Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali mendorong penerapan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk memperkuat daya saing pariwisata Tanah Air di tengah kompetisi global dalam menarik wisatawan mancanegara (wisman).

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyampaikan bahwa usulan tersebut menjadi bentuk upaya memperkuat aksesibilitas, kemudahan perjalanan, dan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional.

“Kemudahan masuk menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan juga terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan,” kata Widiyanti dalam keterangan resmi Kemenpar, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, Indonesia perlu melihat BVK dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Pihaknya menilai bebas visa kunjungan sebagai instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan dan instrumen penciptaan lapangan kerja pariwisata.

Kemenpar lantas menukil penerapan kebijakan BVK di masa lampau. Pada 2016, Indonesia pernah memberikan fasilitas bebas visa kunjungan kepada 169 negara.

Menilik kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu studi kasus yang berhasil, dengan kontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24%, serta mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.

“Berdasarkan penyempurnaan perhitungan dengan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018, dampak BVK terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara diperkirakan lebih tinggi, yakni mencapai 32,4%,” lanjutnya.

Dengan demikian, angka ini disebut menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi perjalanan memiliki korelasi kuat terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan.

Kemenpar lantas menyebut bahwa jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia saat ini masih relatif lebih terbatas dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Menurutnya, kebijakan visa harus dirumuskan secara cermat, sembari memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata dunia.

“Karena itu, Kementerian Pariwisata berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK. Formulasi tersebut diharapkan tetap menjaga aspek kehati-hatian dan kepentingan nasional, sekaligus mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global,” pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Provinsi Bali saat ini sedang fokus untuk membangun ekosistem pariwisata berkualitas untuk meningkatkan daya saing di industri pariwisata global.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan standarisasi hotel untuk memenuhi unsur Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) atau unsur kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

Kepala BSN selaku Ketua KAN, Donny Purnomo Januardhi Effyandono menjelaskan sejak pandemi Covid-19 Bali paling gencar melakukan sertifikasi CHSE.

"Hampir semua hotel di Bali sudah tersertifikasi CHSE, tertinggi di Indonesia. Ini untuk meningkatkan daya saing pariwisata Bali," jelas Donny Senin (22/6/2026).

BSN juga mendorong sertifikasi CHSE di luar Bali untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. Donny menyebut selain persaingan produk dan jasa yang semakin ketat, pelaku usaha juga dituntut memenuhi berbagai persyaratan baru terkait keamanan, mutu, ketertelusuran rantai pasok, hingga keberlanjutan lingkungan.

"Di tengah kondisi tersebut, akreditasi menjadi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan dan memastikan hasil pengujian, inspeksi, sertifikasi, serta verifikasi dapat diterima secara luas di tingkat internasional," kata Donny.

Isu tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meeting 2026 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 22 Juni-27 Juni 2026.

APAC Annual Meeting 2026 dihadiri oleh delegasi badan akreditasi, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.

Ada paradoks yang jarang kita bicarakan di tengah euforia pemulihan pariwisata. Tahun lalu, kunjungan wisatawan mancanegara menembus 15,39 juta—tertinggi dalam enam tahun. Devisa pariwisata mengalir hingga US$13,8 miliar. Peringkat daya saing kita di indeks Travel & Tourism Development Index melompat ke posisi 22 dunia, naik dari urutan 36 pada 2019. Angka-angka itu membanggakan.

Namun di balik lonjakan itu, ada pihak yang justru tertinggal: biro perjalanan wisata (BPW) kita sendiri.

Wisatawan datang, tetapi sebagian besar nilainya tidak singgah di kantong pelaku usaha dalam negeri. Mereka memesan langsung lewat platform asing, atau dilayani operator dari negara asalnya. BPW Indonesia kerap hanya kebagian peran kecil di lapangan. Inilah yang saya sebut kondisi “inbound tumbuh, tapi belum kuat”—arus wisatawan membesar, tetapi industri kita belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Bandingkan dengan tetangga. Pada 2024, Thailand menjaring 35,5 juta kunjungan, Malaysia 25 juta, Vietnam 17,6 juta. Indonesia? 13,9 juta—nomor lima di ASEAN. Yang lebih mencolok adalah soal nilai: Vietnam, dengan kunjungan lebih sedikit, justru meraup devisa sekitar US$33 miliar, jauh di atas kita. Artinya, persoalannya bukan sekadar menarik orang datang, melainkan seberapa pandai kita menangkap nilai dari setiap kedatangan.

Negeri Kepulauan, Destinasi yang Berjauhan

Indonesia diberkahi destinasi kelas dunia—Raja Ampat, Labuan Bajo, Danau Toba, Wakatobi—tetapi letaknya berserakan dan tidak mudah dijangkau sendiri. Seorang turis dari Eropa yang ingin menyelam di Wakatobi lalu melihat komodo di Labuan Bajo tidak bisa sekadar membuka satu aplikasi dan klik. Ia butuh rangkaian penerbangan, kapal, hotel, pemandu, dan izin yang dirakit menjadi satu perjalanan yang mulus.

Di sinilah BPW seharusnya bersinar. Tugas mereka bukan menjual tiket eceran, melainkan meramu komponen yang berserak menjadi paket terencana yang sistematis—mengubah kerumitan menjadi pengalaman yang menyenangkan. BPW yang baik adalah integrator, bukan sekadar perantara. Merekalah yang membuat destinasi kita yang luar biasa itu benar-benar bisa dinikmati secara optimal.

Persoalan yang Nyaris Tak Terlihat

Lalu apa yang menghambat? Jawabannya teknis, tetapi menentukan: kita belum punya agregator satu atap. Belum ada platform B2B nasional yang menghimpun seluruh pasokan—destinasi, transportasi, akomodasi, atraksi, hingga homestay dan desa wisata—dalam satu pintu yang mudah diakses.

Akibatnya, untuk menyusun satu paket lintas-pulau, BPW kita harus menghubungi pemasok satu per satu. Menelepon hotel, menanti konfirmasi transportasi, mengecek ketersediaan atraksi. Lambat, mahal, dan mustahil dilakukan dalam skala besar. Bagaimana mungkin melayani mitra agen di luar negeri dengan lincah jika di belakang layar semuanya masih manual?

Negara pesaing sudah lama menyelesaikan soal ini. Pasokan mereka teragregasi rapi, sehingga agen bisa merakit paket dalam hitungan menit. Kita masih menghitung hari. Selama jurang infrastruktur ini dibiarkan, daya saing BPW kita akan terus tertinggal—bukan karena kurang cakap, tetapi karena alat kerjanya belum tersedia.

Membangun “Pintu” Itu

Yang kita butuhkan adalah satu agregator nasional yang netral—bukan etalase yang menjual langsung ke turis dan menggusur BPW, melainkan infrastruktur bersama tempat BPW mengambil komponen lalu meramunya. Karena membutuhkan ekosistem yang luas—jaringan, sistem pembayaran, dan jangkauan ke daerah—peran ini layak diemban badan usaha milik negara yang memiliki fondasi tersebut, seperti Danantara.

Penting dicatat, agregator bukan barang asing. Sistem distribusi raksasa seperti Amadeus pun lahir pada 1980-an dari patungan empat maskapai Eropa yang sengaja membangun infrastruktur netral bersama. Agregator adalah fungsi, bukan soal siapa pemiliknya. Jika maskapai Eropa bisa berhimpun demi kepentingan bersama, tidak ada alasan Indonesia tidak bisa.

Logikanya berantai dan sederhana: agregator satu atap membuat BPW mudah merakit paket; paket yang mudah membuat layanan ke pasar global menguat; layanan yang kuat menaikkan daya saing; daya saing menarik lebih banyak wisatawan; dan pada akhirnya, destinasi kita yang berjauhan itu pun terkunjungi optimal.

Bukan Mimpi yang Mustahil

Seberapa besar potensinya? Mari berhitung dengan asumsi yang wajar. Andai kebijakan ini, bersama penguatan BPW, mampu mendongkrak kunjungan ke 35 juta—setara Thailand hari ini—devisa pariwisata berpotensi melonjak ke kisaran US$44 miliar, bertambah sekitar US$24,7 miliar setiap tahun.

Kontribusi tambahan terhadap produk domestik bruto bisa mencapai US$37 miliar, dan terbuka peluang lebih dari satu juta lapangan kerja baru. Bagi Danantara, ada dua aliran manfaat sekaligus: sebagai pengelola platform, dan sebagai investor yang nilai aset pariwisatanya—bandara, hotel, kawasan wisata—ikut terangkat oleh lonjakan kunjungan.

Angka-angka itu proyeksi, bukan janji. Tetapi ia menggambarkan skala peluang yang sedang kita biarkan menganggur.

Dan jangan cepat bilang mustahil. Pada 2024, Jepang menerima 36,9 juta wisatawan, melampaui Tiongkok yang hanya 20,1 juta—padahal Tiongkok jauh lebih luas. Yang menentukan bukan ukuran negara, melainkan seberapa rapi industri perjalanannya menggarap potensi. Dengan kekayaan alam dan budaya yang kita miliki, target di atas tetangga bukanlah angan-angan—asalkan fondasinya kita bangun.

Pekerjaan Rumah Kita

Membangun agregator satu atap tentu tidak berdiri sendiri. Ia perlu ditemani standardisasi proses bisnis BPW agar mutunya konsisten, transformasi digital agar pelaku kecil tak tertinggal, penguatan peran operator inbound dan konsorsium agar BPW daerah punya daya tawar, serta rezim kepercayaan—lisensi dan jaminan mutu—setara praktik global.

Tetapi di antara semua itu, agregator adalah fondasi yang memungkinkan sisanya berjalan. Tanpa pasokan yang terhubung dalam satu pintu, seruan agar BPW “naik kelas menjadi integrator” hanya akan menjadi retorika.

Pariwisata sudah terbukti tangguh sebagai penopang ekonomi kita. Kini saatnya memastikan nilainya benar-benar tertangkap di dalam negeri—dinikmati pelaku usaha kita, pekerja kita, dan daerah-daerah kita. Membangun satu pintu agar destinasi Nusantara mudah dijangkau dunia bukan sekadar urusan teknis biro perjalanan. Ia adalah investasi bagi masa depan ekonomi bangsa.

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menggenjot kenaikan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) yang sempat anjlok dua tahun terakhir.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jabar Iendra Sofyan mengatakan IPKN penting didongkrak kembali sebagai langkah strategis memperkuat daya saing ekosistem pariwisata daerah mengingat merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk mengukur kesiapan dan daya saing pembangunan kepariwisataan daerah melalui berbagai indikator lintas sektor.

“Selain itu, IPKN juga menjadi barometer iklim investasi serta citra daerah dalam pengembangan pariwisata,” katanya dikutip Selasa (17/8/2026).

Adapun IPKN Provinsi Jawa Barat pada 2022 berada di peringkat ke-7 nasional dari 34 provinsi. Namun pada tahun 2024, peringkat Jawa Barat mengalami penurunan menjadi peringkat ke-21 nasional. Menyikapi hal tersebut, Kadisparbud Jabar menegaskan pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Peningkatan capaian IPKN membutuhkan kerja bersama lintas sektor, mulai dari penyediaan data yang akurat, perencanaan program yang terintegrasi, hingga implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata daerah,” ujarnya.

Pihaknya kini tengah mendorong seluruh pemangku kepentingan yang terdiri atas 29 instansi/OPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan industri pariwisata Jawa Barat untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing, guna meningkatkan kembali posisi Jawa Barat di tingkat nasional.

Sebelumnya, BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Jawa Barat meningkat drastis pada periode Desember 2025 atau terjadi kenaikan 4,89 persen pada jumlah wisatawan nusantara dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada Desember 2025, terdapat 18,53 juta perjalanan wisatawan nusantara. Sedangkan pada November 2025, jumlahnya hanya mencapai 17,66 juta perjalanan.

Secara akumulatif, angka perjalanan wisatawan nusantara ke Jawa Barat juga mengalami kenaikan drastis. Pada Januari-Desember 2025, tercatat sebesar 211,76 juta perjalanan. Angka tersebut meningkat 26,50 persen dibandingkan Januari-Desember 2024 dengan total 167,40 juta perjalanan.

Sepanjang 2025, jumlah terbanyak terjadi di bulan April dengan angka 22,52 juta perjalanan. Itu disebabkan karena momen libur Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

Berdasarkan daerah tujuan, Kabupaten/Kota Bodebek dan Bandung Raya masih menjadi favorit bagi wisatawan nusantara. Pada periode Januari-Desember 2025, BPS mencatat 31,85 juta perjalanan Wisnus ke Kabupaten Bogor, 24,26 juta perjalanan ke Kota Bandung, 14,44 juta perjalanan ke Kota Bekasi, 14,24 juta perjalanan ke Kabupaten Bandung, 13,29 juta perjalanan ke Kabupaten Bekasi, dan 12,16 juta perjalanan ke Kota Depok.

Tak hanya itu, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Gabungan Bintang dan Nonbintang di Jawa Barat pada Desember 2025 juga mengalami peningkatan. Data menunjukkan TPK Desember 2025 mencapai 45,75 persen, atau naik 4,35 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

Iendra mengungkap pihaknya juga bekerjasama dengan BPS untuk melakukan pengumpulan data kepariwisataan yang masih menemui sejumlah kendala. Padahal data yang akurat bisa menjadi landasan dalam membuat atau juga mengevaluasi sebuah kebijakan.

"Jawa Barat memiliki 1.741 daya tarik wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya. Namun pengelolaan dan pencatatan data kunjungan wisata masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada konsistensi pelaporan dan respons dari pengelola destinasi, khususnya saat periode libur besar seperti Lebaran dan Natal-Tahun Baru," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka minta kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa ditingkatkan pada 2026.

Gibran optimistis kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB bakal meningkat melalui penguatan program kepariwisataan yang dilaksanakan.

“Jika apa yang sudah dilakukan di 2025 ini dipertahankan dan ditingkatkan, saya yakin ini [2026] targetnya bisa tercapai,” ujar Gibran saat pimpin rakornas kepariwisataan di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dia menambahkan, penguatan kepariwisataan itu meliputi peningkatan kualitas destinasi, penguatan daya saing, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Di samping itu, Gibran yang merupakan Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan menyoroti soal momen Idulfitri yang bisa mendongkrak kontribusi sektor pariwisata.

Oleh sebab itu, dia meminta seluruh pemangku kepentingan melakukan persiapan lebih dini, termasuk perbaikan destinasi dan peningkatan kenyamanan wisata.

“Persiapan yang lebih matang juga terkait perbaikan-perbaikan infrastruktur di tempat-tempat tujuan wisata,” imbuhnya.

Setelah itu, Wapres memerintahkan agar seluruh pihak terkait dalam sektor pariwisata agar memperkuat sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga.

“Semakin solid, sinergi dan kerja-kerja kolaboratif seperti ini harus ditingkatkan,” pungkasnya.