Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri aset milik Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Lembaga antirasuah itu menyatakan penelusuran itu tak hanya berasal dari daftar aset yang dilaporkan di LHKPN Ridwan Kamil. Namun, aset yang tidak bergerak seperti tempat usaha seperti tempat usaha di sejumlah tempat juga tengah didalami KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pendalaman ini dilakukan untuk mencari tahu soal cara RK mendapatkan aset-asetnya dalam periode 2021-2023.

“Tentu ini juga menjadi catatan bagi kami, bagaimana RK bisa mendapatkan aset-aset tersebut dalam kapasitasnya pada tempus perkara, yaitu yang bersangkutan sebagai Gubernur Jawa Barat,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Senin (29/12/2025).

Modus TPPU

Sejalan dengan penelusuran uang hasil kejahatan dalam kasus iklan BJB, Pendiri Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI) Ardhian Dwiyoenanto mengendus soal dugaan modus pencucian yang diduga dilakukan RK.

Menurut Ardhian, RK diduga mengalirkan uang hasil kejahatan untuk sejumlah kegiatan usaha. Modus menyamarkan uang untuk kegiatan usaha merupakan cara efektif dalam TPPU, khususnya usaha di sektor makanan dan minuman. Modus ini dikenal dengan istilah Commingling.

"Mencuci uang dengan modus Commingling pada intinya yakni menggunakan uang negatif untuk kegiatan usaha positif, agar seolah-olah menjadi kegiatan positif dan menghasilkan keuntungan positif," ujar Ardhian dalam keterangan tertulis, Senin (29/12//2025).

Ardhian menambahkan, modus TPPU ini akan lebih efektif apabila melibatkan nominee. Dengan begitu, pelaku yang terjerat akan dinilai bersih meskipun terlibat dalam tindak pidana awal.

"Orang besar yang tangannya bersih tersebut dikenal dgn istilah Beneficial Owner. Perbuatan TPPU dengan skema di atas lazimnya dilakukan oleh orang yang terpelajar dan mengetahui cara menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatannya," pungkasnya.

Bisnis Ridwan Kamil

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejatinya tak banyak diketahui daftar bisnis dari pria yang akrab disapa kang emil. Namun, tercatat ada satu perusahaan arsitektur yang telah didirikan Ridwan Kamil.

Perusahaan itu adalah PT Urbane Indonesia yang didirikan sejak Juni 2004 di Bandung. Tak sendiri, RK memiliki tiga rekanan bisnis dalam membangun perusahaan tersebut mereka yakni Achmad D Tardiyana, Reza A Nurtjahja, dan Irvan P Darwis.

Melansir laman Urbane Indonesia, perusahaan ini memiliki portofolio yang beragam yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti pembangunan Nipah Park di Makassar, Masjid Al Jabbar, Bella Terra Lifestyle Center di Kelapa Gading, Masjid Al-Irsyad, hingga Merusaka Nusa Dua di Bali.

Harta dan Aset Ridwan Kamil

Di lain sisi, Ridwan Kamil juga terakhir melaporkan LHKPN-nya saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada 2023. Dia memiliki aset dan bangunan yang tersebar di Bandung dengan harga mencapai Rp17 miliar.

Kemudian, aset dan transportasi yang dimiliki RK mencapai Rp771 juta dengan perincian Hyundai Santa FE Rp319 juta; mobil listrik Wuling Rp282 juta; Royal Enfield Rp78 juta; dan Honda Beat Rp8,2 juta.

Adapun, pria yang disapa Kang Emil ini juga memiliki Kawasaki W175 Rp21 juta; Honda CBR Rp21,5 juta; dan Vespa Matic Rp41,7 juta.

Kekayaan lainnya bersumber dari harta bergerak lainnya sebesar Rp467 juta, surat berharga Rp880 juta, kas dan setara kas Rp5,9 miliar dan harta lainnya Rp157 juta.

Tercatat, RK juga memiliki utang sebesar Rp3,3 miliar. Dengan demikian, secara total harta kekayaan yang dimiliki Ridwan mencapai Rp22,7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil diduga menerima sejumlah uang dari dana non-budgeter Rp200 miliar pengadaan iklan di Bank BJB.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendeteksi dana non-budgeter yang seharusnya digunakan untuk pengadaan iklan, tetapi mengalir ke sejumlah pihak.

"Termasuk juga dugaan aliran uang dari dana non-budgeter, dimana dana non-budgeter ini bersumber dari sebagian anggaran yang semestinya digunakan untuk belanja iklan di BJB, tapi sebagiannya sekitar 50 persen, ya ada Rp200-an miliar begitu, itu masuk ke dana non-budgeter yang dikelola di Corsek BJB," kata Budi, Rabu (17/12/2025).

Budi menjelaskan tim penyidik lembaga antirasuah menelusuri aliran dana tersebut dan diduga mengalir ke Ridwan Kamil.

Alhasil, KPK telah menyita sejumlah aset milik Ridwan Kamil yang diduga pembeliannya menggunakan dana non-budgeter.

"Sehingga KPK kemudian melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset, baik yang atas nama Saudara RK ataupun aset-aset lainnya yang diduga terkait," ucap Budi.

Selain itu, Budi menyebut bahwa penyidik KPK membuka peluang pemanggilan terhadap Atalia, istri Ridwan Kamil yang mengajukan gugatan cerai.

Menurut Budi, pemanggilan para pihak yang didga mengetahui perkara ini dibutuhkan untuk mendalami temuan-temuan sebelumnya agar dia analisis lebih lanjut.

"Jika memang dibutuhkan keterangan dari para saksi, tentu penyidik akan melakukan pemanggilan, akan meminta keterangan terhadap temuan-temuan sebelumnya, ataupun terhadap keterangan dari saksi lainnya, yang sudah disampaikan dalam pemeriksaan perkara ini," tanda Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), Selasa (2/1/2025). Ini merupakan pemeriksaan perdana bagi RK sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB 2021-2023.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan politikus Partai Golkar itu didalami mengenai pengelolaan uang di Corporate Secretary (Corsec) yang berasal dari sebagian anggaran pengadaan belanja iklan di BJB. Sebagian dana tersebut dikelola sebagai dana non-budgeter oleh Corsec BJB.

"Penyidik mendalami pengetahuan saudara RK terkait dengan anggaran-anggaran non-budgeter tersebut," kata Budi, dikutip Rabu (3/12/2025).

Penyidik, kata Budi, juga mengonfirmasi terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh RK untuk memastikan apakah aset-aset tersebut berkaitan dengan dana non-budgeter atau tidak.

Tak hanya itu, penyidik lembaga antirasuah turut memastikan kepada RK mengenai sejumlah aset yang disampaikan pada laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Termasuk mengkonfirmasi aset-aset yang belum atau sudah dilaporkan.

Budi mengatakan penghasilan RK selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat juga termasuk materi pemeriksaan, di mana penyidik membandingkan dengan penghasilan lainnya di luar jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Kenapa dikonfirmasi? Karena dalam perkara ini penyidik juga sudah banyak melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya," ucap Budi.

Salah satunya adalah kegiatan penggeledahan di rumah RK, di mana penyidik menyita aset-aset yang diduga terkait perkara ini. Selain itu, KPK mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Berbagai materi pemeriksaan sebagai upaya pencocokan informasi dari saksi-saksi lainnya yang telah lebih dulu diperiksa KPK.

"Apakah sesuai dengan fakta-fakta atau bukti-bukti lainnya, baik dari saksi lainnya maupun dari dokumen ataupun barang bukti elektronik yang sudah disita oleh penyidik KPK," pungkas Budi.

Ridwan Kamil Mengaku Tak Tahu Perkara BJB

RK mengaku tidak mengetahui perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB karena menurutnya saat itu dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan perihal permasalahan berada di ruang lingkup perusahaan.

"Saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini. karena dalam tupoksi Gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri," katanya, Selasa (2/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Gubernur Jabar, katanya, hanya mengetahui aksi korporasi BUMD jika dilaporkan oleh satu direksi, dua komisaris selaku pengawas, dan tiga kepala biro BUMD.

"Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya, dan lain sebagainya," tuturnya.