Artinya stimulus yang diberikan ini memang bisa dikatakan mendorong konsumsi, tapi dari sisi signifikansi dan juga distribusi masih banyak catatannya

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai program magang dan pelatihan vokasi berpotensi memperkuat konsumsi rumah tangga dalam jangka panjang melalui peningkatan akses pekerjaan dan pendapatan.

Adapun program magang dan vokasi menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah untuk semester II 2026.

“Ketika stimulusnya sudah dilepas, mereka sudah mendapatkan cantolan pekerjaan yang lebih baik dan income yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Itu yang diharapkan sebetulnya dari program magang dan vokasi,” kata Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Faisal juga mengingatkan, efektivitas program magang dan vokasi tidak cukup hanya bergantung pada pelatihan atau pendidikan keterampilan.

Dalam hal ini, pemerintah dinilai perlu untuk terus memastikan peserta memperoleh akses ke dunia kerja melalui mekanisme penyaluran dan pendampingan yang menghubungkan lulusan program dengan pemberi kerja.

Di sisi lain, paket stimulus ekonomi semester II tahun ini juga masih mencakup bantuan yang bersifat jangka pendek yakni bantuan pangan.

Secara umum, Faisal menilai stimulus tersebut berpotensi mendorong konsumsi secara agregat dan membantu menjaga konsumsi masyarakat dalam waktu terbatas, meski dampaknya cenderung tidak bertahan lama karena akan berakhir seiring dihentikannya program bantuan.

Ia juga menyoroti kondisi kelas menengah yang hingga kini masih menghadapi tekanan daya beli. Menurutnya, belanja kelompok tersebut cenderung melemah, bahkan sebagian masyarakat kelas menengah mengalami penurunan kelas ekonomi akibat menurunnya daya beli.

“Artinya stimulus yang diberikan ini memang bisa dikatakan mendorong konsumsi, tapi dari sisi signifikansi dan juga distribusi masih banyak catatannya,” kata Faisal.

Ia menambahkan bahwa konsumsi rumah tangga pada semester II masih dibayangi sejumlah tantangan, mulai dari potensi kenaikan inflasi akibat harga energi global yang lebih tinggi hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut berisiko menekan realisasi konsumsi, terutama pada kelompok masyarakat menengah.

Meski demikian, menurut dia, konsumsi secara agregat masih berpotensi tumbuh, yang akan lebih banyak ditopang oleh kelompok masyarakat berpendapatan atas.

Secara keseluruhan, Faisal memperkirakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada semester II 2026 tidak akan jauh dari kisaran 5 persen. Bahkan, tanpa adanya stimulus, pertumbuhan konsumsi berpotensi berada di bawah level tersebut.

“Kalau stimulus dalam implementasi penyalurannya tidak efektif, kemudian kalau kita lihat magnitude-nya kan cuma Rp26 triliun, bisa jadi belum mengompensasi kenaikan biaya riil yang terjadi dari sisi inflasi,” kata Faisal.

Sebagai informasi, pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

Rinciannya, stimulus insentif transportasi periode libur sekolah serta libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sekitar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Beberapa insentif transportasi pada masa libur sekolah seperti diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara untuk periode Nataru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027. Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang nasional (MagangHub) serta pelatihan vokasi untuk lulusan SMK dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kemudian di sektor perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan kepada 33,24 juta penerima. Pemerintah juga melanjutkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui subsidi beras sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memproyeksikan jumlah pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs di Indonesia mencapai 3,88 juta orang pada 2026. Peluang kerja baru ini diperkirakan tumbuh seiring percepatan transisi menuju ekonomi hijau dan pengembangan industri berkelanjutan.

Proyeksi tersebut tertuang dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker. Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, ekonomi hijau menjadi salah satu sumber utama penciptaan lapangan kerja baru di tengah transformasi ekonomi dan teknologi yang berlangsung secara global.

Menurut dia, perkembangan sektor energi baru dan terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, serta modernisasi industri akan mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi baru yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Butuh 1,5 Juta Pekerja, Menaker Blak-blakan Soal Ketersediaan SDM Sektor Energi Hijau



"Outlook Ketenagakerjaan 2026 memproyeksikan jumlah green jobs mencapai 3,88 juta orang pada 2026, seiring berkembangnya energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, dan modernisasi industri," kata Anwar dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Berdasarkan kajian tersebut, peluang kerja hijau diperkirakan muncul di berbagai bidang industri. Pada sektor energi, kebutuhan tenaga kerja akan meningkat seiring pengembangan pembangkit energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, panas bumi, hingga biomassa.

Sementara itu, pada sektor manufaktur, peluang kerja akan tumbuh melalui modernisasi industri yang mengedepankan efisiensi energi, penggunaan teknologi rendah emisi, serta penerapan prinsip produksi berkelanjutan.

Lapangan kerja baru juga diperkirakan muncul dari berkembangnya ekonomi sirkular, termasuk kegiatan daur ulang, pengelolaan limbah, pemanfaatan kembali material, dan industri yang mendukung pengurangan emisi karbon.

Selain itu, percepatan elektrifikasi transportasi diproyeksikan menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru pada industri kendaraan listrik, produksi baterai, infrastruktur pengisian daya, hingga layanan pendukung ekosistem kendaraan listrik.

Meski peluangnya besar, Anwar menegaskan penciptaan green jobs harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Transisi Menuju Ekonomi Hijau, Bappenas Ungkap Peran Penting Pengembangan Pekerjaan Hijau



"Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting," ujarnya.

Kemnaker menilai peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi kunci agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang muncul dari transisi ekonomi hijau. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pelatihan vokasi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta penyelarasan standar kompetensi kerja dengan kebutuhan industri.

Dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026, Kemnaker juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja pada sektor-sektor hijau dapat terpenuhi.

Dengan proyeksi hampir 4 juta pekerjaan hijau pada tahun depan, ekonomi hijau dinilai tidak hanya menjadi instrumen pengurangan emisi dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, tetapi juga berpotensi menjadi mesin baru penciptaan lapangan kerja nasional.

Dalam suatu ketidakpastian yang tinggi, kita harus semakin mandiri

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan, ekonomi Indonesia harus semakin mandiri di tengah tingginya ketidakpastian global akibat perang dagang serta perang Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz.

“Dalam suatu ketidakpastian yang tinggi, kita harus semakin mandiri. Kita harus semakin mandiri. Apapun yang terjadi di global, we have to move on,” kata Perry dalam acara Kick Off Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu di Jakarta, Senin.

Perry mengingatkan bahwa gejolak global merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh Indonesia. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan adalah memperkuat fondasi ekonomi domestik agar tetap mampu tumbuh di tengah berbagai tantangan eksternal.

“Kalau globalnya bergejolak, ya, kita tidak bisa mengendalikan global. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Mari kita perkuat kekuatan kita,” kata Perry.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan penting diluncurkannya Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu pada Senin (22/6). Program ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional melalui pengembangan UMKM.

Selain untuk memperkuat kemandirian ekonomi, Perry mengatakan bahwa program tersebut penting karena UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Saat ini terdapat lebih dari 65 juta UMKM di Indonesia yang mayoritas berskala kecil dan menjadi penyerap tenaga kerja.

Perry juga menyoroti besarnya kontribusi perempuan dalam pengembangan UMKM. Menurut dia, memajukan UMKM berarti mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan generasi mendatang.

“UMKM itu betul-betul pilar penting bagi pertumbuhan, kesejahteraan, kemudian dorongan untuk generasi yang akan datang,” kata dia.

Lebih lanjut, Perry mengatakan Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta menjadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Mari kita jadikan program ini sebagai bagian penting dari Asta Cita untuk ekonomi kerakyatan,” ujar dia.

Perry menegaskan, pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, BI, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Oleh sebab itu, Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu disebut sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam memperkuat UMKM sebagai fondasi ekonomi kerakyatan dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Di samping itu, program tersebut merupakan wujud komitmen BI, pemerintah, dan mitra strategis untuk memperkuat kapasitas UMKM melalui pelatihan kewirausahaan terpadu dan pengembangan UMKM yang lebih maju.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Program ini adalah bentuk nyata komitmen kita bersama. Komitmen kita bersama: bersatu kita teguh dan bersatu kita maju, dan semakin sukses,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Reduksi emisinya sekitar 12 juta ton CO2 dan potensi tenaga kerja yang tercipta bisa mencapai 150 ribu orang dalam tiga sampai empat tahun

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyebutkan pengembangan bioenergi berpotensi menciptakan 150 ribu lapangan kerja baru dalam waktu beberapa tahun ke depan.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan pemanfaatan biomassa secara masif pada sektor ketenagalistrikan akan memberikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan.

"Kalau implementasi biomassa mencapai 10 juta ton per tahun di pembangkit, nilai ekonominya bisa mencapai Rp11 triliun. Reduksi emisinya sekitar 12 juta ton CO2 dan potensi tenaga kerja yang tercipta bisa mencapai 150 ribu orang dalam tiga sampai empat tahun," ujarnya.

Berbicara dalam Seminar Series #3 bertajuk "Utilisasi BioEnergy di PLN untuk Mendukung Ketahanan Energi Indonesia" di Institut Teknologi PLN Jakarta, Hokkop mengatakan biomassa merupakan salah satu solusi transisi energi yang dapat diimplementasikan secara cepat melalui program co-firing di PLTU.

Melalui skema tersebut, sebagian penggunaan batu bara digantikan dengan biomassa berbasis limbah pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun limbah organik lainnya.

"Bioenergi bukan untuk menggantikan pembangkit fosil secara total dalam waktu singkat, melainkan menjadi solusi transisi yang memungkinkan penurunan emisi secara bertahap tanpa mengganggu keandalan pasokan listrik nasional," jelasnya.

Saat ini, lanjut Hokkop, PLN telah mengimplementasikan co-firing biomassa di 52 PLTU di berbagai wilayah Indonesia.

Sepanjang 2025, pemanfaatan biomassa mencapai sekitar 2,35 juta ton dengan kontribusi pengurangan emisi sebesar 2,57 juta ton CO2 ekuivalen.

PLN juga telah memanfaatkan sedikitnya 14 jenis biomassa dengan nilai kalor rata-rata 3.152 kkal/kg, di antaranya cangkang sawit, sekam padi, bonggol jagung, serbuk gergaji, limbah kayu, hingga limbah rumah tangga yang telah diolah menjadi bahan bakar alternatif.

Hokkop juga mengungkapkan Indonesia memiliki potensi biomassa yang sangat besar, mencapai 83,4 juta ton per tahun.

Potensi tersebut tersebar di berbagai wilayah, terutama Sumatera 42,8 juta ton, Kalimantan 18,9 juta ton, dan Jawa 13,1 juta ton per tahun.

Namun demikian, tingkat pemanfaatan bioenergi nasional masih relatif rendah.

Saat ini, konsumsi bioenergi Indonesia baru 0,35 gigajoule per kapita per tahun, jauh di bawah potensi 6,5 gigajoule per kapita per tahun.

"Indonesia memiliki sumber daya biomassa yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana membangun ekosistem pasok yang terintegrasi, sehingga potensi tersebut dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan mendukung ketahanan energi nasional," ujar Hokkop.

Di sisi lain, tambah Hokkop, PLN EPI juga mulai mengembangkan pemanfaatan bioenergi berbasis biogas dan biohidrogen.

Salah satunya melalui pemanfaatan gas metana dari limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME) yang dapat diolah menjadi sumber energi alternatif pengganti gas alam.

"Metana memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih besar dibanding karbon dioksida. Dengan menangkap dan memanfaatkannya sebagai energi, kita tidak hanya menghasilkan energi bersih tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca," katanya.

Saat ini, PLN EPI juga tengah mengembangkan sistem digitalisasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memonitor rantai pasok biomassa dan operasional co-firing di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Hokkop menegaskan bahwa pengembangan biomassa tidak hanya berkaitan dengan penyediaan energi, tetapi juga membuka peluang usaha baru di sektor hulu, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan biomassa, logistik, hingga pengembangan teknologi energi terbarukan.

Sejalan dengan hal tersebut, PLN EPI terus mendorong keterlibatan masyarakat, petani, kelompok usaha desa, koperasi, hingga generasi muda dalam rantai pasok biomassa nasional.

"Transaksi bisnis biomassa nasional telah menunjukkan perkembangan positif dan menjadi peluang ekonomi baru yang menjanjikan bagi masyarakat," sebut Hokkop.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Perdagangan memiliki tugas menjembatani hal ini

Bandung (ANTARA) - Pameran peluang usaha Info Franchise and Business Concept (IFBC) 2026 dengan Bandung sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan, diharapkan mampu menciptakan motivasi untuk pembukaan lapangan kerja yang baru.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri saat membuka pameran yang mengangkat tema "Grow Beyond Boundaries" di Bandung itu, dihadiri pengusaha yang telah memiliki cabang hingga di ratusan lokasi.

"Di sini, ada restoran yang telah memiliki cabang di sekitar 500 lokasi. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi baik generasi muda, maupun lintas generasi yang berminat pada dunia usaha dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengingat dampak berganda yang sangat besar," kata Dyah di lokasi pameran kawasan Sudirman, Bandung, Jumat.

Dalam kesempatan itu, Dyah mengungkapkan rasio kewirausahaan Indonesia saat ini sekitar 3,29 persen dari total angkatan kerja. Namun, dia mengatakan rasio itu perlu ditingkatkan sampai sekitar 10-12 persen jika Indonesia ingin menjadi negara maju.

Pembukaan usaha, kata dia, memiliki potensi yang besar karena Indonesia memiliki pasar yang besar dengan penduduk yang lebih dari 280 juta jiwa, namun pasar luar negeri juga menurutnya sangat banyak yang menantikan kehadiran produk-produk Indonesia yang dapat ditawarkan ke pasar internasional.

"Kementerian Perdagangan memiliki tugas menjembatani hal ini. Para pengusaha yang ingin memperluas akses pasar, kami dapat membantu memediasi dengan mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan calon pembeli luar negeri melalui perwakilan di luar negeri, seperti Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center yang tersebar di 33 negara. Sehingga bisnis dapat berkembang dan produk dalam negeri dapat berdaya saing internasional," ucapnya.

Harapan senada disampaikan Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan yang menyebut IFBC amat penting karena menjadi ruang pertemuan ide, modal, jejaring dan peluang usaha antara pelaku usaha termasuk UMKM dan masyarakat yang ingin bertumbuh melalui jalur kewirausahaan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan dan menguntungkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, lanjut dia, memandang sektor kewirausahaan, waralaba, kemitraan dan UMKM sebagai salah satu motor penting pertumbuhan ekonomi daerah.

"Karena ekosistem ini bukan hanya soal bisnis tetapi juga soal penciptaan lapangan kerja, perluasan akses ekonomi dan pertumbuhan kelas menengah produktif. Saya berharap pameran ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga menjadi ruang edukasi, ruang jejaring dan ruang lahirnya kemitraan yang sehat dan pembukaan akses ekonomi yang lebih luas," tuturnya.

Head of Public Relation Neo Expo Promosindo (penyelenggara pameran) Fredy Ferdianto mengatakan kehadiran IFBC 2026 Bandung pada 29–31 Mei 2026 di Sudirman Grand Ballroom ini menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat kewirausahaan dan memperluas akses masyarakat terhadap peluang usaha yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan.

"Tidak hanya menghadirkan konsep franchise, pameran ini juga membawa beragam peluang kemitraan bisnis modern yang dapat dijalankan oleh berbagai kalangan, mulai dari investor, profesional muda, ibu rumah tangga, pensiunan, hingga generasi muda yang ingin memulai usaha," kata Fredy.

Fredy menambahkan dalam pameran IFBC di Bandung kali ini, pihaknya menargetkan ada transaksi pembukaan usaha baru hingga Rp1 triliun lewat 150 merk usaha dari kategori retail, laundry modern, minuman kekinian, kuliner nusantara, kuliner modern, jajanan viral, kesehatan dan perawatan, hingga sektor pendidikan, yang selain menawarkan kemitraan, juga peluang menjadi bagian ekspansi bisnis.

Salah satu peserta pameran, Alfamart, mengungkapkan dalam pameran IFBC ini, mereka menawarkan diskon biaya franchise 50 persen dan bahkan gratis bagi wilayah Jabotabek, bagi mereka yang ingin bergabung menjadi bagian perusahaan yang tengah membidik ekspansi luar negeri baru itu.

"Saat ini ada 2.500 gerai kami di Bangladesh dan Filipina. Saat ini kami persiapkan juga untuk perluas akses ke negara selanjutnya," kata General Manager Franchise Marketing PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) Tommy Sugianto di lokasi.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk rakyat dibandingkan membangun bangunan atau gedung. Menurut Prabowo, pembangunan gedung perkantoran tetap diperlukan, tapi harus dibarengi dengan produktivitas dan hasil nyata bagi rakyat.

“Maaf kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor, kantor, kantor, kantor itu itu ya perlu. Tapi jangan ada kantor, nggak ada produktifitas,” kata Prabowo saat menghadiri panen raya udang di tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).

Ia menilai kemegahan kantor tidak berarti apabila tidak menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah ingin fokus pada program yang memberikan hasil dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Kantor megah, produknya enggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus. Hasilnya banyak,” ucapnya.

Prabowo menekankan kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong berbagai program yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. “Penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan,” tegasnya.

Ia pun mengapresiasi program yang dinilai produktif karena mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Prabowo menyebut ada ratusan warga setempat yang terserap bekerja di kawasan tambak modern BUBK Kebumen. “Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap,” kata Prabowo.

“Berapa orang yang kerja sekarang? Enam ratus lima puluh. Enam ratus lima puluh. Lokal orang lokal semua. Orang setempat enam ratus lima puluh orang bekerja,” pungkasnya.

BUBK Kebumen diresmikan pada 9 Maret 2023. Hingga saat ini, BUBK Kebumen telah menjalankan siklus budidaya ke delapan dengan 139 kolam produksi yang beroperasi optimal. Saat ini, proyek serupa dengan skala lebih besar tengah direncanakan pemerintah di Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jadi ekonomi memang tumbuh, tetapi kemampuan pertumbuhan itu untuk menyerap tenaga kerja mulai melemah

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada triwulan I 2026 memang memberikan dampak positif terhadap pasar tenaga kerja, tetapi kualitas penyerapan kerja masih menjadi tantangan struktural.

Ia mengatakan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekitar 4,68 persen per Februari 2026 menunjukkan ekonomi domestik masih cukup tangguh di tengah perlambatan global dan tekanan eksternal.

“Dalam konteks perlambatan global dan tekanan eksternal yang masih tinggi … ini menunjukkan ekonomi domestik masih memiliki daya tahan.” kata Yusuf dihubungi di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, ia menilai kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja mulai melemah. Kondisi itu tercermin dari menurunnya elastisitas pertumbuhan terhadap penciptaan pekerjaan.

Menurut dia, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi saat ini menghasilkan tambahan pekerjaan yang lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya.

“Jadi ekonomi memang tumbuh, tetapi kemampuan pertumbuhan itu untuk menyerap tenaga kerja mulai melemah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada awal tahun masih banyak ditopang faktor musiman seperti Ramadhan dan Lebaran, serta akselerasi belanja pemerintah.

Faktor tersebut dinilai mampu mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi belum cukup kuat menciptakan transformasi struktural di pasar tenaga kerja.

Selain itu, kualitas pekerjaan baru yang tercipta juga dinilai masih menjadi persoalan karena mayoritas tambahan tenaga kerja masih terserap di sektor informal.

Ia mencatat sektor informal masih mendominasi sekitar 59 persen dari total pekerja nasional, yang umumnya identik dengan produktivitas rendah, pendapatan tidak stabil, serta perlindungan sosial yang minim.

“Dalam jangka pendek sektor informal memang menjadi bantalan ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja dengan cepat. Tetapi dalam jangka panjang, dominasi sektor informal justru membatasi peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat,” katanya.

Ia menekankan tantangan Indonesia saat ini bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas, formal, dan produktif.

Yusuf menuturkan pemerintah perlu mempercepat sejumlah agenda struktural, mulai dari penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, percepatan formalisasi UMKM, hingga reindustrialisasi.

Menurut dia, sektor manufaktur perlu kembali diperkuat karena secara historis menjadi sektor yang paling efektif menciptakan lapangan kerja formal dalam skala besar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebutkan ukuran keberhasilan program transmigrasi saat ini bukan lagi jumlah penduduk yang dipindahkan, melainkan jumlah masyarakat yang dapat disejahterakan.

"Ukuran kesuksesan transmigrasi itu bukan berapa banyak yang bisa dipindahkan, tidak. Ukuran kesuksesannya adalah berapa banyak yang bisa disejahterakan," kata Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan paradigma pembangunan kawasan transmigrasi kini diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Menurut dia, pendekatan transmigrasi yang hanya berfokus pada pemindahan penduduk tidak cukup efektif, apabila tidak dibarengi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

"Kalau mereka pindah hanya sekadar pindah diberi rumah, tapi tidak tahu mau ngapain, itu pasti mereka tidak betah dan kembali lagi, sehingga tidak tercapai (target kesejahteraan)," ujarnya.

Karena itu, Kementerian Transmigrasi saat ini menitikberatkan pengembangan kawasan berbasis potensi ekonomi lokal di masing-masing daerah.

Ia menjelaskan desain pembangunan setiap kawasan transmigrasi dapat berbeda sesuai karakter dan potensi wilayah masing-masing.

Iftitah memberikan contoh Kementerian Transmigrasi menjajaki kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal di kawasan sekitar proyek minyak dan gas di Kalimantan Timur.

Selain itu, kementerian juga memetakan pengembangan ekonomi kreatif dan pasar digital di sejumlah kawasan transmigrasi bersama Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Konteksnya bagaimana menyediakan lapangan kerja," ucap Iftitah.

Ia juga mencontohkan peningkatan pendapatan petani durian di kawasan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, setelah terbukanya akses ekspor ke China.

"Setelah kita buka keran ekspor ke China itu tingkat pendapatannya naik lima sampai enam kali lipat," ungkapnya.

Menurut dia, pendekatan pengembangan kawasan transmigrasi saat ini dilakukan secara bottom-up berdasarkan usulan dan kesiapan pemerintah daerah.

Ia mengatakan pemerintah akan memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki komitmen kuat dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

"Transmigrasi hari ini tidak bisa top-down, tapi bottom-up. Jadi, harus ada usulan dari pemerintah daerah untuk daerahnya dikembangkan ekonominya," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi menyebut sebanyak 1.394 kepala keluarga mengikuti program transmigrasi sepanjang 2025 yang terdiri atas program transmigrasi lokal dan Transmigrasi Karya Nusantara.

Pemerintah juga menjadikan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas nasional.

Berdasarkan data pemerintah, angka kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Transmigrasi memberangkatkan 36 peserta pelatihan ke China untuk mempelajari praktik pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan yang akan diterapkan di kawasan transmigrasi di Indonesia.

Peserta terdiri atas unsur Kementerian Transmigrasi, balai pelatihan transmigrasi, serta akademisi dari 10 perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia, IPB University, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai investasi merupakan salah satu kunci vital dalam penciptaan lapangan pekerjaan formal di Indonesia.

Hal ini menyusul data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pekerja informal masih mendominasi porsi penduduk Indonesia yang bekerja atau tidak menganggur.

“Kalau kita berbicara masalah bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan formal tidak lepas dari investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

“Investasi pemerintah ini tidak lepas dari kaitannya kebijakan fiskal yang mendorong sektor-sektor dan juga insentif, sistem insentif dan disinsentif yang mendorong swasta untuk berinvestasi lebih besar dan menyerap lebih banyak pengangguran atau angkatan kerja,” imbuhnya.

Adapun BPS mencatat kenaikan jumlah pekerja informal dari 86,58 juta orang menjadi 87,74 juta orang pada periode Februari 2025 hingga Februari 2026. Sementara, pekerja sektor formal hanya mengalami kenaikan tipis dari 59,19 juta orang menjadi 59,93 juta orang.

Oleh karena itu, Faisal menilai pemerintah perlu melihat peluang sektor-sektor industri yang unggul dan relevan dengan perubahan zaman, agar dapat menyerap tenaga kerja muda secara formal.

Dengan statusnya sebagai pekerja formal, maka angkatan kerja muda nasional diharapkan memiliki hak termasuk perlindungan yang lebih baik.

“Industri manufakturnya juga harus dilihat bagaimana iklim kerja atau iklim usaha yang bisa mendorong peningkatan kuantitas dan juga kualitas hidup dari buruh,” ujar Faisal.

Lebih lanjut, ia mengatakan penciptaan lapangan pekerjaan dari investasi ini pun diharapkan mampu berjalan beriringan dengan kualitas para angkatan kerja muda yang lebih terampil dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan industri.

“Dari sisi demand, dari tenaga kerjanya ini juga berarti di samping kuantitas juga harus ada adaptasi dan transformasi dalam kualitas tenaga kerja lulusan dari sekolah-sekolah termasuk sekolah tinggi untuk bisa semakin menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan kebutuhan zaman,” kata Faisal.

Hal ini, lanjut dia, termasuk juga pergeseran transformasi teknologi, digitalisasi, hingga industri hijau yang memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

“Kapasitas dan kapabilitas daripada tenaga kerja juga harus mengikuti kebutuhan ekonomi, kebutuhan industri, kebutuhan pelaku usaha, dan investasi. Sehingga, betul-betul ada matching antara supply dan demand ketenagakerjaan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

SERANG - Buka lapangan kerja dan menghadirkan kemandirian bagi ibu rumah tangga , Yayasan Indonesia Setara (YIS) menggelar sejumlah pelatihan. Kegiatan berlangsung di dua lokasi yakni RPTRA Hati Suci, Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Dalam pelatihan yang digelar bersama Espas Indonesia itu sebanyak 80 ibu rumah tangga diajarkan Pemasaran Produk Pelatihan Baking Butter-Tteok dengan menggunakan AI.

Sehari berikutnya, YIS Bersama Rumah Zakat menggelar Workshop Baking and Cooking Singkong Thailand Creamy dan Banana Nugget. Pelatihan yang diikuti 50 ibu rumah tangga itu digelar di Desa Sukadalem, Serang, Banten, Kamis (30/4/2026).

Founder YIS Sandiaga Uno mengatakan, pelatihan ini dirancang untuk menciptakan peluang usaha bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Program ini tidak hanya berfokus pada keterampilan produksi, tetapi juga mencakup pemasaran digital, pengembangan usaha, hingga pendampingan berkelanjutan.

"Peserta diharapkan terus mengasah kemampuan dan akan didampingi hingga mampu melahirkan produk atau brand sendiri," ucapnya.

Program Perempuan Berdaya yang diinisiasi YIS menjadi salah satu upaya mendorong pelaku usaha mikro naik kelas. Peserta yang mengikuti pelatihan berkesempatan masuk tahap inkubasi hingga tampil dalam Demo Day Perempuan Berdaya pada akhir 2026.

Dalam tahap tersebut, peserta akan mendapatkan pendampingan lanjutan, akses permodalan, serta kesempatan mempresentasikan produk di tingkat nasional.

Dia juga membagikan kiat memulai usaha kepada para peserta. Menurut Sandiaga, membangun jejaring menjadi kunci penting dalam mengembangkan bisnis.

"Silaturahmi itu penting dalam dunia usaha. Dari setiap pertemuan, selalu ada peluang dan berkah yang bisa kita manfaatkan," katanya.

Melalui rangkaian pelatihan ini, Sandiaga berharap para peserta tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri untuk memulai usaha. "Tujuannya agar emak-emak bisa mandiri dan buka lapangan kerja," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi menilai program magang nasional menjadi angin segar bagi lulusan baru atau fresh graduate yang kesulitan mencari pekerjaan.

"Itu angin segar. Apresiasi betul itu untuk pemerintah bisa memberi tempat magang 11 ribuan peserta. Mungkin bisa ditingkatkan lagi," ujar Effendi ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Effendi menilai program tersebut menjadi solusi untuk permasalahan pengangguran yang dihadapi oleh angkatan kerja baru yang baru lulus kuliah.

Meskipun peserta magang tidak sepenuhnya diserap oleh perusahaan setelah masa magang selesai, tutur dia, setidaknya para peserta magang memiliki sertifikasi atau pengalaman kerja yang bisa mereka gunakan untuk mendaftar di perusahaan lainnya.

"Iya, program ini membantu juga karena mereka akan punya sertifikat yang membantu mereka mencari kerja di tempat lain. Kan bisa melamar ke tempat lain dengan modal sertifikat bahwa dia pernah magang dan punya keterampilan tertentu," ujar Effendi.

Ia pun berharap agar ke depannya, program magang nasional bisa menjaring peserta dengan jumlah yang lebih banyak, bahkan mencapai 25 ribu peserta magang.

Effendi juga berharap perusahaan bisa merekrut peserta magang untuk menjadi pegawainya ketika periode magang berakhir, sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri.

"Tapi, jangan diwajibkan (perusahaan merekrut). Artinya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Jadi, anak-anak sarjana yang sudah dilatih, kemudian dapat kerja, itu kan membuat lega," ujar Effendi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi menutup pelaksanaan program Magang Nasional 2025 Tahap I yang sudah bergulir sejak 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

Ia mengatakan saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang melakukan penghitungan terkait berapa banyak peserta Magang Nasional yang pada akhirnya direkrut oleh perusahaan atau industri tempatnya melakukan magang selama kurang lebih enam bulan tersebut.

Sementara itu, Koordinator Nasional Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepala Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sebanyak 1.185 perusahaan berpartisipasi sebagai penyelenggara magang dan melibatkan 5.267 orang mentor.

Lebih lanjut, berdasarkan proses seleksi yang telah dilaksanakan secara menyeluruh, terpilih 14.952 orang peserta Magang Nasional Tahap 1A dan 1.160 Tahap 1B sehingga total 16.112.

Dalam perjalanannya, jumlah peserta aktif mengalami pengurangan, sehingga jumlah peserta aktif batch pertama tercatat 11.110 peserta untuk yang 1A, dan 1B 839 sehingga totalnya 11.949 peserta.

Adapun peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan, tapi jika kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau terlalu fokus ke padat karya, kita bisa tertinggal dalam menarik investasi teknologi tinggi yang justru jadi mesin pertumbuhan masa depan

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mendorong pemerintah agar tidak hanya berfokus pada investasi padat karya dalam reformulasi insentif fiskal, tetapi juga tetap menjaga daya tarik bagi investasi berbasis teknologi.

Menurut Yusuf, investasi teknologi penting bagi pertumbuhan jangka panjang.

“Kalau terlalu fokus ke padat karya, kita bisa tertinggal dalam menarik investasi teknologi tinggi yang justru jadi mesin pertumbuhan masa depan,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan dia merespons kebijakan pemerintah untuk menggeser prioritas insentif fiskal dari berbasis nilai investasi besar menjadi berbasis penyerapan tenaga kerja.

Yusuf menilai pergeseran insentif ke basis penyerapan tenaga kerja sudah tepat di tengah fenomena jobless growth—ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti penyerapan tenaga kerja—serta terus bertambahnya angkatan kerja.

Namun, ia mengatakan kebijakan tersebut tidak cukup jika tidak diiringi strategi peningkatan produktivitas.

“Kalau hanya menggeser ke padat karya tanpa strategi peningkatan produktivitas, kita berisiko mengunci ekonomi di level rendah,” ujarnya.

Ia menilai selama ini kebijakan investasi terlalu menekankan pada nilai proyek besar, tetapi tidak sebanding dengan penciptaan lapangan kerja.

Dalam banyak kasus, lanjut dia, proyek padat modal membutuhkan investasi sangat besar untuk menciptakan satu pekerjaan, sementara sektor berbasis agro mampu menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak dengan investasi lebih kecil.

Ia menambahkan banyak sektor padat karya saat ini juga menghadapi tekanan global, sehingga pendekatan kebijakan harus lebih selektif dan tidak sekadar mengejar jumlah tenaga kerja.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya desain insentif yang menyentuh biaya dan risiko usaha, seperti subsidi bunga, keringanan beban tenaga kerja, serta dukungan untuk menjaga daya beli.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa insentif nonfiskal seperti percepatan perizinan, kepastian lahan, dan infrastruktur sering kali lebih menentukan bagi investor dibandingkan insentif pajak.

Di atas itu, insentif untuk transformasi menjadi kunci, termasuk pelatihan tenaga kerja, adopsi teknologi, dan peningkatan produktivitas.

“Tanpa itu, insentif hanya jadi bantalan jangka pendek,” ujarnya.

Yusuf juga mengingatkan sejumlah risiko dari kebijakan ini, mulai dari potensi melambatnya investasi padat modal, moral hazard perusahaan yang hanya mengejar jumlah tenaga kerja, hingga beban fiskal jika insentif tidak dievaluasi secara ketat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026