JAKARTA - Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menegaskan gerakan mahasiswa sejatinya adalah gerakan moral yang harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik kekuasaan. Diakui Semar, mahasiswa memang harus kritis.

"Sejarah membuktikan gerakan mahasiswa adalah gerakan moral, moral force, yang mengawal nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Kritik itu perlu untuk kemajuan bangsa, agar kita terus memperbaiki diri,” ujarnya, Sabtu (28/2/2026).

Kendati demikian, Semar menilai ketika tuntutan sudah masuk pada isu pencopotan elite negara seperti Kapolri, maka substansi gerakan patut dipertanyakan.

“Ketika Ketua BEM UGM mulai menyerukan copot Kapolri, ini bukan lagi sekadar gerakan moral. Ini sudah masuk pada wilayah politik yang sangat sarat kepentingan. Isu pergantian Kapolri adalah isu elitis, bukan isu kerakyatan ,” tegasnya.

Semar juga menyoroti fakta bahwa tidak lama setelah pernyataan tersebut muncul, sejumlah partai politik yang saat ini berada di luar kekuasaan langsung memberikan respons dan dukungan.

“Publik bisa melihat sendiri siapa yang cepat merespons dan mendukung. Kita tahu, ada kelompok politik tertentu yang sudah cukup lama mendorong isu pergantian Kapolri. Ketika gerakan mahasiswa masuk ke wilayah politik, maka sangat terbuka ruang untuk ditunggangi kepentingan,” lanjut Semar yang juga aktivis 98.

Lihat video: DEMO RICUH DI JOGJA! Mahasiswa Kecam Kekerasan Oknum Polisi Hingga Bentrok



Menurutnya, gerakan moral hanya boleh ditunggangi oleh kepentingan rakyat, bukan oleh kepentingan kelompok kekuasaan.

“Kalau ini murni gerakan moral, maka orientasinya pasti soal nilai-nilai dan kepentingan rakyat. Tapi kalau sudah bicara copot elite tertentu, kita patut bertanya jangan-jangan ada agenda politik yang sedang dimainkan. Jangan sampai mahasiswa dijadikan alat oleh kelompok kepentingan kekuasaan,” katanya.

Semar mengingatkan seluruh elemen mahasiswa agar tetap menjaga independensi dan integritas gerakan.

“Demokrasi membutuhkan mahasiswa yang kritis, tapi juga independen dan bertanggung jawab. Jangan sampai muruah gerakan moral tercoreng karena terseret arus politik praktis yang bisa kita lihat sekarang ini jelas sekali Ketua BEM UGM sudah berpolitik praktis,” katanya.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan teror yang diterima Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto bukan dari pemerintah. Tiyo mengaku diteror seusai menyuarakan peristiwa meninggalnya siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Teror semacam ini, yang jelas saya menegaskan, pemerintah tidak pernah. Tidak akan pernah," kata Pigai saat ditemui di kantornya, Jumat (20/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Pigai juga menyatakan dirinya belum mengetahui secara detail perihal teror yang dimaksud. "Kita belum pernah membaca apa bentuk terornya ya. Kita juga tidak tahu siapa yang mengirimkan," ujarnya.

Pigai melanjutkan, Presiden Prabowo sudah menegaskan hukum tidak akan dijadikan alat untuk membungkam kritik. "Oleh karena itulah saya pastikan bahwa teror tidak mungkin dari pemerintah," ucapnya.

Menurut Pigai, kepolisian perlu bergerak guna mengusut perihal dugaan teror tersebut. "Maka kita minta polisi cek, polisi tanya, lakukan penyelidikan. Menurut saya, memang polisi yang harus mengungkap sebenarnya siapa pelaku itu," pungkasnya.

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons teror yang dialami Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto usai menyuarakan peristiwa meninggalnya siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menanggapi hal tersebut, Prasetyo menyatakan pihaknya belum mengetahui siapa pelaku teror yang dimaksud.

“Kalau teror kita enggak tahu siapa yang menteror, ya. Tapi kalau berkenaan dengan apa yang disampaikan karena kebetulan kami juga lulusan dari UGM, gitu. Dulu juga pernah aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, ya,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Prasetyo menegaskan bahwa kritik dan penyampaian pendapat merupakan hal yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar setiap pendapat disampaikan secara bertanggung jawab. “Menyampaikan kritik atau masukan itu selalu saya kami sampaikan bahwa itu sah-sah saja, gitu,” katanya.

Menurut Prasetyo, kebebasan berpendapat tetap harus disertai etika dan adab dalam penyampaiannya. “Nah, tetapi tentu kita mengimbau kepada semuanya, ya, untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab juga, kemudian juga mengedepankan etika, adab, adab-adab ketimuran gitu loh,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa cara penyampaian kritik juga menjadi hal penting untuk diperhatikan, termasuk dalam pemilihan kata. “Jadi menyampaikan pendapatnya enggak ada masalah, tapi caranya itu kan juga itu perlu menjadi pelajaran bagi kita semua, gitu. Misalnya, hindarilah menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau kurang baik, gitu. Ini berlaku untuk siapa pun ya, tidak hanya untuk adik saya yang dari BEM UGM, gitu,” lanjutnya.

Saat ditanya mengenai jaminan kebebasan berpendapat oleh negara, Prasetyo menegaskan hal tersebut telah diatur dalam konstitusi. “Iya, iya kan itu kan konstitusi kan. Ya menjaminnya kan kebebasan berpendapatnya, ya,” katanya.

Prasetyo kembali mengingatkan agar penyampaian pendapat dilakukan secara bijak dan dengan pemilihan diksi yang tepat. “Nah, maka sekali lagi yang bisa kita sarankan ya sampaikanlah dengan arif, caranya, jalurnya yang bijak dan pemilihan diksi mungkin juga itu penting kan kita mau menyampaikan sesuatu ya mesti juga memilih diksi yang tepat supaya itu juga menjadi bahan pembelajaran, kan,” ujarnya.

Terkait dugaan teror itu sendiri, Prasetyo menyebut persoalan tersebut berbeda dengan substansi kritik yang disampaikan. “Loh, kan tadi terornya ya sesuatu yang berbeda, gitu,” katanya.

Saat didesak mengenai perhatian pemerintah terhadap dugaan teror tersebut, ia menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut. “Nanti kita kita cek lah,” pungkasnya.

JAKARTA - Tokoh nasional Anies Baswedan membagikan momen temu alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM). Temu Alumni BEM UGM ini mempertemukan generasi pertama yang menyusun konsep dan AD/ART Senat Mahasiswa UGM di tahun 1990 hingga generasi BEM terkini.

Dikutip dari akun Instagram @aniesbaswedan, Anies menulis bahwa sejak Dewan Mahasiswa dibubarkan pada tahun 1978 oleh rezim Orde Baru, kampus tidak lagi memiliki organisasi dan kepemimpinan mahasiswa level universitas.

Menurut Anies yang merupakan lulusan Fakultas Ekonomi UGM ini, organisasi dan kepemimpinan mahasiswa hanya boleh di level fakultas berbentuk Badan Perwakilan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa. Di level universitas hanya boleh berbasis peminatan, bentuknya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Tahun 1989, kata Anies, Mendikbud Fuad Hassan mengeluarkan kebijakan baru menghidupkan kembali organisasi kemahasiswaan melalui SK Mendikbud Nomor 457. Kala itu, mahasiswa terbelah: menolak dan menerima.

"UGM di bawah kepemimpinan Rektor Prof Koesnadi Hardjasoemantri dan Rektor Prof Moch Adnan, bersama pimpinan lembaga mahasiwa fakultas menyambut peluang itu dan mulai mewujudkannya dengan membentuk Senat Mahasiswa UGM di tahun 1991. Senat Mahasiswa tahun 1991 ini bertransformasi menjadi BE-SM hingga menjadi BEM di tahun 1993," tulis Anies.

Menurut Anies, konsep SMPT pada awalnya dicurigai sebagai organisasi bentukan rezim Orde Baru. Namun, Rektor UGM bersama pimpinan lembaga mahasiswa fakultas se-UGM saat itu memandangnya sebagai peluang.

Anies mengatakan, konsep SMPT itu diterima dan diadaptasi sebagai jalan untuk pembentukan organisasi dan kepemimpinan mahasiswa level universitas bahkan ditransformasikan jadi pilar baru dalam gerakan mahasiswa.

Konsep ini juga yang kemudian tumbuh berkembang secara organik di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Organisasi berbasis kampus ini juga yang turut berkiprah besar dalam mendorong reformasi 1998.

"Temu Alumni BEM UGM ini mempertemukan generasi pertama yang menyusun konsep dan AD/ART Senat Mahasiswa UGM di tahun 1990 hingga generasi BEM terkini. Sebuah pertemuan yang guyub, bukan saja membahas kisah masa lalu, tapi juga soal masa depan gerakan mahasiswa di kampus dan di masyarakat," ujar Anies.

Anies pun mengucapkan terima kasih kepada BEM UGM. Terima kasih BEM UGM yang telah mengundang kami semua utk hadir bersama-sama."

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) terus mendapat sorotan dari berbagai pihak setelah munculnya kasus keracunan di sejumlah wilayah. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada ( BEM KM UGM ) 2025 Tiyo Ardianto memberikan dua rekomendasi kepada pemerintah.

Menurut Tiyo, dengan mekanisme yang ada sekarang yakni melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipusatkan di daerah tertentu, kans error sebuah program tinggi.

"Maka kami merokemendasikan sebenarnya, ada mekanisme supaya MBG ini dikelola oleh masing-masing kantin sekolah. Karena, kantin masing-masing sekolah itu sudah terbiasa untuk melayani kebutuhan makan dari siswa-siswa tersebut. Tahu ada kecenderungan sukanya makanan ini, oh ada alergi ini," ujar Tiyo dalam Podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (28/10/2025).

Rekomendasi lainnya, kata Tiyo, ada subsidi kepada orang tua. Artinya, orang tualah yang menyiapkan bekal bagi anak-anaknya. "Dengan logika orang tua, hampir tidak mungkin seorang orang tua memberikan makanan yang beracun kepada anak-anaknya," kata Tiyo.

Mahasiswa S1 Ilmu Filsafat UGM ini menambahkan, hal itu merupakan sesuatu yang ideal. "Tapi apakah mungkin? Pertanyaannya kan itu. Ini tinggal political will. 11 ribu SPPG sudah berdiri. Masing-masing SPPG butuh 3 miliar untuk membangunnya. Pertanyaannya, apakah 3 miliar kali 11 ribu (SPPG) itu rela dilepas untuk kemudian dialokasikan subsidi ke orang tua atau kantin sekolah. Ini kan tinggak keberanian Presiden Prabowo untuk mengambil keputusan," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons usulan skema school kitchen (dapur sekolah) untuk program MBG. "Itu sebetulnya satu mekanisme yang juga kita kembangkan, contoh pertama yang kita buat adalah SPPG di Sekolah Bina Insani di Bogor," kata Dadan Hindayana seusai menghadiri Upacara Hari Jadi ke-67 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Edutorium KH Ahmad Dahlan, Jumat (24/10/2025).

SPPG serupa rencananya juga akan didirikan di sejumlah sekolah lainnya. Sedangkan sekolah-sekolah yang kantinnya tidak memadai, nantinya akan dikolaborasikan antara makanan utama dari SPPG dan kantin menyediakan menu penutup mulut. Menu tersebut bisa disediakan oleh kantin-kantin sekolah. Dengan demikian, kantin tetap terlibat dalam program MBG.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sebelumnya mengusulkan agar dapur MBG atau SPPG diganti dengan skema school kitchen. Penerapan skema school kitchen dinilai memungkinan asalkan jumlah penerima MBG di tiap sekolah sudah ditetapkan. Sekolah dapat diberi kesempatan untuk mengelola dapur MBG, dengan catatan telah memenuhi standar dari BGN.

JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Gadjah Mada ( UGM ) 2025 Tiyo Ardianto mengungkapkan alasan BEM UGM menolak undangan Istana pascademo rusuh pada akhir Agustus 2025. Menurutnya, kedatangan mahasiswa ke Istana, tidak lebih dari parasetamol.

Diketahui, pada 4 September 2025, digelar silaturahmi antara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dengan sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan. Pertemuan tersebut dilakukan di Istana Negara Jakarta.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam sambutannya Brian menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan organisasi mahasiswa sekaligus menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam membangun arah bangsa.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam sambutannya turut menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berkenan hadir dan menjadikan Istana Negara sebagai ruang dialog bersama pemerintah. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta izin kepada Presiden Prabowo untuk menggunakan Istana Negara dalam pertemuan ini.

Prasestyo juga mengajak para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka tanpa terjebak pada istilah atau diksi yang kaku. "Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak apalagi dari adik-adik mahasiswa," ucapnya, dikutip dari laman presidenri.go.id.

Pertemuan tersebut dihadiri lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi ekstra.

Menurut Tiyo, BEM UGM tidak akan membuka komunikasi apalagi negosiasi dengan pihak-pihak mana pun yang ingin melakukan transaksi untuk tujuan tertentu.

Tiyo mengatakan, saat beberapa mahasiswa diundang ke Istana, BEM UGM termasuk BEM yang menolak datang. "Bagi kami pertemuan dengan pemerintah, kedatangan mahasiswa ke Istana, tidak lebih dari parasetamol yang hanya meredakan nyeri, tapi nggak pernah benar-benar menyembuhkan luka dari bangsa," kata mahasiswa S1 Ilmu Filsafat UGM ini.

Lalu, sejauh mana prinsip tersebut akan terus dipegang? Simak selengkapnya di program TO THE POINT AJA! Eksklusif hanya di YouTube SINDOnews, Senin, 27 Oktober 2025 pukul 19.00 WIB.

JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) Tiyo Ardianto memiliki pandangan tersendiri mengenai mahasiswa yang diundang ke Istana Negara, Jakarta. BEM UGM sejak awal menolak segala bentuk undangan dari pemerintah.

“BEM UGM termasuk mahasiswa menolak pertemuan karena pertemuan itu tidak lebih hanya paracetamol yang hanya meredakan nyeri, tapi tidak menyembuhkan luka bangsa,” ujar Tiyo dalam Podcast To The Point Aja di YouTube Sindonews yang dikutip, Senin (27/10/2025).

Dia menegaskan BEM UGM terpaksa mengambil posisi super ekstrem. Jangankan bertemu atau membuka transaksi dengan pemerintah, untuk berkomunikasi saja tidak pernah.

Menurut dia, bukan rahasia lagi ketua BEM kerap dihubungi pihak atau orang untuk kepentingan tertentu. “Dan saya menutup pintu untuk itu, jadi susah ketemu. Paling saya hanya membalas melalui WhatsApp (WA),” katanya.

Tiyo menuturkan bukan tanpa sebab dirinya melakukan itu. Ini semata-mata menegakkan prinisip mahasiswa atau perguruan tinggi sebagai garda terakhir bangsa.

“Kalau kampus tegak berdiri, maka kita masih dapat berharap. Jika kampus justru menjadi alat kekuasaan, maka kita susah berharap,” ujar Tiyo.