Indonesia telah lama dikenal sebagai salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia. Berada di jalur Cincin Api (Ring of Fire), Indonesia dianugerahi sumber daya panas bumi yang melimpah. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total potensi panas bumi nasional saat ini mencapai sekitar 23,7 Gigawatt (GW).

Selama dua dekade terakhir, pengembangan panas bumi nasional didominasi oleh lapangan-lapangan konvensional bertemperatur tinggi (high enthalpy). Lapangan seperti Kamojang, Darajat, Wayang Windu, Salak, Ulubelu, Sarulla, hingga Lumut Balai telah menjadi tulang punggung pemenuhan energi hijau di Indonesia.

Model pengembangan ini terbukti berhasil; hingga kini Indonesia telah mengoperasikan kapasitas terpasang panas bumi lebih dari 2,7 GW, memposisikan diri sebagai produsen listrik panas bumi terbesar kedua di dunia.

Pergeseran ke Lapangan Tier-2

Namun, ada fakta penting yang relatif jarang mendapat sorotan. Kajian Badan Geologi menunjukkan bahwa dari total potensi 23,7 GW tersebut, lebih dari 50% justru masuk dalam kategori temperatur rendah-menengah (di bawah 225°C). Artinya, masa depan industri panas bumi nasional tidak lagi bisa bertumpu pada lapangan temperatur tinggi semata, melainkan akan bergeser ke lapangan-lapangan yang selama ini kurang diminati.

Pergeseran tersebut bukan sekadar prediksi di atas kertas. Tanda-tandanya sudah terlihat jelas.

Pada tahun 2025, Kementerian ESDM mengumumkan kegiatan market sounding untuk sejumlah Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (WPSPE). Menariknya, sebagian besar prospek yang ditawarkan masuk dalam kategori lapangan temperatur rendah hingga menengah, didominasi oleh sistem non-vulkanik, dan tersebar di wilayah Sumatera dan Sulawesi.

Hambatan Utama

Proyek panas bumi generasi baru ini secara teknis jauh lebih menantang dibandingkan dengan lapangan yang telah beroperasi sebelumnya. Tidak hanya dari sisi teknis, aspek keekonomian proyek juga menjadi hambatan serius bagi para investor akibat tiga faktor utama.

Pertama, rendahnyaoutputlistrik per sumur. Lapangan entalpi rendah-menengah menghasilkan daya listrik per sumur yang jauh lebih kecil dibandingkan lapangan bertemperatur tinggi. Akibatnya, pengembang membutuhkan jumlah sumur yang lebih banyak untuk menghasilkan kapasitas pembangkitan yang sama. Berdasarkan rata-rata biaya industri, estimasi investasi pemboran satu sumur panas bumi berkisar antara US$7–9 juta (setara dengan Rp126–162 miliar, dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS). Akumulasi biaya ini melonjakkan belanja modal secara signifikan.

Kedua, konsumsi daya internal (parasitic load) yang tinggi. Lapangan entalpi rendah-menengah umumnya memiliki tekanan reservoir yang lebih rendah sehingga tidak mampu mengalirkan fluida ke permukaan secara alami (artesian). Pengembang terpaksa menggunakan teknologi tambahan seperti downhole pump. Penggunaan pompa raksasa ini membutuhkan konsumsi listrik setidaknya 1 – 2 MW per sumur, yang secara langsung memotong total pasokan listrik bersih (net supply) yang bisa dijual ke jaringan transmisi.

Ketiga, ketiadaan regulasi tarif khusus. Harga jual listrik panas bumi saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Regulasi ini menetapkan harga berdasarkan lokasi proyek dan kapasitas pembangkit, tanpa membedakan karakteristik entalpi reservoir. Akibatnya, proyek tier-2 menerima sinyal harga yang serupa dengan lapangan temperatur tinggi, padahal struktur investasi, risiko kegagalan, dan biaya operasionalnya jauh lebih besar.

Kondisi-kondisi di atas menjadi penyebab utama minimnya daya tarik investasi pada lapangan tier-2. Padahal, suka atau tidak, lapangan-lapangan inilah yang akan mendominasi portofolio pengembangan panas bumi Indonesia di masa mendatang.

Usulan

Pemerintah perlu mempertimbangkan intervensi kebijakan yang lebih spesifik dan akomodatif melalui beberapa instrumen strategis:

Formulasi Tarif yang Adaptif: Mengoreksi skema tarif listrik dengan memasukkan koefisien faktor kesulitan teknis atau kualitas sumber daya (entalpi), sehingga harga jual lebih mencerminkan risiko riil di lapangan.

ReaktivasiGovernment Drilling: Mengarahkan program pemboran sumur eksplorasi oleh pemerintah khusus pada lapangan-lapangan tier-2. Langkah eksplorasi awal ini berfungsi sebagai strategi de-risking (penurunan risiko) sebelum wilayah kerja ditawarkan ke investor.

Insentif Fiskal Spesifik Komponen: Memberikan pembebasan bea masuk atau insentif pajak untuk komponen teknologi yang mutlak dibutuhkan lapangan tier-2, seperti teknologi pembangkit binary organic rankine cycle (ORC) plant dan downhole pump.

Masa depan panas bumi Indonesia tidak lagi berada pada lapangan yang paling panas, melainkan pada kreativitas kita dalam mengembangkan sumber daya yang selama ini dianggap kurang menarik. Jika tantangan teknis dan ekonomi tersebut dapat dijawab melalui kombinasi inovasi teknologi serta dukungan kebijakan yang tepat, lapangan temperatur rendah-menengah akan menjadi next growth engine bagi transisi energi berkelanjutan dan ketahanan energi nasional.

---

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana mempertemukan perwakilan masyarakat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penolakan sejumlah proyek panas bumi (geotermal) di beberapa wilayah Jawa Barat.

Langkah tersebut disiapkan sebagai upaya mediasi guna menjembatani aspirasi warga dengan pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin proyek geotermal.

Menurut Dedi, seluruh perizinan pembangunan geotermal berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM. Karena itu, berbagai keberatan maupun penolakan dari masyarakat perlu dibahas langsung bersama pihak yang menerbitkan izin.

"Saya melihat dari sisi kewenangan, izin geotermal merupakan ranah Kementerian ESDM. Karena itu, jika ada penolakan atau keberatan dari masyarakat, pembahasannya harus melibatkan kementerian sebagai pihak yang memberikan izin," katanya, Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, perusahaan pemegang izin, dan masyarakat yang terdampak.

Menurutnya, jika persoalan yang muncul berkaitan dengan aspek teknis, sosial, maupun potensi dampak lingkungan, maka seluruh pihak perlu duduk bersama untuk mencari solusi melalui dialog terbuka.

"Kalau ada kekhawatiran terkait mitigasi atau dampak terhadap lingkungan, tentu itu harus dibicarakan kembali bersama Kementerian ESDM agar ditemukan jalan keluarnya," ujarnya.

Pihaknya memastikan akan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk membahas berbagai kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat terkait rencana pembangunan geotermal.

Ia menilai forum dialog penting dilakukan agar proses pembangunan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di lapangan dan seluruh aspirasi masyarakat dapat didengar secara langsung.

Sebelumnya, penolakan terhadap proyek geotermal muncul di sejumlah kawasan, di antaranya wilayah sekitar Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, Gunung Tampomas, dan Gunung Ciremai.

Warga di kawasan tersebut menyuarakan kekhawatiran terkait dampak proyek terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

JAKARTA, KOMPAS.com-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan operasional pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) tidak mengganggu ketersediaan air masyarakat.

Pernyataan itu menjawab kekhawatiran masyarakat terkait proyek panas bumi yang disebut dapat membuat sumur warga mengering.

Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Harris mengatakan, persepsi tersebut perlu diluruskan.

Menurut Harris, fluida yang digunakan dalam PLTP berasal dari lapisan bawah permukaan bumi.

Fluida tersebut bukan berasal dari sumber air permukaan yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

"Misalnya geothermal. Ada isu-isu terkait dengan, 'Oh itu nanti bisa membuat sumur kering'. Sebenarnya itu bisa dijawab bahwa fluida yang dipakai di geothermal itu bukan air permukaan, tapi air yang ada di kedalaman sampai satu setengah kilometer," ujar Harris di sela acara ESSA Summit 2026, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Harris menegaskan, pemanfaatan fluida panas bumi tidak mengganggu ketersediaan air konsumsi masyarakat.

"Jadi yang di permukaan itu tidak terganggu, artinya air konsumsi masyarakat itu tidak terganggu," ujarnya.

Menurut Harris, masih banyak masyarakat belum memahami cara kerja teknologi panas bumi.

Karena itu, pemerintah terus mendorong sosialisasi dan penyebaran informasi agar masyarakat memahami sistem kerja energi panas bumi dan manfaatnya.

"Hal-hal yang seperti ini belum semuanya dipahami masyarakat sehingga memang perlu ada sosialisasi, perlu ada penyampaian informasi," kata Harris.

Pemerintah tengah mendorong pengembangan panas bumi sebagai salah satu sumber energi terbarukan utama di Indonesia.

Data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menunjukkan, kapasitas terpasang PLTP nasional hingga April 2026 mencapai 2,75 gigawatt (GW).

Kapasitas tersebut setara sekitar 2 persen dari total kapasitas pembangkit listrik nasional sebesar 108 GW.

Pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit panas bumi sebesar 5,2 GW melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025 sampai 2034.

Tambahan kapasitas terbesar direncanakan berada di Pulau Jawa sebesar 2.503 megawatt (MW).

Sumatera menyusul dengan rencana tambahan kapasitas sebesar 2.017 MW.

Sulawesi ditargetkan mendapat tambahan kapasitas 305 MW.

Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara secara gabungan ditargetkan mendapat tambahan kapasitas 332 MW.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - PT Pertamina Geothermal Energy (PGEO) meraih pendanaan internasional hingga USD477,87 juta melalui tiga proyek panas bumi perseroan.

Ketiga proyek tersebut meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3 (55 megawatt/MW), PLTP Lumut Balai Unit 4 (55 MW), serta PLTP Lahendong Unit 7-8 (50 MW).

"Selain membuka peluang akses terhadap berbagai sumber pendanaan internasional yang dapat mendukung percepatan realisasi proyek, pencapaian ini juga meningkatkan visibilitas dan daya tarik proyek-proyek Perseroan di mata calon mitra strategis maupun lembaga pendanaan global," kata Direktur Utama Pertamina Geothermal, Ahmad Yani dalam keterangan, Jumat (5/6/2026).

Ahmad menjelaskan, pendanaan tersebut diperoleh setelah ketiga proyek panas bumi itu masuk ke dalam Green Book 2026 yang diterbitkan oleh Bappenas.

Dia berharap, fasilitas ini dapat membantu perseroan dalam mempertahankan cost of debt yang kompetitif sekaligus meningkatkan keekonomian proyek dalam jangka panjang.

"Kami optimistis penguatan fundamental bisnis, didukung portofolio proyek yang semakin matang, akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional,” ujar dia.

Adapun ketiga proyek ini tercantum dalam skema on-lending melalui pembiayaan concessional loan yang menawarkan suku bunga lebih atraktif serta tenor yang lebih panjang dibandingkan pembiayaan komersial.

Rincian pinjaman yang tercantum dalam Green Book 2026 yakni LTP Lumut Balai Unit 3 (target COD 2030) USD158,86 juta dari JICA, PLTP Lumut Balai Unit 4 (target COD 2032) USD148,97 juta dari JICA, dan PLTP Lahendong Unit 7-8 (target COD 2030) USD170,04 juta dari World Bank

(DESI ANGRIANI)

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) meraih pendanaan internasional dengan total nilai 477,87 juta dolar AS untuk tiga proyek panas bumi di Indonesia.

Berdasarkan keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Sabtu, disebutkan pendanaan untuk proyek PLTP Lumut Balai Unit 3 dan 4 (2x55 MW), serta PLTP Lahendong Unit 7-8 (50 MW) itu tercantum dalam skema on-lending melalui pembiayaan concessional loan yang menawarkan suku bunga lebih atraktif serta tenor yang lebih panjang dibandingkan pembiayaan komersial.

Adapun rincian bantuan pendanaan itu adalah PLTP Lumut Balai Unit 3 dengan target operasi (COD) pada 2030 senilai 158,86 juta dolar AS dari JICA; PLTP Lumut Balai Unit 4, yang ditargetkan COD pada 2032 senilai 148,97 juta dolar AS dari JICA; dan PLTP Lahendong Unit 7-8 dengan target COD pada 2030 senilai 170,04 juta dolar AS dari Bank Dunia.

"Ketiga proyek tersebut merupakan bagian dari roadmap PGE untuk mengembangkan potensi panas bumi hingga tiga gigawatt (GW). Setelah beroperasi, proyek-proyek ini akan menambah pasokan listrik rendah emisi dan memperkuat peran panas bumi dalam bauran energi nasional," kata Direktur Utama PGE Ahmad Yani.

Dukungan pendanaan tersebut, lanjutnya, diperoleh setelah tiga proyek perseroan masuk ke dalam Green Book 2026 yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

"Capaian ini mencerminkan kesiapan proyek untuk memasuki tahap pengembangan berikutnya, seiring dengan kinerja bisnis dan operasional perseroan yang terus menunjukkan pertumbuhan positif," ujarnya.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2026, PGE mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 40 persen yakni 43,90 juta dolar AS dibandingkan 31,35 juta dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Perseroan juga membukukan pendapatan sebesar 116,56 juta dolar AS atau meningkat 14,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja positif ditopang oleh pertumbuhan produksi yang konsisten.

Pada 2025, PGE mencatatkan produksi tertinggi sepanjang sejarah (all-time high) dengan total produksi mencapai 5.095 gigawatt hour (GWh).

Tren positif tersebut berlanjut pada kuartal I 2026 dengan produksi listrik meningkat 15,22 persen (yoy) menjadi 1.370 GWh.

Sementara itu, dengan masuknya ketiga proyek ini ke dalam Green Book, pendanaan yang didapatkan diharapkan dapat membantu perseroan mempertahankan cost of debt yang kompetitif sekaligus meningkatkan keekonomian proyek dalam jangka panjang.

Green Book 2026 bernama "Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri Tahun 2026" memuat proyek-proyek nasional yang berhasil mendapatkan komitmen pendanaan luar negeri yang dikoordinasikan Pemerintah Indonesia melalui berbagai mitra pembangunan internasional.

Daftar tersebut disusun berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep. 52/M.PPN/IIK/06/2026.

Sebelumnya, proyek-proyek tersebut telah masuk dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Blue Book) Bappenas yang telah memenuhi berbagai aspek kesiapan teknis, finansial, lingkungan, dan kelembagaan yang dipersyaratkan.

"Masuknya proyek ke dalam green book menjadi tonggak penting menuju implementasi dan pengembangan lanjutan," ujar Ahmad Yani.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) berpeluang memperoleh pendanaan internasional senilai US$477,87 juta atau sekitar Rp8,60 triliun setelah tiga proyek panas bumi perseroan masuk dalam Green Book 2026 yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Tiga proyek tersebut meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3 berkapasitas 55 megawatt (MW), PLTP Lumut Balai Unit 4 berkapasitas 55 MW, serta PLTP Lahendong Unit 7–8 berkapasitas 50 MW.

Direktur Utama PGE Ahmad Yani mengatakan masuknya proyek-proyek tersebut ke dalam Green Book 2026 membuka peluang akses terhadap berbagai sumber pendanaan internasional untuk mendukung pengembangan proyek.

“Kami melihat kinerja positif yang dibukukan Perseroan makin memperkuat kepercayaan berbagai pemangku kepentingan terhadap prospek bisnis dan pengembangan proyek-proyek PGE," kata Ahmad Yani dalam siaran pers, Jumat (5/6/2026).

Selain membuka peluang akses terhadap berbagai sumber pendanaan internasional, Ahmad Yani mengemukakan capaian ini juga meningkatkan visibilitas dan daya tarik proyek-proyek PGEO di mata calon mitra strategis maupun lembaga pendanaan global.

"Kami optimistis penguatan fundamental bisnis, didukung portofolio proyek yang semakin matang, akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional,” ujarnya.

Green Book 2026 atau Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri Tahun 2026 memuat proyek-proyek yang telah memperoleh komitmen pendanaan luar negeri melalui berbagai mitra pembangunan internasional. Sebelumnya, ketiga proyek PGEO tersebut juga telah masuk dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah 2025–2029 (Blue Book) Bappenas.

Adapun ketiga proyek tersebut tercantum dalam skema on-lending melalui pembiayaan concessional loan. Secara terperinci, nilai pinjaman untuk PLTP Lumut Balai Unit 3 dengan target COD 2030 adalah sebesar US$158,86 juta dari JICA. Kemudian PLTP Lumut Balai Unit 4 dengan target COD 2032 senilai US$148,97 juta dari JICA, dan PLTP Lahendong Unit 7–8 yang ditargetkan COD 2030 senilai US$170,04 juta dari World Bank.

Ahmad Yani mengatakan pendanaan tersebut diharapkan dapat membantu perseroan menjaga struktur pembiayaan proyek tetap kompetitif.

“Selain membantu menjaga struktur pendanaan yang sehat dan mempertahankan cost of debt yang kompetitif, masuknya ketiga proyek ini juga berpotensi meningkatkan keekonomian proyek sehingga dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Perseroan dan para pemangku kepentingan,” katanya.

Ketiga proyek tersebut merupakan bagian dari rencana pengembangan panas bumi PGE hingga 3 gigawatt (GW). Setelah beroperasi, proyek-proyek tersebut akan menambah kapasitas pembangkit listrik panas bumi dan mendukung peningkatan bauran energi terbarukan nasional.

PLTP Lumut Balai Unit 3 dan Lumut Balai Unit 4 yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, akan memperluas pengembangan panas bumi perseroan di wilayah Sumatra. Kedua proyek tersebut telah memiliki perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA), sementara Lumut Balai Unit 4 juga telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.

Sementara itu, PLTP Lahendong Unit 7–8 dan Binary Unit di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, diproyeksikan meningkatkan kontribusi PGE terhadap pasokan listrik di Sulawesi Utara dari sekitar 30% menjadi 35%–40% dari total kebutuhan listrik.

“Kami meyakini bahwa setiap pengembangan panas bumi tidak hanya menghasilkan energi rendah karbon, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang luas melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi lokal, dan penguatan ekosistem industri dalam negeri,” ujar Ahmad Yani.

Di sisi kinerja, PGE membukukan laba bersih sebesar US$43,90 juta pada kuartal I/2026, naik 40% dibandingkan dengan US$31,35 juta pada periode yang sama tahun lalu. Pendapatan perseroan juga meningkat 14,8% menjadi US$116,56 juta dari US$101,51 juta pada kuartal I/2025.

Sejalan dengan kenaikan tersebut, produksi listrik PGE pada 2025 mencapai 5.095 gigawatt hour (GWh), meningkat 5,55% dibandingkan dengan 4.827 GWh pada 2024. Tren tersebut berlanjut pada kuartal I/2026 dengan produksi listrik mencapai 1.370 GWh atau naik 15,22% secara tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Transisi energi menuju sumber energi bersih dinilai perlu dipercepat untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Pakar transisi energi Institut Teknologi Bandung (ITB) Retno Gumilang Dewi mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk mempercepat transisi energi, salah satunya melalui pemanfaatan potensi panas bumi yang melimpah.

“Di tengah disrupsi geopolitik global, setiap negara kini berusaha mengamankan energinya sendiri. Indonesia beruntung memiliki sumber daya panas bumi yang besar. Ini menjadi modal penting agar transisi energi tetap berjalan tanpa mengorbankan ketahanan energi nasional,” kata Retno dalam forum diskusi di Jakarta, dikutip Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, panas bumi dapat menjadi salah satu sumber energi yang berperan penting dalam mendukung target transisi energi karena mampu menghasilkan listrik secara stabil dibandingkan sejumlah sumber energi terbarukan yang bergantung pada kondisi cuaca.

Dalam konteks pengembangan panas bumi, Retno menilai peran PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) penting mengingat perusahaan tersebut telah memiliki pengalaman dalam kegiatan eksplorasi dan pengembangan proyek panas bumi di Indonesia.

Dia menilai penguatan pengembangan energi panas bumi dapat mendukung upaya pemerintah meningkatkan kemandirian energi dalam jangka panjang.

Meski demikian, Retno mengingatkan bahwa transisi energi tidak dapat dilakukan secara instan karena energi fosil masih menjadi penopang utama pasokan energi nasional.

“Jika perpindahan energi dilakukan secara mendadak, dampaknya akan sangat besar terhadap ekonomi dan masyarakat. Transisi harus dilakukan bertahap dengan tetap mengutamakan ketahanan energi,” ucap Retno.

Menurut dia, salah satu tantangan terbesar transisi energi berada pada sektor transportasi yang hingga kini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil.

Retno menilai peralihan menuju energi yang lebih bersih pada sektor tersebut membutuhkan kesiapan teknologi, infrastruktur, serta pasokan energi alternatif yang memadai.

"Untuk kendaraan massal dan angkutan berat, perpindahan langsung dari BBM ke listrik tidak semudah kendaraan pribadi. Beban operasional, efisiensi energi, serta kesiapan ekosistem masih menjadi tantangan utama. Karena itu, penggunaan gas, biofuel, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) tetap perlu berjalan beriringan," ujarnya.

Selain sektor transportasi, pemerintah juga dinilai perlu menjaga keseimbangan antara target penurunan emisi dan kebutuhan energi yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.

Retno menilai target net zero emission pada 2060 tetap memerlukan tahapan yang realistis, termasuk menjaga keandalan pasokan energi selama masa transisi sambil mempercepat pengembangan energi terbarukan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mendorong peningkatan bauran energi baru terbarukan melalui berbagai kebijakan. Di antara sumber energi terbarukan yang tersedia, panas bumi dinilai memiliki keunggulan karena mampu menyediakan pasokan listrik secara berkelanjutan.

"Karena itu, keberadaan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk sangat penting bukan hanya dalam konteks bisnis energi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional menjaga kemandirian energi Indonesia di tengah ketidakpastian global," kata dia.

IDXChannel - Peralihan energi fosil ke energi bersih dinilai perlu dipercepat demi mewujudkan kemandirian energi nasional. Hal tersebut merujuk pada dinamika global di mana setiap negara harus mengamankan energinya.

Pakar transisi energi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Retno Gumilang Dewi, mengatakan Indonesia memiliki kekayaan sumber energi yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, salah satunya panas bumi.

“Indonesia beruntung memiliki sumber daya panas bumi yang besar. Ini menjadi modal penting agar transisi energi tetap berjalan tanpa mengorbankan ketahanan energi nasional,” kata Retno, dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Dalam memanfaatkan potensi energi ini, Retno menyebut peran vital PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) sebagai badan usaha yang sudah berhasil menjalankan eksplorasi. Retno menyebut bahwa dengan memperkuat PGE, Indonesia berada di jalur yang tepat menuju kemandirian energi.

Meski begitu, Retno menekankan bahwa transisi energi harus dilakukan secara bertahap. Dengan kata lain, tidak dapat langsung mendadak secara menyeluruh. Ini dikarenakan energi fosil masih memegang peranan besar dalam menjaga keamanan pasokan selama masa peralihan.

“Jika perpindahan energi dilakukan secara mendadak, dampaknya akan sangat besar terhadap ekonomi dan masyarakat. Transisi harus dilakukan bertahap dengan tetap mengutamakan ketahanan energi,” ucap Retno.

Tantangan besar transisi energi menurut Senior Fellow SC UPER ini adalah sektor transportasi. Retno menilai sektor transportasi memiliki kompleksitas yang cukup tinggi dalam proses transisi karena membutuhkan kesiapan teknologi, infrastruktur, hingga pasokan energi alternatif.

"Untuk kendaraan massal dan angkutan berat, perpindahan langsung dari BBM ke listrik tidak semudah kendaraan pribadi. Beban operasional, efisiensi energi, serta kesiapan ekosistem masih menjadi tantangan utama. Karena itu, penggunaan gas, biofuel, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) tetap perlu berjalan beriringan," ujarnya.

Retno menambahkan pentingnya kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara target penurunan emisi dan kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Menurutnya, target Net Zero Emission 2060 tetap membutuhkan tahapan transisi yang realistis, termasuk menjaga keberlangsungan energi fosil dalam periode tertentu sambil mempercepat pengembangan energi terbarukan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Retno melihat pemerintah juga terus mendorong bauran EBT melalui berbagai kebijakan nasional. Sementara itu, energi panas bumi memiliki keunggulan karena mampu menyediakan energi secara stabil dalam jangka panjang. Berbeda dengan energi terbarukan lain yang masih dipengaruhi kondisi cuaca, panas bumi dapat menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional.

"Karena itu, keberadaan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk sangat penting bukan hanya dalam konteks bisnis energi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional menjaga kemandirian energi Indonesia di tengah ketidakpastian global," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan riset Hidrogeokimia untuk sumber daya alam berkelanjutan berpotensi dapat memetakan kualitas dan lapisan air di permukaan sampai lapisan bawah tanah (akuifer).

Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN, Iwan Setiawan menyatakan bahwa riset ini contoh, untuk mengetahui kesesuaian kualitas dan distribusi akuifer air tanah sebagai sumber air minum.

“Selain itu riset hidrogeokimia dapat menjadi bentuk mitigasi dan monitoring kelayakan ekosistem dan mitigasi menurunnya kesehatan lingkungan. Misal memahami asal muasal unsur dan air dalam ekosistem perairan,” dikutip dari siaran resmi, Kamis (4/6/2026).

Dia menambahkan riset ini juga untuk mempercepat pemanfaatan panas bumi melalui pemahaman karakteristik dan genesa sistem fluida panas bumi berpotensi untuk energi listrik atau pemanfaatan langsung panas bumi.

Iwan menuturkan bahwa aplikasi radon dalam penelitian ilmu kebumian juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Radon sebagai gas radioaktif alami dapat dimanfaatkan sebagai indikator dalam berbagai penelitian geologi, hidrogeologi, mitigasi bencana, hingga eksplorasi sumber daya alam.

Aplikasi Radon berpotensi untuk eksplorasi panas bumi, dengan cara memanfaatkan anomali konsentrasi gas radon tinggi, yang digunakan untuk pemetaan struktur geologi atau sistem rekahan yang berhubungan dengan sumber panas pada sistem panas bumi vulkanik dan non vulkanik serta sebagai bentuk mitigasi bencana geologi dengan memanfaatkan anomali gas radon tinggi pada zona patahan aktif yang berkaitan dengan aktivitas gempa tektonik maupun vulkanik.

Iwan juga berharap adanya peluang untuk meningkatkan kapasitas dan kolaborasi riset masyarakat khususnya para periset, praktisi, serta industri untuk saling mengisi, bersinergi dan berkolaborasi mengembangkan teknologi instrumentasi dan pemantauan geokimia yang terintegrasi berbasis teknologi sekarang seperti pengembangan IoT/machine learning.

“Selain itu langkah strategis mitigasi bahaya geologi dengan memanfaatkan: teknologi deteksi gas radon dan pemantauan air tanah secara real-time untuk diterapkan di wilayah rawan bencana seperti daerah patahan aktif atau rawan gerakan tanah serta menjadi pedoman pengambilan keputusan atau kebijakan pengembangan wilayah dengan pemanfaatan hasil riset geokimia sebagai basis data dalam menyusun kebijakan tata ruang dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan,” terang Iwan.

Dia mengatakan salah satu pendekatan yang semakin berkembang adalah pemanfaatan hidrogeokimia dalam karakterisasi mineral kritis dan strategis, yang berperan penting dalam mendukung kebutuhan industri, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, kajian hidrogeokimia mampu memberikan informasi mengenai interaksi air-batuan, distribusi unsur kimia, hingga indikasi keberadaan mineral bernilai ekonomi yang tersebar di suatu wilayah. Hidrogeokimia adalah sebuah pendekatan geokimia untuk mengetahui asal muasal (genetik), karakter atau kualitas air atau sistem sumber daya perairan, dan pemanfaatanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bauran energi baru terbarukan (EBT) berdasarkan kapasitas pembangkit listrik telah mencapai 17,89% per April 2026. Realisasi tersebut melampaui target tahun ini yang ditetapkan sebesar 16,46%.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan peran EBT dalam sistem ketenagalistrikan nasional, meskipun pembangkit berbasis energi fosil masih mendominasi kapasitas terpasang.

"Porsi ini tentu cukup menggembirakan dan menunjukkan kinerja yang cukup positif dari energi baru terbarukan," ujar Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas pembangkit tenaga surya tercatat 1,62 gigawatt (GW) atau 2%, panas bumi 2,75 GW atau 3%, dan biomassa 3,67 GW atau 3%.

Meski capaian bauran EBT telah melampaui target tahun ini, Tri mengakui batu bara masih menjadi sumber energi utama dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Berdasarkan jenisnya, kapasitas pembangkit berbasis batu bara mencapai 60,53 GW atau 56% dari total kapasitas nasional, disusul gas sebesar 24,72 GW atau 23%, tenaga air 7,6 GW atau 7%, serta pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) sebesar 6 GW atau 6%.

Adapun total kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai 108 GW per April 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 91,58 GW atau 85% masih berasal dari energi fosil.

Tri menjelaskan wilayah usaha PT PLN (Persero) mencakup kapasitas pembangkit sebesar 79,05 GW atau sekitar 73% dari total kapasitas nasional.

Perinciannya, pembangkit milik PLN dan grup mencapai 48,79 GW atau 45% dari total kapasitas nasional, Independent Power Producer (IPP) sebesar 29,27 GW atau 27%, pembangkit sewa sekitar 1%, serta pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang terhubung ke sistem PLN sebesar 0,14 GW.

Selain kapasitas terpasang, produksi listrik nasional yang berasal dari PLN, IPP, wilayah usaha lain (wilus), dan IUPTLS mencapai 165,51 terawatt hour (TWh) per April 2026.

Produksi tersebut terdiri atas PLN sebesar 61,79 TWh, IPP 55,03 TWh, IUPTLS 40,29 TWh, dan wilus 8,4 TWh.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia (Sekjen API) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Sarulla Operation Limited, Riza Pasikki mengungkap, bahwa dari total potensi panas bumi Indonesia yang mencapai 24.000 megawatt (MW), baru sekitar 2.740 MW atau 12% yang telah dimanfaatkan menjadi energi listrik .

"Masih ada 88 persen yang belum dimanfaatkan. Masih sangat besar opportunity-nya," ujar Riza.

Ia menjelaskan, panas bumi merupakan energi yang benar-benar terbarukan karena sistem pengelolaannya bersifat siklikal, fluida yang diproduksi dari perut bumi untuk menghasilkan listrik diinjeksikan kembali, dipanaskan ulang oleh magma, dan terus berputar tanpa henti.

Pengamat Nilai Kinerja PGEO 2025 Tegaskan Keuntungan Investasi Sektor Panas Bumi



Selain itu, emisi karbon yang dihasilkan hanya sekitar 0,1% dibandingkan pembangkit listrik tenaga batu bara untuk kapasitas yang sama. Panas bumi Indonesia pertama kali dioperasikan di Kamojang, Garut, pada 1983, dan kini telah berusia lebih dari empat dekade. Potensi terbesar berada di sepanjang Bukit Barisan, Sumatera.

Target Ambisius 2025-2034

Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas panas bumi sebesar 5.200 MW dalam Rencana Umum Pembangunan Ketenagalistrikan (RUPTL) 2025-2034, hampir dua kali lipat dari total kapasitas yang dibangun sejak Indonesia merdeka hingga saat ini.

Target itu sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement, yakni mencapai net zero emission pada 2060. "Antara 2025 sampai 2034 ditargetkan penambahan 5.200 MW. Secara target, pemerintah punya ambisi yang besar," kata Riza.

Namun Ia menegaskan, bahwa akselerasi pengembangan panas bumi masih terbentur sejumlah kendala, terutama soal komersialisasi. Industri ini padat modal, padat teknologi, dan memiliki risiko eksplorasi yang tinggi.

Ironisnya, harga jual listrik panas bumi ke PLN sepenuhnya diatur pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. "Proyek IRR-nya sangat tidak atraktif, di bawah 5 persen. Jadi kita butuh insentif dari pemerintah," tegasnya.

API mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal, revisi tarif, dan kepastian regulasi yang konsisten. Kabar baiknya pemerintah tengah mengkaji revisi Perpres 112 tersebut.

Luruskan Mitos, Tegakkan Standar

Riza juga meluruskan berbagai kekhawatiran masyarakat seputar pengembangan panas bumi. Ia menegaskan, cadangan air tanah tidak akan terganggu karena reservoir panas bumi berada di kedalaman 2.000–3.000 meter, jauh lebih dalam dari sumur air biasa yang hanya sekitar 100 meter.

Targetkan Kapasitas 1 GW, BREN Pacu Ekspansi Panas Bumi



Soal luas lahan, ia menjelaskan bahwa konsesi panas bumi yang tampak besar di atas kertas, bisa puluhan ribu hektare, hanya merujuk pada wilayah bawah tanah. Lahan permukaan yang benar-benar dibuka tidak lebih dari 300 hektare, berbeda jauh dengan tambang batu bara terbuka.

Kendati demikian, Ia mengakui adanya insiden paparan gas H2S di Sorik Merapi pada 2021 yang menewaskan lima warga. "Itu adalah kelemahan yang harus kita akui dan perbaiki. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi fatality akibat paparan H2S," ujarnya.

Dorong Ekonomi Daerah

Di wilayah seperti Maluku yang masih kekurangan pasokan listrik, Riza melihat panas bumi sebagai pemantik pertumbuhan ekonomi. Star Energy misalnya, baru saja berhasil menemukan potensi 60 MW di lapangan Hamidin, Maluku.

"Kalau ketahanan listrik di Maluku bisa naik, investor lebih tertarik membangun cold storage atau smelter di sana. Geotermal bisa mentrigger kegiatan ekonomi yang pada ujungnya menghasilkan ekspor," pungkasnya.

Bisnis.com, GARUT — Star Energy Geothermal melalui pengelolaan energi panas bumi di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Darajat, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, dinilai tidak lagi sekadar berperan sebagai pemasok listrik nasional.

Pemerintah Kabupaten Garut mulai mendorong agar keberadaan industri panas bumi tersebut memberi dampak lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan potensi panas bumi Garut merupakan sumber daya strategis yang perlu dimanfaatkan secara optimal, bukan hanya untuk kebutuhan energi, tetapi juga untuk penguatan ekonomi masyarakat lokal.

“Garut memiliki potensi yang sangat unik. Tidak semua daerah punya sumber daya panas bumi seperti ini. Karena itu, wajar kalau pemanfaatannya juga harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Syakur, dikutip Kamis (21/5/2026).

Syakur mengatakan belum lama ini dirinya meninjau langsung operasional pembangkit sekaligus membahas sejumlah peluang kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan.

Ia menyebut PLTP Darajat saat ini berkontribusi sekitar 272 megawatt (MW) terhadap sistem kelistrikan nasional. Kapasitas tersebut setara dengan kebutuhan listrik sekitar 225.000 rumah tangga dan menjadi bagian penting dalam jaringan Jawa-Bali.

Namun, Pemkab Garut menilai kontribusi industri panas bumi ke depan perlu diperluas, tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar wilayah operasional.

Beberapa isu yang dibahas meliputi konservasi lingkungan, pemanfaatan dana bagi hasil, penguatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.

“Kami ingin ada sinkronisasi supaya program-program yang dijalankan lebih fokus pada persoalan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Syakur.

Salah satu perhatian utama pemerintah daerah, lanjut Syakur, adalah penyerapan tenaga kerja lokal di industri panas bumi. Menurutnya, masih terdapat keluhan masyarakat terkait keterlibatan warga sekitar dalam sektor tersebut.

Karena itu, Pemkab Garut mendorong peningkatan kapasitas SDM lokal agar sesuai dengan kebutuhan industri energi panas bumi.

“Kita ingin bekerja sama untuk menyiapkan warga lokal supaya memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri. Jadi tidak ada lagi keluhan terkait penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Selain ketenagakerjaan, pemerintah daerah juga meminta program CSR perusahaan lebih diarahkan pada sektor pendidikan dan pengembangan keterampilan masyarakat.

Syakur mengakui perusahaan selama ini telah menjalankan sejumlah program sosial, termasuk pembangunan fasilitas pendidikan dan kegiatan community development. Namun, efektivitas program tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih tepat sasaran.

“Selama ini kontribusinya sudah ada, baik dari sisi bisnis maupun CSR. Tinggal bagaimana kita sinkronkan agar dampaknya lebih terasa,” ujarnya.

Pemerintah daerah dan perusahaan juga membahas potensi pemanfaatan dana bagi hasil untuk mendukung pengendalian inflasi daerah, penguatan sektor pertanian melalui irigasi, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, Syakur menyebut masih terdapat peluang peningkatan kapasitas produksi listrik di kawasan panas bumi Darajat melalui optimalisasi internal pembangkit.

Ia menjelaskan beberapa unit pembangkit sebelumnya telah mengalami peningkatan kapasitas produksi, termasuk dari 110 MW menjadi 121 MW serta tambahan sekitar 7 MW dari unit lainnya.

“Artinya masih ada potensi. Mereka sedang melakukan optimalisasi internal. Kalau untuk ekspansi lebih besar tentu tergantung kebijakan bisnis dan kebutuhan pasar,” katanya.

Kolaborasi Energi Garut

Sementara itu, Kepala Teknik Panas Bumi/Head of Department (HOD) Star Energy Geothermal (SEG) Darajat Arief Budiman menyambut positif perhatian dan dukungan Pemerintah Kabupaten Garut terhadap pengembangan energi panas bumi di kawasan Darajat.

Menurutnya, sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan operasional sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat.

Arief mengatakan selama ini SEG Darajat terus membangun komunikasi dengan berbagai unsur pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa di sekitar wilayah kerja panas bumi.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Mudah-mudahan kolaborasi ini terus terjaga dan semakin kuat sehingga kami dapat terus berkontribusi bagi Kabupaten Garut maupun Indonesia,” ujar Arief.

Ia menambahkan pengelolaan panas bumi tidak hanya berorientasi pada penyediaan energi listrik, tetapi juga diarahkan untuk memberi dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Karena itu, perusahaan membuka ruang kerja sama dengan pemerintah daerah dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, pendidikan, hingga pengembangan potensi lokal di sekitar kawasan operasional.

Menurut Arief, keberadaan energi panas bumi di Garut memiliki potensi strategis karena mampu menjadi sumber energi bersih sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.