenaga kefarmasian yang diperbolehkan melakukan pengelolaan dan penjualan obat sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jaringan ritel modern berskala besar, pengadaan obat wajib berada dibawa supervisi apoteker yang bertugas pada distribution center. Sementara itu minimarket atau supermartkot yang berdiri sendiri (stand alone) harus mendapatkan pengampuan dari tenaga teknis kefarmasian melalui toko obat yang memenuhi persyaratan regulasi.

William menegaskan setap pengadaan obat wajib melalui mekanisme pengawasan tenga kefarmasian. Tanpa persetujuan dan dokumentasi yang sah dari tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab, pengadaan obat tidak dapat dilakukan dan tidak akan dilayani oleh perusahaan farmasi maupun distributor resmi.

Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan rantai distribusi obat hingga sampai ke tangan masyarakat. Peraturan BPOM No 5/2026 juga dinilai memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, pelaku usaha ritel, tenaga kefarmasian serta masyarakat sebagai konsumen. Regulasi tersebut menghadirkan instrumen pengawasan yang lebih proporsional melalui pembinaan, penagawasan administratif dan penguatan tata kelola distribusi obat yang bertanggung jawab.

Melalui kebijakan ini, BPOM menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh obat yang beredar di Indonesia tetap memenuhi aspek mutu, keamanan dan khasiat. Di saat yang sama, BPOM berupaya menciptakan keseimbangan antara kemudahan akses masyarakat terhadap obat bebas dan perlindungan kesehatan publik melalui pengawasan yang lebih kuat dan terukur.

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan informasi yang beredar terkait kewajiban penempatan apoteker di hypermarket, supermarket, dan minimarket merupakan hoaks. Dia menjelaskan, Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain tidak mengatur kewajiban penempatan apoteker di ritel modern.

Regulasi tersebut hanya mengatur tata kelola dan pengawasan obat bebas serta obat bebas terbatas agar lebih aman bagi masyarakat. “Yang diatur adalah pengelolaan obatnya, bukan penempatan apoteker di minimarket atau supermarket sebagaimana isu yang berkembang,” kata Taruna Ikrar di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, penerbitan PerBPOM Nomor 5 Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Regulasi itu diterbitkan untuk menutup area abu-abu pengawasan obat bebas dan obat bebas terbatas yang selama ini beredar di ritel modern tanpa sistem pengawasan yang jelas dan komprehensif.

Taruna menjelaskan, aturan tersebut mengatur seluruh tata kelola obat selama beredar, mulai dari pengadaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian, pemusnahan, hingga pelaporan obat bebas dan obat bebas terbatas.

Menurut dia, sebelumnya pengelolaan obat di hypermarket, supermarket, dan minimarket masih berada dalam wilayah abu-abu regulasi sehingga berpotensi menimbulkan berbagai risiko, mulai dari penyimpangan distribusi, mutu obat yang tidak terjamin, hingga potensi penyalahgunaan obat di masyarakat.

Karena itu, BPOM memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan perlindungan masyarakat berjalan lebih optimal. “BPOM perlu memastikan obat yang beredar tetap aman, bermutu, dan sesuai ketentuan sehingga masyarakat terlindungi,” ujarnya.

Melalui PerBPOM 5/2026, BPOM juga kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan obat di fasilitas lain. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada BPOM untuk menjatuhkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran dalam tata kelola obat di lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) menegaskan penolakannya terhadap undangan diseminasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) Nomor 5 Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pekan ini.

Sikap tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi @presidium_nasional_fib pada Senin (4/5/2026). Dalam pernyataannya, FIB memilih tidak menghadiri forum sosialisasi karena menilai substansi aturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Menurut FIB, regulasi tersebut juga dinilai berpotensi mereduksi kewenangan profesional apoteker dalam praktik kefarmasian. Organisasi itu menegaskan ketidakhadiran mereka bukan sekadar absen dalam forum, melainkan bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dianggap menyimpang dari norma hukum yang berlaku.

Selain itu, FIB menilai keikutsertaan dalam forum diseminasi berisiko ditafsirkan sebagai bentuk legitimasi atau dukungan terhadap aturan yang dipandang belum memiliki landasan hukum yang kuat. Menurut mereka, hal itu dapat berdampak pada praktik profesi apoteker di lapangan.

Menanggapi penolakan tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, mengatakan Indonesia merupakan negara demokrasi yang membuka ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan aspirasi. Namun, dia menegaskan bahwa PerBPOM Nomor 5 Tahun 2026 telah melalui tahapan penyusunan yang sesuai prosedur.

Menurut Taruna, proses penyusunan aturan dimulai dari tahap konseptual, kajian akademik, konsultasi publik, harmonisasi, hingga persetujuan dari berbagai pihak. Dia menyebut pembahasan regulasi tersebut tidak hanya melibatkan BPOM, tetapi juga asosiasi profesi, termasuk kalangan apoteker dan farmasi.

“Silakan sampaikan aspirasi kepada kami. Kalau memang ada hal yang perlu diperhatikan, tentu akan kami evaluasi. Yang penting, aturan ini dibuat untuk mengayomi masyarakat luas, terutama untuk memastikan keamanan, efikasi, dan kualitas obat tetap terjamin,” ujarnya saat ditemui di pembukaan Indonesia Cosmetic Ingredients 2026, Rabu (6/5/2026).

Dia menjelaskan, salah satu aspek penting dalam keamanan obat adalah distribusi. Distribusi itu, kata dia, mencakup penyimpanan, legalitas produk, hingga kepastian bahwa obat sampai ke masyarakat dalam kondisi yang sesuai standar.

Taruna menuturkan selama ini obat bebas dan obat bebas terbatas telah banyak dijual di berbagai tempat tanpa aturan teknis yang rinci. Karena itu, BPOM menyusun aturan distribusi agar proses penyimpanan dan penyaluran obat memiliki kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat.

Menurut dia, aturan tersebut saat ini telah resmi diundangkan dan dicatat dalam lembaran negara setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum. Dengan demikian, peraturan tersebut sudah berlaku meski tetap terbuka untuk dievaluasi jika ada masukan dari masyarakat.

Di sisi lain, Taruna membantah anggapan bahwa kehadiran tenaga terlatih dalam distribusi obat akan mengurangi kewenangan apoteker. Menurut dia, tenaga terlatih hanya ditugaskan pada penanganan obat berisiko rendah dan tidak akan menggantikan kompetensi profesi apoteker.

“Untuk obat berisiko tinggi seperti obat keras, antibiotik, dan obat tertentu, kewajiban adanya apoteker tetap tidak berubah. Apoteker tetap berada pada posisi profesi yang memiliki kompetensi penuh dalam penyiapan dan pengawasan obat-obatan dengan risiko tinggi,” jelasnya.

Dia menambahkan, tenaga terlatih hanya dibekali kemampuan dasar seperti memahami suhu penyimpanan, tata letak obat, dan cara memastikan produk tidak rusak. Keterampilan tersebut, kata dia, cukup diperoleh melalui pelatihan sederhana dan tidak setara dengan pendidikan profesi apoteker.

“Jadi tenaga terlatih tidak mungkin menggantikan apoteker. Kapasitas dan kualitasnya jelas berbeda. Pekerjaan apoteker tidak akan tergantikan,” tambahnya.

Selain menanggapi polemik PerBPOM, Kepala BPOM juga menyoroti kasus dugaan praktik facelift ilegal oleh finalis Putri Indonesia Riau yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurut dia, penindakan terhadap praktik medis ilegal menjadi ranah Kementerian Kesehatan dan kepolisian.

Namun, Taruna menegaskan bahan obat atau kosmetik yang digunakan dalam tindakan tersebut tetap menjadi kewenangan BPOM. Dia mengatakan tim Balai Besar POM di Pekanbaru telah melakukan langkah penanganan dan siap memberikan keterangan ahli apabila perkara itu berlanjut ke pengadilan.

“Kalau ada penggunaan bahan obat atau kosmetik yang tidak sesuai standar, tentu BPOM akan bertindak sesuai kewenangan. Kami sangat menyayangkan kejadian seperti itu, apalagi sudah ada pihak yang merasa dirugikan dan melapor,” pungkasnya.