Potensi biomassa nasional mencapai sekitar 80 juta ton, namun baru dimanfaatkan 20 juta ton. Artinya, masih ada peluang besar yang bisa dioptimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mendorong pengembangan gasifikasi biomassa sebagai solusi percepatan program dedieselisasi terutama di wilayah terpencil, yang belum terjangkau jaringan listrik interkoneksi.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pemanfaatan biomassa tidak lagi sekadar alternatif, melainkan bagian dari pembangunan ekosistem energi baru terbarukan (EBT) yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Potensi biomassa nasional mencapai sekitar 80 juta ton, namun baru dimanfaatkan 20 juta ton. Artinya, masih ada peluang besar yang bisa dioptimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional," ujarnya.

Pengembangan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PLN EPI dan PT Karimun Power Plant (KPP) untuk bisnis syngas gasifikasi berbasis biomassa, sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi dan pencapaian target net zero emission (NZE) 2060 di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Hokkop menjelaskan pengembangan biomassa tidak hanya difokuskan pada co-firing di PLTU, tetapi bisa dikembangkan jalur baru melalui syngas berbasis gasifikasi biomassa yang lebih fleksibel digunakan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) maupun sistem isolated.

"Gasifikasi biomassa ini menjadi solusi konkret untuk daerah isolated, yang masih bergantung pada solar. Dengan pendekatan ini, kita bisa menekan biaya energi sekaligus mengurangi emisi," tambahnya.

Menurut Hokkop, keterbatasan desain PLTU dan kesiapan infrastruktur menjadi tantangan dalam penyerapan biomassa melalui co-firing, sehingga diversifikasi pemanfaatan menjadi langkah strategis.

"Karena itu, kita membuka branch baru melalui gasifikasi biomassa. Ini bukan hanya opsi teknis, tapi juga solusi bisnis yang lebih adaptif untuk menjawab kebutuhan energi di wilayah terpencil," tegasnya.

Sebagai tahap awal, PLN EPI menggandeng KPP untuk mengembangkan proyek percontohan di Karimun, Kepulauan Riau.

Saat ini, fasilitas tersebut telah memiliki kapasitas biomassa sebesar 1 megawatt (MW) dan berpotensi ditingkatkan hingga 2-5 MW.

Direktur KPP Arthur Palupessy mengatakan pihaknya telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam pengelolaan pembangkit berbasis diesel.

Namun, tantangan utama dalam transisi ke biomassa terletak pada kepastian harga dan pasokan bahan baku.

"Kami sudah terbiasa dengan sistem diesel yang memiliki standar biaya jelas. Tantangannya di biomassa adalah memastikan harga dan pasokan tetap stabil agar operasional tetap feasible," ujar Arthur.

Ia menambahkan kebutuhan biomassa untuk pembangkit 1 MW dapat mencapai sekitar 35 ton per hari, sehingga diperlukan skema rantai pasok jangka panjang yang terintegrasi.

"Kalau pasokan dan harga bisa dijaga stabil, maka gasifikasi biomassa akan menjadi solusi yang sangat kompetitif dibandingkan diesel," jelasnya.

Melalui kerja sama ini, PLN EPI akan berperan sebagai agregator sekaligus pengembang ekosistem biomassa, mulai dari pemetaan sumber bahan baku, pembangunan fasilitas produksi, hingga penyediaan teknologi gasifikasi dan distribusi syngas.

Selain menghasilkan energi, proyek ini juga berpotensi menghasilkan produk turunan seperti biochar, yang memiliki nilai ekonomi.

Ke depan, PLN EPI menargetkan model ini dapat direplikasi di sekitar 200 lokasi PLTD di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi menekan konsumsi solar dan mempercepat transisi energi nasional.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Upaya memperkuat ketahanan energi nasional terus dilakukan melalui pengembangan energi terbarukan. Salah satunya ditunjukkan oleh PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) yang memperluas ekosistem bioenergi dengan menggandeng PT Kalimantan Powerindo.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk pengembangan dan pengelolaan bioenergi yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (2/4).

Biomassa jadi pilar transisi energi

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir menegaskan bahwa biomassa memiliki peran penting dalam menjaga pasokan energi sekaligus mendukung target net zero emission (NZE) 2060.

“Penguatan ekosistem biomassa tidak bisa dilakukan secara parsial. Kita perlu kolaborasi dari hulu hingga hilir, mulai dari sumber pasok, pengolahan, logistik, hingga pemanfaatannya,” ujar Hokkop saat penandatanganan MoU dilansir dari siaran pers, Sabtu, 4 April 2026.

Untuk memperkuat ekosistem biomassa, PLN EPI mendorong pendekatan terintegrasi melalui skema hub dan sub-hub. Strategi ini memungkinkan konsolidasi bahan baku, standarisasi kualitas, serta distribusi yang lebih efisien ke pembangkit listrik.

“Melalui pendekatan hub, kita tidak hanya mengamankan pasokan, tetapi juga menciptakan efisiensi logistik dan kepastian kualitas biomassa. Ini menjadi fondasi penting untuk memastikan keberlanjutan program cofiring di PLTU,” jelas Hokkop.

Diversifikasi jadi kunci

Dalam menghadapi dinamika geopolitik global, menurtnya diversifikasi energi berbasis sumber daya domestik menjadi langkah strategis.

“Energi fosil ke depan akan menjadi buffer, sementara energi terbarukan seperti biomassa harus mulai kita dorong sebagai sumber utama. Di sinilah peran PLN EPI untuk memastikan kesiapan ekosistemnya,” tambahnya.

Potensi Besar Biomassa di Kalimantan

Sementara itu, Direktur Utama PT Kalimantan Powerindo Rudy Gunawan menyambut baik kerja sama ini dan menilai momentum ini penting untuk memperluas pengembangan energi terbarukan.

“Kerja sama ini semakin memotivasi kami untuk memperluas jejak dan berinovasi di sektor energi terbarukan. Inisiatif tersebut sejalan dengan visi dan misi perusahaan untuk berkontribusi pada transisi energi serta mendukung pencapaian Net Zero Emission,” ujar Rudy.

Ia menilai Kalimantan memiliki potensi besar sebagai hub biomassa, terutama dari limbah industri seperti kelapa sawit dan sektor pertambangan.

“Pemanfaatan limbah padat dari pengolahan kelapa sawit menyimpan potensi ekonomi dan lingkungan yang sangat besar, namun saat ini masih terfragmentasi. Pendekatan hub terintegrasi di Kalimantan Timur dapat mendorong pengembangan dan pengelolaan rantai pasok serta penerapan sistem transportasi efisien untuk pengumpulan, pengolahan, dan distribusi. Model ini akan meningkatkan nilai tambah (economic upscale), memperkuat ketahanan pasokan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor, serta membuka peluang ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” tuturnya.

(ANN)

Sebagian wilayah Indonesia berada di kawasan cincin api yang rawan gempa. Dalam banyak kejadian, korban gempa mengalami cedera atau luka akibat tertimpa material bangunan yang berat, termasuk genting atap.

Berangkat dari persoalan itu, para peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan genting komposit berbasis limbah biomassa seperti serat kelapa dan sampah kelapa sawit. Material ini dirancang lebih ringan dibandingkan genting konvensional, namun tetap kuat sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk hunian di wilayah rawan gempa.

“Banyak kejadian saat gempa bumi, penghuni rumah mengalami cedera karena tertimpa genting yang berat," kata Peneliti dari Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk, Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material BRIN, Sukma Surya Kusumah dikutip dari siaran pers BRIN, Senin (12/3). Inisiatif pengembangan genting komposit ini juga dilatarbelakangi potensi biomassa Indonesia yang sangat besar.

Selain meningkatkan keamanan bangunan, genting komposit biomassa bisa menjadi alternatif material yang lebih ramah lingkungan dan aman dari segi kesehatan. Material atap konvensional, seperti asbes, diketahui memiliki risiko kesehatan karena dapat mengganggu sistem pernapasan hingga berpotensi memicu kanker.

Lebih Ringan dari Genting Konvensional

Salah satu keunggulan utama genting komposit ini terletak pada bobotnya. Genting tanah liat konvensional umumnya memiliki berat sekitar 32 kilogram per meter persegi, sedangkan genting komposit biomassa yang dikembangkan BRIN hanya sekitar 4 kilogram per meter persegi.

Meski jauh lebih ringan, genting tersebut diklaim mampu menahan beban hingga sekitar 50 kilogram, sehingga masih aman ketika diinjak saat perawatan atap rumah. Genting ini juga diklaim tahan air, memiliki ketahanan api dengan laju pembakaran lebih lambat, serta harga yang relatif kompetitif.

Material utama genting komposit ini berasal dari limbah biomassa, seperti serat kelapa dan sampah kelapa sawit. Sedangkan bahan perekatnya menggunakan material alami, antara lain tanin, asam sitrat, sukrosa, dan molase yang berasal dari limbah pengolahan tebu.

Untuk memastikan kualitas produk, tim peneliti melakukan berbagai pengujian, mulai dari uji sifat fisis dan mekanis, uji ketahanan cuaca, hingga uji ketahanan terhadap api.

Sejak riset dimulai pada 2021, genting komposit biomassa juga telah melalui uji lapangan selama satu tahun. “Hasil uji lapangan menunjukkan produk ini mampu bertahan dengan baik,” ujar Sukma.

Saat ini tim peneliti masih melanjutkan pengujian untuk mengetahui daya tahan produk secara lebih panjang, yang diperkirakan dapat mencapai 10 hingga 20 tahun.

Dalam proses pengembangan genting ini, BRIN menggandeng beberapa mitra di antaranya PT Coir Indonesia Global sebagai pemasok serat kelapa, perusahaan sawit sebagai penyedia tandan kosong kelapa sawit, serta PT Baja Tangguh Lestari sebagai mitra produksi genting komposit.

Bisnis.com,JAKARTA — PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) mendorong penerapan skema kewajiban pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) untuk biomassa guna memastikan pasokan bahan bakar hayati tersebut dapat lebih diprioritaskan bagi kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan, saat ini biomassa belum memiliki skema kewajiban pasokan domestik seperti halnya batu bara. Kondisi tersebut membuat sebagian biomassa berkualitas tinggi lebih banyak mengalir ke pasar ekspor.
“Biomassa belum ada DMO kan. Kalau ada DMO mungkin lebih seksi lagi, semua kita dahulukan untuk pembangkit kita,” ujarnya kepada Bisnis dikutip Rabu (11/3/2026).
Menurut Hokkop, sejumlah jenis biomassa seperti cangkang sawit dan wood pellet memiliki nilai kalor tinggi yang cukup ideal sebagai bahan bakar substitusi batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Namun, komoditas tersebut juga diminati pasar ekspor dengan harga yang lebih kompetitif.
Dia mencontohkan, harga biomassa untuk kebutuhan co-firing di dalam negeri rata-rata berada di kisaran Rp700.000 per ton. Sementara itu, harga ekspor untuk cangkang sawit dapat mencapai kisaran Rp1 juta hingga Rp1,3 juta per ton. Bahkan pada kondisi tertentu, harga biomassa di pasar ekspor bisa dua kali lipat lebih tinggi daripada harga domestik.
“Material yang kualitasnya bagus seperti cangkang sawit dan pellet sering kali lebih kompetitif kalau dijual ke pasar ekspor,” katanya.
PLN EPI, kata Hokkop, tetap memprioritaskan pemanfaatan biomassa untuk kebutuhan dalam negeri untuk mendukung program co-firing PLTU sebagai bagian dari upaya menurunkan emisi sektor ketenagalistrikan.
Pada 2026, PLN EPI menargetkan penyerapan biomassa untuk co-firing mencapai sekitar 3,65 juta ton. Angka itu meningkat dibandingkan realisasi 2025 yang sekitar 2,4 juta ton.
Menurut Hokkop, penerapan skema DMO biomassa dapat menjadi salah satu solusi untuk memastikan ketersediaan pasokan bagi pembangkit listrik, sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem bioenergi nasional.
“Kalau DMO sudah ada dan skema harganya juga cocok, tentu akan lebih banyak biomassa yang bisa kita manfaatkan untuk pembangkit listrik di dalam negeri,” katanya.
Dia menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan bioenergi, khususnya biomassa dari sektor kehutanan dan perkebunan.
“Dengan potensi hayati yang besar, Indonesia sebenarnya bisa menjadi salah satu pemain utama bioenergi dunia, termasuk untuk pasar ekspor biomassa,” ujarnya.

Bisnis.com,JAKARTA — PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) menargetkan penyerapan biomassa sekitar 3,65 juta ton pada 2026 untuk mendukung program cofiring di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Target tersebut meningkat dibandingkan realisasi penyerapan biomassa pada 2025 yang mencapai sekitar 2,4 juta ton.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan, peningkatan penyerapan biomassa tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas pemanfaatan bioenergi sebagai substitusi sebagian bahan bakar batu bara di pembangkit listrik.
“Untuk cofiring saja, pada 2026 kami harapkan bisa menyentuh sekitar 3,65 juta ton biomassa,” ujarnya kepada Bisnis dikutip Rabu (11/3/2026).
Program cofiring biomassa merupakan upaya PT PLN (Persero) untuk menurunkan emisi dari pembangkit listrik berbasis batu bara sekaligus meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.
Hokkop menjelaskan, PLN EPI saat ini juga telah menyiapkan pasokan biomassa dari berbagai mitra untuk mendukung target tersebut. Secara total, perusahaan telah mengamankan kontrak pasokan biomassa hingga sekitar 4,5 juta ton.
“Volume kontrak yang kita siapkan memang harus lebih besar dari target penyerapan, agar pasokan tetap terjamin,” imbuhnya.
Adapun pasokan biomassa tersebut diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari limbah industri kehutanan, residu perkebunan, hingga bahan baku dari pelaku usaha kecil dan menengah.
Menurut Hokkop, hingga saat ini PLN EPI telah menggandeng hampir 100 perusahaan dan pelaku usaha sebagai mitra pemasok biomassa. Selain memperluas jaringan pemasok, PLN EPI juga membangun fasilitas pengolahan biomassa untuk memastikan rantai pasok bahan baku ke pembangkit berjalan lebih efisien.
Dia mencatat, perusahaan telah memulai pembangunan fasilitas produksi biomassa di Ciamis dan Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2025. Fasilitas tersebut akan berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan pengolahan biomassa sebelum dikirim ke pembangkit listrik.
Ke depan, PLN EPI menargetkan pembangunan sekitar 20 fasilitas produksi biomassa dengan konsep hub dan spoke yang tersebar di sejumlah wilayah.
Dalam skema tersebut, satu fasilitas pengolahan akan melayani dua hingga tiga pembangkit listrik di sekitarnya. Model ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengumpulan biomassa dari masyarakat maupun pelaku usaha di daerah.
“Karena lokasi perkebunan atau sumber biomassa itu terpencar, maka kita harus menjemput bola dengan menyiapkan fasilitas pengolahan di titik-titik strategis,” ujar Hokkop.
Dia menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi biomassa yang sangat besar, terutama dari sektor perkebunan dan kehutanan. Namun, potensi tersebut masih perlu dioptimalkan melalui pembangunan ekosistem pasokan yang terintegrasi.
“Potensi biomassa kita sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana membangun ekosistemnya agar bahan baku ini bisa dikumpulkan, diolah, lalu disalurkan secara efisien ke pembangkit listrik,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) mulai membidik pasar ekspor biomassa seiring besarnya potensi bahan baku bioenergi di dalam negeri.
Anak usaha PT PLN (Persero) itu menargetkan ekspor biomassa mencapai sekitar 1 juta ton pada 2026 ini.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan, langkah ekspor ini diambil setelah melihat potensi biomassa nasional yang belum sepenuhnya terserap oleh kebutuhan pembangkit listrik domestik, khususnya program cofiring di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
“Kalau kita bisa mengamankan ekspor sampai 1 juta ton tahun ini, itu sudah bagus. Saat ini yang sudah terkontrak sekitar 200.000 ton, jadi masih ada sekitar 800.000 ton lagi yang akan kita kejar,” ujar Hokkop kepada Bisnis dikutip Selasa (10/3/2026).
Adapun, komoditas biomassa yang dibidik untuk pasar ekspor, antara lain cangkang sawit dan wood pellet. Menurut Hokkop, pasar ekspor biomassa sebenarnya cukup besar.
Dia mencatat sepanjang 2025, ekspor biomassa dari Indonesia yang dilakukan berbagai pelaku usaha tercatat mencapai sekitar 10 juta hingga 12 juta ton.
Komoditas yang diekspor pun beragam, mulai dari cangkang sawit, wood chip, pelet kayu hingga limbah kayu yang masih dalam bentuk mentah.
“Angka ekspor biomassa itu sudah hampir 12 juta ton tahun lalu. Sementara kemampuan penyerapan biomassa untuk cofiring PLN EPI pada 2025 baru sekitar 2,4 juta ton,” katanya.
Di sisi lain, Hokkop menuturkan, harga biomassa di pasar ekspor juga relatif lebih tinggi dibandingkan harga domestik.
Dia mencontohkan, harga biomassa untuk kebutuhan cofiring di dalam negeri berkisar sekitar Rp700.000 per ton. Sementara itu, harga ekspor biomassa dari cangkang sawit dapat mencapai Rp1 juta hingga Rp1,3 juta per ton, bahkan dalam kondisi tertentu bisa dua kali lipat dari harga lokal.
“Material yang kalorinya tinggi seperti cangkang sawit dan pelet itu justru lebih kompetitif kalau dijual ke pasar ekspor. Jadi daripada tidak terserap, sebagian kita arahkan ke ekspor,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hokkop menuturkan bahwa saat ini pihaknya telah menjalin kontrak ekspor biomassa dengan pembeli dari Polandia. Selain itu, perusahaan juga tengah menjajaki peluang kerja sama dengan calon pembeli dari Jepang.
Meski mulai menggarap pasar ekspor, Hokkop menegaskan langkah tersebut bukan berarti PLN EPI menomorduakan kebutuhan pembangkit listrik domestik.
Menurutnya, ekspor dilakukan karena tidak semua jenis biomassa dapat langsung digunakan oleh pembangkit yang ada saat ini. Hal itu terkait dengan spesifikasi mesin pembangkit yang pada awalnya dirancang untuk bahan bakar fosil.
“Mesin pembangkit kita tidak semuanya bisa menyerap biomassa tertentu, misalnya cangkang sawit atau pelet yang kualitasnya tinggi. Jadi sebagian yang tidak bisa terserap itu kita kumpulkan dan sementara diarahkan ke ekspor,” tutur Hokkop.
Di satu sisi, PLN EPI juga terus meningkatkan penyerapan biomassa untuk kebutuhan cofiring PLTU. Pada 2026, perusahaan menargetkan penyerapan biomassa untuk cofiring dapat mencapai sekitar 3,65 juta ton, meningkat dari realisasi 2025 yang sekitar 2,4 juta ton.
Hokkop menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan bioenergi, khususnya biomassa dari sektor kehutanan dan perkebunan.
“Dengan potensi hayati yang besar, Indonesia sebenarnya bisa menjadi salah satu pemain utama bioenergi dunia, termasuk untuk pasar ekspor biomassa,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PLN Indonesia Power (PLN IP) tercatat telah memproduksi energi bersih berbasis biomassa sebesar 1.101,59 gigawatt hour (GWh) di sepanjang 2025.

Produksi ini meningkat 16 persen dibandingkan 2024.

Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta mengatakan, capaian itu merupakan hasil optimalisasi implementasi program co-firingbiomassa pada seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikelola perusahaan.

Co-firing biomassa merupakan pencampuran biomassa dengan batu bara sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Teknologi ini memungkinkan pengurangan penggunaan energi fosil pada PLTU.

“Implementasi co-firing kami jalankan secara prudent, bertahap, dan berbasis manajemen risiko, sehingga proses dekarbonisasi tidak mengganggu stabilitas pasokan listrik nasional,” ujar Bernadus dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026).

Bernadus menjelaskan, produksi energi bersih tersebut dihasilkan melalui pemanfaatan 1.140.253 ton biomassa yang bersumber dari berbagai limbah pertanian dan industri.

Terdiri dari serbuk kayu (sawdust), cangkang sawit, pellet tandan kosong, sekam padi, woodchip, wood pellet, bonggol jagung, limbah racik uang kertas, serta bahan bakar jumputan padat.

Menurutnya, pemanfaatan biomassa ini sekaligus memperkuat implementasi prinsip ekonomi sirkular dengan mengonversi limbah menjadi sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Secara paralel, implementasi co-firing tersebut berkontribusi signifikan terhadap penurunan emisi karbon.

Hingga akhir 2025, PLN IP berhasil menekan emisi sebesar 1.259.696 ton CO2 avoided atau meningkat 16 persen dari 2024.

Langkah ini menjadi bagian dari dukungan perusahaan terhadap target penurunan emisi nasional dan peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT).

Bernadus menambahkan, strategi pemanfaatan biomassa tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi melalui penguatan rantai pasok domestik serta pemberdayaan sektor pertanian dan industri pengolahan limbah.

“Ke depan, PLN IP akan terus meningkatkan skala dan kualitas implementasi co-firing sebagai bagian dari roadmap transisi energi korporasi,” kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com,JAKARTA — PLN Indonesia Power (PLN IP) membukukan produksi energi bersih berbasis biomassa sebesar 1,1 GWh sepanjang 2025. Realisasi itu meningkat 16% dari tahun sebelumnya.
Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta menuturkan, capaian tersebut merupakan hasil optimalisasi implementasi program co-firing biomassa pada seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikelola perusahaan.
Produksi energi bersih tersebut dihasilkan melalui pemanfaatan 1.140.253 ton biomassa yang bersumber dari berbagai limbah pertanian dan industri. Limbah itu antara lain serbuk kayu (sawdust), cangkang sawit, pellet tandan kosong, sekam padi, wood chip, wood pellet, bonggol jagung, limbah racik uang kertas, serta bahan bakar jumputan padat.
Menurut Bernadus, pemanfaatan biomassa ini sekaligus memperkuat implementasi prinsip ekonomi sirkular dengan mengonversi limbah menjadi sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Secara paralel, implementasi co-firing tersebut berkontribusi signifikan terhadap penurunan emisi karbon. Hingga akhir 2025, PLN IP berhasil menekan emisi sebesar 1.259.696 ton CO2 avoided atau meningkat 16% dari 2024.
Bernadus mengatakan, hal ini sebagai bagian dari dukungan terhadap target penurunan emisi nasional dan peningkatan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT). Dia juga mengatakan, capaian ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menghadirkan solusi transisi energi yang terukur dan berkelanjutan.
“Produksi energi bersih berbasis biomassa sebesar 1.101,59 GWh ini merupakan bukti komitmen PLN IP dalam mengakselerasi bauran energi hijau, sekaligus memastikan keandalan sistem kelistrikan tetap terjaga," ujar Bernadus melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (7/3/2026).
Dia menuturkan bahwa implementasi co-firing telah dijalankan secara prudent, bertahap, dan berbasis manajemen risiko, sehingga proses dekarbonisasi tidak mengganggu stabilitas pasokan listrik nasional.
Lebih lanjut, Bernadus menegaskan bahwa strategi pemanfaatan biomassa tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi melalui penguatan rantai pasok domestik dan pemberdayaan sektor pertanian serta industri pengolahan limbah.
“Ke depan, PLN IP akan terus meningkatkan skala dan kualitas implementasi co-firing sebagai bagian dari roadmap transisi energi korporasi. Kami berkomitmen menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan, sejalan dengan target EBT nasional dan aspirasi dekarbonisasi jangka panjang,” ucapnya.
Melalui pencapaian ini, kata dia, PLN IP menegaskan perannya sebagai perusahaan pembangkitan yang adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan, dengan mengintegrasikan aspek keandalan operasional dan tanggung jawab lingkungan dalam setiap strategi bisnisnya.

Produksi energi bersih tersebut dihasilkan melalui pemanfaatan 1.140.253 ton biomassa

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) membukukan produksi energi bersih berbasis biomassa sebesar 1.101,59 GWh sepanjang 2025, meningkat 16 persen dibandingkan 2024.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan capaian ini merupakan hasil optimalisasi implementasi program bahan bakar campuran (co-firing) dengan biomassa di seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang dikelola perusahaan.

"Produksi energi bersih tersebut dihasilkan melalui pemanfaatan 1.140.253 ton biomassa," katanya.

Sumber biomassa tersebut dari berbagai limbah pertanian dan industri, antara lain serbuk kayu (sawdust), cangkang sawit, pelet tandan kosong, sekam padi, woodchip, wood pellet, bonggol jagung, limbah racik uang kertas bekas, serta bahan bakar jumputan padat.

"Pemanfaatan biomassa ini sekaligus memperkuat implementasi prinsip ekonomi sirkular dengan mengonversi limbah menjadi sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan," jelasnya.

Secara paralel, lanjut Bernadus, implementasi co-firing tersebut berkontribusi signifikan terhadap penurunan emisi karbon.

Hingga akhir 2025, PLN IP berhasil menekan emisi sebesar 1.259.696 ton CO2 avoided atau meningkat 16 persen dari 2024 sebagai bagian dari dukungan terhadap target penurunan emisi nasional dan peningkatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT).

Bernadus juga menyampaikan capaian ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menghadirkan solusi transisi energi yang terukur dan berkelanjutan.

"Produksi energi bersih berbasis biomassa sebesar 1.101,59 GWh ini merupakan bukti komitmen PLN Indonesia Power dalam mengakselerasi bauran energi hijau, sekaligus memastikan keandalan sistem kelistrikan tetap terjaga," ujarnya.

Implementasi co-firing perusahaan jalankan secara prudent, bertahap, dan berbasis manajemen risiko, sehingga proses dekarbonisasi tidak mengganggu stabilitas pasokan listrik nasional, jelasnya.

Lebih lanjut, Bernadus menegaskan strategi pemanfaatan biomassa tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi melalui penguatan rantai pasok domestik dan pemberdayaan sektor pertanian serta industri pengolahan limbah.

"Ke depan, PLN Indonesia Power akan terus meningkatkan skala dan kualitas implementasi co-firing sebagai bagian dari roadmap transisi energi korporasi. Kami berkomitmen menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan, sejalan dengan target EBT nasional dan aspirasi dekarbonisasi jangka panjang," tambahnya.

Melalui pencapaian ini, sebut Bernadus, PLN IP menegaskan perannya sebagai perusahaan pembangkitan yang adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan, dengan mengintegrasikan aspek keandalan operasional dan tanggung jawab lingkungan dalam setiap strategi bisnisnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Situasi geopolitik dunia serta paket kebijakan dalam negeri yang belum tampak mendukung ekspansi massif pengembangan energi terbarukan tertahan. Apalagi, Indonesia punya target ambisius dalam peta transisi energi hingga 2026 yang tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional.

Arah kebijakan energi nasional tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai peta jalan transisi energi hingga 2060. Regulasi yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada November 2025 itu memuat target bauran energi terbarukan mencapai 70%–72% pada 2060.

Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Dewan Energi Nasional (DEN) Yunus Saefulhak menegaskan target tersebut bukan perkara mudah.

“Dan tentunya di sini perlu dukungan, kolaborasi dalam mengimplementasikannya. Karena di dalam PP ini ada target-target supply demand energy sampai dengan tahun 2060. Yang tidak gampang tentunya untuk dicapai,” ujarnya di sela paparan Sosialisasi KEN kolaborasi DEN dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Dalam proyeksi DEN, penyediaan energi primer ditargetkan tumbuh 1,9%–2,1% per tahun. Total pasokan yang pada 2024 terealisasi 278 juta ton setara minyak (TOE) diperkirakan meningkat menjadi 665 juta TOE (skenario rendah) hingga 775 juta TOE (skenario tinggi) pada 2060.

Transformasi terbesar terjadi pada bauran energi terbarukan. Jika kontribusi energi terbarukan pada 2024 sekitar 15%, maka pada 2060 porsinya ditargetkan mencapai 70% pada skenario rendah dan 72% pada skenario tinggi.

“Untuk sasaran energi primer, yang warnanya hijau itu low skenarionya adalah 70% dan high skenarionya adalah 72% EBT,” kata Yunus.

Namun, target jangka menengah direvisi lebih realistis. Pada 2030, porsi EBT ditetapkan 19%–22%, lebih rendah dibanding desain KEN sebelumnya. Akselerasi signifikan baru akan terlihat setelah 2030, ketika regulasi, teknologi, dan kesiapan industri dinilai lebih matang.

Struktur bauran energi 2060 menunjukkan energi surya menjadi tulang punggung dengan porsi 29,8%–32%. Gas bumi tetap berperan sebagai energi transisi di kisaran 14,4%–15,4%, disusul biomassa sekitar 12%–13% dan nuklir 11,7%–12,1%.

“Nuklir dulu last option, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nuklir adalah menyeimbangkan dan mencapai target,” kata Yunus.

Sementara itu, porsi energi fosil secara persentase menyusut tajam. Meski demikian, Yunus menegaskan secara volume tidak serta-merta turun drastis karena kebutuhan energi nasional meningkat.

“Tapi itu sesungguhnya karena demand-nya semakin besar. Ini hanya persentasenya. Secara volume sesungguhnya relatif sama dengan angka-angka yang sekarang,” ujarnya.

Jika dari sisi kebijakan target tampak ambisius, tantangan terbesar sebenarnya berada pada tahap implementasi, terutama di sektor industri.

Anggota DEN Sripeni Inten Cahyani menekankan bahwa keberhasilan KEN tidak hanya soal arah kebijakan, tetapi eksekusi di level korporasi.

“Kalau tadi DEN adalah penjaga kompas arah dari kebijakan energi nasional, maka bagaimana eksekusinya di level korporasi?” ujarnya.

Berdasarkan proyeksi, konsumsi energi final tumbuh 1,3%–1,4% per tahun, dari 174 juta TOE pada 2024 menjadi 379–433 juta TOE pada 2060. Struktur konsumsi akan semakin didominasi sektor industri.

Di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menegaskan komitmen PLN dalam mengimplementasikan KEN.

Melalui RUPTL 2025–2034, PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan 76 persen atau sekitar 52,82 GW berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

Selain itu, PLN juga merencanakan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms) dalam 10 tahun ke depan. Infrastruktur ini ditujukan untuk mengatasi tantangan geografis berupa ketidaksesuaian antara lokasi sumber energi hijau dan pusat permintaan serta kawasan industri.

Di tengah persiapan dan komitmen yang disampaikan PLN, Sripeni pun menyoroti besarnya porsi industri dalam grafik konsumsi energi. Menurutnya, hilirisasi mineral harus menjadi motor pertumbuhan demand energi nasional.

Sripeni juga mengingatkan bahwa ambisi peningkatan energi terbarukan harus diimbangi kesiapan pasar menyerap energi tersebut.

“Tidak mungkin RUPTL-nya PLN itu bisa jalan, EBT-nya bisa terjamin kalau tidak ada yang menyerap energinya. Jadi memang ini dua ini harus sama-sama,” ujarnya.

Dengan kata lain, pembangunan pembangkit EBT harus sinkron dengan pertumbuhan industri dan elektrifikasi transportasi serta rumah tangga.

Selain itu, kebutuhan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah tersendiri. DEN mencatat kebutuhan transmisi listrik mencapai 47.000 kilometer, yang memerlukan dukungan material dan investasi besar.

Secara desain, KEN terbaru mencoba menyeimbangkan realisme jangka pendek dan ambisi jangka panjang. Target 19%–22% EBT pada 2030 mencerminkan koreksi terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi masa lalu, sementara lonjakan menuju 70%–72% pada 2060 menuntut transformasi struktural besar-besaran.

Dengan dominasi industri dalam konsumsi energi hingga elektrifikasi lintas sektor, pertanyaan mengenai ambisi atau realisme target KEN pada akhirnya akan bergantung pada konsistensi eksekusi pemerintah. Tanpa implementasi jangka pendek yang strategis, target bauran energi 2026 hanya sekadar angka ambisius di atas kertas.

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan meresmikan kerja sama dengan Pemerintah Kota Maniwa, Jepang, dalam mewujudkan pembangunan kota rendah karbon dengan implementasi biomassa sirkular melalui kolaborasi internasional city to city antara Makassar dan Maniwa.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr Jamaluddin Jompa, meresmikan kerja sama itu dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang Kentaro Doi dan rombongan dari Jepang di kantor Balai Kota Makassar, Sabtu.

Sementara itu Wali Kota Maniwa, Jepang, Ota Noburo hadir secara daring.

Dalam sambutannya, Munafri menekankan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan global yang dampaknya semakin nyata, khususnya bagi kota pesisir seperti Makassar.

"Peningkatan suhu, perubahan pola cuaca, hingga ancaman kenaikan permukaan air laut menjadi risiko yang harus diantisipasi melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi keberlanjutan," ujar Munafri.

Menurut dia, upaya menuju dekarbonisasi bukan lagi sekadar agenda global, melainkan harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Munafri menilai, kerja sama kota dengan kota atau city-to-city antara Kota Makassar dan Kota Maniwa sebagai langkah strategis. Kota Maniwa dikenal sebagai salah satu kota percontohan di Jepang dalam pengembangan model pembangunan rendah karbon, khususnya melalui pengelolaan energi terbarukan dan ekonomi sirkular berbasis potensi lokal.

Melalui kolaborasi ini, lanjut Munafri, Makassar memperoleh kesempatan untuk belajar dan mengadaptasi praktik terbaik yang relevan dengan kondisi lokal. Transfer pengetahuan lintas kota dan lintas negara diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan rendah emisi di Makassar.

Dengan kolaborasi yang inklusif dan berorientasi solusi jangka panjang, Munafri menargetkan Makassar menjadi kota yang unggul secara ekonomi sekaligus tangguh secara ekologis.

“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi titik tolak perubahan pola pikir dan pola tindakan dalam memperlakukan lingkungan. Dampaknya harus terukur dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Kentaro Doi, menjelaskan bahwa proyek ini mengimplementasikan “Model Maniwa” yang dikembangkan melalui Konsep Kota Biomassa Maniwa dan Deklarasi Kota Maniwa Nol Karbon.

Ia merincikan tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup Jepang telah melakukan 25 proyek kerja sama antar kota dan memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi dari Kota Makassar.

"Hasil yang dicapai dari upaya ini tidak hanya sebatas kerja sama teknis di bidang biomassa, tetapi juga telah melahirkan kolaborasi luas yang melibatkan kemitraan antar universitas, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap aspek ini," tambahnya.

Salah satu capaian konkret yang Doi apresiasi adalah proyek percontohan pabrik fermentasi biogas di Universitas Hasanuddin sebagai langkah menuju sistem daur ulang limbah organik di Makassar. Model tersebut dinilai efektif dalam mendorong dekarbonisasi sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

"Saya sangat berharap proyek ini akan menjadi landasan bagi model biomassa sirkular (daur ulang) yang tidak hanya berlaku di Kota Makassar, tetapi juga dapat menyebar ke seluruh Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan operasional boiler biomassa PT Panca Kraft Pratama (PKP) setelah menerima pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (DPW LSM GMBI Banten) terkait dugaan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan.

Berdasarkan laporan, aktivitas pembakaran dalam proses produksi kertas perusahaan yang berlokasi di Karawaci, Tangerang, Banten tersebut menghasilkan asap hitam pekat yang mengganggu warga sekitar. Asap yang ditimbulkan tidak hanya menimbulkan bau tidak sedap, tetapi juga menyebabkan gangguan pernapasan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Pengawas dari Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten selaku penerbit persetujuan lingkungan melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan di lokasi PT PKP.

Hasil verifikasi lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada kualitas bahan bakar serta kinerja alat pengendali emisi pada Boiler Biomassa 1. Atas temuan tersebut, Gakkum LH dan DLH Provinsi Banten telah menghentikan operasional Boiler Biomassa 1 dan melakukan evaluasi terhadap penggunaan bahan bakar.

“Apabila boiler akan dioperasikan kembali, hanya diperbolehkan menggunakan woodchip. Penggunaan kayu gelondongan dan serbuk kayu basah tidak diperkenankan,” kata Deputi Bidang Gakkum LH, Rizal Irawan, dikutip dari keterangan pada Jumat (13/2/2026).

KLH/BPLH juga menegaskan bahwa PT PKP wajib melakukan perbaikan terhadap kinerja alat pengendali emisi.

Selain itu, perusahaan diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada DLH Provinsi Banten sebelum pengoperasian kembali serta mengajukan permohonan perubahan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi yang disesuaikan dengan kondisi fasilitas sumber emisi eksisting dan rekomendasi tenaga ahli.