REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pabrikan otomotif asal China BYD memberikan dukungannya terhadap pemerintah Indonesia yang saat ini masih menggodok peraturan terkait insentif EV yang menggunakan baterai nikel.

Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan aturan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan yang positif. Aturan ini juga menjadi booster adopsi EV di Indonesia.

“Saya percaya, insentif dari pemerintah bisa sesegera mungkin mendukung transisi energi dan mengurangi subsidi bahan bakar. Apalagi dengan ketidakpastian dan situasi geopolitik sekarang menjadi semakin kompleks ya untuk tetap bergantung pada energi fosil,” kata Luther Panjaitan di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

BYD sudah memiliki strategi jangka panjang untuk mengikuti pasar di setiap negara. Karena itu, BYD selalu berkomitmen untuk mendukung aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menumbuhkan transisi penggunaan EV di Indonesia.

Strategi yang dimaksudkan oleh Luther meliputi berbagai macam aspek yang berkaitan dalam hal penjualan kendaraan elektrifikasi di pasar otomotif Indonesia.

“Kami telah menetapkan seluruhnya, mempertimbangkan berbagai macam aspek termasuk dari sisi produksi, ekosistem yang akan dibangun, gaya dalam menentukan jaringan penjualan. Kemudian pertimbangan terhadap package terhadap pengendaraannya, yaitu seperti after sales, komitmen dari garansi, lalu baterai,” jelas Luther.

Secara global, BYD juga cukup sukses dalam membantu transisi penggunaan kendaraan dari ICE menuju elekrifikasi penuh. Menurut dia, pihaknya juga akan mempelajari beragam strategi yang sudah berjalan sukses di negara-negara lain.

“Rencana itu mungkin juga adalah refleksi bahwa ternyata efektifnya aturan fiskal bahkan non-fiskal yang ada saat ini dalam mendukung transisi,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memiliki rencana untuk memberikan insentif yang lebih besar untuk kendaraan-kendaraan elektrifikasi murni (EV) yang menggunakan bahan baku baterai mereka dengan nikel.

Hal ini dijalankan untuk memperkuat hilirisasi domestik. Kebijakan ini menekankan pada penggunaan nikel lokal (terutama jenis third generation atau nikel tinggi) sebagai bahan baku baterai.

“Apapun dari teknologi baterainya, walaupun nikel, walaupun Lithium itu dua-duanya sama-sama mendukung niat baik pemerintah tersebut. Selebihnya kami serahkan kepada pemerintah untuk menentukan,” kata dia.

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan industri baterai berbasis nikel -- lithium nickel manganese cobalt (NMC) -- masih punya peluang mengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia. "PR-nya" adalah merancang insentif yang tepat untuk menggelorakan industri ini.

“Bagaimana memberikan insentif agar NMC-nya lebih bersaing,” kata Kepala Teknologi Sistem Transportasi IESR Faris Adnan Padhillah, dalam diskusi ‘Isu Pengesahan Kewenangan PKB Daerah terhadap Kepemilikan Kendaraan Listrik di Indonesia’, di Jakarta, Rabu (6/5).

Berdasarkan studi yang dilakukan IESR, industri baterai di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 0,05 persen per tahun selama 35 tahun. Ini bila yang dikembangkan adalah industri baterai non-nikel lithium ferro-phosphate (LFP).

Menurut Faris, daya dorongnya terhadap perekonomian akan lebih besar jika yang dikembangkan adalah industri baterai NMC. “Memang yang perlu dikembangkan adalah hilirisasi ke industrialisasi (baterai) itu,” ujarnya.

Sebagai informasi, baterai LFP merupakan baterai lithium-ion dengan katoda berbahan besi fosfat. LFP dikenal dengan kepadatan energi yang tinggi, masa pakai yang panjang, serta kinerja baik pada suhu tinggi. Umumnya LFP digunakan untuk kendaraan kecil dan ringan.

Sedangkan NMC berbahan nickel, kobalt, dan mangan. NMC memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi dari LFP, namun harganya lebih mahal.

Dorongan Adopsi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Nikel

Pemerintah tengah menggodok insentif baru untuk kendaraan listrik. Rencananya, akan ada insentif khusus untuk kendaraan listrik dengan baterai berbasis nikel berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan skemanya melalui PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) 100 persen. “Kalau mobil listrik yang baterainya nikel, PPN-nya ditanggung 100 persen. Kalau yang non-nikel, di bawah itu," kata Purbaya di Jakarta, Rabu (6/5).

Kebijakan tersebut dirancang untuk menggelorakan kembali impian lama yaitu terbentuknya mega industri baterai berbasis nikel dari hulu ke hilir di dalam negeri."Saya mau memastikan mimpi kita bisa hidup terus. Bisa memanfaatkan sumber daya alam (nikel) kita secara maksimal,” ujarnya.

Pemerintah juga merencanakan subsidi pembelian untuk ratusan ribu kendaraan listrik. Namun, detailnya belum final. Kabarnya, ada kemungkinan subsidi Rp 5 juta per unit untuk motor listrik.

Menanggapi rencana ini, Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo mengingatkan perlu dirancang juga dukungan untuk industri bila yang disasar bukan hanya adopsi kendaraan listrik tapi berkembangnya industri baterai dan kendaraan listrik dari hulu ke hilir di dalam negeri.

“Kalau tujuannya memang kebijakan industri, maka keterkaitan dengan dukungan insentif di industrinya butuh dibangun dulu, tidak bisa berdiri sendiri kebijakannya,” kata Deon.

Pemerintah tengah menggodok insentif baru untuk kendaraan listrik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang menggunakan baterai berbasis nikel.

Skemanya, melalui PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) 100 persen. “Kalau mobil listrik yang baterainya nikel, PPN-nya ditanggung 100 persen. Kalau yang non-nikel, di bawah itu," kata Purbaya di Jakarta, Rabu (6/5).

Kebijakan tersebut dirancang untuk menggelorakan kembali impian lama yaitu terbentuknya mega industri baterai berbasis nikel dari hulu ke hilir di dalam negeri."Saya mau memastikan mimpi kita bisa hidup terus. Bisa memanfaatkan sumber daya alam (nikel) kita secara maksimal,” ujarnya.

Lewat kebijakan ini, Purbaya juga mau menyatakan bahwa industri baterai Indonesia tidak hancur karena Cina yang meninggalkan baterai berbasis nikel, sebagaimana disebut dalam laporan media asal Inggris The Economist.

Dia berharap insentif ini bisa memancing lebih banyak investasi mengalir ke sektor baterai dan kendaraan listrik di Tanah Air.

Purbaya juga menyebut soal insentif berupa subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Namun, dia masih enggan memaparkan detailnya, sebab kebijakan tersebut belum final.

“Masih mentah ya. (targetnya untuk) 100 ribu mobil, 100 ribu motor. Nanti kalau kurang, 100 ribu lagi, 100 ribu lagi," ujarnya. Target tersebut merujuk pada kapasitas pembelian kendaraan listrik di dalam negeri yang diestimasi paling banyak 300 ribu unit per tahun.

Kebijakan ini diharapkan bisa mempercepat pergeseran kendaraan dari konvensional ke mobil listrik. "Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- MG Motor Indonesia menyambut positif rencana pemerintah menyiapkan insentif bagi 100 ribu unit mobil listrik pada tahun ini. Namun, MG masih menunggu kejelasan teknis pelaksanaannya.

Pabrikan asal Inggris yang telah diakuisisi China tersebut menilai kebijakan ini menjadi sinyal kuat dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih dinamis.

“Detailnya kan baru 100 ribu, 200 ribu. Tapi implementasi akan seperti apa, kemudian di titik mana yang akan disubsidi, itu yang kami butuhkan, agar bisa dikaji lebih dalam lagi. Namun, dengan berita (insentif) ini kami senang ya, selaku-pelaku di industri mobil pasti senang sekali,” ujar Manajer Produk MG Motor Indonesia Eko Fachruroji pada media test drive di Bandung, Rabu (6/5/2026).

Saat ini, menurut Fachru, pelaku industri, tak terkecuali MG, masih menunggu kejelasan lebih lanjut terkait mekanisme dan kriteria pemberian insentif yang tengah dikaji pemerintah.

“Namun, memang kami menunggu terkait operasionalnya. Artinya, karena sempat juga disebutkan ada beberapa kriteria seperti misalnya baterai. Mungkin akan dapat insentif yang full nikel, atau nanti juga mungkin yang LFP mungkin dapat, tapi porsinya berbeda,” katanya.

Meski demikian, produsen menilai skema insentif penuh seperti yang diterapkan sebelumnya masih menjadi opsi yang lebih efektif untuk mendorong adopsi kendaraan listrik secara lebih luas.

“Kalau menurut kami, yang pas pastinya (skema insentif) tahun lalu ya. Artinya tahun lalu itu kan 100 persen dikasih insentif,” ujar Fachru.

Direktur Utama PT Indonesia Battery Corporation (IBC) Aditya Farhan Arif tetap optimistis nikel mampu bersaing di pasar sebagai bahan baku baterai di tengah berkembangnya baterai jenis Lithium Ferro-Phosphate (LFP).

“Secara volume, sebetulnya katoda jenis NMC (nickel mangnese cobalt) itu permintaannya meningkat, karena size market-nya meningkat tajam,” kata Aditya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, pada Senin (2/2).

Menurut dia, baterai sodium-ion yang mengganti lithium dengan natrium untuk menekan biaya pun masih menjadikan nikel sebagai salah satu kandidat material katoda. Begitu juga dalam pengembangan solid-state battery, NMC adalah kandidat utama material katoda.

Maka itu, Aditya meyakini, nikel Indonesia masih bisa dipasarkan di level global.

Rancangan rantai pasok baterai IBC masih mengandalkan bijih nikel dan mixed hydroxide precipitate (MHP) untuk produksi baterai. “Bijih nikel dan MHP adalah wilayah bisnis ANTAM, sedangkan wilayah kerja IBC adalah pengolahan MHP menjadi nickel sulfate, kemudian menjadi baterai, termasuk proses recycling,” ujarnya.

Sekadar informasi, pabrik baterai di Karawang, Jawa Barat yang merupakan hasil kerja sama IBC dengan konsorsium yang dipimpin raksasa baterai Tiongkok CATL akan beroperasi tahun ini. Pabrik baterai ini merupakan bagian hilir dari kerja sama IBC dan CATL yang dikenal sebagai Proyek Dragon.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Battery Corporation (IBC) atau PT Industri Baterai Indonesia (IBC) optimistis penjualan baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) berbasis nikel atau nickel manganese cobalt (NMC) tetap tumbuh.

Direktur Utama IBC Aditya Arif menilai, maraknya penggunaan baterai lithium ferro phosphate (LFP) tak serta merta menggerus pasar NMC. Menurutnya, secara volume, sebetulnya permintaan baterai jenis NMC meningkat.

"Karena memang size dari market-nya sendiri meningkat dengan sangat tajam. Oleh karena itu, apabila kita mengacu pada teknologi hari ini saja, kita masih sangat optimistis bahwa kita bisa memasarkan baterai ion lithium berbasis katoda nikel kita," ucap Aditya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (2/2/2026).
Dia juga menuturkan, pasar baterai berbasis nikel tidak akan redup. Aditya menjelaskan bahwa jenis baterai yang bakal populer adalah jenis sodium-ion battery, di mana lithium-nya diganti oleh natrium sehingga lebih murah.
Menurutnya, teknologi yang akan digunakan untuk baterai jenis sodium-ion ini salah satu kandidat kuatnya masih berbasis nikel. Tepatnya, nikel, besi, dan mangan.
Kemudian setelah sodium-ion battery, kemungkinan nanti akan ada solid state battery atau baterai ion lithium biasa tapi elektrolitnya itu padatan.
"Itu juga nanti kandidat utamanya masih pakai nikel. Jadi, kami cukup optimis bahwa ke depan nikel kita masih tetap akan bisa dipasarkan di pasar global," kata Aditya.
Persaingan antara penggunaan baterai EV jenis NMC dan LFP masih menjadi topik pembicaraan. Ekonom pun menyoroti sejumlah produsen kendaraan listrik di Indonesia yang masih menggunakan baterai LFP, saat pemerintah kerap menggaungkan hilirisasi nikel.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pemerintah telah berupaya mendorong agar Indonesia menjadi pusat rantai pasok industri baterai mobil listrik. Hal itu ditandai dengan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel agar investasi di industri smelter nikel bisa masuk ke Indonesia.
Namun sayangnya, sebagian besar pemain mobil listrik di Indonesia masih menggunakan baterai jenis LFP. Sebab, bahan baku baterai nikel alias NMC relatif lebih mahal.
“Tetapi kan yang terjadi saat ini mungkin beberapa pelaku industri EV yang ada justru pakai LFP gitu ya. Ini mungkin yang harus menjadi catatan juga, sedangkan yang NMC justru malah perkembangannya harga mobilnya cenderung lebih mahal,” ujar Josua beberapa waktu lalu.
Salah satu faktor yang menyebabkan baterai nikel lebih mahal dibandingkan LFP karena bahan baku NMC menggunakan nikel dan kobalt, yang lebih langka dan mahal dibanding besi dan fosfat pada LFP. Biasanya, baterai NMC lebih banyak dipakai di mobil listrik kelas premium karena bobotnya lebih ringan dan daya tahannya lebih baik dibandingkan LFP.

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Rosan Roeslani menggelar pertemuan dengan jajaran direksi PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam dan Indonesia Battery Corporation (IBC).
Kedua perusahaan pelat merah itu diwakili langsung oleh direktur utama. Mereka yakni Direktur Utama Antam Untung Budiharto dan Direktur Utama IBC Aditya Farhan Arif.
Tampak Rosan juga didampingi oleh Director Holding Operasional Danantara Febriany Eddy. Pertemuan itu fokus membahas hilirisasi mineral.
"Kami membahas penguatan hilirisasi nikel, mulai dari peran PT Nusa Karya Arindo [NKA] sebagai pemegang IUP [izin usaha pertambangan] di sisi hulu, hingga konektivitas hulu-hilir sebagai fondasi ekosistem industri baterai nasional," tulis Rosan melalui akun Instagram resminya, @rosanroeslani, Selasa (13/1/2026).
Danantara, kata Rosan, mendorong investasi jangka panjang dengan tata kelola yang kuat dan prinsip keberlanjutan. Menurutnya, hal ini agar nilai strategis sumber daya Indonesia tumbuh dan tetap berada di dalam negeri.
Investasi di sektor hilirisasi mineral dan energi memang tengah menjadi fokus pemerintah. Pada pekan lalu, Rosan bahkan menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah proyek hilirisasi bernilai US$6 miliar.

Menurut Rosan, sejumlah proyek hilirisasi strategis yang akan memasuki tahap groundbreaking pada Januari 2026.
Khusus Antam dan IBC, kedua perusahaan itu tengah terlibat dalam megaproyek ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicles/EV) terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Proyek tersebut dinamai Proyek Dragon.
Proyek itu dikerjakan bersama konsorsium asal China Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co Ltd (CBL). Sebagai informasi, CBL merupakan joint venture (JV) Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), Brunp, dan Lygend.
Dimulainya pembangunan grand package proyek baterai berbasis nikel senilai US$5,9 miliar atau setara Rp96,04 triliun (asumsi kurs Rp16.278 per dolar AS) tersebut ditandai dengan peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Juni 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap peresmian Proyek Dragon yaitu pabrik baterai berbahan baku nikel terintegrasi di Karawang, Jawa Barat akan diresmikan pada semester I/2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pabrik yang digarap investor asal China, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) tersebut menjadi salah satu proyek hilirisasi nikel untuk ekosistem baterai mobil yang didukung oleh pemerintah.

"Khusus untuk hilirisasi nikel, ekosistem baterai mobil yang tahun kemarin di-groundbreaking oleh Presiden Prabowo di Karawang yang punya CATL, direncanakan pada semester I/2026 itu sudah kita resmikan," kata Bahlil dalam Capaian Kinerja ESDM 2025, Kamis (8/1/2025).

Adapun, groundbreaking proyek tersebut telah dilakukan pada Juni 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah meyakini proyek dengan nilai investasi US$5,9 miliar ini akan menghasilkan 8 kali lipat nilai tambah senilai US$48 miliar.

Terlebih, adanya ekosistem baterai listrik terintegrasi itu bisa mendorong adopsi kendaraan berbasis energi terbarukan. Harapannya, hal itu bisa menciptakan penghematan negara sekitar US$58 miliar per tahun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan impor BBM.

"Jadi berarti sudah ada dua pabrik baterai kita di Indonesia yang ekosistem baterai mobil dari bahan baku nikel," tambah Bahlil.

Untuk diketahui, megaproyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) ini dimiliki oleh konsorsium asal China Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co Ltd (CBL) bersama dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan Indonesia Battery Corporation (IBC).

Adapun, CBL merupakan joint venture (JV) Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), Brunp, dan Lygend.

Dimulainya pembangunan grand package proyek baterai berbasis nikel senilai US$5,9 miliar atau setara Rp96,04 triliun (asumsi kurs Rp16.278 per US$) tersebut ditandai dengan peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (29/6/2025) di Karawang, Jawa Barat.

Adapun, selain pabrik CATL, saat ini proyek hilir baterai Hyundai dengan LG dan IBC telah beroperasi yaitu PT Hyundai LG Industry yang mengoperasikan pabrik sel baterai EB HLI Green Power sejak Juli 2024.

Pabrik HLI Green Power di Karawang, Jawa Barat, mulai dibangun sejak 2021. Menelan investasi Rp13,5 triliun, pabrik ini merupakan pabrik sel baterai EV pertama dan terbesar di Asia Tenggara.