Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali mendorong penerapan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk memperkuat daya saing pariwisata Tanah Air di tengah kompetisi global dalam menarik wisatawan mancanegara (wisman).

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyampaikan bahwa usulan tersebut menjadi bentuk upaya memperkuat aksesibilitas, kemudahan perjalanan, dan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional.

“Kemudahan masuk menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan juga terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan,” kata Widiyanti dalam keterangan resmi Kemenpar, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, Indonesia perlu melihat BVK dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Pihaknya menilai bebas visa kunjungan sebagai instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan dan instrumen penciptaan lapangan kerja pariwisata.

Kemenpar lantas menukil penerapan kebijakan BVK di masa lampau. Pada 2016, Indonesia pernah memberikan fasilitas bebas visa kunjungan kepada 169 negara.

Menilik kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu studi kasus yang berhasil, dengan kontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24%, serta mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.

“Berdasarkan penyempurnaan perhitungan dengan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018, dampak BVK terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara diperkirakan lebih tinggi, yakni mencapai 32,4%,” lanjutnya.

Dengan demikian, angka ini disebut menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi perjalanan memiliki korelasi kuat terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan.

Kemenpar lantas menyebut bahwa jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia saat ini masih relatif lebih terbatas dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Menurutnya, kebijakan visa harus dirumuskan secara cermat, sembari memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata dunia.

“Karena itu, Kementerian Pariwisata berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK. Formulasi tersebut diharapkan tetap menjaga aspek kehati-hatian dan kepentingan nasional, sekaligus mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global,” pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM — Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendarsam Marantoko, meminta agar usulan penambahan negara penerima Bebas Visa Kunjungan (BVK) dievaluasi secara matang dan tidak dilakukan secara terburu-buru.

Menurut Hendarsam, kebijakan BVK yang saat ini berlaku bagi 16 negara masih relevan dan cukup untuk mendukung sektor pariwisata nasional. Penambahan negara penerima bebas visa, kata dia, harus tetap mengedepankan prinsip selektif serta mempertimbangkan asas timbal balik atau resiprokal.

"Kebijakan bebas visa harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dampaknya terhadap keamanan, ekonomi, dan kepentingan nasional," kata Hendarsam dalam keterangan tertulis.

Dia menjelaskan pengalaman Indonesia pada 2016 menunjukkan bahwa pemberian BVK kepada 156 negara tidak secara signifikan meningkatkan devisa negara. Sebaliknya, setelah kebijakan tersebut diperketat, pendapatan dari sektor terkait justru mengalami peningkatan.

Selain itu, Ditjen Imigrasi juga menyoroti kualitas wisatawan yang masuk ke Indonesia. Menurut Hendarsam, sejumlah wisatawan asing yang memanfaatkan fasilitas bebas visa tidak memberikan dampak ekonomi yang optimal karena cenderung menggunakan akomodasi berbiaya rendah atau tidak resmi.

"Yang perlu menjadi perhatian bukan hanya kuantitas wisatawan, tetapi juga kualitas dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional," ujarnya.

Hendarsam menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menghadapi berbagai persoalan yang melibatkan warga negara asing (WNA), termasuk pelanggaran keimigrasian dan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban serta keamanan.

Dari sisi kedaulatan ekonomi, Ditjen Imigrasi juga mencermati adanya fenomena WNA yang mulai memasuki sektor-sektor pekerjaan yang semestinya menjadi ruang bagi tenaga kerja lokal.

Menurutnya, kebijakan visa juga harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan antarnegara. Pasalnya, warga negara Indonesia umumnya masih harus melalui proses dan biaya tertentu ketika mengajukan visa ke berbagai negara tujuan.

"Biaya visa masuk ke Indonesia relatif terjangkau. Karena itu, kebijakan bebas visa perlu benar-benar mempertimbangkan manfaat yang diperoleh negara," katanya.

Lebih lanjut, Hendarsam menilai aspek keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata. Dia mencontohkan munculnya isu peringatan perjalanan (travel warning) terhadap sejumlah destinasi wisata yang dapat memengaruhi minat wisatawan mancanegara.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga agar wisatawan berkualitas merasa aman dan nyaman berkunjung ke Indonesia.

Selain faktor keamanan, kesiapan infrastruktur juga menjadi pertimbangan utama. Hendarsam mengibaratkan perluasan BVK seperti membuka keran air yang lebih besar, sementara kapasitas infrastruktur pendukung, termasuk pengawasan dan transportasi, belum sepenuhnya siap.

"Kalau kerannya dibuka lebar tetapi pipanya masih kecil, arus yang masuk tidak akan terserap dengan baik. Karena itu, perlu ada kesiapan yang matang sebelum kebijakan diperluas," ujarnya.

Ditjen Imigrasi menegaskan bahwa kebijakan bebas visa ke depan harus tetap mengutamakan prinsip selective policy guna menjaga keseimbangan antara peningkatan kunjungan wisatawan, keamanan nasional, dan kepentingan ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempertahankan target kunjungan 16 juta hingga 17,6 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2026 di tengah gejolak global yang tak kunjung surut.

Adapun konektivitas wisatawan dari berbagai belahan dunia menuju Tanah Air maupun kesinambungan transportasi dari hub menuju destinasi wisata menjadi tantangan yang menentukan capaian target tersebut.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri mengeklaim bahwa sektor pariwisata Indonesia tetap resilien di tengah dampak konflik Timur Tengah, tecermin dari data kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang tetap tumbuh hingga April 2026. Secara kumulatif, data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari-April 2026 mencapai 4,68 juta, tumbuh 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Pada dua bulan yang terdampak penutupan penerbangan tersebut, kita justru melihat pertumbuhan yang lebih tinggi di Maret–April 2026 dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 8,72%," kata Widiyanti dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, konflik geopolitik telah memicu pembatalan 1.444 penerbangan via Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 hingga akhir Mei 2026, dengan potensi 160.052 perjalanan wisman yang tidak terealisasi. Kunjungan wisatawan asal Timur Tengah pun turun 20,05%, sedangkan wisatawan dari Eropa merosot 12,42% dibandingkan Maret-April 2025.

Kendati demikian, dia menyebut pasar wisatawan dari kawasan lain, khususnya jarak dekat justru menunjukkan peningkatan. Wisatawan asal Asia Tenggara tercatat tumbuh 17,14%, Asia lainnya naik 12,66%, sedangkan Oseania meningkat 11,22% pada Maret-April 2026.

Oleh karenanya, Widiyanti menyampaikan bahwa pihaknya akan melanjutkan strategi pergeseran pasar tersebut. Kemenpar saat ini tengah mengusulkan kebijakan bebas visa kunjungan bagi sejumlah negara strategis, hingga memperkuat konektivitas penerbangan dari belahan dunia yang relatif tidak terdampak konflik Timur Tengah.

Dia mengungkapkan pemerintah tengah mendorong pembahasan bebas visa kunjungan untuk 8+1 negara yang mencakup Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, India, serta perluasan bagi permanent resident Singapura. Selain itu, terdapat Belarusia, Kazakhstan, dan Makau yang sebelumnya telah menjadi usulan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Namun, kebijakan bebas visa kunjungan ini masih akan menjadi pembahasan di tingkat menteri. Kami mohon dukungan DPR untuk negara-negara yang sebenarnya sangat strategis untuk kita berikan BVK ini,” ujar Widiyanti.

Dari sisi konektivitas internasional, pihaknya mencatat tambahan kapasitas penerbangan internasional telah mencapai 368.275 kursi, yang berasal dari rute baru maupun penambahan frekuensi penerbangan untuk pasar Australia, Cina, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Uzbekistan. Pembahasan juga masih berlangsung untuk tambahan kapasitas dari Cina, Australia, dan Oman.

Sementara itu, di dalam negeri, Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengatakan penguatan konektivitas menuju 10 destinasi pariwisata prioritas menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Menurutnya, tiga destinasi regeneratif Tanah Air seperti Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau telah memiliki konektivitas internasional yang relatif baik sebagai pumpunan atau hub.

Tantangannya adalah menjadikan ketiga wilayah tersebut sebagai pintu masuk menuju destinasi lain, misalnya dari Bali menuju Mandalika atau Wakatobi. Menurut Ni Luh, hal ini memerlukan keterlibatan banyak pemangku kepentingan seperti Kementerian Perhubungan, operator bandara, hingga maskapai penerbangan itu sendiri.

“Ini memang masih menjadi tantangan yang besar sekali. Kami saat ini terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

INTEGRASI

Aspek integrasi dinilai menjadi hal yang belum dijalankan pemerintah dalam penetapan destinasi wisata prioritas Tanah Air. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari menilai dominasi Bali, Jakarta, dan Batam sebagai pintu masuk utama wisatawan mancanegara merupakan kondisi yang wajar, mengingat pola yang telah terbentuk dari jaringan penerbangan internasional.

Namun demikian, dia memandang bahwa pengembangan destinasi masih berfokus pada kawasan prioritas dan super prioritas, tanpa dibarengi adanya pemetaan atau zonasi destinasi wisata secara terpadu. Akibatnya, pergerakan pelancong asing masih terkonsentrasi pada destinasi utama yang memiliki akses penerbangan langsung.

Oleh karenanya, Azril menilai bahwa yang perlu dilakukan saat ini bukan memindahkan pusat kedatangan wisatawan, melainkan menciptakan sistem konektivitas yang lebih efektif menuju destinasi wisata lainnya.

“Jadi, hub-nya tidak masalah, tetapi bagaimana setelah dari hub itu baru pindah. Misalnya ke Bali, nanti dari Bali pergi ke Mandalika atau pergi ke Gili Trawangan, atau pergi ke Rinjani maupun Pulau Komodo, jadi bisa langsung,” terang Azril kepada Bisnis.

Dari sisi pelaku usaha, Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Budijanto Ardiansjah menyampaikan bahwa tantangan kunjungan wisatawan mancanegara masih berkutat pada faktor keamanan. Padahal, Indonesia memiliki daya tarik dari biaya perjalanan yang terbilang kompetitif.

Kendati gejolak global masih berpotensi menekan kunjungan wisman ke Tanah Air, dia menilai pasar Asia Pasifik saat ini menjadi tumpuan utama karena relatif tidak terdampak langsung oleh konflik. Terkait destinasi di dalam negeri, dia mengamini bahwa geliat kunjungan dapat diperluas ke lebih banyak daerah dengan potensi pariwisata besar.

“Kita harapkan daerah-daerah lain juga, bukan hanya 10 destinasi prioritas, itu juga bisa menjual. Jadi kalau bisa merata,” kata Budijanto.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah China memperpanjang kebijakan bebas visa bagi warga negara Rusia hingga 31 Desember 2027.

"Untuk terus memfasilitasi perjalanan lintas batas antara China dan Rusia, China telah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan bebas visa ke Rusia hingga 31 Desember 2027," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dilansir dari Antara.

Guo Jiakun menyebut China akan bekerja sama dengan Rusia untuk lebih memfasilitasi lalu lintas batas antarmasyarakat dan memberikan dorongan lebih besar pada kemitraan strategis komprehensif China-Rusia untuk era baru.

"Pemegang paspor biasa dari Rusia dapat dibebaskan dari visa untuk memasuki China dan tinggal tidak lebih dari 30 hari untuk keperluan bisnis, pariwisata, kunjungan keluarga/teman, pertukaran, dan transit," tambah Guo Jiakun.

China diketahui sudah menjalin perjanjian bebas visa bersama dengan 29 negara dan bebas visa unilateral yang menawarkan akses masuk bebas visa kepada warga negara dari 48 negara.

Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri sedang berada di Beijing pada 19-20 Mei 2026. Kunjungannya tersebut adalah lawatannya ke-25 kali ke China.

"Pagi ini, Presiden Xi Jinping mengadakan upacara penyambutan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke China. Kedua presiden mengadakan pembicaraan privat dan formal untuk melakukan komunikasi strategis mengenai sejumlah isu utama," ungkap Guo Jiakun.

Keduanya disebut sepakat untuk terus memperpanjang "Perjanjian Kerja Sama Bertetangga Baik dan Persahabatan China-Rusia".

Presiden Xi Jinping, kata Guo Jiakun, mencatat bahwa tahun ini menandai peringatan ke-30 kemitraan strategis koordinasi China-Rusia dan peringatan ke-25 penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bertetangga Baik dan Persahabatan China-Rusia.

"Hubungan China-Rusia telah mencapai puncaknya saat ini berkat upaya berkelanjutan kedua negara untuk memperdalam saling percaya politik dan koordinasi strategis, memperluas kerja sama di berbagai bidang, menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan internasional, dan mempromosikan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia," ungkap Guo Jiakun.

Di tengah situasi internasional yang berubah dan bergejolak, China dan Rusia berkomitmen untuk mengembangkan kemitraan strategis koordinasi komprehensif untuk era baru berdasarkan kesetaraan, saling menghormati, menjunjung tinggi komitmen, dan kerja sama yang saling menguntungkan, katanya.

"Kepercayaan timbal balik politik terus meningkat, kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan, investasi, energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya dan antarmasyarakat, serta kerja sama di tingkat daerah terus mengalami kemajuan, dan ikatan antar masyarakat semakin kuat," ungkap Guo Jiakun.

Hubungan tersebut telah memasuki tahap baru dengan pencapaian yang lebih besar dan pertumbuhan yang lebih cepat.

"Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan negara-negara besar di dunia, China dan Rusia, dengan mempertimbangkan tujuan strategis dan jangka panjang, kedua negara akan mendorong koordinasi strategis komprehensif yang lebih erat untuk meningkatkan pembangunan masing-masing negara serta berkontribusi pada sistem tata kelola global yang lebih adil dan merata," jelas Guo Jiakun.

Bisnis, JAKARTA — Target ambisius 17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2026 kian teruji oleh tekanan global dan belum pulihnya kinerja pariwisata pascapandemi. Hal ini memunculkan keraguan atas realisasi sasaran tersebut.

Kementerian Pariwisata tetap mematok target 16 juta hingga 17,6 juta wisman tahun ini dengan menyiapkan strategi mitigasi, mulai dari pergeseran pasar ke Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul hingga penguatan promosi digital dan kerja sama maskapai.

Langkah ini ditempuh di tengah gangguan global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak pada konektivitas penerbangan dan minat perjalanan jarak jauh.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan pemerintah perlu bergerak adaptif untuk menjaga kinerja sektor ini.

“Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah mendorong insentif penerbangan, kebijakan bebas visa, penambahan kapasitas kursi, serta penguatan anggaran promosi guna menjaga daya saing destinasi Indonesia.

Namun, ekonom menilai target tersebut tidak mudah dicapai. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyebut capaian 17 juta wisman berpotensi meleset bahkan tanpa tekanan geopolitik.

Menurutnya, pemulihan pariwisata pascapandemi masih belum kembali ke level prapandemi, sementara kondisi global justru makin menantang.

“Untuk 17 juta itu sendiri tanpa perang sudah susah, dan dengan adanya kondisi perang tentu saja itu akan mempengaruhi juga pencapaian target, lebih susah lagi,” ujarnya.

Faisal menekankan bahwa persoalan utama bukan sekadar penetapan target, melainkan eksekusi strategi di lapangan. Kesiapan destinasi, efektivitas promosi, hingga kualitas kebijakan menjadi faktor penentu yang tidak bisa dicapai dalam waktu singkat.

Dia juga menyoroti pentingnya kepemimpinan lintas level, baik nasional maupun daerah, untuk memastikan daya tarik destinasi tetap kompetitif.

Di sisi lain, peluang tetap terbuka dari pergeseran rute perjalanan global. Wisatawan yang menghindari kawasan konflik berpotensi mengalihkan destinasi ke Asia, termasuk Indonesia. Namun, peluang ini dibayangi ketatnya persaingan dengan negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Selain kompetisi, kerja sama antarnegara juga dinilai penting mengingat tren wisatawan yang cenderung melakukan perjalanan multi-destinasi di kawasan.

Dari sisi kinerja, data Badan Pusat Statistik menunjukkan kunjungan wisman pada Februari 2026 mencapai 1,16 juta, turun 2,42% secara bulanan, tetapi naik 13,37% secara tahunan.

Secara kumulatif Januari–Februari 2026, jumlah kunjungan mencapai 2,35 juta atau tumbuh 7,77% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut capaian ini merupakan yang tertinggi sejak 2021.

Meski demikian, laju pertumbuhan tersebut masih perlu dijaga secara konsisten untuk mendekati target tahunan.

Di sisi legislatif, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay mengapresiasi langkah mitigasi pemerintah, tetapi meminta penguatan konektivitas dan pergerakan wisatawan domestik.

Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menyoroti perlunya penyesuaian kebijakan terhadap perubahan perilaku wisatawan akibat pergeseran pasar.

"Jangan ada ego sektoral lagi, kami mendukung Ibu Menteri harus memimpin pemberian bebas visa oleh pemerintah bagi wisatawan terutama Tiongkok dan Australia,” katanya.