JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan informasi yang beredar terkait kewajiban penempatan apoteker di hypermarket, supermarket, dan minimarket merupakan hoaks. Dia menjelaskan, Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain tidak mengatur kewajiban penempatan apoteker di ritel modern.

Regulasi tersebut hanya mengatur tata kelola dan pengawasan obat bebas serta obat bebas terbatas agar lebih aman bagi masyarakat. “Yang diatur adalah pengelolaan obatnya, bukan penempatan apoteker di minimarket atau supermarket sebagaimana isu yang berkembang,” kata Taruna Ikrar di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, penerbitan PerBPOM Nomor 5 Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Regulasi itu diterbitkan untuk menutup area abu-abu pengawasan obat bebas dan obat bebas terbatas yang selama ini beredar di ritel modern tanpa sistem pengawasan yang jelas dan komprehensif.

Taruna menjelaskan, aturan tersebut mengatur seluruh tata kelola obat selama beredar, mulai dari pengadaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian, pemusnahan, hingga pelaporan obat bebas dan obat bebas terbatas.

Menurut dia, sebelumnya pengelolaan obat di hypermarket, supermarket, dan minimarket masih berada dalam wilayah abu-abu regulasi sehingga berpotensi menimbulkan berbagai risiko, mulai dari penyimpangan distribusi, mutu obat yang tidak terjamin, hingga potensi penyalahgunaan obat di masyarakat.

Karena itu, BPOM memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan perlindungan masyarakat berjalan lebih optimal. “BPOM perlu memastikan obat yang beredar tetap aman, bermutu, dan sesuai ketentuan sehingga masyarakat terlindungi,” ujarnya.

Melalui PerBPOM 5/2026, BPOM juga kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan obat di fasilitas lain. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada BPOM untuk menjatuhkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran dalam tata kelola obat di lapangan.

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diminta lebih tegas menindak peredaran obat terlarang atau obat-obatan keras tipe G (Tramadol dan Hexymer) secara ilegal. Forum Anti Penyalahgunaan Napza (Forza) DPD Kota Bekasi bersama aparatur Pemkot Bekasi beserta polsek, RW dan RT ke toko yang menjual obat-obatan keras tipe G (tramadol dan hexymer) secara ilegal di wilayah Jatisampurna Kota Bekasi.

Di sana, mereka melakukan pengecekan dan penggeledahan. Mereka menemukan obat-obatan golongan G jenis hexymer dan obat keras lain yang dilarang penjualannya tanpa resep dokter.

Mereka juga menemukan senjata tajam (sajam) di dalam toko. Ketua DPD Forza Kota Bekasi Ferry Christian mengungkapkan akun media sosial (medsos) Forza DPD Kota Bekasi mendapatkan banyak respons dan atensi netizen terkait menjamurnya toko obat-obatan terselubung berkamuflase sebagai toko kosmetik dan sembako.

"Netizen dan beberapa pemerhati media sosial juga melaporkan ada banyak titik vital yang terdapat di lokasi lain di Kota Bekasi, yang menjadi lokasi penjualan obat-obatan terlarang tersebut dengan berbagai macam manipulasi, kami berharap pemkot lebih tegas dalam menekan peredaran narkotika sebagai bukti komitmen mengawal generasi emas 2045 di Kota Bekasi,” kata Ferry.

Sekretaris Jenderal Forza DPD Kota Bekasi Ardi menambahkan, pengurus Forza Kota Bekasi mendorong Pemkot Bekasi lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi toko-toko yang membandel dalam menjual obat-obatan terlarang itu, karena terkait menyangkut nama baik Kota Bekasi serta menyelamatkan generasi muda Kota Bekasi.

"Pada momentum ini kami dari Forza mendorong Pemkot Bekasi lebih tegas dan serius dalam menindak serta memberikan sanksi para pelaku nakal penjual obat-obatan terlarang ini karena pencegahan dan pemberantasan narkotika ada di dalam salah satu Asta Cita Kepemimpinan Presiden Prabowo yang jelas harus didukung oleh semua stakeholder di semua tingkatan khususnya di Kota Bekasi,” pungkas Ardi.

BOGOR - Anggota DPRD Kota Bogor Abdul Rosyid dan Mulyani dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyerahkan bantuan alat kesehatan dan obat-obatan senilai Rp30 juta kepada RSUD Kota Bogor. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada RSUD Kota Bogor guna meningkatkan layanan kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Rosyid menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk memperkuat layanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Keberadaan RSUD yang menjadi titik nadi penyelenggaraan kesehatan di Kota Bogor. Baca juga: Perda Perlindungan Guru, DPRD Kota Bogor Ingin Ciptakan Ekosistem Sehat Dunia Pendidikan

“RSUD merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Karena itu, perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antar–stakeholder agar RSUD dapat bangkit kembali dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya, Kamis (27/11/2025).

Senada dengan itu, Mulyani menyampaikan pemberian bantuan ini merupakan bentuk dukungan konkret kepada rumah sakit daerah. “Bantuan ini adalah support kami untuk RSUD agar pelayanan dapat berjalan lebih prima dan maksimal bagi masyarakat,” tuturnya.

Wakil Direktur Pelayanan, Keperawatan, dan Penunjang RSUD Kota Bogor dr Sari Chandrawati menyampaikan apresiasi yang mendalam atas perhatian tersebut. Bantuan ini diharapkan mampu memperkuat fasilitas serta meningkatkan kualitas layanan RSUD Kota Bogor untuk menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat dengan lebih optimal. Transformasi Digital Momentum Perkuat Penggunaan Produk Alkes Lokal

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdul Rosyid dan Ibu Mulyani selaku Anggota DPRD Kota Bogor. Semoga RSUD Kota Bogor ke depannya semakin baik dan mampu terus menjadi garda terdepan dalam memberikan pertolongan kesehatan bagi masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya,” ungkapnya.

ACEH - Kodam Iskandar Muda menyalurkan total 1,5 ton bantuan logistik berisi makanan serta obat-obatan bagi warga yang terdampak bencana di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur menggunakan Helikopter MI-17 V5 bernomor registrasi HA-5157 dari Lanud Sultan Iskandar Muda. Pengoperasian menggunakan helikopter merupakan aksi langkah cepat merespons kebutuhan masyarakat yang masih kesulitan akibat sejumlah jalur darat terputus dan distribusi logistik yang terbatas di beberapa wilayah terdampak.

Helikopter MI-17 V5 dipilih karena kemampuannya menjangkau area sulit serta kapasitas angkutnya yang besar, sehingga dianggap paling efektif untuk misi bantuan jarak menengah. Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo menyampaikan bahwa pengiriman logistik ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab Kodam IM dalam mendukung pemerintah daerah mempercepat penanganan bencana.

Ia menegaskan bahwa prajurit TNI selalu siap memberikan bantuan kapan saja masyarakat membutuhkan. “Pengiriman hari ini merupakan bagian dari upaya berkesinambungan Kodam IM untuk memastikan kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi. Kami akan terus memantau kondisi di wilayah terdampak dan menambah bantuan bila diperlukan,” ujar Pangdam Iskandar Muda dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/12/2025).

Adapun bantuan dengan total berat 1,5 ton tersebut meliputi paket makanan siap konsumsi Eprokal, vitamin, obat-obatan penting, dan perlengkapan pendukung kesehatan. Seluruh logistik telah dipersiapkan oleh personel Kodam IM agar dapat segera disalurkan begitu tiba di Langsa.

Setelah menempuh penerbangan beberapa puluh menit, Helikopter MI-17 V5 dijadwalkan mendarat langsung di titik distribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan tim respons darurat. Dari lokasi tersebut, bantuan akan dibagikan kepada warga yang paling membutuhkan dengan dukungan personel TNI, BPBD, serta para relawan setempat.