Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) memastikan tidak meluncurkan produk buy now pay later (BNPL) atau paylater dalam waktu dekat. Manajemen menyebut rencana tersebut masih sebatas wacana dan belum masuk dalam agenda perseroan pada tahun ini.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy menyampaikan saat ini BSI memilih fokus memperkuat produk yang sudah berjalan, khususnya pada segmen payroll aparatur sipil negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Memang ada wacana, cuma kita belum ya, masih fokus di produk sekarang saja,” kata Kemas di sela-sela Peluncuran BSI Tabungan Umrah di BSI Tower, Jakarta, dikutip pada Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, keputusan tersebut murni pertimbangan skala prioritas. Kemas mengatakan, BSI saat ini tengah menjalani fase transisi sebagai BUMN sehingga manajemen memusatkan perhatian pada penguatan bisnis inti dan mengoptimalikan pasar yang sudah ada.

Dia juga memastikan perseroan belum menetapkan target peluncuran dalam waktu dekat. Untuk sementara, Kemas menyebut bahwa BSI tetap memprioritaskan pengembangan produk eksisting dibanding ekspansi ke layanan paylater.

“Sementara ini kita belum, kita fokus ke sana [payroll], karena kan ini tahun transisi ya, kita baru jadi BUMN, jadi memang ada beberapa fokus dari manajemen, kita fokus yang ada dulu aja,” tuturnya.

Adapun wacana tersebut sempat mencuat pada 2024. Dalam catatan Bisnis, bank syariah terbesar di Indonesia itu sempat menyampaikan bahwa rencana bisnis paylater masih dalam tahap pengajuan ke regulator.

SEVP Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih kala itu mengatakan perilisan fitur ini bakal terpisah dengan super app BSI yang direncanakan meluncur ke publik pada tahun ini.

“Kemungkinan begitu [rilis paylater tahun depan], cuma kita masih kejar terus kok, karena masih banyak juga yang sedang dikerjakan ya. Ini kan super app pekerjaan besar ya, jadi kita fokus ke situ dulu,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Dia juga pernah menyampaikan bahwa BSI akan berhati-hati dalam meluncurkan fitur paylater. Langkah ini dilakukan untuk menghindari inisiatif baru yang kemungkinan dapat mengakibatkan dampak negatif pada bisnis, termasuk dalam kenaikan risiko pembiayaan bermasalah atau NPL.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) akan memfokuskan bisnisnya pada segmen consumer banking, usai resmi menyandang status persero.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan kehadiran BSI melengkapi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang sudah ada saat ini.

“Kami bersyukur mendapatkan amanah untuk menjadi BUMN baru. Jadi BSI ini melengkapi Himbara yang sudah ada saat ini,” kata Anggoro dalam Konferensi Pers Kinerja Tahun 2025 BSI secara daring, Jumat (6/2/2026).

Untuk diketahui, status baru ini merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Desember 2025 terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum pada 23 Januari 2026 serta disampaikan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia.

Dia menjelaskan, sejauh ini, sejumlah Himbara yang sudah lebih dulu ada memiliki fokus segmennya masing-masing, menyesuaikan kapabilitas perusahaan. Misalnya, Bank Mandiri fokus pada segmen wholesale, BRI pada segmen UMKM, dan BTN yang fokus pada segmen perumahan.

Guna melengkapi bank BUMN yang sudah ada, Anggoro menyebut bahwa perseroan akan memfokuskan bisnisnya pada segmen consumer banking serta islamic ecosystem.

“Kami di bangsa Indonesia tentu saja melengkapi produk-produk layanan di masyarakat dengan memfokuskan diri pada consumer banking. Consumer banking yang juga fokus pada islamic ecosystem,” ungkap Anggoro.

Mengingat BSI telah mengantongi license bullion bank pada Februari tahun lalu, maka bullion banking juga menjadi fokus BSI pada tahun ini.

Khusus untuk islamic ecosystem, Anggoro menjelaskan bahwa pihaknya akan menyasar Muhammadiyah, NU, rumah sakit, sektor pendidikan, hingga IHC. Ini sektor-sektor yang kita fokuskan.

“Jadi inilah ceruk pasar yang menjadi fokus kami di bangsa Indonesia, melengkapi dari Himbara yang saat ini sudah memiliki segmen masing-masing,” tuturnya.

Dia mengharapkan status baru BSI sebagai BUMN baru diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih lengkap kepada masyarakat Indonesia serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) resmi menyandang status persero setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Senin (22/12/2025). Perubahan status ini ditandai dengan pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, dalam RUPSLB tersebut pemegang saham menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Perubahan ini sekaligus menegaskan posisi BSI sebagai bank syariah milik negara atau bank BUMN.

"[Pasal 1 ayat 1] Perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.," demikian tertulis dalam Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam RUPSLB, Senin (22/12/2025).

Selain perubahan nama, RUPS juga menyetujui sejumlah pokok perubahan anggaran dasar lainnya, antara lain penyesuaian jangka waktu berdirinya perseroan sesuai standardisasi anggaran dasar BUMN.

Selain itu, dalam RUPSLB juga terdapat poin penambahan hak istimewa saham seri A Dwiwarna yang dimiliki pemerintah. "Pasal 5 ayat 4 dan turunannya dalam pasal lainnya, penambahan hak-hak istimewa saham seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Pasal 4C Undang-Undang BUMN, dan pelaksanaan program pengembangan keuangan syariah oleh pemerintah," sebut dalam RUPSLB.

Pemegang saham juga menyepakati penyesuaian persyaratan pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris, penegasan larangan rangkap jabatan, serta pengaturan masa jabatan direksi dan komisaris agar selaras dengan ketentuan terbaru di sektor BUMN.

Dalam RUPSLB tersebut terdapat dua mata acara. Selain persetujuan perubahan anggaran dasar, rapat juga membahas mengenai pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026.

Adapun Bisnis telah berupaya melakukan konfirmasi terkait status baru tersebut kepada Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo. Namun, hingga berita ini ditulis belum ada pernyataan resmi dari perusahaan.

Pisah dari Bank Mandiri

Seiring dengan hal tersebut, muncul pertanyaan apakah artinya BSI lepas dari Bank Mandiri? Menelisik ke belakang, rencana pelepasan BSI dari Bank Mandiri memang sudah lama beredar. Namun demikian, hingga kini belum ada kepastian dari kedua bank pelat merah ini.

Menurut catatan Bisnis, di Kompleks Istana Kepresidenan pada awal Juni 2025, eks Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pemisahan BSI dari Bank Mandiri sedang dikaji. Nantinya, BSI akan berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Belum, masih proses. Nanti Danantara yang akan ajukan ke kami. Kita lihat prospeknya,” ujar Erick. Dia menambahkan, Kementerian BUMN, yang kini menjadi Badan Pengaturan BUMN, kala itu hanya berperan sebagai regulator. “Saya hanya melihat dari sisi pengawasan dan kebijakan," ujarnya.

Terkait dengan rencana pisah dari BMRI, Anggoro sebelumnya pernah mengatakan bahwa tidak menutupi bahwa arah masa depan BSI kini bergantung pada Danantara.

“Semua call-nya ada di Danantara,” katanya dalam wawancara dengan Bisnis pada pertengahan September 2025.

Dia mengakui bahwa perjalanan BSI masih panjang. Pangsa pasar perbankan syariah masih di bawah 10%. Target untuk menembus aset Rp1.000 triliun pada 2030 tak bisa dicapai hanya lewat pertumbuhan organik.

“Tapi aksi-aksi organik itu tetap ada di pipeline kita. Kalau mau seribu triliun, enggak bisa organik saja,” ujarnya. BSI sedang membenahi fondasi, mulai dari digitalisasi hingga tata kelola.

Meski demikian, Anggoro tak menampik keuntungan dari spin off. Dia menilai spin off berpotensi membuat BSI lebih gesit sebagai BUMN. “Pertama, lebih lincah, kedua, jika ada inisiatif, keputusan bisa diambil lebih cepat,” ujarnya lugas.

Anggoro menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Danantara. Dia menyebut, dalam berbagai kesempatan Danantara telah menyampaikan hal tersebut.

Dia mengakui pembahasan detail mengenai skema spin off maupun penyuntikan dana belum dilakukan secara mendalam. Dijelaskan, beberapa opsi memang sudah ada, tetapi BSI belum dilibatkan secara intens. Untuk saat ini, perusahaan memilih fokus pada penguatan kinerja sebelum terjun lebih jauh ke rencana strategis tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Perubahan status PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) alias BSI menjadi badan usaha milik negara (BUMN) dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) menimbulkan spekulasi pelepasan perusahaan dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (BMRI). Pasalnya disorot terkait pelepasan BSI akan berpotensi menyusutan aset Bank Mandiri hingga Rp214 triliun.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, RUPSLB tersebut menyetujui perubahan nama perseroan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Perubahan ini menegaskan posisi BSI sebagai bank syariah milik negara atau bank BUMN.