Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji bakal mengawal kolaborasi dengan mitra internasional untuk memperkuat transfer teknologi dan investasi di sektor energi bersih.
Hal itu dia sampaikan di hadapan para pengusaha Jepang saat menemani kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Tokyo, Senin (30/3/2026).
Bahlil menilai, hilirisasi mineral dan transisi energi harus dijalankan secara seimbang agar manfaat ekonomi dapat dirasakan di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
"Arahan Presiden memberikan penegasan kuat bahwa hilirisasi mineral dan transisi energi harus berjalan beriringan. Kami akan memastikan seluruh kebijakan di sektor ESDM diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional," kata Bahlil melalui keterangan resmi.
Dia menuturkan, percepatan pengembangan energi baru terbarukan akan terus didorong melalui optimalisasi potensi dalam negeri, termasuk energi surya, panas bumi, dan bioenergi. Oleh karena itu, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan mitra internasional.
"Kami juga akan mendorong percepatan pengembangan energi baru terbarukan, termasuk energi surya, panas bumi, dan bioenergi, serta memperkuat kolaborasi dengan mitra internasional guna mendukung transfer teknologi dan investasi di sektor energi bersih," ungkap Bahlil.
Sebelumnya, dalam forum bisnis Japan-Indonesia Business Forum, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus melangkah naik ke rantai nilai yang lebih tinggi melalui industrialisasi dan pengelolaan sumber daya alam yang memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat. Dia menyoroti pentingnya menjaga nilai ekonomi sumber daya strategis agar tidak berhenti pada ekspor bahan mentah semata.
"Kita harus naik ke rantai nilai yang lebih tinggi. Indonesia ingin melakukan industrialisasi. Kita ingin kualitas hidup yang baik bagi rakyat kita. Kita ingin menghapus kemiskinan. Kita ingin menghapus kelaparan," jelas Prabowo.
Prabowo juga mengingatkan bahwa pengelolaan mineral harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan orientasi jangka panjang. Menurutnya, sumber daya alam Indonesia harus memberi nilai tambah sebesar-besarnya bagi bangsa, sekaligus dijaga untuk generasi mendatang.
"Kita harus melindungi sumber daya kita. Kita harus mengamankan nilai ekonomi tertinggi dari sumber daya kita. Kita tidak bisa lagi puas dengan mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah. Mineral kritis kita adalah aset strategis. Mineral kita harus dilindungi untuk generasi masa depan rakyat kita," tegasnya.
Selain hilirisasi, Prabowo juga menyoroti pentingnya percepatan transformasi energi di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu. Pemerintah, kata dia, akan memperbesar pengembangan energi baru terbarukan, mulai dari energi surya, panas bumi, hingga bioenergi, untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
"Dalam tiga tahun, kita ingin mencapai 100 gigawatt energi surya. Bagi kami, ini semakin mendesak karena situasi yang kita lihat. Situasi geopolitik di Timur Tengah menimbulkan ketidakpastian strategis bagi keamanan energi kita," ujar Prabowo.
Prabowo juga menegaskan komitmen untuk memperkuat program biofuel, baik melalui peningkatan campuran biodiesel berbasis minyak sawit maupun pengembangan bioetanol dari berbagai bahan baku domestik.
Di sisi lain, transformasi menuju kendaraan listrik turut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menekan konsumsi bahan bakar fosil di dalam negeri.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai konflik di Timur Tengah berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi global karena mengganggu jalur utama perdagangan minyak dunia. Pemerintah Indonesia pun menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian tersebut.

Hashim mengatakan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

"20 persen dari minyak dunia itu lewat Selat Hormuz. Sekarang selama 1 minggu sudah stop hampir 99,9 persen kapal-kapal itu berhenti tidak bisa melalui Selat Hormuz," kata Hashim dalam program Special Interview CNN Indonesia, Jumat (13/3),

Situasi tersebut langsung mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga di kisaran US$102-105 per barel dan berpotensi meningkat lebih tinggi jika konflik berlangsung lama.

"Kalau perang ini dengan Iran, Amerika, Iran, Israel ini berlangsung lebih dari satu bulan, lebih dari dua bulan ini bisa jadi masalah besar. Kalau 100 dolar ke atas ada yang bilang bisa dapat 200 dolar per barel minyak. Ini betul-betul dia jadi negatif sekali ya untuk seluruh dunia bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia," ujarnya.

Untuk mengantisipasi gangguan pasokan dari Timur Tengah, pemerintah mulai mengalihkan sebagian sumber impor energi ke negara lain. Salah satunya melalui kerja sama energi dengan Amerika Serikat.

Menurut Hashim, Indonesia tengah menyiapkan skema impor minyak mentah, LNG, dan produk energi dari Amerika Serikat dengan nilai sekitar US$15 miliar.

"Saya kira ini strategi dari pemerintah kita untuk lebih banyak beli dari Amerika, bisa dari Afrika, bisa dari Nigeria, Gabon, supplier dari Afrika yang mungkin jadi pemasok kita. Mungkin Angola juga. So ini harapan kita sumber-sumber minyak dari negara lain, yang selama ini kita beli sekarang kan dari Saudi, Irak, ya dari negara Teluk," kata dia.

Diversifikasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari kawasan Timur Tengah yang rentan konflik.

Di sisi lain, Hashim menegaskan konflik energi global menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat program swasembada energi yang telah lama dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia mencontohkan pengembangan biodiesel, bioetanol, dan energi nabati sebagai langkah jangka menengah dan panjang untuk mengurangi impor energi.

"Maka sekarang ini adalah saat yang tepat untuk kita percepat ya program-program untuk swasembada energi. Salah satu adalah dari Nabati, dari bioenergi, dari etanol ya," ujarnya.

Program bioenergi dari bahan baku seperti tebu dan pohon aren, menurut Hashim, menjadi salah satu prioritas percepatan dalam transisi energi nasional.

Hashim juga mengingatkan bahwa cadangan energi Indonesia masih relatif terbatas jika terjadi gangguan pasokan global yang berkepanjangan.

Ia menyebut cadangan minyak nasional diperkirakan hanya cukup untuk bertahan sekitar satu hingga tiga minggu tanpa pasokan tambahan.

"Kalau cadangan minyak Indonesia cukup bagus ya. Bisa kita bisa bertahan 1-2 minggu saya dengar ya. Sampai mungkin 3 minggu kita ada cadangan minyak," katanya.

Selain ketahanan energi, Hashim menilai kekuatan Indonesia di sektor sumber daya alam seperti nikel dapat menjadi modal penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Ia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir Indonesia berhasil menjadi produsen dan pengolah nikel terbesar di dunia berkat investasi besar di sektor hilirisasi.

"Dalam masa 8 tahun, ya 7 tahun singkat sebetulnya Indonesia sekarang jadi penghasil nikel dan produk-produk nikel ya apa yang diolah di Indonesia. Yang terbesar kita, kalau gak salah kita terbesar di dunia kita melebihi Rusia kita melebihi negara-negara lain," ujarnya.

Namun pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas harga komoditas tersebut melalui pengaturan produksi agar tidak jatuh terlalu rendah di pasar global.

Selain energi fosil dan hilirisasi mineral, pemerintah juga mendorong pengembangan energi berbasis pengolahan sampah atau waste to energy di sejumlah kota besar.

Hashim menyebut pemerintah telah menetapkan sekitar 30 kota dan kabupaten sebagai lokasi prioritas pengembangan proyek tersebut.

"Sudah diputuskan ada 30 kota dan kabupaten yang akan didukung pemerintah ya. Ini berarti apa? PLN itu nanti akan disubsidi oleh APBN ya. So PLN akan bayar fee yang layak, yang fair kepada investor ya. Tapi nanti PLN supaya PLN tidak rugi, PLN akan nanti dikasih subsidi oleh APBN," katanya.

Menurut Hashim, langkah tersebut tidak hanya memberikan manfaat energi tetapi juga membantu mengatasi persoalan lingkungan dari timbunan sampah perkotaan.

"Ini ada dampak dua hal, satu ekonomis tentu ya. Tapi yang hal kedua adalah untuk lingkungan hidup," pungkasnya.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai konflik di Timur Tengah berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi global karena mengganggu jalur utama perdagangan minyak dunia. Pemerintah Indonesia pun menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian tersebut.

Hashim mengatakan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

"20 persen dari minyak dunia itu lewat Selat Hormuz. Sekarang selama 1 minggu sudah stop hampir 99,9 persen kapal-kapal itu berhenti tidak bisa melalui Selat Hormuz," kata Hashim dalam program Special Interview CNN Indonesia, Jumat (13/3),

Situasi tersebut langsung mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga di kisaran US$102-105 per barel dan berpotensi meningkat lebih tinggi jika konflik berlangsung lama.

"Kalau perang ini dengan Iran, Amerika, Iran, Israel ini berlangsung lebih dari satu bulan, lebih dari dua bulan ini bisa jadi masalah besar. Kalau 100 dolar ke atas ada yang bilang bisa dapat 200 dolar per barel minyak. Ini betul-betul dia jadi negatif sekali ya untuk seluruh dunia bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia," ujarnya.

Untuk mengantisipasi gangguan pasokan dari Timur Tengah, pemerintah mulai mengalihkan sebagian sumber impor energi ke negara lain. Salah satunya melalui kerja sama energi dengan Amerika Serikat.

Menurut Hashim, Indonesia tengah menyiapkan skema impor minyak mentah, LNG, dan produk energi dari Amerika Serikat dengan nilai sekitar US$15 miliar.

"Saya kira ini strategi dari pemerintah kita untuk lebih banyak beli dari Amerika, bisa dari Afrika, bisa dari Nigeria, Gabon, supplier dari Afrika yang mungkin jadi pemasok kita. Mungkin Angola juga. So ini harapan kita sumber-sumber minyak dari negara lain, yang selama ini kita beli sekarang kan dari Saudi, Irak, ya dari negara Teluk," kata dia.

Diversifikasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari kawasan Timur Tengah yang rentan konflik.

Di sisi lain, Hashim menegaskan konflik energi global menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat program swasembada energi yang telah lama dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia mencontohkan pengembangan biodiesel, bioetanol, dan energi nabati sebagai langkah jangka menengah dan panjang untuk mengurangi impor energi.

"Maka sekarang ini adalah saat yang tepat untuk kita percepat ya program-program untuk swasembada energi. Salah satu adalah dari Nabati, dari bioenergi, dari etanol ya," ujarnya.

Program bioenergi dari bahan baku seperti tebu dan pohon aren, menurut Hashim, menjadi salah satu prioritas percepatan dalam transisi energi nasional.

Hashim juga mengingatkan bahwa cadangan energi Indonesia masih relatif terbatas jika terjadi gangguan pasokan global yang berkepanjangan.

Ia menyebut cadangan minyak nasional diperkirakan hanya cukup untuk bertahan sekitar satu hingga tiga minggu tanpa pasokan tambahan.

"Kalau cadangan minyak Indonesia cukup bagus ya. Bisa kita bisa bertahan 1-2 minggu saya dengar ya. Sampai mungkin 3 minggu kita ada cadangan minyak," katanya.

Selain ketahanan energi, Hashim menilai kekuatan Indonesia di sektor sumber daya alam seperti nikel dapat menjadi modal penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Ia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir Indonesia berhasil menjadi produsen dan pengolah nikel terbesar di dunia berkat investasi besar di sektor hilirisasi.

"Dalam masa 8 tahun, ya 7 tahun singkat sebetulnya Indonesia sekarang jadi penghasil nikel dan produk-produk nikel ya apa yang diolah di Indonesia. Yang terbesar kita, kalau gak salah kita terbesar di dunia kita melebihi Rusia kita melebihi negara-negara lain," ujarnya.

Namun pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas harga komoditas tersebut melalui pengaturan produksi agar tidak jatuh terlalu rendah di pasar global.

Selain energi fosil dan hilirisasi mineral, pemerintah juga mendorong pengembangan energi berbasis pengolahan sampah atau waste to energy di sejumlah kota besar.

Hashim menyebut pemerintah telah menetapkan sekitar 30 kota dan kabupaten sebagai lokasi prioritas pengembangan proyek tersebut.

"Sudah diputuskan ada 30 kota dan kabupaten yang akan didukung pemerintah ya. Ini berarti apa? PLN itu nanti akan disubsidi oleh APBN ya. So PLN akan bayar fee yang layak, yang fair kepada investor ya. Tapi nanti PLN supaya PLN tidak rugi, PLN akan nanti dikasih subsidi oleh APBN," katanya.

Menurut Hashim, langkah tersebut tidak hanya memberikan manfaat energi tetapi juga membantu mengatasi persoalan lingkungan dari timbunan sampah perkotaan.

"Ini ada dampak dua hal, satu ekonomis tentu ya. Tapi yang hal kedua adalah untuk lingkungan hidup," pungkasnya.

Tanaman singkong nanti akan diubah menjadi etanol. Kemudian percepatan pembangunan sawit yang sebagian untuk biofuel,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mempercepat pengembangan bioenergi berbasis komoditas pertanian seperti singkong, sawit, tebu, dan jagung sebagai bagian dari upaya mempercepat swasembada energi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, percepatan tersebut dilakukan atas arahan Presiden guna memperkuat kemandirian energi nasional.

“Barusan kita rapat koordinasi, atas perintah Bapak Presiden perlu percepatan swasembada energi,” ujar Zulhas usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah memperluas pengembangan tanaman singkong yang akan diolah menjadi etanol sebagai bahan bakar alternatif.

Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pengembangan kelapa sawit yang sebagian produksinya dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati atau biofuel.

“Tanaman singkong nanti akan diubah menjadi etanol. Kemudian percepatan pembangunan sawit yang sebagian untuk biofuel,” tuturnya.

Zulhas menambahkan, komoditas lain seperti tebu dan jagung juga akan dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi etanol dalam pengembangan bioenergi nasional.

“Kemudian tebu dan jagung untuk etanol,” tambahnya.

Pemerintah belum merinci lebih lanjut target besaran produksi bioenergi dari komoditas pertanian tersebut. Namun pemanfaatan singkong, tebu, jagung, dan sawit untuk bahan bakar alternatif itu disebut sebagai langkah memperkuat diversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi kelapa sawit nasional pada 2023 mencapai sekitar 47 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 48,12 juta ton pada 2025. Sementara itu, produktivitas rata-rata nasional mencapai sekitar 3,3 ton per hektare.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merencanakan penerapan campuran etanol sebesar 20 persen pada bahan bakar minyak (BBM) atau E20 pada 2028 sebagai upaya mengurangi impor bensin.

Kementerian Pertanian juga memproyeksikan produksi jagung pada 2026 mencapai sekitar 18 juta ton pipilan kering, didukung peningkatan hasil panen sekitar 4,18 persen pada kuartal awal tahun.

Selain pengembangan bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW).

Zulhas mengatakan, pemerintah juga tengah mempersiapkan secara bertahap mendorong konversi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi listrik sebagai bagian dari transformasi energi nasional.

“Kita juga akan mengubah motor-motor kita dari bensin menjadi listrik,” tuturnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Peluang percepatan transisi energi terbuka lebar dengan pemanfaatan bioenergi. Selain bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim, pemanfaatan bioenergi juga sebagai diversifikasi sumber energi nasional.

Setelah sukses mendorong penggunaan biodiesel hingga 40% (B40), tahun lalu, Kementerian ESDM menggaungkan penggunaan bioetanol (E5) sebagai strategi mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah pun mendorong Papua menjadi salah satu wilayah untuk basis produksi bahan baku etanol. Hal ini menjadi upaya pengembangan bahan bakar bioetanol guna mewujudkan swasembada energi.

Untuk mengakselerasi pengembangan bioetanol, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberi angin segar kepada pelaku usaha yang mengeluhkan rumitnya perizinan dan beban cukai yang menghambat ekspansi produk bioetanol Pertamax Green atau bensin dengan campuran bioetanol 5% (E5).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memerintahkan jajarannya untuk merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 82/2024 dan Peraturan Dirjen Bea Cukai No. 13/2024 dalam waktu satu minggu.

"Keputusan rapat hari ini kita akan sesuaikan peraturan hasil diskusi. Ada penyesuaian NSPK, perubahan PMK 82/2024, dan perubahan Perdirjen Bea Cukai 13/2024. Semuanya akan selesai paling lama seminggu dari sekarang," ujarnya, Jumat (6/2/2026).

Langkah ini dipandang sebagai bentuk adaptasi regulasi untuk menjawab target pencampuran bioetanol lebih luas serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Bagi pelaku usaha, kelonggaran fiskal ini memberi dampak signifikan. Mengingat, menurut Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza, saat ini pembebasan cukai etanol baru berhasil didapatkan untuk Integrated Terminal Surabaya setelah melalui proses panjang, termasuk pengurusan Amdal yang memakan waktu 2—3 tahun.

Padahal, perseroan memiliki 120 terminal BBM yang potensial untuk melakukan pencampuran. "Kita sudah mengajukan pembebasan untuk satu titik di Surabaya. Mengingat dengan cukai Rp20.000 per liter, keekonomiannya menjadi sangat berat," ujar Oki.

Di tengah akselerasi perizinan dan bea cukai, pelaku usaha merespons arahan pemerintah untuk mendorong pengembangan bioetanol. Pekan lalu, PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) melalui subholding PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) bekerja sama membangun pabrik bioetanol di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pembangunan ini ditandai dengan peletakan batu pertama pada Jumat (6/2/2026).

Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk dukungan SGN terhadap swasembada energi sekaligus mendukung rangkaian proyek hilirisasi fase pertama yang dijalankan Danantara secara serentak di berbagai daerah.

“SGN siap mendukung pasokan bahan baku bioetanol berupa molases. Untuk kapasitas produksi sekitar 100 kiloliter per hari, kebutuhan molases diperkirakan mencapai 120.000 ton per tahun,” ujarnya dikutip Sabtu (7/2/2026).

Mahmudi menyebut produksi molases SGN saat ini mendekati 700.000 ton per tahun yang berasal dari lima pabrik gula SGN di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya. Dengan ketersediaan tersebut, pasokan bahan baku dinilai mencukupi untuk mendukung operasional pabrik bioetanol secara berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, mengatakan Banyuwangi dipilih sebagai lokasi awal pengembangan bioetanol karena memiliki dukungan sumber daya yang memadai. Pabrik ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 10 hektare.

“Kami melihat bioetanol sebagai bagian penting dari transisi energi. Proyek ini merupakan kolaborasi antara Pertamina, PTPN, dan SGN untuk memperkuat ekosistem energi bersih nasional,” ujarnya.

Tidak hanya bioetanol, geliat mendorong pengembangan bioenergi juga dilakukan anak usaha Pertamina sektor swasta lainnya. Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) mendorong pengembangan ekosistem bioenergi nasional yang berkelanjutan.

Bersama PT Medco Energi Internasional Tbk melalui afiliasinya PT Medco Intidinamika (MI), Pertamina NRE menjajaki pengembangan biodiesel berbasis High Acid Crude Palm Oil (HACPO) dan bioetanol.

“Kolaborasi ini menjadi langkah penting bagi Pertamina NRE dalam memperluas portofolio energi terbarukan, khususnya biofuel. Pengembangan biodiesel berbasis HACPO dan bioetanol tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga mengoptimalkan potensi sumber daya biofuel yang ada di Indonesia,” ujar Direktur Utama Pertamina NRE John Anis dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

Untuk memperkaya penjajakan kerja sama ini, Pertamina NRE dan Medco juga menggali potensi teknologi bioenergi yang tersedia secara global. Salah satunya melalui Envien Group, perusahaan bioenergi global yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan biodiesel dan bioetanol di berbagai negara.

Direktur Utama Medco Energi Hilmi Panigoro berharap kerja sama ini dapat membangun sinergi yang konstruktif dalam menjajaki peluang pengembangan bioenergi.

“Sinergi dengan Pertamina NRE kami pandang sebagai langkah positif dan komitmen untuk membangun kemitraan jangka panjang yang mendukung ketahanan energi dan keberlanjutan,” ujar Hilmi.

Ke depan, kerja sama pengembangan bioenergi diharapkan terus bermunculan. Mengingat bioenergi memiliki nilai strategis, terutama dalam meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mendukung transisi.

Peneliti Indef Imaduddin Abdullah menjelaskan bioenergi juga relatif lebih andal dibandingkan sejumlah jenis energi lainnya. Selain itu, bioenergi juga dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal.

Meski demikian, Imaduddin mengakui masih terdapat sejumlah tantangan seperti dalam arsitektur pasar bioenergi. Tantangan tersebut meliputi fragmentasi rantai pasok, volatilitas harga, pangsa ekspor dan arsitektur pasar yang masih terbatas.

“Karena memang walaupun potensi kita besar, tetapi kalau pasar ini belum terbentuk secara baik, baik dari sisi supply dan demand, ini pada akhirnya pasar tidak terbentuk dan tidak tercapai. Jadi, walaupun permintaannya ada, tetapi jika pasar pasokannya tidak ada juga berubah. Jadi memang ini harus bergerak beriringan,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) mendorong pengembangan ekosistem bioenergi nasional yang berkelanjutan. Bersama PT Medco Energi Internasional Tbk melalui afiliasinya PT Medco Intidinamika (MI), Pertamina NRE menjajaki pengembangan biodiesel berbasis High Acid Crude Palm Oil (HACPO) dan bioetanol.

Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis, menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pengembangan ekosistem bioenergi nasional yang berkelanjutan.

“Kolaborasi ini menjadi langkah penting bagi Pertamina NRE dalam memperluas portofolio energi terbarukan, khususnya biofuel. Pengembangan biodiesel berbasis HACPO dan bioetanol tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga mengoptimalkan potensi sumber daya biofuel yang ada di Indonesia,” ujar John, dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

Untuk memperkaya penjajakan kerja sama ini, Pertamina NRE dan Medco juga menggali potensi teknologi bioenergi yang tersedia secara global. Salah satunya melalui Envien Group, perusahaan bioenergi global yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan biodiesel dan bioetanol di berbagai negara.

Penjajakan dengan Envien Group sebagai calon mitra strategis dan technology partner, diharapkan dapat memperkaya perspektif teknologi, operasional, serta best practice internasional dalam pengembangan proyek bioenergi di Indonesia.

Direktur Utama Medco Energi Hilmi Panigoro berharap kerja sama ini dapat membangun sinergi yang konstruktif dalam menjajaki peluang pengembangan bioenergi.

“Sinergi dengan Pertamina NRE kami pandang sebagai langkah positif dan komitmen untuk membangun kemitraan jangka panjang yang mendukung ketahanan energi dan keberlanjutan,” ujar Hilmi.

Adapun penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerja sama ditandatangani oleh Norman Ginting, PTH Direktur Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis Pertamina NRE dan Aradea Z. Arifin, Direktur PT Medco Intidinamika di Griya Arifin Panigoro, Selasa (27/01/26).

Ruang lingkup kerja sama mencakup studi dan kajian kelayakan dari aspek teknis, ekonomi, pasar, lingkungan, hingga diskusi strategis dan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki para pihak.

Nota kesepahaman ini juga membuka peluang pertukaran pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan biofuel, termasuk biodiesel berbasis HACPO, Used Cooking Oil (UCO), dan Palm Oil Mill Effluent (POME), serta rencana reaktivasi pabrik bioetanol di Lampung milik PT Medco Ethanol Lampung (MEL).

Bagi Pertamina NRE, kerja sama ini digunakan untuk mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan melalui kolaborasi strategis lintas pemangku kepentingan, guna memperkuat ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi pengembangan ekosistem bioenergi nasional, sekaligus memperkuat sinergi antar pelaku industri dalam mendukung transisi energi dan bauran energi bersih Indonesia.

“Pertamina NRE bersama para pemangku kepentingan akan bergerak selaras untuk memastikan setiap tahapan pengembangan dilakukan secara terukur, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi ketahanan energi nasional,” tambah John.

New Development Bank (NDB) tak disarankan mendanai proyek bioenergi skala besar di Indonesia. Alasannya, pendanaan tersebut tidak bisa dibarengi dengan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan.

NDB mengadopsi sistem nasional untuk menyederhanakan persiapan dan persetujuan proyek yang akan didanainya atau lebih tepat diberi pinjaman. Masalahnya, Indonesia belum memiliki regulasi yang melindungi masyarakat adat, sehingga proyek bioenergi justru berpotensi mengancam kehidupan mereka.

Bioenergy Portfolio Manager Trend Asia, Amalya Reza Oktaviani, mencontohkan konflik masyarakat Aceh dengan PT Aceh Nusa Indrapuri sebelum perusahaan itu dicabut izinnya oleh pemerintah pada 2022. Perusahaan ini juga salah satu yang dicabut izinnya buntut memperparah bencana di Sumatra akhir tahun lalu.

Konflik serupa, kata Amalya, juga terjadi di Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Merauke.

“Jadi ada begitu banyak sejarah konflik karena konsesi bioenergi di Indonesia,” kata Amalya, dalam peluncuran laporan ‘The New Development Bank and the Road to Better Safeguards for Communities and a Just Transition’, di Jakarta, Rabu (28/1).

Alasan lainnya, proyek bioenergi hanya solusi palsu untuk transisi energi. Pembukaan lahan memanfaatkan hutan alami akan menciptakan emisi karbon sangat besar dan butuh waktu panjang untuk pemulihan.

“Itulah mengapa emisi karbon akan tetap ada dan tidak pernah terbayar,” kata dia. Jika hutan dihilangkan, kehidupan makhluk di dalamnya pun demikian.

Masalah sistem nasional juga muncul dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang menurutnya mengesampingkan dokumen analisis lingkungan saat pemberian izin berusaha. Skala dan periode konsultasi publik pun menyempit, menghilangkan kesempatan masyarakat untuk terlibat lebih banyak dalam perencanaan proyek.

Amalya mengatakan, transisi energi harus berlangsung dengan tanggung jawab, transparan, dan menghormati pemenuhan hak asasi manusia, khususnya masyarakat adat.

Opsi Baru Usai Indonesia Gabung BRICS

NDB dibentuk oleh negara pendiri BRICS, yaitu Brasil, India, Cina, dan Afrika Selatan pada 2014 lalu. Bank ini bertujuan memobilisasikan sumber daya untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang dan negara yang perekonomiannya sedang tumbuh.

Bank ini sekaligus melengkapi multilateral development bank yang sudah ada sebelumnya, terutama untuk kerja sama bagi negara-negara Selatan.

NDB fokus pada sektor infrastruktur di antaranya energi, transportasi, air dan sanitasi, serta pembangunan perkotaan. Sejak mulai beroperasi, NDB telah memperluas keanggotaan di luar negara BRICS sehingga portofolio pinjamannya meningkat di berbagai wilayah.

Pada Juli 2025, Indonesia bergabung dengan BRICS dan secara resmi juga bergabung dalam NDB untuk memperluas jangkauan pembangunannya.

Per 2024, proyek NDB paling banyak dijumpai di India dan Cina, masing-masing 27 proyek. Disusul Brasil dengan 21 proyek, Rusia 14 proyek, dan Afrika Selatan 13 proyek.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka opsi penyesuaian regulasi biomassa seiring meningkatnya peran energi tersebut dalam bauran energi nasional. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM Lana Saria menyampaikan evaluasi regulasi diperlukan karena biomassa hingga kini belum sepenuhnya dikategorikan sebagai komoditas yang memerlukan perizinan.

Kementerian ESDM menilai posisi biomassa masih berada pada klasifikasi risiko rendah sehingga belum diperlakukan seperti komoditas energi lain yang berisiko tinggi. Kondisi tersebut dinilai perlu ditinjau ulang mengikuti dinamika pemanfaatan biomassa, terutama dalam programco-firingpembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

“Biomassa memang belum sepenuhnya dikategorikan sebagai komoditas yang memerlukan perizinan,” ujar Lana dalam forum pemaparan kajian Ombudsman RI terkait pengawasan program pemanfaatan biomassa untuk pembangkit listrik ramah lingkungan di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Kementerian ESDM, kata Lana, mengapresiasi kajian Ombudsman RI yang menyoroti implementasi biomassa dalam sistem ketenagalistrikan. Masukan tersebut dipandang bernilai strategis bagi pengembangan energi baru dan terbarukan sekaligus peningkatan bauran energi nasional pascapencapaian target 2025.

Ia menyampaikan ESDM telah menyusun peta jalanco-firingPLTU PLN periode 2021–2030 yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2023 tentang PedomanCo-firingPLTU PLN Group. Penyesuaian peta jalan dilakukan untuk periode optimasi 2024–2033 mengikuti kemampuan teknis pembangkit dan ketersediaan pasokan biomassa.

“Kondisi ini akan kita lakukan peninjauan lebih lanjut seiring dengan meningkatnya peran biomassa dalam bauran energi nasional,” ucap Lana.

Dalam pengembangan bioenergi berkelanjutan, ESDM menilai kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci. Penyediaan bahan baku biomassa berbasis produksi berada di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan sehingga memerlukan sinergi kebijakan antarkementerian agar pasokan energi tetap terjaga.

Tantangan lain muncul dari kuatnya permintaan ekspor biomassa yang mendorong harga internasional melampaui daya serap pasar domestik. Situasi tersebut berimplikasi langsung pada programco-firingPLTU karena adanya batasan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik yang membatasi harga beli biomassa di dalam negeri.

Lana menyebut industri biomassa nasional masih berada dalam fase pertumbuhan dan belum mencapai tahap matang. Kondisi ini membuat kebijakanDomestic Market Obligation(DMO) biomassa dinilai belum mendesak diterapkan, berbeda dengan DMO batubara yang telah berjalan.

“Pemberlakuan kebijakan DMO untuk biomassa menurut kami belum mendesak,” kata dia.

Struktur rantai pasok biomassa berbasis limbah yang masih tersebar dengan skala produksi menengah hingga kecil turut memicu tingginya biaya logistik. Faktor tersebut menjadi hambatan dalam mewujudkan harga biomassa yang kompetitif bagi sektor ketenagalistrikan.

ESDM juga mencatat pasokan biomassa berbasis produksi yang direncanakan dalam perencanaan tenaga listrik PLN belum dapat dimanfaatkan untukco-firingPLTU dalam waktu dekat karena memerlukan skemareplanting. Pasokan tersebut diproyeksikan baru dapat digunakan pada 2030.

Kementerian ESDM menegaskan komitmen mendorong pengembangan biomassa melalui Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi, termasuk fokus pada pengembanganwaste to energy. Penyesuaian regulasi dipandang menjadi bagian penting agar kebijakan biomassa tetap adaptif sekaligus menjaga iklim investasi di sektor energi bersih.

Jakarta: Pemanfaatan biomassa kini tidak hanya dipandang sebagai solusi transisi energi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi daerah. Salah satunya adalah pengembangan ekosistem biomassa berbasis potensi lokal PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN IP) yang mulai dijalankan di sejumlah wilayah, termasuk Tasikmalaya dan Ciamis.

PLN EPI resmi mengoperasikan Hub Biomassa Tasikmalaya dan Ciamis sebagai bagian dari penguatan rantai pasok biomassa nasional. Hub Biomassa Tasikmalaya dan Ciamis dikembangkan sebagai proyek percontohan berbasis konsep spoke hub.

Fasilitas ini mengintegrasikan potensi biomassa lokal, seperti limbah kayu dan limbah serbuk aren, mulai dari proses pengolahan, pengujian kualitas, hingga distribusi ke pembangkit listrik.

Keberadaan hub ini diharapkan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas biomassa, memperkuat rantai pasok, serta mendorong standardisasi pengolahan biomassa secara nasional.

Biomassa yang dihasilkan akan digunakan untuk mendukung program co-firing di PLTU Adipala dan PLTU Indramayu, sehingga berkontribusi langsung terhadap penurunan emisi dari pembangkit eksisting.

Biomassa jadi bagian strategi transisi energi

Direktur Bioenergi PLN EPI Hokkop Situngkir menegaskan bahwa pengembangan hub biomassa merupakan bagian dari komitmen PLN Group dalam menggantikan bahan bakar fosil secara bertahap dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

“Hub biomassa ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas produksi, tetapi juga sebagai pusat penguatan kualitas dan kepastian pasokan biomassa ke PLTU. Kami memulai dari skala kecil, namun dirancang untuk terus berkembang dengan melibatkan pemerintah daerah, BUMD, BUMDes, Koperasi, dan masyarakat lokal,” ujar Hokkop dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Januari 2026.

Ia menambahkan, pemanfaatan biomassa dari limbah lokal memberikan manfaat ganda, baik bagi lingkungan maupun perekonomian masyarakat.

“Bioenergi adalah tentang memanfaatkan seluruh sumber daya hayati secara berkelanjutan. Kehadiran hub ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus penopang ketahanan energi nasional,” tambahnya.

Limbah lokal jadi sumber nilai ekonomi baru

PLH VP Strategi dan Pengembangan Bisnis Biomassa PLN EPI Odi Sefriadi menjelaskan pengembangan Hub Biomassa Ciamis berangkat dari potensi biomassa lokal yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

“PLN EPI melihat potensi limbah serbuk aren di Ciamis yang jumlahnya sangat signifikan. Melalui penerapan teknologi dewatering dengan metode screw press, limbah ini diolah agar memenuhi spesifikasi pembangkit dan siap dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomassa,” jelas Odi.

Menurutnya, pengelolaan biomassa tidak hanya berdampak pada penurunan emisi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di tingkat lokal.

“Selain menurunkan emisi, pengelolaan biomassa ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperkuat kolaborasi antara PLN Group, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar,” ujarnya.

(ANN)

Jakarta: Langkah transisi energi nasional terus digenjot melalui berbagai kolaborasi. Baru-baru ini, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat kolaborasi dengan perusahaan internasional di sektor bioenergi dan biomassa.

Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung program cofiring PLTU, penguatan rantai pasok biomassa berkelanjutan, serta pengembangan riset karbon rendah sebagai bagian dari upaya pencapaian target penurunan emisi dan Net Zero Emissions 2060.

PLN EPI dan perusahaan konsultan asal Korea Selatan, Greenery Inc., melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk kerangka kerja sama pengembangan biomassa, riset teknis, peningkatan kualitas bahan bakar, hingga eksplorasi kerja sama internasional penurunan emisi, termasuk peluang mekanisme karbon lintas negara.

Direktur Bioenergi PLN EPI, Hokkop Situngkir, menegaskan biomassa memiliki peran strategis sebagai solusi transisi energi karena dapat langsung diimplementasikan menggunakan infrastruktur pembangkit eksisting. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kepastian pasokan dan tata kelola yang kuat.

"Bioenergi, khususnya biomassa, bukan sekadar bahan bakar pengganti, tetapi bagian dari strategi besar transisi energi. Karena itu, pasokan harus berkelanjutan, bernilai tambah, dan dikelola dengan tata kelola yang kuat," ujar Hokkop dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Januari 2026.

Ia menambahkan kerja sama dengan Greenery membuka ruang percepatan transfer teknologi dan pengembangan produk biomassa bernilai ekonomi. Menurutnya, residu pertanian dan produk antara tidak boleh diperlakukan sebagai limbah semata.

"Produk seperti biomassa dan turunannya harus dikapitalisasi menjadi produk bernilai tambah, tidak hanya untuk energi, tetapi juga untuk pangan dan industri bioenergi. Ini sejalan dengan kebutuhan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional," kata Hokkop.

Company Representative of Greenery Inc., Seijin Kim, menyatakan proyek pengembangan bioenergi di Indonesia merupakan proyek pertama Greenery di Tanah Air, di tengah portofolio proyek serupa yang telah dijalankan di sejumlah negara lain.

"Indonesia memiliki momentum yang sangat tepat untuk menjadi model kolaborasi bioenergi dan transisi energi. Proyek ini tidak hanya soal energi, tetapi juga kesehatan, pembangunan komunitas, dan pencapaian target iklim global," ujar Kim.

Ia menambahkan bahwa penelitian awal ditargetkan rampung pada awal Januari 2026 dan akan dilanjutkan dengan riset utama pada tahun depan, seiring kesiapan teknologi dan sistem pendukung.

(ANN)

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengoperasikan Hub Biomassa di Tasikmalaya dan Ciamis, Jawa Barat. Fasilitas ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem biomassa nasional berbasis konsep spoke hub sekaligus mendukung transisi energi dan target Net Zero Emission 2060.

Direktur Bioenergi PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan pengembangan hub biomassa ini bertujuan menjamin keamanan pasokan biomassa untuk pembangkit listrik serta meningkatkan kualitas rantai pasok energi terbarukan. “Kami membangunnya secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah, BUMDes, koperasi, dan masyarakat lokal,” kata Hokkop dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 7 Januari 2026.

Hub Biomassa Tasikmalaya dan Ciamis dikembangkan sebagai proyek percontohan yang mengintegrasikan potensi biomassa lokal, seperti limbah kayu dan limbah serbuk aren. Fasilitas ini mencakup proses pengolahan, pengujian kualitas, hingga distribusi biomassa ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Biomassa hasil pengolahan direncanakan untuk mendukung program co-firing di PLTU Adipala dan PLTU Indramayu. Langkah ini diharapkan mampu menekan emisi dari pembangkit eksisting sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Hokkop mengatakan pemanfaatan biomassa juga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Menurut dia, pengelolaan limbah biomassa dapat menciptakan nilai tambah baru sekaligus menekan emisi karbon dan gas metana.

“Bioenergi bukan sekadar soal energi bersih, tetapi juga tentang memanfaatkan sumber daya hayati secara berkelanjutan untuk mendorong ekonomi lokal dan ketahanan energi nasional,” katanya.

Pelaksana Harian Vice President Strategi dan Pengembangan Bisnis Biomassa PLN EPI Odi Sefriadi menjelaskan pengembangan Hub Biomassa Ciamis berangkat dari besarnya potensi limbah serbuk aren yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Ia menambahkan kehadiran hub biomasa ini membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat kolaborasi antara PLN Group, pemerintah daerah, dan masyarakat. “Melalui teknologi dewatering dengan metode screw press, limbah serbuk aren diolah agar memenuhi spesifikasi pembangkit dan siap digunakan sebagai bahan bakar biomassa,” kata Odi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) siap menggunakan biomassa pada berbagai pembangkit listrik yang dimiliki.

Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) Hokkop Situngkir menjelaskan, bioenergi adalah pemanfaatkan semua sumber hayati yang bisa diolah dan untuk menghasilkan molekul pengganti molekul yang berasal dari energi fosil.

“Jadi ketika dibakar atau diganti molekul fosil ini dengan sumber molekul hayati itu ternyata mereduksi karbon yang cukup masif bisa 10 hingga 20 kali lipat,” paparnya dalam perbincangan Broadcash di kanal Youtube Bisniscom, dikutip Selasa (30/12/2025).

Dia memaparkan sumber-sumber hayati seperti waste agro, limbah kayu, limbah hutan dan lain sebagainya, memiliki potensi 280 juta ton/tahun. Dari jumlah itu, yang sudah terserap baik di pasar ekspor, dan industri dalam negeri sebesar 20 juta ton/ tahun.

Lanjutnya, ada sekitar 40 juta ton/tahun sumber bioenergy yang mudah diakses misalkan karena berkualitas bagus, jarak yang terjangkau dari pembangkit listrik. Padahal potensi sumber yang bisa diakses mencapai 60 juta/ton.

“Jumlah inilah yang berpotensi menggantikan penggunaan batu bara di PLTU,” ujarnya.

Namun dia menekankan penggunaan sumber hayati sebagai sumber energi penggerak turbin di PLTU dan PLTG pun harus dilakukan secara seksama, karena mesin-mesin di pembangkit memiliki sensitivitas tertentu. Pasalnya, mesin-mesin itu didesain untuk sumber energi fosil, sehingga jika menggunakan sumber hayati yang tidak sesuai takaran, dapat menghasilkan efek tertentu yang justru bisa mengganggu kinerja mesin.

Namun secara hitungan matematisnya,penggunaan biomassa sekitar 10-15% dari total kebutuhan energi pada suatu pembangkit listrik, secara teknis masih memunkinkan dan tidak menimbulkan gangguan pada mesin.

Bahkan ada beberapa pembangkit milik PLN sudah menggunakan biomassa di atas 50%, bahkan ada pula yang menggunakan sumber hayati hingga 60%, dan PLN EPI sudah merencanakan di pembangkit itu bisa menggunakan sumber terbarukan hingga 100%.

PLN EPI, tuturnya, sudah 4 tahun terakhir menggunakan energi terbarukan di 49 PLTU dari 52 PLTU yang dioperasikan oleh PT PLN (Persero). Pada puluhan pembangkit listrik itu, ada setidaknya 14 jenis sumber biomassa seperti cangkang sawit, tongkol jagung, sorgum dan lain-lain. Secara total sudah ada 2,2 juta ton yang digunakan selama 2025 dan hingga pergantian tahun diperkirakan jumlahnya meningkat menjadi 2,5 juta ton.

Dari 2,4 juta ton biomassa yang digunakan, maka diperkirakan mampu mereduksi karbon hingga 2,6 juta ton ekuivalen. Jumlah energi panas dari bio massa pun meningkat pesat hingga saat ini rata-ratanya mencapai 3,2 kilokalori/kg, sekaligus menggambarkan partner PLN EPI yang memproduksi biomassa sudah semakin mantap meningkatkan kualitas produknya.

“Ada juga sistem perubahan harga, yang sekarang juga kita koordinasikan dengan beberapa brand, sehingga kondisinya secara market jadi lebih menarik. Ternyata marketnya juga langsang ya, dan terus belajar untuk memastikan, molekul-molekul itu dekat, secara berkarakteristik dengan fosil yang akan digantikan,” bebernya.

Karena itu, dia menekankan bahwa biomassa sebagai bagian dari bioenergy, adalah energi masa depan yang paling mampu mereduksi karbon dibandingkan sumber-sumber lainnya yang bukan mereduksi namun menggantikan (replace).

Meski mengandung potensi yang luar biasa, bioenergi memiliki tantangan yang tak kalah hebatnya yakni ekosistem yang mampu mendukung produksinya sumber hayati. PLN EPI, terangnya, berupaya memastikan rantai pasok dari hulu terjamin dan memastikan rantai tasob dari buruhnya terjatuh, dan ekosistemnya dalam berjalan secara berkesinambungan.

“Jadi ada industrinya, ada pembuatan peletnya dan lain sebagai sumber biomassa, blending, pengolahannya, dan itu semua tu akan diupayakan untuk dikirim kepada PLTU-PLTU eksisting yang memakai molekul fosi. Jadi PR sebenarnya masih banyak,” ujarnya.

Dalam beberapa tahun ke depan, dia melihat ada sekitar 7,5 juta ton sumber hayati yang mampu terserap oleh PLTU-PLTU milik PT PLN dan semuanya itu bisa menggerakkan perekonomian masyarakat hingga ke tingkat desa dengan melibatkan koperasi, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), serta pelaku UMKM.

“Sudah ada 100-an pelaku usaha yang terlibat dalam memasok sumber hayati ke pembangkit PLN dan jika dikembangkan lagi bisa mencapai 10 juta, dapat dibayangkan bagaimana penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonominya,” ucapnya.