JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan tengah mengkaji sejumlah dokumen keuangan. Hal itu ia sampaikan merespons terkait pihaknya yang belum kembali memanggil eks Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

"Ya mungkin sedang di telaah, sedang dikaji apa yang ada dari data-data dokumen keuangan dan lain-lain gitu ya, mungkin dari penyidik memastikan dulu statusnya dan lain-lain sudah bisa lagi untuk dilakukan panggilan," kata Setyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ia mengungkapkan, hingga saat ini ia belum menerima perkembangan terkait kapan pemanggilan yang bersangkutan. "Saya belum terkonfirmasi dari penyidik kapan akan dilakukan panggilan atau pemeriksaan," ujarnya.

Setyo menegaskan, penyidikan perkara di BJB ini terus berjalan.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Hal ini dilakukan setelah melakukan pendalaman terkait dugaan penyimpangan, pengondisian dalam proses pengadaan iklan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menambahkan, saat ini pihaknya fokus mendalami komunikasi yang dilakukan eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) dengan pihak BJB.

"Kemudian di kluster kedua, kami masuk untuk mendalami bagaimana komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh Pak RK, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dengan pihak BJB," kata Budi kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

KPK lanjut Budi, juga mendalami perihal aktivitas Ridwan Kamil bepergian ke luar negeri, termasuk bersama siapa hingga sumber pembiayaan.

"Kemudian kami masuk lagi untuk mendalami aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dari Pak RK, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa saja, dan juga sumber pembiayaannya," ujarnya.

Selain itu, KPK juga mendalami penukaran uang yang dilakukan Ridwan Kamil yang diduga mencapai miliar rupiah pada periode 2021-2024.

"Sejauh ini kami mengcapture, ada dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi tengah menghitung kebutuhan infrastruktur yang bisa dibiayai jika rencana pinjaman daerah jadi diambil pada 2026 ini. Salah satu yang menjadi fokus adalah pembangunan jembatan milik provinsi.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan dari laporan Bappeda ada kebutuhan anggaran sebesar Rp395 miliar untuk rehabilitasi dan penggantian jembatan milik provinsi.

Pihaknya juga melakukan pengecekan data pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang [BMPR] Jabar terkait kondisi 1.381 jembatan milik Pemprov yang tersebar di sejumlah ruas.

“Dari 1.381 jembatan provinsi, ada berapa jembatan yang harus diganti? Kalau tidak diganti akan roboh karena umur jembatan,” katanya dikutip Selasa (3/3/2026).

Dari penjelasan Kepala BMPR Jabar Agung Wahyudi diketahui saat ini terdapat 42 jembatan yang beresiko roboh jika tidak segera diperbaiki. Di luar 42 jembatan tersebut, kondisi jembatan lain milik provinsi dipastikan aman, namun angka ini memantik pertanyaan.

Menurut KDM—panggilan akrabnya, dari laporan BMPR Jabar, resiko jembatan roboh ini terjadi karena selama lima tahun ke belakang tidak dilakukan perbaikan maupun pemeliharaan. Hal ini mengakibatkan jumlah jembatan yang rusak bertumpuk di era kepemimpinannya.

“Jadi selama lima tahun tidak ada pembangunan jembatan, yang ada hanya pembangunan jembatan Sodongkopo Jaya Perkasa [Pangandaran], itupun tertunda setahun, baru dilanjutkan sekarang,” katanya.

Dari laporan yang didapat tersebut, KDM memastikan proses perbaikan dan pembangunan 42 jembatan yang roboh tersebut akan dibahas bersama DPRD Jabar terkait kemungkinan dibiayai dari pinjaman daerah yang besarannya mencapai Rp2 triliun.

Sebelumnya Kepala BMPR Jabar Agung Wahyudi mencatat dari total 1.318 unit jembatan milik Pemprov, sebanyak 1.123 unit berada dalam kondisi mantap. Agung menegaskan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan akan terus menjadi prioritas DBMPR Jabar.

Melalui perencanaan yang matang, pengawasan ketat, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra pelaksana, DBMPR optimistis layanan infrastruktur bagi masyarakat Jawa Barat akan semakin andal.

"Prinsip kami adalah jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap. Kami bekerja memastikan setiap ruas jalan provinsi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dunia usaha, dan konektivitas antarwilayah," kata Agung

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Hal ini dilakukan setelah melakukan pendalaman terkait dugaan penyimpangan, pengondisian dalam proses pengadaan iklan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, saat ini pihaknya fokus mendalami komunikasi yang dilakukan Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan pihak BJB. "Kemudian di kluster kedua, kami masuk untuk mendalami bagaimana komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh Pak RK, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dengan pihak BJB," kata Budi kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

KPK juga mendalami perihal aktivitas Ridwan Kamil bepergian ke luar negeri, termasuk bersama siapa hingga sumber pembiayaan. "Kemudian kami masuk lagi untuk mendalami aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dari Pak RK, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa saja, dan juga sumber pembiayaannya," ujarnya.

Selain itu, KPK juga mendalami penukaran uang yang dilakukan Ridwan Kamil yang diduga mencapai miliar rupiah pada periode 2021-2024. "Sejauh ini kami mengcapture, ada dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Pengumuman disampaikan pada jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo menjelaskan kelima tersangka yakni mantan Direktur Utama (Dirut) Bank BJB Yuddy Renaldi (YR), pimpinan divisi Corporate Secretary BJB Widi Hartoto (WH). Kemudian tiga pihak swasta masing-masing Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S) dan Sophan Jaya Kusuma (SJK).

"Pada Tanggal 27 Februari 2025 KPK menerbitkan lima Surat Perintah Penyidikan dengan tersangka YR, WH, IAD, S dan SJK," kata Budi, Kamis (13/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya dugaan penukaran mata uang rupiah ke mata uang asing yang bernilai miliaran oleh Ridwan Kamil.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (30/1/2026). Mulanya, Budi menjelaskan bahwa tim lembaga antirasuah mendalami komunikasi mantan Gubernur Jawa Barat itu saat bepergian ke luar negeri.

"Penyidik mendalami bagaimana komunikasi-komunikasi yang dilakukan Gubernur Jawa Barat saat itu, yaitu Pak RK dengan pihak BJB, sehingga kita sudah mulai bergeser fokus pemeriksaannya," jelas Budi.

Kemudian, Budi menuturkan pendalaman komunikasi juga menyasar pihak-pihak yang bersama Ridwan Kamil, kepentingan, dan sumber pembiayaan saat pelesiran ke luar negeri.

"Kami juga mendalami berkaitan dengan penukaran-penukaran uang yang dilakukan, di mana dalam periode 2021 sampai 2024, sejauh ini kami meng-capture ada dugaan penukaran mata uang asing rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah," ujar Budi.

Menurutnya penyidik akan mendalami keterkaitan antara satu keterangan dan menggali informasi dari para saksi. KPK menduga Ridwan Kamil menerima aliran dana pengadaan iklan non bujeter di Bank BJB.

Dalam kasus BJB ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB; serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.

Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan non bujeter.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 7 saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) pada Kamis (29/1/2026).

Salah satunya adalah personal asisten mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Randy Kusumaatmadja.

Kemudian enam saksi lainnya adalah Pimpinan SKAI, Joko Hartoto; Direktur Golden Money Changer, Djunianto Lemuel; Golden Money Changer, Arti; Kasubag Rumah Tangga Gubernur, Ervin Yanuardi Efendi; dan Ibu Rumah Tangga, Wena Natasha Olivia.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan para saksi berlangsung di Polda Jawa Barat. Tim penyidik mendalami mengenai pengadaan agensi di BJB.

"Dalam rangkaian pemeriksaan ini, penyidik melakukan pendalaman terhadap saksi terkait pengadaan jasa agensi di BJB," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Budi menuturkan para saksi juga dimintai keterangan terkait penukaran-penukaran uang asing-rupiah, yang dilakukan atas nama pihak terkait.

Tak hanya itu, tim penyidik menelusuri kegiatan Ridwan Kamil, khususnya mengenai proses pembiayaan.

"Kemudian saksi juga dimintai keterangan perihal aktivitas Gubernur Jabar saat itu, termasuk pembiayaannya," jelasnya.

Dalam kasus BJB ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB; serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.

Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan nonbujeter.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Randy Kusuma Atmadja selaku asisten pribadi Gubernur Jawa Barat (Jabar) 2018-2023, Ridwan Kamil. Dia dipanggil untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polda Jawa Barat," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).

Ia dipanggil bersama lima saksi lain, yakni Joko Hartoto selaku Pimpinan SKAI Bank BJB, Djunianto Lemuel selaku Direktur Golden Money Changer, Arti selaku Pegawai Golden Money Changer, Ervin Yanuardi Effendi selaku Kasubag Rumah Tangga Gubernur, dan Wena Natasha Olivia selaku Ibu Rumah Tangga.

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui materi apa yang digali dari keterangan para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Pengumuman disampaikan pada jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo menjelaskan kelima tersangka yakni mantan Direktur Utama (Dirut) Bank BJB Yuddy Renaldi (YR), pimpinan divisi Corporate Secretary BJB Widi Hartoto (WH).

Kemudian tiga pihak swasta masing-masing Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S) dan Sophan Jaya Kusuma (SJK).

"Pada Tanggal 27 Februari 2025 KPK menerbitkan lima Surat Perintah Penyidikan dengan tersangka YR, WH, IAD, S dan SJK," kata Budi, Kamis (13/3/2025).

KARAWANG, KOMPAS.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkelakar harus memotong kambing setelah salah menyebut nama Gubernur Jawa Barat. Amran sempat memanggil Dedi Mulyadi sebagai Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil merupakan mantan Gubernur Jawa Barat.

Peristiwa tersebut terjadi saat Amran menyampaikan laporan capaian swasembada beras 2025. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam acara tersebut. Sejumlah pejabat negara dan kepala daerah turut hadir.

Amran membuka laporan dengan menyapa para pejabat. Ia kemudian menyebut nama gubernur yang hadir.

“Para Gubernur. Ada Pak Ridwan Kamil,” ujar Amran di Kecamatan Cilebar, Karawang Timur, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Amran segera menyadari kekeliruan ucapannya. Suasana mendadak riuh. Para hadirin tertawa. Amran dan Dedi Mulyadi sama-sama tersipu.

“Astaghfirullah. Kang Deddy Mulyadi,” lanjut Amran meralat pernyataannya.

Kesalahan itu membuat Amran melontarkan candaan. Ia menyebut perlu memotong kambing karena salah menyebut nama. Amran lalu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

“Ini harus potong kambing ya kalau salah nama? Maaf Pak Gubernur,” ujar Amran.

Kepala Badan Pangan Nasional itu mengaku memiliki hubungan komunikasi yang cukup intens dengan Dedi Mulyadi. Keduanya kerap berkomunikasi melalui sambungan telepon.

Amran kemudian bercerita soal satu percakapan. Dedi Mulyadi sempat meminta tambahan bantuan untuk Jawa Barat. Permintaan itu disebut sebesar 10 persen dengan membawa nama Gerindra. Jenis bantuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci.

“Tapi biasa beliau (minta) tambah, Bapak Presiden. Pak Mentan jangan sampai lupa. Aku dari Gerindra. Oh iya aku ngerti itu. Maksudnya tambah itu bantuan 10 persen,” ujar Amran.

Permintaan tersebut tidak dikabulkan. Amran mengaku teringat pesan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Pesan itu menekankan pentingnya bersikap adil.

Penertiban tata kelola pupuk menjadi salah satu contoh. Amran menegaskan keputusan tidak didasarkan pada kepentingan tertentu.

“Jadi kami tutup mata Bapak Presiden. Siapa saja, saya iya, iya saja. Enggak kepanggil. Harus lurus saja, Bapak Presiden,” kata Amran.

Amran kembali menyapa Dedi Mulyadi di akhir pernyataannya. Ia menutup dengan candaan lanjutan.

“Maaf Pak Gubernur. Nanti bantuan ada tambahannya karena pelayanannya baik hari ini,” tambah Amran.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

BANDUNG - Atalia Praratya dan Ridwan Kamil bakal menyandang status janda dan duda jika dalam sidang pada Rabu (7/1/2026) pekan depan, majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Bandung memutuskan keduanya bercerai. Sungguh miris, kisah cinta yang dibina oleh pasangan tampak ideal selama 29 tahun itu bakal berakhir pada Januari 2026.

Debi Agusfriansa, kuasa hukum Atalia membenarkan sidang putusan gugatan cerai yang diajukan kleinnya akan digelar di PA Kota Bandung pada Rabu (7/1/2026). Namun sidang digelar secara e-court.

Kedua pihak, baik Atalia maupun Ridwan Kamil tidak hadir secara fisik. Begitu pun kuasa hukum Atalia dan Ridwan Kamil tidak wajib datang ke PA Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Antapani.

"Betul (sidang putusan gugatan cerai Atalia digelar Rabu 7/1/2026). Putusan melalui ecourt. Jadi tidak hadir secara fisik ke pengadilan. Tapi sidang putusan melalui ecourt masing-masing kuasa hukum," kata Debi saat dihubungi wartawan, Sabtu (3/1/2026).

Debi menjelaskan, Atalia tetap tegas ingin berpisah dengan Ridwan Kamil. Atalia telah bulat untuk menyudahi hubungan cinta dan rumah tangganya dengan Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung itu.

"Tidak ada perubahan (Atalia telah membulatkan tekad berpisah dengan Ridwan Kamil)," ujar Debi.

Diketahui, Atalia dan Ridwan Kamil menikah pada 7 Desember 1996. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai dua anak, yakni, Emmeril Kahn Mumtadz (almarhum) dan Camillia Laetitia Azzzahra.

Pada 2020, Atalia-Ridwan Kamil mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Arkana Aidan Misbach. Saat itu, Ridwan Kamil masih menjabat Gubernur Jawa Barat.

Saat itu, kisah cinta Atalia dan Ridwan Kamil memukau publik. Foto dan video keduanya sangat mesra dan romantis. Tak sedikit ibu-ibu mengidolakan dua tokoh publik itu.

Namun, setelah tidak lagi menjabat, satu persatu prahara mulai mendera pasangan itu. Bermula dari tudingan hubungan pribadi dengan selebgram Lisa Mariana.

Klaim tersebut sempat dilaporkan ke kepolisian. Namun, hasil tes DNA yang dilakukan Bareskrim Polri menyatakan DNA anak yang dilahirkan Lisa Mariana tidak identik dengan Ridwan Kamil.

Setelah kasus Lisa Mariana mulai reda, Ridwan Kamil didera masalah dugaan korupsi dana iklan ratusan miliar rupiah di Bank Jabar Banten (bank bjb).

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menggeledah kediaman Ridwan Kamil-Atalia di Ciumbuleuit, Kota Bandung.

Bahkan KPK menyita dokumen dan beberapa kendaraan mewah di rumah itu. Salah satunya, motor Royal Enfield yang pernah digunakan Ridwan Kamil dan Atalia ke beberapa daerah di Jawa Barat.

Belakangan tersebar isu soal wanita idaman lain (WIL). Namun baik Atalia maupun Ridwan Kamil sama-sama membantah isu tersebut.

Seperti disampaikan Atalia beberapa waktu lalu. Dia menegaskan, tidak ada nama perempuan lain yang menyebabkannya mengajukan gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil.

BANDUNG - Atalia Praratya angkat bicara soal isu adanya perempuan lain yang memicu gugatan curainya terhadap suaminya, Ridwan Kamil yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar). Dia menepis isu yang beredar di media sosial (medsos) yang menyebutkan nama perempuan penyebab retaknya biduk rumah tangganya.

"Oh tidak ada (perempuan lain) di dalam gugatan," ujar Atalia.

Pernyataan itu disampaikan Atalia seusai menjalani sidang perceraian dengan agenda penyampaian hasil mediasi di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Antapani, Rabu (21/12/2025).

Anggota DPR itu menegaskan bahwa telah sepakat dengan Ridwan Kamil untuk mengakhiri biduk rumah tangga mereka yang telah terjalin selama 29 tahun.

Atalia mengatakan, proses persidangan saat ini telah selesai dan menunggu keputusan majelis hakim PA Kota Bandung.

Ibu kandung dari Emmeril Kahn Mumtadz (almarhum) dan Camillia Laetitia Azzzahra itu meminta doa agar persidangan berjalan cepat dan lancar.

"Penyampaian dari saksi tinggal proses. Berikutnya, kami menunggu satu bulan. Doakan saja lancar karena semakin cepat, semakin baik," kata Atalia.

"Alhamdulillah kedua belah pihak sudah bersepakat (berpisah baik-baik) ya. Jadi mohon doanya," ujar alumnus SMAN 5 Bandung itu.

Dalam agenda persidangan kali ini, saksi dari pihak penggugat telah dihadirkan untuk memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim.

Atalia mengungkapkan, saksi yang dihadirkan adalah dari pihak keluarganya. "Ada kakak saya sama asisten rumah tangga saya," kata Atalia.

Sebelumnya, tim kuasa hukum kedua belah pihak menyatakan, tidak ada nama perempuan lain yang menyebabkan Atalia mengajukan gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar tersebut.

Debi Agusfriansa, kuasa hukum Atalia dan Wenda Aluwi, kuasa hukum Ridwan Kamil dan mengatakan, kedua belah pihak telah sepakat untuk mempercepat jadwal persidangan.

Hal itu dikarenakan hasil mediasi antara Atalia Praratya dan Ridwan Kamil telah menghasilkan kesepakatan.

"Satu bulan estimasi bilamana mediasi berlarut larut. Kenapa bisa cepat, jumat 17 Desember hasil mediasi sudah keluar. Kedua belah pihak bersepakat. Sehingga hari ini diagendakan disampaikan," kata Debi.

Gugatan cerai yang diajukan oleh Atalia Prartya kepada Ridwan Kamil tidak ada hubungannya dengan nama-nama perempuan lain.

Debi memastikan bahwa perceraian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.

"Nama-nama yang beredar AK, LM , SM, saya pastikan tidak pernah ada dalam isi gugatan. Kami heran netizen melebihi dugaan isi gugatan kami. (Atalia dan Ridwan Kamil) Sudah 6 bulan pisah rumah," ujar Debi.

BANDUNG - Atalia Praratya hadir di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Antapani, Rabu (31/12/2025). Atalia menjalani sidang perceraian dengan agenda mediasi. Namun tak tampak suaminya, Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat datang di PA Kota Bandung.

Atalia bersama tim kuasa hukumnya tiba di Pengadilan Agama Bandung sekira pukul 09.40 WIB. Angota DPR RI ini datang mengenakan busana formal berwarna krem dipadukan dengan kerudung krem dan rok panjang hitam.

"Doain saja ya. Ini banyak sih rangkaiannya, minta doanya saja ya," kata Atalia kepada wartawan sambil berjalan masuk menuju Gedung PA Kota Bandung.

Sementara itu, Debi Agusfriansa, kuasa hukum Atalia Praratya, mengatakan, kliennya kali ini akan mengikuti serangkaian sidang gugatan cerai.

Tim kuasa hukum akan menghadirkan saksi di persidangan. "Hari ini, agendanya melaporkan hasil mediasi. Lalu pembacaan gugatan, jawaban, kemungkinan replik duplik, mendatangkan saksi dua orang, terakhir kesimpulan," kata Debi.

Debi menjelaskan, PA Kota Bandung bersama kedua belah pihak, Atalia dan Ridwan Kamil, telah sepakat untuk mempercepat jadwal persidangan.

Sebab hasil mediasi antara Atalia Praratya dan Ridwan Kamil telah keluar. Yaitu, baik Atalia maupun Ridwan Kamil sepakat berpisah secara baik.

"Satu bulan estimasi bilamana mediasi berlarut larut. Kenapa bisa cepat, Jumat 17 Desember hasil mediasi sudah keluar. Kedua belah pihak bersepakat. Sehingga hari ini diagendakan (hasil mediasi) disampaikan," ujarnya.

Debi menuturkan, gugatan yang diajukan Atalia Prartya terhadap Ridwan Kamil tidak ada hubungannya dengan nama-nama lain. Perceraian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.

"Nama-nama yang beredar AK, LM , SM, saya pastikan tidak pernah ada dalam isi gugatan. Kami heran netizen melebihi dugaan isi gugatan kami. (Atalia dan Ridwan Kamil) Sudah 6 bulan pisah rumah," ucap Debi.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri aset milik Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Lembaga antirasuah itu menyatakan penelusuran itu tak hanya berasal dari daftar aset yang dilaporkan di LHKPN Ridwan Kamil. Namun, aset yang tidak bergerak seperti tempat usaha seperti tempat usaha di sejumlah tempat juga tengah didalami KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pendalaman ini dilakukan untuk mencari tahu soal cara RK mendapatkan aset-asetnya dalam periode 2021-2023.

“Tentu ini juga menjadi catatan bagi kami, bagaimana RK bisa mendapatkan aset-aset tersebut dalam kapasitasnya pada tempus perkara, yaitu yang bersangkutan sebagai Gubernur Jawa Barat,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Senin (29/12/2025).

Modus TPPU

Sejalan dengan penelusuran uang hasil kejahatan dalam kasus iklan BJB, Pendiri Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI) Ardhian Dwiyoenanto mengendus soal dugaan modus pencucian yang diduga dilakukan RK.

Menurut Ardhian, RK diduga mengalirkan uang hasil kejahatan untuk sejumlah kegiatan usaha. Modus menyamarkan uang untuk kegiatan usaha merupakan cara efektif dalam TPPU, khususnya usaha di sektor makanan dan minuman. Modus ini dikenal dengan istilah Commingling.

"Mencuci uang dengan modus Commingling pada intinya yakni menggunakan uang negatif untuk kegiatan usaha positif, agar seolah-olah menjadi kegiatan positif dan menghasilkan keuntungan positif," ujar Ardhian dalam keterangan tertulis, Senin (29/12//2025).

Ardhian menambahkan, modus TPPU ini akan lebih efektif apabila melibatkan nominee. Dengan begitu, pelaku yang terjerat akan dinilai bersih meskipun terlibat dalam tindak pidana awal.

"Orang besar yang tangannya bersih tersebut dikenal dgn istilah Beneficial Owner. Perbuatan TPPU dengan skema di atas lazimnya dilakukan oleh orang yang terpelajar dan mengetahui cara menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatannya," pungkasnya.

Bisnis Ridwan Kamil

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejatinya tak banyak diketahui daftar bisnis dari pria yang akrab disapa kang emil. Namun, tercatat ada satu perusahaan arsitektur yang telah didirikan Ridwan Kamil.

Perusahaan itu adalah PT Urbane Indonesia yang didirikan sejak Juni 2004 di Bandung. Tak sendiri, RK memiliki tiga rekanan bisnis dalam membangun perusahaan tersebut mereka yakni Achmad D Tardiyana, Reza A Nurtjahja, dan Irvan P Darwis.

Melansir laman Urbane Indonesia, perusahaan ini memiliki portofolio yang beragam yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti pembangunan Nipah Park di Makassar, Masjid Al Jabbar, Bella Terra Lifestyle Center di Kelapa Gading, Masjid Al-Irsyad, hingga Merusaka Nusa Dua di Bali.

Harta dan Aset Ridwan Kamil

Di lain sisi, Ridwan Kamil juga terakhir melaporkan LHKPN-nya saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada 2023. Dia memiliki aset dan bangunan yang tersebar di Bandung dengan harga mencapai Rp17 miliar.

Kemudian, aset dan transportasi yang dimiliki RK mencapai Rp771 juta dengan perincian Hyundai Santa FE Rp319 juta; mobil listrik Wuling Rp282 juta; Royal Enfield Rp78 juta; dan Honda Beat Rp8,2 juta.

Adapun, pria yang disapa Kang Emil ini juga memiliki Kawasaki W175 Rp21 juta; Honda CBR Rp21,5 juta; dan Vespa Matic Rp41,7 juta.

Kekayaan lainnya bersumber dari harta bergerak lainnya sebesar Rp467 juta, surat berharga Rp880 juta, kas dan setara kas Rp5,9 miliar dan harta lainnya Rp157 juta.

Tercatat, RK juga memiliki utang sebesar Rp3,3 miliar. Dengan demikian, secara total harta kekayaan yang dimiliki Ridwan mencapai Rp22,7 miliar.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang memanggil penyanyi Aura Kasih terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023. Kasus itu menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mengusut aliran uang pengadaan iklan Bank BJB yang digunakan RK. Penyidik tak akan berhenti menelisik ke pihak lain.

"KPK tidak berhenti di Pak RK saja. KPK melakukan follow the money, ada dugaan bahwa aliran uang tersebut tidak berhenti di Pak RK saja," ujar Budi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).

Langkah itu mencari tahu uang tersebut digunakan untuk pembelian aset atau dialirkan ke pihak lain. "Ini yang menjadi basis teman-teman penyidik melakukan penelusuran, pelacakan ke mana saja aliran uang ini. Untuk apa, untuk siapa, ini terus didalami," katanya.

Dalam kasus ini KPK menetapkan lima tersangka. Pengumuman disampaikan pada jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo menambahkan 5 tersangka yakni mantan Direktur Utama (Dirut) Bank BJB Yuddy Renaldi (YR), Pimpinan Divisi Corporate Secretary BJB Widi Hartoto (WH). Kemudian, tiga pihak swasta yakni Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (SJK).