Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) akan memfokuskan bisnisnya pada segmen consumer banking, usai resmi menyandang status persero.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan kehadiran BSI melengkapi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang sudah ada saat ini.

“Kami bersyukur mendapatkan amanah untuk menjadi BUMN baru. Jadi BSI ini melengkapi Himbara yang sudah ada saat ini,” kata Anggoro dalam Konferensi Pers Kinerja Tahun 2025 BSI secara daring, Jumat (6/2/2026).

Untuk diketahui, status baru ini merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Desember 2025 terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum pada 23 Januari 2026 serta disampaikan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia.

Dia menjelaskan, sejauh ini, sejumlah Himbara yang sudah lebih dulu ada memiliki fokus segmennya masing-masing, menyesuaikan kapabilitas perusahaan. Misalnya, Bank Mandiri fokus pada segmen wholesale, BRI pada segmen UMKM, dan BTN yang fokus pada segmen perumahan.

Guna melengkapi bank BUMN yang sudah ada, Anggoro menyebut bahwa perseroan akan memfokuskan bisnisnya pada segmen consumer banking serta islamic ecosystem.

“Kami di bangsa Indonesia tentu saja melengkapi produk-produk layanan di masyarakat dengan memfokuskan diri pada consumer banking. Consumer banking yang juga fokus pada islamic ecosystem,” ungkap Anggoro.

Mengingat BSI telah mengantongi license bullion bank pada Februari tahun lalu, maka bullion banking juga menjadi fokus BSI pada tahun ini.

Khusus untuk islamic ecosystem, Anggoro menjelaskan bahwa pihaknya akan menyasar Muhammadiyah, NU, rumah sakit, sektor pendidikan, hingga IHC. Ini sektor-sektor yang kita fokuskan.

“Jadi inilah ceruk pasar yang menjadi fokus kami di bangsa Indonesia, melengkapi dari Himbara yang saat ini sudah memiliki segmen masing-masing,” tuturnya.

Dia mengharapkan status baru BSI sebagai BUMN baru diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih lengkap kepada masyarakat Indonesia serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI membeberkan arah strategi bisnis dan perannya ke depan usai resmi menyandang status persero. BSI menyiapkan penguatan ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi dengan Danantara, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan aset dan investasi BUMN.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa amanah pemegang saham tersebut akan memperkuat kapasitas dan kapabilitas BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia sekaligus mempertegas perannya dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah.

Menurut Anggoro, penyesuaian status menjadi Persero selaras dengan implementasi Undang-Undang BUMN yang menegaskan peran BPI Danantara sebagai pengelola aset dan investasi BUMN. Dalam konteks tersebut, BSI diposisikan sebagai salah satu motor penguatan ekosistem keuangan syariah nasional.

“Penyesuaian status ini akan membuat BSI semakin solid, sekaligus mampu mendorong ekonomi syariah sebagai arus baru pertumbuhan ekonomi nasional serta pengembangan industri dan ekosistem halal di Indonesia,” ujar Anggoro dalam keterangan resminya, Senin (2/2/2026).

Dia menegaskan, dalam menjalankan mandat tersebut, BSI tetap mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku. Penguatan governance dinilai menjadi kunci dalam menopang peran strategis Perseroan ke depan.

Sejalan dengan status barunya, BSI juga akan terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, dan infrastruktur layanan.

Anggoro juga menyebut BSI fokus menjalankan fungsi intermediasi dengan fokus penyaluran pembiayaan sejak awal merger. Mayoritas pembiayaan BSI disalurkan pada bisnis ritel dan konsumer terutama di ekosistem halal.

Kondisi tersebut membawa dampak terhadap kinerja BSI yang cukup solid hingga tutup buku tahun 2025. Tercatat 90% penyaluran pembiayaan BSI didistribusikan kepada segmen ritel, konsumer UMKM dan komersial skala kecil dengan lingkup ekosistem pendidikan dan lembaga kesehatan.

Hal ini masih menjadi fokus pengembangan BSI ke depan. Selain itu, BSI mencatat total pembelian emas melalui aplikasi BYOND mencapai di atas 2,1 ton sejak awal peluncuran hingga akhir Desember 2025, lalu total jumlah nasabah lebih dari 23 juta.

Adapun, status baru ini merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Desember 2025 terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum pada 23 Januari 2026 serta disampaikan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia.

Bank Mandiri Tak Laki Konsolidasikan Laporan Keuangan

Seiring dengan hal itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mengumumkan bahwa perseroan tidak lagi melakukan konsolidasi atas laporan keuangan BSI dalam laporan keuangan konsolidasian Bank Mandiri.

Ketentuan tersebut disampaikan dalam laporan informasi atau fakta material terkait penyesuaian pengelolaan perusahaan anak perseroan. Meski demikian, Bank Mandiri menegaskan bahwa tidak terdapat perubahan kepemilikan saham perseroan di BSI.

"Perseroan tidak lagi melakukan konsolidasi atas laporan keuangan BSI dalam laporan keuangan konsolidasian perseroan. Adapun kepemilikan saham Perseroan di BSI akan dicatat dan diakui sesuai dengan standar akuntansi yang relevan," katanya dalam keterangan resmi yang diumumkan Bank Mandiri, Selasa (27/1/2026).

Bagaimana dampaknya? Bank Mandiri berisiko kehilangan penopang terbesar di antara entitas anak. Hingga kuartal III/2025, BSI mencatat laba bersih Rp5,56 triliun, naik dari Rp5,11 triliun tahun lalu. Dari total laba bersih entitas anak Bank Mandiri sebesar Rp8,45 triliun, separuh lebih berasal dari BSI.

Berdasarkan laporan kinerja entitas anak perseroan dalam presentasi Bank Mandiri, BSI menyumbang laba bersih terbesar dengan nilai mencapai Rp5,56 triliun per September 2025, tumbuh dari Rp5,11 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi aset, BSI yang sahamnya dimiliki 51,47% oleh Bank Mandiri mencatat total aset Rp416,57 triliun hingga September 2025, naik 4,14% secara kuartalan (quarter to quarter/QtQ) dan tumbuh 12,40% secara tahunan (year on year/YoY). Dengan capaian tersebut, BSI menyumbang sekitar 70,1% dari total aset seluruh entitas anak Bank Mandiri yang mencapai Rp593,83 triliun.

Dari jumlah itu, aset individu Bank Mandiri sebesar Rp1.919,66 triliun, yang berarti BSI sebagai anak usaha menyumbang sekitar Rp400,88 triliun atau lebih dari 16% dari aset konsolidasi.

Total aset gabungan seluruh anak usaha Bank Mandiri mencapai Rp593,83 triliun per September 2025, tumbuh 9,05% secara tahunan. Pertumbuhan ini ditopang oleh segmen perbankan dan asuransi yang masih menunjukkan peningkatan kinerja positif.

Dengan kontribusi dominan BSI dan pertumbuhan di sektor keuangan lainnya, Bank Mandiri berhasil mempertahankan momentum kinerja entitas anak secara konsolidasi. Menurut data Bank Mandiri, total aset per September 2025 tercatat sebesar Rp2.563,36 triliun. Lalu total aset BSI per September 2025 sebesar Rp416,57 triliun.

Jika BSI dilepas sepenuhnya alias de-konso­lidasikan, maka total aset Bank Mandiri akan turun sebesar porsi yang sebelumnya dikonsolidasikan. Aset Bank Mandiri sebesar Rp2.563,36 triliun dikurang Rp214,41 triliun. Hasilnya, aset Bank Mandiri tanpa BSI sekitar Rp2.348,95 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) resmi menyandang status sebagai Persero setelah perubahan Anggaran Dasar perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut penyesuaian terhadap Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar BSI ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003351.AH.01.02.Tahun 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Syariah Indonesia Tbk., yang ditetapkan pada 23 Januari 2026.

Dalam pengumumannya tertanggal 26 Januari 2026, manajemen BSI menjelaskan bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 22 Desember 2025.

Persetujuan juga telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 5 Januari 2026 yang dibuat di hadapan notaris.

Secara administratif penulisan nama perseroan disesuaikan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS). Penyesuaian ini sekaligus menegaskan posisi BSI sebagai bank syariah milik negara yang berstatus Persero.

"Dengan telah efektifnya perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 1 maka secara administratif perseroan telah efektif berstatus sebagai Persero sehingga penulisan nama Perseroan pada pasal 1 Anggaran Dasar disesuaikan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.", tulis pengumuman yang ditandatangani oleh Senior Vice President Wisnu Sunandar, dikutip Selasa (27/1/2026).

Selain perubahan nama, penyesuaian Anggaran Dasar juga mencakup sejumlah ketentuan lain, antara lain penegasan jangka waktu berdirinya perseroan, penambahan hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna, perubahan persyaratan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta penegasan larangan rangkap jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan UU BUMN.

Manajemen menyatakan, perubahan Anggaran Dasar tersebut telah berlaku efektif sejak diterbitkannya persetujuan Menteri Hukum dan telah dilaporkan kepada otoritas terkait sesuai ketentuan pasar modal.

Sebelumnya, status persero telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Senin (22/12/2025). Perubahan status ini ditandai dengan pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, dalam RUPSLB tersebut pemegang saham menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Perubahan ini sekaligus menegaskan posisi BSI sebagai bank syariah milik negara atau bank BUMN.

"[Pasal 1 ayat 1] Perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.," demikian tertulis dalam Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam RUPSLB, Senin (22/12/2025).

Selain perubahan nama, RUPS juga menyetujui sejumlah pokok perubahan anggaran dasar lainnya, antara lain penyesuaian jangka waktu berdirinya perseroan sesuai standardisasi anggaran dasar BUMN.

Selain itu, dalam RUPSLB juga terdapat poin penambahan hak istimewa saham seri A Dwiwarna yang dimiliki pemerintah.

"Pasal 5 ayat 4 dan turunannya dalam pasal lainnya, penambahan hak-hak istimewa saham seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Pasal 4C Undang-Undang BUMN, dan pelaksanaan program pengembangan keuangan syariah oleh pemerintah," sebut dalam RUPSLB.

Pemegang saham juga menyepakati penyesuaian persyaratan pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris, penegasan larangan rangkap jabatan, serta pengaturan masa jabatan direksi dan komisaris agar selaras dengan ketentuan terbaru di sektor BUMN.

Pisah dari Bank Mandiri

Seiring dengan hal tersebut, muncul pertanyaan apakah artinya BSI lepas dari Bank Mandiri? Menelisik ke belakang, rencana pelepasan BSI dari Bank Mandiri memang sudah lama beredar. Namun demikian, hingga kini belum ada kepastian dari kedua bank pelat merah ini.

Menurut catatan Bisnis, di Kompleks Istana Kepresidenan pada awal Juni 2025, eks Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pemisahan BSI dari Bank Mandiri sedang dikaji. Nantinya, BSI akan berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Belum, masih proses. Nanti Danantara yang akan ajukan ke kami. Kita lihat prospeknya,” ujar Erick.

Dia menambahkan, Kementerian BUMN, yang kini menjadi Badan Pengaturan BUMN, kala itu hanya berperan sebagai regulator. “Saya hanya melihat dari sisi pengawasan dan kebijakan," ujarnya.

Terkait dengan rencana pisah dari BMRI, Anggoro sebelumnya pernah mengatakan bahwa tidak menutupi bahwa arah masa depan BSI kini bergantung pada Danantara. “Semua call-nya ada di Danantara,” katanya dalam wawancara dengan Bisnis pada pertengahan September 2025.

Dia mengakui bahwa perjalanan BSI masih panjang. Pangsa pasar perbankan syariah masih di bawah 10%. Target untuk menembus aset Rp1.000 triliun pada 2030 tak bisa dicapai hanya lewat pertumbuhan organik.

“Tapi aksi-aksi organik itu tetap ada di pipeline kita. Kalau mau seribu triliun, enggak bisa organik saja,” ujarnya. BSI sedang membenahi fondasi, mulai dari digitalisasi hingga tata kelola.

Meski demikian, Anggoro tak menampik keuntungan dari spin off. Dia menilai spin off berpotensi membuat BSI lebih gesit sebagai BUMN. “Pertama, lebih lincah, kedua, jika ada inisiatif, keputusan bisa diambil lebih cepat,” ujarnya lugas.

Anggoro menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Danantara. Dia menyebut, dalam berbagai kesempatan Danantara telah menyampaikan hal tersebut.

Dia mengakui pembahasan detail mengenai skema spin off maupun penyuntikan dana belum dilakukan secara mendalam. Dijelaskan, beberapa opsi memang sudah ada, tetapi BSI belum dilibatkan secara intens. Untuk saat ini, perusahaan memilih fokus pada penguatan kinerja sebelum terjun lebih jauh ke rencana strategis tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) resmi menyandang status persero setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Senin (22/12/2025). Perubahan status ini ditandai dengan pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, dalam RUPSLB tersebut pemegang saham menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Perubahan ini sekaligus menegaskan posisi BSI sebagai bank syariah milik negara atau bank BUMN.

"[Pasal 1 ayat 1] Perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.," demikian tertulis dalam Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam RUPSLB, Senin (22/12/2025).

Selain perubahan nama, RUPS juga menyetujui sejumlah pokok perubahan anggaran dasar lainnya, antara lain penyesuaian jangka waktu berdirinya perseroan sesuai standardisasi anggaran dasar BUMN.

Selain itu, dalam RUPSLB juga terdapat poin penambahan hak istimewa saham seri A Dwiwarna yang dimiliki pemerintah. "Pasal 5 ayat 4 dan turunannya dalam pasal lainnya, penambahan hak-hak istimewa saham seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Pasal 4C Undang-Undang BUMN, dan pelaksanaan program pengembangan keuangan syariah oleh pemerintah," sebut dalam RUPSLB.

Pemegang saham juga menyepakati penyesuaian persyaratan pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris, penegasan larangan rangkap jabatan, serta pengaturan masa jabatan direksi dan komisaris agar selaras dengan ketentuan terbaru di sektor BUMN.

Dalam RUPSLB tersebut terdapat dua mata acara. Selain persetujuan perubahan anggaran dasar, rapat juga membahas mengenai pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026.

Adapun Bisnis telah berupaya melakukan konfirmasi terkait status baru tersebut kepada Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo. Namun, hingga berita ini ditulis belum ada pernyataan resmi dari perusahaan.

Pisah dari Bank Mandiri

Seiring dengan hal tersebut, muncul pertanyaan apakah artinya BSI lepas dari Bank Mandiri? Menelisik ke belakang, rencana pelepasan BSI dari Bank Mandiri memang sudah lama beredar. Namun demikian, hingga kini belum ada kepastian dari kedua bank pelat merah ini.

Menurut catatan Bisnis, di Kompleks Istana Kepresidenan pada awal Juni 2025, eks Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pemisahan BSI dari Bank Mandiri sedang dikaji. Nantinya, BSI akan berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Belum, masih proses. Nanti Danantara yang akan ajukan ke kami. Kita lihat prospeknya,” ujar Erick. Dia menambahkan, Kementerian BUMN, yang kini menjadi Badan Pengaturan BUMN, kala itu hanya berperan sebagai regulator. “Saya hanya melihat dari sisi pengawasan dan kebijakan," ujarnya.

Terkait dengan rencana pisah dari BMRI, Anggoro sebelumnya pernah mengatakan bahwa tidak menutupi bahwa arah masa depan BSI kini bergantung pada Danantara.

“Semua call-nya ada di Danantara,” katanya dalam wawancara dengan Bisnis pada pertengahan September 2025.

Dia mengakui bahwa perjalanan BSI masih panjang. Pangsa pasar perbankan syariah masih di bawah 10%. Target untuk menembus aset Rp1.000 triliun pada 2030 tak bisa dicapai hanya lewat pertumbuhan organik.

“Tapi aksi-aksi organik itu tetap ada di pipeline kita. Kalau mau seribu triliun, enggak bisa organik saja,” ujarnya. BSI sedang membenahi fondasi, mulai dari digitalisasi hingga tata kelola.

Meski demikian, Anggoro tak menampik keuntungan dari spin off. Dia menilai spin off berpotensi membuat BSI lebih gesit sebagai BUMN. “Pertama, lebih lincah, kedua, jika ada inisiatif, keputusan bisa diambil lebih cepat,” ujarnya lugas.

Anggoro menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Danantara. Dia menyebut, dalam berbagai kesempatan Danantara telah menyampaikan hal tersebut.

Dia mengakui pembahasan detail mengenai skema spin off maupun penyuntikan dana belum dilakukan secara mendalam. Dijelaskan, beberapa opsi memang sudah ada, tetapi BSI belum dilibatkan secara intens. Untuk saat ini, perusahaan memilih fokus pada penguatan kinerja sebelum terjun lebih jauh ke rencana strategis tersebut.