JAKARTA - Pemerintah Kota Bekasi akan melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP negeri. Proses penerimaan siswa baru tahun ini dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama melalui jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi, kemudian dilanjutkan tahap kedua melalui jalur domisili.

Pelaksanaan SPMB Kota Bekasi 2026 untuk jenjang SD dan SMP dilakukan secara daring melalui laman resmi SPMB Kota Bekasi. Sementara untuk jenjang TK masih menggunakan sistem offline.

Pra pendaftaran dan pendataan calon murid jenjang SD serta SMP berlangsung mulai 18 Mei hingga 19 Juni 2026. Proses dilakukan dengan mengunggah scan dokumen asli pernyataan melalui sekolah asal atau secara mandiri di laman resmi SPMB Kota Bekasi.

Dokumen SPMB SD Negeri Kota Bekasi 2026

Dikutip dari Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 400.3/Kep.195-Disdik/IV/2026 tentang Juknis SPMB TK, SD, dan SMP Tahun Ajaran 2026/2027 berikut informasinya.

Calon peserta didik SD negeri wajib menyiapkan sejumlah dokumen sebagai syarat pendaftaran, yaitu:

Akta kelahiran

Kartu Keluarga (KK)

Kartu Identitas Anak (KIA)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari orang tua/wali

Dokumen SPMB SMP Negeri Kota Bekasi 2026

Sementara itu, syarat dokumen untuk pendaftaran SMP negeri meliputi:

Akta kelahiran

Kartu Keluarga (KK)

Kartu Identitas Anak (KIA)

Bukti rapor tiga semester

Surat kelulusan

Hasil uji kesetaraan bagi lulusan Paket A

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Jalur dan Kuota SPMB Kota Bekasi 2026

SPMB Kota Bekasi 2026 dibagi ke dalam beberapa jalur penerimaan, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Jalur Domisili SD dan SMP

Untuk jenjang SD kelas 1, kuota jalur domisili paling sedikit sebesar 83 persen. Rinciannya:

78 persen untuk pemilik KK Kota Bekasi

5 persen untuk wilayah perbatasan Kota Bekasi yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok

Sedangkan untuk jenjang SMP kelas 7, kuota jalur domisili paling sedikit sebesar 45 persen, terdiri dari:

43 persen bagi pemilik KK Kota Bekasi

2 persen untuk wilayah perbatasan

Khusus untuk SMPN 31 dan SMPN 43, calon murid baru yang berdomisili di wilayah perbatasan Kabupaten Bekasi, Bogor, dan Depok mendapat kuota maksimal 5 persen.

Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu yang terdata dalam DTSEN desil 1 sampai desil 5, serta penyandang disabilitas.

Kuotanya meliputi:

SD kelas 1: 15 persen

SMP kelas 7: 25 persen

Jalur Prestasi

Jalur prestasi hanya berlaku untuk jenjang SMP dengan kuota sebesar 25 persen.

Jalur Mutasi

Kuota jalur mutasi terdiri dari:

SD: 2 persen

SMP: 5 persen

Jadwal SPMB Kota Bekasi 2026

1. Pengumuman dan Sosialisasi: 16 Februari – 22 Juni 2026

2. Pra Pendaftaran: 18 Mei – 19 Juni 2026

3. Verifikasi Dokumen: 18 Mei – 19 Juni 2026

4. Pendaftaran Tahap 1 (Jalur Prestasi Nilai, Akademik dan Non Akademik, Afirmasi, dan Mutasi): 29 Juni – 1 Juli 2026

5. Seleksi Tahap 1:

29 Juni – 1 Juli 2026

6. Daftar Ulang Tahap 1: 2 – 4 Juli 2026

7. Pengumuman dan Penetapan Murid Baru Tahap 1: 4 – 5 Juli 2026

8. Pendaftaran Tahap 2 Jalur Domisili: 6 – 8 Juli 2026

9. Seleksi Tahap 2: 6 – 8 Juli 2026

10. Daftar Ulang Tahap 2: 9 – 11 Juli 2026

11. Pengumuman Penetapan Murid Baru Tahap 2: 11 Juli 2026.

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan menyiagakan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di perlintasan sebidang. Hal ini menyusul insiden tabrakan insiden KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Bekasi Timur Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan personel ditempatkan di perlintasan sebidang kawasan Bulak Kapal selama proses pembangunan flyover berlangsung. Hal ini sebagai langkah antisipasi guna menjaga keselamatan masyarakat dan kelancaran arus lalu lintas.

“Selama pengerjaan flyover, kami akan siagakan personel di perlintasan sebidang, terutama di titik-titik rawan. Ini untuk memastikan masyarakat tetap aman saat melintas,” ujar Tri Adhianto, dikutip Kamis (30/4/2026).

Tri menjelaskan selama proses pembangunan flyover Bulak Kapal, potensi kepadatan dan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang diperkirakan meningkat. Oleh karena itu, penempatan petugas dilakukan untuk pengaturan lalu lintas.

Selain penempatan petugas, Dishub juga akan melakukan penataan sementara di area perlintasan, termasuk pemasangan pembatas (barrier) dan rambu-rambu tambahan. Agar memperjelas jalur aman bagi pengguna jalan.

Lihat video: KRL & Kereta Jarak Jauh Beroperasi Normal, Pasca-Evakuasi Kecelakaan



Selain itu, Dishub bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi juga tengah menyiapkan sistem peringatan berbasis suara. Sistem ini nantinya akan memberikan alarm peringatan beberapa saat sebelum kereta melintas, sehingga masyarakat memiliki waktu cukup untuk merespons.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka pendek Pemerintah Kota Bekasi dalam meminimalisir kecelakaan di perlintasan sebidang, sambal menunggu rampungnya pembangunan flyover.

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diminta lebih tegas menindak peredaran obat terlarang atau obat-obatan keras tipe G (Tramadol dan Hexymer) secara ilegal. Forum Anti Penyalahgunaan Napza (Forza) DPD Kota Bekasi bersama aparatur Pemkot Bekasi beserta polsek, RW dan RT ke toko yang menjual obat-obatan keras tipe G (tramadol dan hexymer) secara ilegal di wilayah Jatisampurna Kota Bekasi.

Di sana, mereka melakukan pengecekan dan penggeledahan. Mereka menemukan obat-obatan golongan G jenis hexymer dan obat keras lain yang dilarang penjualannya tanpa resep dokter.

Mereka juga menemukan senjata tajam (sajam) di dalam toko. Ketua DPD Forza Kota Bekasi Ferry Christian mengungkapkan akun media sosial (medsos) Forza DPD Kota Bekasi mendapatkan banyak respons dan atensi netizen terkait menjamurnya toko obat-obatan terselubung berkamuflase sebagai toko kosmetik dan sembako.

"Netizen dan beberapa pemerhati media sosial juga melaporkan ada banyak titik vital yang terdapat di lokasi lain di Kota Bekasi, yang menjadi lokasi penjualan obat-obatan terlarang tersebut dengan berbagai macam manipulasi, kami berharap pemkot lebih tegas dalam menekan peredaran narkotika sebagai bukti komitmen mengawal generasi emas 2045 di Kota Bekasi,” kata Ferry.

Sekretaris Jenderal Forza DPD Kota Bekasi Ardi menambahkan, pengurus Forza Kota Bekasi mendorong Pemkot Bekasi lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi toko-toko yang membandel dalam menjual obat-obatan terlarang itu, karena terkait menyangkut nama baik Kota Bekasi serta menyelamatkan generasi muda Kota Bekasi.

"Pada momentum ini kami dari Forza mendorong Pemkot Bekasi lebih tegas dan serius dalam menindak serta memberikan sanksi para pelaku nakal penjual obat-obatan terlarang ini karena pencegahan dan pemberantasan narkotika ada di dalam salah satu Asta Cita Kepemimpinan Presiden Prabowo yang jelas harus didukung oleh semua stakeholder di semua tingkatan khususnya di Kota Bekasi,” pungkas Ardi.

BEKASI - Jemaat Kristen Indonesia, Gereja Kesadaran Peperangan Rohani (JKI-GKPR) menggelar bakti sosial untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Kegiatan tersebut berlangsung di Yayasan Doa Embun Kasih, Jalan Haji Nelin Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat.

Ketua Panitia Baksos JKI-GKPR Yanuar Telaumbanua, mengatakan, bakti sosial natal ini bertajuk "Sukacita bagi Dunia yang Gelap". Menurut Yanuar, ODGJ sering terlupakan atau bahkan dipandang sebelah mata.

‘’Kami ingin menghadirkan kasih kepada saudara-saudara ODGJ yang dirawat dan didampingi oleh Yayasan Doa Embun Kasih serta memberikan dukungan kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, perlengkapan kebersihan, dan kebutuhan dasar lainnya,’’ujarnya, Minggu (30/11/2025).

Pembina JKI-GKPR Hengky Jita menambahkan, bantuan kebutuhan sehari-hari ini diharapkan membawa manfaat bagi warga binaan Yayasan Doa Embun Kasih, Jati Bening, Bekasi dan ODGJ dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. ‘’Bagi Jemaat GKPR, kita mengalami pembelajaran nyata tentang arti mengasihi tanpa membeda – bedakan,” ujarnya.

Hengky berharap, gereja dan masyarakat terbangun jejaring dan kerja sama dengan lembaga pelayanan sosial.

Ketua Yayasan Doa Embun Kasih (Yadeki) Maria K Liunesi, mengungkapkan rasa syukur atas kedatangan Jemaat JKI-GKPR.

”Kami melayani mereka dari 2001, namun orang tua kami melayani dari tahun 1995, sebagaimana visi misi kami yaitu membawa yang tidak terbawa dan merangkul yang tidak terangkut. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Jemaat JKI-GKPR,” ucapnya.

BEKASI - Bea Cukai Bekasi memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada PT Mega Sinar Indonesia. Pemberian izin tersebut merupakan bentuk dukungan kepada para pelaku usaha.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bekasi, Undani menjelaskan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 68 Tahun 2023, yang mengatur tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan NPPBKC, setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki NPPBKC untuk dapat beroperasi secara sah.

“Pelayanan dan kemudahan ini menjadi bukti keseriusan kami dalam memberikan dukungan nyata kepada pelaku usaha yang berkomitmen menjalankan kegiatan bisnis secara tertib dan bertanggung jawab,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Selain itu, Undani juga menegaskan penerima izin harus selalu menjaga kepatuhan, karena legalitas bukan hanya sekadar dokumen, tetapi komitmen jangka panjang dalam membangun usaha yang berintegritas.

Melalui penerbitan izin ini, Bea Cukai Bekasi berharap semakin banyak pelaku usaha yang memahami pentingnya legalitas dan bersama-sama menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib, dan kompetitif.

Direktur PT Mega Sinar Indonesia, Agung Arief Setia menyampaikan apresiasi atas pelayanan Bea Cukai Bekasi yang cepat dan responsif, serta perizinan yang semakin mudah, transparan, dan tanpa biaya sepeser pun.

“Persayaratan mudah, prosesnya pun cepat dan gratis. Bea Cukai Bekasi juga siap mendampingi kami yang ingin berkembang secara legal,” ujarnya.