Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membidik keterlibatan dalam proyek kerja sama energi terbarukan dengan Singapura, dengan nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp518,74 triliun.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan minat investor terhadap proyek penyediaan listrik hijau tersebut cukup besar. Proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur panel surya serta jaringan transmisi lintas negara.

"Kami akan melaksanakan dan meninjau ekspor energi untuk Singapura, dan Indonesia dalam hal (proyek) panel surya, yang kemungkinan akan menjadi proyek terbesar di ASEAN," kata Pandu dalam acara Fitch Ratings Annual Indonesia Conference di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, keterlibatan Danantara juga mencakup pembangunan jalur transmisi yang menghubungkan Indonesia dan Singapura.

"Kami (Danantara) akan terlibat dan juga membangun jalur transmisi baik untuk Singapura maupun bagi negara kita sendiri. Proyek tersebut setidaknya akan bernilai mendekati 30 miliar dolar AS," ujarnya.

Meski demikian, Pandu menekankan bahwa detail teknis dan skema kerja sama masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut, mengingat sejumlah perusahaan swasta telah lebih dulu menjalin kesepakatan dengan otoritas Singapura.

Lebih lanjut, ia menyebutkan proyek ini merupakan kelanjutan dari komitmen pengembangan proyek panel surya yang sebelumnya dibahas dalam ajang Indonesia Sustainability Forum (ISF).

“Karena keinginannya (kerja sama RI-Singapura) itu juga bisa membawa banyak value ke Indonesia, dan kita kan juga nanti harus bikin solar panel itu. Nanti juga kita pasti produksi buat Indonesia juga. Jadi banyak nilai tambah lah,” jelasnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan rencana ekspor listrik bersih ke Singapura.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana ekspor listrik bersih dari Indonesia ke Singapura diarahkan bukan sekadar sebagai perdagangan energi, tetapi juga sebagai pengungkit masuknya investasi industri berteknologi tinggi.
Bahlil telah bertemu dengan Minister for Manpower sekaligus penanggung jawab energi Singapura Tan See Leng di Tokyo pada Minggu (15/3/2026).
Pemerintah, kata dia, ingin memanfaatkan ketersediaan energi hijau untuk menarik perusahaan-perusahaan global membangun fasilitas produksi dan pusat teknologi di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), sehingga kawasan ini dapat berkembang menjadi pusat industri hijau baru di Indonesia.
“Saya sudah mendapat laporan bahwa kawasan industri sudah hampir final. Nanti kita akan bangun di wilayah Kepri [Kepulauan Riau]. Dan ini saya lagi meng-clear-kan. Kalau itu sudah selesai, maka saya pikir ini salah satu kemajuan dalam persiapan,” ujar Bahlil melalui keterangan resmi.
Bahlil pun mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan skema agar kebutuhan listrik dalam negeri tetap diprioritaskan sebelum ekspor, sekaligus membuka peluang kerja sama teknologi rendah karbon seperti penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture Storage/CCS).
“Yang menyangkut CCS, aturan-aturannya sudah saya persiapkan. Itu kemudian bisa kita lakukan kolaborasi,” ujar Bahlil.
Dia juga menawarkan ekspor listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sejalan dengan program kelistrikan 100 gigawatt (GW) yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan domestik dan juga dapat diekspor ke negara tetangga. Namun, terdapat tantangan dari segi harga, di mana harga energi hijau lebih mahal daripada harga energi fosil.
Kendati, Bahlil menilai bahwa dengan dukungan teknis dan investasi dari Singapura serta sumber daya melimpah dari Indonesia, visi menjadi pemain kunci dalam rantai pasok energi hijau kini berada di jalur yang tepat.
Menurutnya, implementasi nyata melalui pilot project di kawasan BBK diharapkan dapat segera dimulai dalam waktu dekat sebagai bukti konkret dari tiga MoU yang telah ditandatangani sebelumnya.
Sementara itu, Minister Tan See Leng mengaku pihaknya menyambut baik progres teknis terkait kerja sama ini. “Saya rasa sebagian besar diskusi teknikal sudah mengalami kemajuan yang baik,” ujar Tan See Leng.

Pemerintah tampak berhati-hati dalam memproses izin ekspor listrik rendah emisi ke Singapura. Perdagangan listrik dengan Singapura telah bertahun-tahun dibahas di level pemerintah, tapi belum kunjung mencapai kata sepakat.

Sekretaris jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana menjelaskan ekspor listrik perlu perencanaan jangka panjang. “Kalau ekspor-impor itu sebetulnya sesuatu yang biasa. Kita juga impor listrik. Tapi kalau ekspor listrik, itu harus dipikirkan secara jangka panjang, karena pembangkit itu pemikirannya jangka panjang, bukan beli putus,” ujar Dadan usai acara Energy Outlook 2025 oleh Purnomo Yusgiantoro Center, Selasa (13/1).

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Singapura telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait kerja sama ekspor listrik rendah emisi. Langkah ini sejatinya dilanjutkan dengan pembahasan antar-pemerintah. “Setelah itu, untuk realisasinya baru business to business,” kata dia.

Dadan menjelaskan, ketentuan umum terkait ekspor listrik sebenarnya telah termuat dalam Kebijakan Energi Nasional dan peraturan pemerintah turunannya. Namun, detail implementasi masih terus dimatangkan melalui kelompok kerja yang saat ini berada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Singapura.

Negara Merlion menargetkan enam gigawatt listrik rendah karbon, yaitu sekitar 40 persen dari total kebutuhan dalam negerinya, diimpor dari negara tetangga pada 2035. Separuhnya, berasal dari Indonesia. Otoritas energinya telah melakukan lelang pemasok listrik rendah karbon.

Sejauh ini, enam perusahaan, beberapa milik konglomerat Indonesia, telah mengantongi conditional licence alias izin bersyarat, selangkah lagi untuk mendapatkan import licence alias izin impor dari Singapura. Semuanya menawarkan listrik hijau dari pembangkit tenaga surya yang dibangun di wilayah Indonesia yang terdekat dengan Singapura: Kepulauan Riau dan Riau.

Indonesia Ajukan Sejumlah Syarat

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dilaporkan mengajukan sejumlah syarat untuk merestui ekspor listrik, antara lain panel surya yang digunakan dalam proyek ekspor ini harus diproduksi di dalam negeri. Pemerintah ingin proyek ekspor listrik ini menjadi pemantik bagi kelahiran industri manufaktur solar PV nasional, yang selama ini terseok karena minimnya permintaan domestik.

Kemudian, sebagian listrik hijau dari proyek ekspor harus dialirkan ke dalam negeri. Alasannya strategis: Indonesia tengah bersaing memperebutkan investasi pusat data atau data center dan industri hijau lainnya, yang membutuhkan jaminan pasokan listrik rendah karbon. Bila seluruh pasokan energi bersih dialirkan ke Singapura, Indonesia bisa kehilangan peluang investasi miliaran dolar.

Selain itu, peran negara dalam kepemilikan infrastruktur kabel bawah laut. Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, usaha penyediaan listrik mencakup pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen dikuasai oleh negara. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 mengukuhkan bahwa jaringan transmisi ketenagalistrikan harus dikuasai negara melalui BUMN, yaitu PLN.

Artinya, kabel bawah laut yang menghubungkan pembangkit listrik di Indonesia ke Singapura tak bisa dikuasai perusahaan swasta atau asing. “Undang-undangnya menyatakan begitu,” kata pejabat di lingkaran pemerintahan kepada Katadata, beberapa waktu lalu.

Pengamat energi dan kebijakan juga memberikan sederet masukan guna memastikan ekspor listrik menguntungkan Indonesia. Lembaga think tank The Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEFFA) menyarankan adanya penetapan kuota ekspor agar kebutuhan domestik tetap terpenuhi, tarif ekspor yang mencerminkan nilai keekonomian riil, dan pembagian manfaat kredit karbon yang adil.

“Meski Singapura yang membeli listriknya, pembangkitnya berdiri di tanah Indonesia. Maka Indonesia berhak atas nilai emisi yang berhasil dikurangi,” kata Analis IEEFA Mutya Yustika.

Hubungan antara Indonesia dan Singapura sedang memasuki babak baru yang semakin penting bagi masa depan ketahanan energi kedua negara sekaligus bagi agenda transisi energi kawasan. Pada Juni 2025, kedua pemerintah menandatangani nota kesepahaman strategis yang mencakup tiga bidang utama: carbon capture and storage, pengembangan zona industri berkelanjutan, serta perdagangan listrik lintas negara. MoU ini kemudian menjadi landasan kerja sama konkret, dengan sejumlah proyek telah memperoleh persetujuan bersyarat dari Energy Market Authority (EMA) Singapura.

Hingga saat ini, Singapura telah mengeluarkan persetujuan dan lisensi bersyarat untuk tujuh proposal asal Indonesia dengan total kapasitas sekitar 3,4 gigawatt. Bersama dengan proposal dari negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Vietnam, dan Kamboja, total kapasitas yang telah disetujui secara bersyarat mencapai sekitar 8 gigawatt, melampaui target awal Singapura untuk mengimpor 6 gigawatt listrik rendah karbon pada 2035. Meski demikian, EMA menegaskan bahwa Singapura tetap terbuka untuk proposal baru selama memenuhi standar kelayakan teknis, komersial, serta kepatuhan terhadap regulasi negara asal.

Pasar energi Singapura sendiri memiliki karakter yang unik: liberal, kompetitif, dan sarat pelanggan dengan kebutuhan spesifik. Tidak ada harga yang ditentukan regulator; harga listrik dihasilkan dari negosiasi langsung antara pemasok dan offtaker. Hal ini memungkinkan adanya “pasar premium” bagi suplai energi yang berkualitas tinggi, stabil, dan dapat dibuktikan asal-usulnya melalui renewable energy certificates.

Di sela-sela Singapore International Energy Week (SIEW), Katadata berkesempatan melakukan wawancara dengan Chua Shun Loong, Assistant Chief Executive Energy Policy Division EMA.

“Kami terbuka dengan proposal baru yang layak secara teknis dan komersial,” katanya.

Selain soal jual-beli listrik lintas batas, kami juga berdiskusi mengenai visi ASEAN Power Grid, jaringan transmisi skala besar yang akan menghubungkan seluruh negara di Asia Tenggara. Berikut petikan wawancaranya.

Isu perdagangan listrik antara Indonesia dan Singapura semakin menguat, bagaimana perkembangannya?

Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani nota kesepahaman pada Juni 2025 lalu. Ada tiga hal yang disepakati dalam MoU tersebut; carbon capture and storage, zona industri berkelanjutan, dan perdagangan listrik lintas negara. Sejak saat itu, kedua belah pihak telah menindaklanjuti tiga bidang kerja sama tersebut. Semangat kerja sama antara kedua pihak sangat positif dan kuat.

Sejauh ini kami telah memberikan persetujuan bersyarat dan lisensi bersyarat perdagangan listrik untuk tujuh proposal dari Indonesia dengan total sekitar 3,4 gigawatt. Semua proyek itu sedang bergerak secepat mungkin. Tentu kami ingin melihat proposal yang kredibel, konkret dan bisa segera dijalankan.

Tentu baik di Indonesia maupun di Singapura ada proses dan persyaratan yang harus dipenuhi. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia semuanya sangat menghormati persyaratan regulasi dan hukum yang harus mereka penuhi. Ini termasuk misalnya kebutuhan untuk memperhatikan lingkungan, kebutuhan untuk mendapatkan izin, dan mungkin yang lebih penting lagi kebutuhan untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia.

Antusiasme dan minat dari industri untuk mencoba menciptakan nilai di Indonesia dan Singapura adalah hal yang baik. Kami sangat menyambutnya. Karena hal terakhir yang ingin kami lihat adalah tidak ada minat dari industri. Kami mencoba mencari cara untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan dalam menciptakan nilai. Jadi, kami meminta update tentang bagaimana perusahaan mengembangkan proyek tersebut, membangun rantai pasok di Indonesia, dan juga menggerakkan pemasok serta sistem penyimpanan energi.

Bagaimana Anda menggambarkan pasar energi di Singapura? Ada yang bilang ini adalah pasar premium?

Di Singapura, kami memiliki pasar liberal. Dalam artian harga tidak ditetapkan oleh regulator. Eksportir dari Indonesia dapat masuk ke pasar Singapura dan mencoba mencari offtaker, yaitu perusahaan-perusahaan yang bersedia membeli energi mereka.

Ketika Anda berbicara tentang pasar premium, itu berarti kebutuhan para pelanggan bisa jadi sangat spesifik. Ada tingkat kustomisasi tertentu dan kualitas tertentu. Jadi, saya akan mengatakan terserah juga kepada para pemasok untuk mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Karena jika Anda ingin menginginkan harga premium, maka Anda harus menyediakan kualitas premium.

Sekali lagi, karena kami memiliki pasar yang liberal, maka ada pelanggan yang memiliki persyaratan spesifik, lebih ketat, dan mereka akan bersedia membayar lebih. Namun, akan ada juga pelanggan yang mungkin tidak seketat itu dalam persyaratannya, dan mungkin mereka akan senang menerima produk dengan jenis yang berbeda.

Jadi, meskipun pasar energi di Singapura tidak besar, tetapi juga bukan pasar yang homogen. Sebenarnya, pasar di sini cukup beragam, dan ada berbagai jenis pelanggan di sini. Dengan melihat keragaman pelanggan itu ada banyak peluang bagi para eksportir ketika mereka datang ke sini.

Apakah EMA mengatur bagaimana model bisnisnya? Soal harga misalnya?

Kami sebenarnya cukup terbuka untuk menyambut berbagai pelaku pasar yang datang. Ini menciptakan peluang bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka sangat efektif dari sisi biaya, sangat efisien, dan menghasilkan produk yang sangat bagus. Di sisi lain, ini juga memberikan fleksibilitas bagi para pembeli.

Salah satu isu utama yang akan muncul untuk setiap transaksi terkait energi terbarukan adalah bagaimana kita memverifikasi bahwa ini adalah sertifikat energi terbarukan. Jadi Anda harus melacak dan menghitung energi terbarukan tersebut menggunakan sertifikat energi terbarukan. Ini adalah area yang bisa dikerjakan bersama oleh Indonesia dan Singapura.

Sebenarnya tidak ada satu harga tunggal. Harga dinegosiasikan secara langsung antara pemasok dan pembeli. Ini adalah sensitivitas komersial yang disepakati oleh kedua pihak. Kami juga tidak mengatur harga tersebut. Tapi harganya juga akan tetap terkendali oleh mekanisme pasar.

Perusahaan-perusahaan besar di Singapura sangat mengetahui informasinya dan mereka sangat rasional. Banyak dari perusahaan ini adalah perusahaan multinasional dengan rantai pasok global. Ketika mereka diberikan harga atau kontrak yang diusulkan, mereka akan membandingkan proposal tersebut dengan apa yang mereka dapatkan di bagian lain dunia.

Jadi kompetisinya di sini bukan hanya di dalam Singapura. Dari perspektif perusahaan multinasional, mereka membandingkan dengan apa yang mereka dapatkan di bagian dunia lainnya. Jadi karena rentang opsi yang dimiliki para pembeli, mereka juga kemudian melihat apa yang masuk akal.

Pada akhirnya, ketika pemasok dan pembeli dapat mencapai harga yang mereka sepakati, itu berarti harga yang baik. Harga yang baik adalah harga yang bekerja untuk kedua belah pihak—penjual dan pembeli.

Berapa harga rata-rata listrik di Singapura dalam skema ini?

Saya tidak tahu. Karena ini adalah transaksi bisnis.

Apakah Anda masih membuka proposal dari Indonesia, selain tujuh perusahaan itu?

Ya. Jadi selain lisensi dan persetujuan bersyarat yang telah kami berikan kepada proposal-proposal yang berasal dari Indonesia, kami juga memberikan persetujuan dan lisensi bersyarat untuk proposal dari Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan seterusnya. Secara total, kami mungkin telah memberikan sekitar 8 GW untuk lisensi dan persetujuan bersyarat.

Berapa GW yang Anda targetkan?

Kami menargetkan sekitar 6 GW di 2035. Tetapi kami tetap terbuka untuk mempertimbangkan proposal yang kredibel. Jika ada proposal yang sangat kredibel dan itu lebih dari enam gigawatt, kami akan melihat proposal tersebut dan mari kita lihat apakah itu proposal yang bagus.

Jadi apa yang Anda sebut sebagai proposal yang bagus? Apa standarnya?

Itu harus layak secara teknis dan komersial. Jadi dari perspektif engineering dan perspektif teknis, Anda harus menunjukkan bahwa itu layak. Kemudian dari perspektif komersial, pemasok listrik harus menemukan pembeli di Singapura. Itu baru layak secara komersial.

Saya juga ingin menekankan bahwa kami sangat menghormati negara asal. Jadi kami selalu mengingatkan semua eksportir bahwa Anda harus menghormati hukum, persyaratan regulasi dari pasar tempat Anda beroperasi. Karena tentu saja, tidak ada yang ingin menjalankan bisnis dengan siapa pun yang melakukan sesuatu yang ilegal.

Apakah EMA memfasilitasi kesepakatan bisnis antara pemasok dan pembeli?

Tidak. Pada dasarnya, sekali lagi, model kami adalah pasar liberal. Jadi ini benar-benar seperti apa adanya. Artinya para pembeli dan penjual akan saling mencari. Ini seperti bisnis biasa lainnya.

Saya mendengar beberapa perusahaan Singapura juga berinvestasi di proyek energi terbarukan di Indonesia untuk memasok listrik. Apakah perusahaan asal Singapura akan diprioritaskan?

Jika ada perusahaan Singapura yang terlibat, saya rasa itu sangat bergantung pada proposalnya. Jika itu perusahaan Indonesia yang melakukan investasi dan kemudian ingin berbisnis di Singapura, kami senang menerima proposalnya. Jika itu perusahaan Singapura, kami juga demikian.

Kami tidak akan memperlakukan satu jenis perusahaan lebih baik daripada yang lain. Kami sangat adil. Semoga proposal yang terkuat yang menang.

Terkait dengan visi ASEAN Power Grid, mengapa Singapura sangat mendorong visi tersebut?

Ada konsensus bahwa ASEAN Power Grid adalah visi yang sangat berharga dan memberikan manfaat strategis. Ketika seluruh kawasan terhubung dalam satu jaringan, maka akan ada stabilitas dan keandalan dalam pasokan energi untuk semua orang. Karena jika mungkin satu bagian ASEAN mengalami penurunan jumlah energi, mereka bisa mengambilnya dari pihak lain. Jika ada yang memproduksi terlalu banyak, mereka bisa mengirimkannya ke wilayah lain.

Ini penting karena saat kita mulai menjalankan transisi energi, artinya kita akan bergantung pada sumber energi yang intermittent seperti tenaga angin dan surya. Triknya adalah, jika Anda mampu menghubungkan semua orang dalam satu jaringan besar, maka mungkin ketika sedang berangin di Vietnam, itu mungkin merupakan waktu malam di Singapura atau Indonesia. Maka artinya Vietnam mungkin tidak membutuhkan kelebihan energi anginnya untuk digunakan sendiri, sehingga dapat dikirimkan ke tempat lain.

Dengan kata lain, agar energi terbarukan dapat bekerja, Anda harus menghubungkan dan mendiversifikasi lintas geografi di seluruh kawasan. Jadi sangat penting untuk memiliki hal ini.

ASEAN adalah kawasan yang sangat beragam. Agar sebuah proyek energi terbarukan masuk akal, proyek itu harus mampu mentransmisikan listriknya kepada para pelanggannya. Untuk bisa mentransmisikan listrik kepada para pelanggan, Anda membutuhkan ASEAN Power Grid. Karena ASEAN Power Grid adalah tentang sebuah jaringan, sehingga Anda dapat menjangkau pelanggan di mana pun di ASEAN.

Akan ada banyak insentif bagi para investor untuk masuk dan mengucurkan uang ke berbagai wilayah ASEAN untuk menciptakan proyek-proyek energi terbarukan. Jadi manfaat strategis berupa stabilitas jaringan, keandalan, keamanan energi, serta manfaat ekonomi berupa mendorong investasi di seluruh ASEAN.

Ada isu biaya operasional yang sangat besar dalam ASEAN Power Grid. Bagaimana Anda melihatnya?

Hari ini, struktur biaya untuk pembangkit listrik bakar batu bara dan gas sangat bergantung pada harga inputnya. Ini sangat bergantung pada rantai pasok global, apakah ada gangguan atau tidak. Itulah model yang dimiliki banyak negara ASEAN karena kita bergantung pada bahan bakar fosil. Kita menderita karena model seperti itu ketika terjadi gejolak geopolitik.

Hal yang menarik tentang energi terbarukan adalah, di masa lalu, angin dan surya lebih mahal daripada gas dan batu bara. Tetapi sekarang, sebenarnya, keadaannya telah berbalik.

Sebagai contoh, rata-rata harga tenaga surya secara global saat ini 50% dari biaya batu bara dan gas. Jadi sekarang lebih murah daripada batu bara dan gas. Jadi struktur biayanya bukan biaya operasional tetapi berupa investasi modal yang sifatnya di awal.

Jadi begitu Anda memutuskan untuk melanjutkan sebuah proyek, struktur biayanya terkunci. Harga Anda akan stabil dan biaya operasional Anda sangat rendah karena sebagian besar adalah capital expenditure di awal.

Jadi sebenarnya, energi terbarukan adalah kebalikannya dibandingkan pembangkitan berbahan bakar fosil, di mana biaya operasional Anda akibat harga gas dan batu bara sangat tinggi.

Kelemahannya adalah sifatnya yang intermiten dan variabel. Jadi satu-satunya cara bagi ASEAN untuk dapat memperoleh manfaat dari energi terbarukan berbiaya rendah yang stabil harganya adalah dengan mengatasi masalah intermittency itu.

Caranya adalah dengan saling terhubung sehingga kita bisa meratakan intermittency di berbagai bagian ASEAN. Di sini malam, di sana siang untuk surya. Di sini berangin dan di sana tidak terlalu berangin. Jadi itulah cara dan alasan mengapa ASEAN Power Grid sangat penting. Skala ekonominya dan efek jaringan positif dari semua orang yang saling bergantung. Collective good.

Tentu saja, Anda tetap harus melengkapinya dengan baterai, yang juga merupakan peluang investasi lainnya. Anda harus berinvestasi. Tetapi dalam 10 tahun terakhir harga baterai juga telah turun drastis.

Masuk sepenuhnya ke energi terbarukan akan menjadi peluang ekspor bagi ASEAN. Ini akan menciptakan jauh lebih banyak pertumbuhan dan peluang bagi ASEAN. Ini juga akan menciptakan jauh lebih banyak pekerjaan.

Apakah ASEAN Power Grid hanya mempertimbangkan energi terbarukan? Atau terbuka dengan opsi lain seperti co-firing PLTU batu bara misalnya?

Jenis energi yang paling kompatibel dengan ASEAN Power Grid adalah energi terbarukan karena sifatnya yang intermittent. Jika Anda memiliki ASEAN power grid, tetapi semuanya adalah batu bara dan gas, maka Anda akan mendapat masalah. Jadi sekali lagi, untuk mendapatkan manfaat maksimum di masa depan, tentu saja energi terbarukan adalah jalan yang harus ditempuh.

Tapi saya paham maksud Anda. Bagaimana jika energi terbarukan belum siap? Apa yang harus kita lakukan? Terus terang, semua proposal yang masuk ke Singapura adalah untuk energi terbarukan. Jadi saya belum menerima proposal selain itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap rencana ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari Indonesia ke Singapura melalui negosiasi panjang. Pasalnya, kerja sama perdagangan listrik hijau ini sempat tersendat karena dinilai tak menguntungkan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku bahwa dirinya sejak awal tak menyetujui penjualan listrik bersih ke Singapura. Sebab, menurut dia hal tersebut hanya akan merugikan Indonesia.

"Awalnya kita tidak usah kirim energi baru terbarukan karena begini dunia sekarang itu sedang menunggu produk yang green, baik green energy, maupun green industry," kata Bahlil dalam BIG 40 Conference 2025, Senin (8/12/2025).

Sementara itu, Indonesia saat ini tengah mendorong proyek hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah komoditas dalam negeri. Untuk itu, bahan baku hingga penggunaan EBT sangat diperlukan untuk produksi nasional.

"Bayangkan negara seperti Singapura, dia tidak punya bahan baku, dia tidak punya energi baru terbarukan, tanahnya pun dikirim dari pasir dari Indonesia dan Malaysia, kalau semua barang kita kirim dia bikin made in Singapura," ujarnya.

Dalam hal ini, dia pun blak-blakan bercerita bahwa sempat kontra dengan sejumlah menteri koordinator di zaman pemerintahan Joko Widodo, terkait dengan ekspor listrik hijau ke Singapura.

"Waktu itu di zaman pemerintahan lalu, beberapa menko setuju barang ini. Mungkin, satu-satunya menteri yang enggak setuju itu saya. Bahkan, saya dianggap menteri bandel, ya memang dari terminal, gimana enggak bandel, tapi yang positif," tuturnya.

Bahlil pun memberikan solusi, jika Singapura mau membeli listrik hijau dari Indonesia, maka negara tersebut harus membangun kawasan industri dan memproduksi ekosistem panel surya di Indonesia.

Dengan demikian, kerja sama antara Indonesia dan Singapura ini tidak akan merugikan maupun menguntungkan salah satu negara saja.

"Jadi proyek hilirisasi yang berorientasi green energy itu dibangun di Indonesia, kita kirim dia untuk listrik konsumsi di Singapura daripada dia ambil barang, kita tidak dapat barang, itu artinya untung di dia, rugi di kita," jelasnya.

PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) masih menanti regulasi yang akan mengatur ekspor listrik bersih ke Singapura. Perusahaan tengah berencana untuk menaikan kapasitas setrum Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Tembesi, Batam.

Rencana untuk meningkatkan kapasitas listrik PLTS Tembesi ini menjadi bagian dari strategi besar TBS Energi Utama untuk masuk ke kawasan industri di Batam sekaligus membuka peluang ekspor ke Singapura.

Direktur TOBA Juli Oktarina menyebut, kapasitas PLTS Tembesi yang ditingkatkan akan disesuaikan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN. Namun, ia enggan menginformasikan berapa target tersebut.

“Ada ke depannya karena itu nanti sesuai dengan RUPTL PLN,” kata Juli ketika ditemui di Jakarta, Kamis (20/11) lalu.

TOBA menargetkan proyek dengan kapasitas awal 46 megawatt (MW) ini bakal beroperasi komersial atau commercial operation date (COD) pada kuartal pertama 2026. Pihaknya pun siap menjalin kerja sama jual beli listrik ke Singapura tetapi masih menunggu regulasi yang akan mengatur jual beli listrik.

“Kami menunggu peraturan dari pemerintah seperti apa. itu pembagian tanggung jawabnya seperti apa, karena melewati daerah Indonesia dan Singapura, kami sebagai investor siap saja,” ucap Juli.

Senior Equity Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menyebut, prospek TOBA akan jauh lebih menarik jika ekspor listrik hijau terealisasi. Ia mengatakan, pergeseran TBS Energi Utama dari bisnis batu bara ke energi terbarukan menempatkan perusahaan pada jalur yang tepat. Menurutnya langkah ini sejalan dengan permintaan Singapura, yang hanya menerima pasokan listrik rendah karbon atau low-carbon electricity.

“Sehingga pemain green energy otomatis mendapat premium positioning,” ucap Sukarno kepada Katadata.co.id, Kamis (26/11).

Dari sisi fundamental, Sukarno juga menilai pasar listrik Singapura menawarkan tarif lebih tinggi dan kontrak jangka panjang. Ia menilai ekspor listrik bersih berpotensi menghasilkan recurring revenue yang lebih stabil serta margin lebih tebal dibanding penjualan domestik.

Meski begitu, ia menyebut dampaknya terhadap kinerja TOBA belum bisa dipastikan signifikan, mengingat proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Tembesi, Batam tidak terkonsolidasi dalam laporan keuangan perusahaan. Adapun struktur kepemilikan saham usaha patungan ini terbagi atas 51% milik PLN Nusantara Renewables dan 49% milik PT Batam Tirta Surya.

Ekspansi ke Luar Negeri

Adapun salah satu pencapaian penting TBS pada paruh kedua 2025 adalah peluncuran identitas baru CORA Environment, yang menggantikan Sembcorp Environment di Singapura. Melalui CORA, TBS memperluas proyek pembangkit listrik menjadi sampah atau waste-to-energy di tingkat regional sekaligus mempercepat transfer teknologi ke Indonesia.

CORA kini menjalankan layanan pengumpulan, daur ulang, insinerasi, dan pemulihan sumber daya berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan lingkungan. Dalam lima tahun ke depan, CORA menyiapkan investasi lebih dari S$200 juta atau sekitar Rp 2,56 triliun.

Hal itu untuk memperkuat jaringan pengelolaan limbah, termasuk pembangunan infrastruktur daur ulang yang ditargetkan selesai pada 2026. Manajemen TOBA mengungkapkan bisnis pengelolaan limbah TBS yang dimulai sejak 2018 menunjukkan hasil positif, terutama setelah ekspansi ke pasar Singapura.

Torehan ini menjadi modal penting bagi TBS untuk memperluas jangkauan ke negara-negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur waste-to-energy, daur ulang, serta kerja sama lintas kebijakan lingkungan.

Bisnis.com, BANDUNG — PT Medco Power Indonesia (Medco Power) menargetkan bisa mengekspor listrik hijau sebesar 600 megawatt (MW) ke Singapura pada 2028.

Presiden Direktur Medco Power Indonesia Eka Satria menuturkan, ekspor itu bisa dilakukan lewat proyek yang tengah dibangun, yakni pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Pulau Bulan. Proyek senilai US$3 miliar itu dapat menghasilkan listrik sebesar 2 gigawatt peak (GWp).

Dia mengatakan proyek itu ditargetkan rampung pada 2028. Dari total kapasitas, sebesar 600 MW dapat di ekspor ke Singapura melalui kabel bawah laut 400 kV.

"Jadi ini bisa menjadi potensi ekspor pertama dari green energy. Manfaatnya besar, nanti ini bisa buat tenaga kerja, industri buat ke depan, devisa, green economy, di mana ini bisa mendukung green growth ke depan buat Indonesia," tutur Eka dalam acara media Briefing di Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, Sabtu (15/11/2025).

Eka menjelaskan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan mencapai 3.686 GW. Namun, baru sekitar 0,3% dari potensi tersebut yang saat ini dimanfaatkan.

Menurutnya, besarnya potensi tersebut menjadi peluang besar bagi sektor swasta. Terlebih, dia memproyeksi pertumbuhan permintaan listrik nasional dapat mencapai sekitar 8% per tahun.

"Jadi Indonesia punya potensi, kita bisa supply ke bentuk Indonesia, regional, dan juga active market ke depan," ucap Eka.

Lebih lanjut, Eka menyebut pihaknya terus mengakselerasi sejumlah proyek energi bersih. Ini terutama untuk pembangkit bertenaga panas bumi dan surya.

Adapun beberapa proyek yang berjalan antara lain Ijen Geothermal 110 MW di Jawa Timur, Bonjol Geothermal 55 MW di Sumatera Barat, Samosir Geothermal 40 MW, serta pembangunan Solar PV 25 MWp di Bali Timur.

"Jadi Indonesia ini tidak hanya dikaruniai banyak potensi oil and gas, ternyata potensi renewable-nya luar biasa, nomor satu," kata Eka.

Ekspor Listrik jadi Game Changer

Dalam kesempatan terpisah, Eka menyebut proyek ekspor listrik, khususnya ke Singapura, sebagai peluang strategis yang dapat mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dipandang mirip dengan momentum ekspor LNG pada era 1970-80an.

Namun, untuk mendorong industrialisasi, investor memerlukan kepastian regulasi dan iklim investasi yang kompetitif agar potensi besar energi terbarukan dalam negeri dapat lebih dimanfaatkan.

Eka menegaskan bahwa proyek ekspor listrik berbasis energi tenaga surya ke Singapura, seperti yang sedang digarap Medco Power di Pulau Bulan merupakan peluang yang tidak akan datang dua kali.

Dia menggambarkan momen ini dengan keputusan Indonesia mengembangkan LNG pada masanya, yang membawa devisa, industri, dan lapangan kerja.

“Kita membutuhkan devisa dan investasi (FDI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (GROW). Proyek ekspor listrik ini memenuhi kedua hal tersebut. Ini baik untuk negara kita,” tegasnya di sela Singapore International Energy Week (SIEW) 2025, Selasa (28/10/2025).

Namun, Ketua Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) ini juga menyoroti bahwa Indonesia harus waspada. Pasalnya, negara seperti Malaysia (Sarawak) dan Thailand juga agresif menawarkan listrik hijau ke Singapura.

“Kita berkompetisi. Potensi ini kalau tidak digarap secepatnya ya hilang. Yang rugi kita sendiri,” katanya.

Saat ini pihaknya tengah menanti terbitnya izin ekspor listrik dari pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kabar terbaru terkait proyek energi hijau hasil kerja sama antara Indonesia dan Singapura.

Dia menjelaskan, dalam kerja sama tersebut, Indonesia akan mengekspor listrik bersih ke Singapura. Sementara itu, pemerintah Singapura telah memastikan akan memulai pengembangan kawasan industri hijau yang potensial di wilayah Bintan, Batam, dan Karimun, Kepulauan Riau (Kepri).

“Sudah tentu ekspor listrik ini saling menguntungkan. Jangan ada satu negara yang merasa lebih hebat daripada negara lain, kita saling menguntungkan,” ujar Bahlil di acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, Jumat (10/10/2025).

Kabar terbaru, Bahlil mengatakan, pemerintah sedang membahas mekanisme secara lebih detail terkait aturan di masing-masing negara sebelum mulai melaksanakan proyek tersebut.

Kabupaten Bandung (ANTARA) - PT Medco Energi Internasional Tbk (Medco Energi) mengatakan kesiapannya untuk memasuki pasar ekspor listrik hijau ke Singapura.

Direktur Utama Medco Power Indonesia Eka Satria mengatakan perusahaannya telah melakukan pembicaraan dengan calon pembeli di Singapura, termasuk utilitas dan perusahaan besar yang membutuhkan pasokan energi rendah karbon.

"Kami sudah bicara dan juga dengan beberapa potential buyer. Mudah-mudahan, doakan saja urusan dengan izin ekspor dari Indonesia (bisa) secepatnya, sehingga Indonesia bisa menjadi pengekspor energi, dalam hal ini energi bersih di luar negeri," ujar Eka di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu.

Eka menjelaskan perusahaan melihat ekspor listrik hijau bukan hanya sebagai peluang komersial yang menghasilkan devisa, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam transisi energi regional.

Namun demikian, ia mengatakan pasar listrik di Singapura cukup unik lantaran menggunakan skema merchant market atau sistem tanpa pembeli tunggal seperti PLN.

Dalam mekanisme itu, harga listrik ditentukan oleh dinamika pasar energi dan harga karbon di Singapura, sehingga fluktuasi harga menjadi lebih berisiko bagi produsen.

"Market-nya unik banget, jadi namanya itu merchant market. Jadi kita tuh nggak ada one single buyer. Jadi di situ memang harganya premium, namun memang ada risiko. Karena yang namanya market-nya itu harganya berfluktuasi sesuai dengan energy market, energy price di sana dan harga carbon market di sana," katanya, menjelaskan.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menandatangani kerja sama dengan Singapura, terkait dengan kawasan ekonomi khusus, carbon capture and storage (CCS) dan green electron.

Medco menjadi salah satu perusahaan yang menyiapkan portofolio agar dapat memenuhi permintaan pasar hijau Singapura.

Perusahaan itu juga membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pulau Bulan, Kepulauan Riau, dengan kapasitas 2 gigawatt peak (GWp). Proyek tersebut dirancang untuk mengekspor hingga 600 megawatt (MW) listrik ke Singapura melalui kabel bawah laut.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Aturan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap yang tidak bisa mengekspor kelebihan listriknya untuk mengurangi tagihan listrik berdampak pada minat pembelian rumah yang menggunakan solar panel.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2 Tahun 2024 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang diundangkan pada 31 Januari 2024.

PLTS atap merupakan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan modul photovoltaik yang dipasang dan diletakkan pada atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik pelanggan PLTS atap. Sebelumnya, salah satu keuntungan pemasangan PLTS atap yakni penghematan biaya tagihan listrik bulanan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan mendapatkan listrik dari sumber energi terbarukan.

CEO Leads Property Services Indonesia Hendra Hartono mengatakan sebelum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan tentang tidak dapat dilakukan ekspor listrik, permintaan rumah yang memiliki panel surya sangat besar.

"Pembeli segmen harga enengah atas hingga atas banyak mengincar hunian dengan solar panel karena berdampak pada biaya listrik yang dikeluarkan tiap bulannya, berkurang dan itu dijadikan gimmick penjualan," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (31/10/2025).

Namun, setelah Kementerian ESDM mengeluarkan beleid tidak bisa dilakukan ekspor listrik membuat pembeli menjadi enggan membeli rumah dengan solar panel. Para pemilik rumah enggan menggunakan PLTS atap karena biaya yang relatif mahal dan hanya bisa digunakan pada waktu pagi hingga sore hari saja. Padahal, kebutuhan utama penggunaan listrik pada sore hingga malam hari.

"Ini membuat pengembang menjadi sedikit bangun rumah dengan solar panel, karena tidak bisa ekspor dan juga biaya instalasi panel surya pun mahal," kata Hendra.

Dia berharap pemerintah dapat melonggarkan aturan tersebut. Pemerintah semestinya tidak hanya menghitung untung ruginya dalam jangka pendek tetapi harus melihat jauh ke depan dan memperhitungkan faktor benefit terhadap lingkungan.

Executive Director Summarecon Serpong Albert Luhur menuturkan pihaknya tak menampik aturan pemerintah yang tidak bisa melakukan ekspor kelebihan listrik ini membuat pembeli tidak terlalu mengutamakan penggunaan solar panel di hunian.

Namun demikian, emiten properti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) tetap mengembangkan produk yang menggunakan solar panel di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten.

"Beberapa produk kami sudah menggunakan solar panel seperti klaster Louise yang harganya mulai dari Rp3,6 miliar itu ada solar panel. Dulu konsumen senang rumahnya ada solar panel karena bisa ekspor sehingga biaya listrik bulanan murah dan itu jadi gimmick penjualan kami," ucapnya.

Namun, adanya aturan yang tidak bisa dilakukan ekspor kelebihan listrik membuat pengembang tidak lagi dapat menjadikan gimmick penjualan.

"Kami sekarang tidak memaksakan ada solar panel di proyek baru," terangnya.

Untuk dapat mengurangi beban listrik dan juga efisiensi energi dari penggunaan lampu dan pendingin ruangan, pengembang menyiasatinya dengan menggunakan kaca jendela low e glass. Kaca low e glass dapat menyerap panas sebesar 60% sehingga mengurangi beban penggunaan pendingin ruangan. Selain itu, desain rumah dibuat dengan konsep high ceiling dan juga bukaan jendela yang besar sehingga memperlancar sirkulasi udara.

"Kaca low e glass kami gunakan misalnya di Ardea klaster Heron dan klaster Bellefont sehingga panas matahari bisa diserap kaca dan ruangan di dalam tidak terlalu panas jadi penggunaan AC tidak terlalu besar dan banyak," tutur Albert.

Bisnis.com, SINGAPURA – Keberhasilan proyek ekspor listrik diproyeksi akan meningkatkan minat investor di sektor energi terbarukan di Tanah Air. Investor yang terlibat dalam proyek pembangkit energi bersih hingga 3,4 gigawatt hingga 2035 ini menanti terbitnya izin ekspor listrik dari Kementerian ESDM.

Salah satu anggota konsorsium proyek ekspor listrik ke Singapura, PT Medco Power Indonesia (Medco Power) melihat proyek ini menjadi peluang strategis yang dapat mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal ini dipandang mirip dengan momentum ekspor LNG pada era 1970-80an. Namun, untuk mendorong industrialisasi, investor memerlukan kepastian regulasi dan iklim investasi yang kompetitif agar potensi besar energi terbarukan dalam negeri dapat lebih dimanfaatkan.

President Director & Chief Executive Officer Medco Power Eka Satria menjelaskan Indonesia memiliki potensi besar di tenaga surya hingga 3.200 GW, sementara pemanfaatannya masih di bawah 1%

Eka menegaskan bahwa proyek ekspor listrik berbasis energi tenaga surya ke Singapura, seperti yang sedang digarap Medco Power di Pulau Bulan merupakan peluang yang tidak akan datang dua kali.

“Kita membutuhkan devisa dan investasi (FDI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (GROW). Proyek ekspor listrik ini memenuhi kedua hal tersebut. Ini baik untuk negara kita,” ujar Eka di sela Singapore International Energy Week (SIEW) 2025, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, peluang Indonesia perlu dibarengi dengan kewaspadaan. Pasalnya, Ketua Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menyoroti negara seperti Malaysia (Sarawak) dan Thailand juga agresif menawarkan listrik hijau ke Singapura.

“Kita berkompetisi. Potensi ini kalau tidak digarap secepatnya ya hilang. Yang rugi kita sendiri,” katanya.

Adapun Medco Power bersama dengan Konsorsium Pacific Light Power Pte Ltd (PLP) dan Gallant Venture Ltd, yang merupakan bagian dari Salim Group, akan mengerjakan PLTS berkapasitas 670 MWp sebagai tahap awal, yang akan menyediakan listrik yang setara dengan 100 MW non-intermittent ke Singapura.

“Progress-nya bagus, kita sudah melakukan studi, kita mungkin salah satu pengembang yang mendapatkan the first import license, kita juga udah punya tempatnya,” katanya.

Selain itu, Gurin Energy juga optimistis proyek ekspor listrik tenaga surya (PLTS) ke Singapura, mengungkapkan investasi proyek ekspor listrik di Kepulauan Riau akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia.

Chief Financial Officer Gurin Energy, Michael Boardman menyatakan investasi senilai triliunan rupiah dari proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kepulauan Riau akan secara masif menyerap produk dan komponen dalam negeri. “Perusahaan-perusahaan global itu mendirikan pabrik di Indonesia karena mereka tahu proyek-proyek ekspor listrik ini sedang dimulai, sehingga mereka ingin bisa memasok panel yang mereka produksi di sini kepada kami,” ujarnya kepada Bisnis.

Boardman memperkirakan total investasi untuk seluruh proyek ekspor listrik, yang saat ini berjumlah lima proyek, diperkirakan mencapai US$50 miliar atau setara dengan Rp800 triliun (asumsi kurs Rp16.000).

Dari investasi tersebut, menurutnya, diperkirakan pemerintah akan menerima pendapatan pajak sekitar US$15 miliar dari mengekspor listrik ke Singapura.

Tidak hanya investasi di sektor panel surya, Boardman memperkirakan akan ada investasi untuk baterai penyimpanan. Boardman mengaku perusahaan-perusahaan telah mendirikan pabrik di Indonesia untuk merakit battery pack yang akan dibeli dan dipasang di pembangkit.

“Jadi, akan ada banyak uang yang diinvestasikan di Indonesia untuk membangun baterai, struktur pemasangan (mounting structures), dan panel untuk memasok proyek-proyek ini,” tegas Boardman.

Seperti Medco Power, saat ini, Gurin Energy juga menanti terbitnya lisensi ekspor listrik dari Kementerian ESDM. Lebih lanjut, Boardman menyatakan komitmen jangka panjang Gurin Energy di Indonesia, tidak hanya untuk pasar ekspor.

Setelah proyek di Kepulauan Riau ini, perusahaan asal Selandia Baru ini terbuka untuk mengembangkan proyek energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri.

“Kami ingin melakukan banyak hal di Indonesia, untuk Indonesia, di sektor energi terbarukan. Kami akan fokus bergerak di surya, angin, dan baterai. Kami melihat banyak potensi di Indonesia untuk melakukan proyek ini dan menjual listriknya di Indonesia,” tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah Singapura berharap proyek ekspor listrik dari Indonesia dapat didorong seiring dengan komitmen kedua negara. Menteri Energi dan Ilmu Pengetahuan & Teknologi Singapura, Tan See Leng, menyatakan dalam upaya mengamankan masa depan energi rendah karbon, Singapura, harus bekerja lebih cerdas dan keras.

Tan menggambarkan kondisi yang dihadapi Singapura sebagai pulau kecil dengan kota metropolitan tetapi kurang beruntung dalam hal pasokan energi.

"Dengan dukungan kuat dari kedua pemerintah, saya optimistis bahwa fase pertama proyek impor listrik akan mencapai financial closed segera. Dan kita dapat melihat dimulainya aliran dalam dekade ini," katanya dalam pembukaan Singapore International Energy Week (SIEW) 2025, Senin (27/10/2025).

Bagi Indonesia, kesepakatan ekspor listrik menjadi yang perdana dalam hal perdagangan energi lintas batas. Di sisi lain, kerja sama ini Singapura - Indonesia dalam perdagangan listrik lintas batas juga didorong dalam rangka memanfaatkan potensi energi terbarukan Indonesia yang melimpah, khususnya energi surya.

Di sisi lain, bagi Singapura, kerja sama ini dapat digunakan untuk mendiversifikasi sumber energinya dan mencapai tujuan dekarbonisasi.

Setidaknya ada tiga poin dalam perjanjian kerja sama pada proyek energi hijau ini, yang meliputi perdagangan listrik energi yang bersih, lalu carbon capture storage (CCS), dan yang ketiga membangun kawasan industri hijau bersama di Provinsi Kepulauan Riau.

Melihat potensi ini, Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan keberhasilan proyek ini menjadi bukti perencanaan kerja sama Indonesia sebagai bagian dari Asean.

“Kita lihat, Singapura pada akhirnya butuh banyak energi, dia menjadi user (offtaker). Dan sumber-sumber energi terbarukan yang besar datang dari Indonesia, Malaysia dan mungkin Vietnam,” ujarnya.

Akhirnya, lanjut Eddy, proyek ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura juga jadi jalan untuk mewujudkan Asean Power Grid yang sesungguhnya. Wacana APG ini sudah lebih dari 25 tahun digulirkan, tetapi belum juga terwujud hingga kini.

Bisnis.com, SINGAPURA – PT Medco Power Indonesia (Medco Power) melihat proyek ekspor listrik, khususnya ke Singapura, sebagai peluang strategis yang dapat mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dipandang mirip dengan momentum ekspor LNG pada era 1970-80an.

Namun, untuk mendorong industrialisasi, investor memerlukan kepastian regulasi dan iklim investasi yang kompetitif agar potensi besar energi terbarukan dalam negeri dapat lebih dimanfaatkan.

President Director & Chief Executive Officer Medco Power Eka Satria menjelaskan bahwa sebagai bagian dari strategi transisi energi Medco Energi, perusahaannya fokus pada pengembangan gas, panas bumi (geothermal), hidro, dan tenaga surya (PV).

“Kami percaya geothermal adalah solusi terbaik untuk Indonesia karena renewable, reliable, dan bisa jadi baseload. Sementara, solar PV memiliki potensi terbesar mengingat Indonesia diberkati 3.200 GW potensi surya, namun pemanfaatannya masih di bawah 1%,” ujar Eka di sela Singapore International Energy Week (SIEW) 2025, Selasa (28/10/2025

Eka menegaskan bahwa proyek ekspor listrik berbasis energi tenaga surya ke Singapura, seperti yang sedang digarap Medco Power di Pulau Bulan merupakan peluang yang tidak akan datang dua kali.

Ia menggambarkan momen ini dengan keputusan Indonesia mengembangkan LNG pada masanya, yang membawa devisa, industri, dan lapangan kerja.

“Kita membutuhkan devisa dan investasi (FDI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (GROW). Proyek ekspor listrik ini memenuhi kedua hal tersebut. Ini baik untuk negara kita,” tegasnya.

Namun, Ketua Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) ini juga menyoroti bahwa Indonesia harus waspada. Pasalnya, negara seperti Malaysia (Sarawak) dan Thailand juga agresif menawarkan listrik hijau ke Singapura.

“Kita berkompetisi. Potensi ini kalau tidak digarap secepatnya ya hilang. Yang rugi kita sendiri,” katanya.

Adapun Medco Power bersama dengan Konsorsium PacificLight Power Pte Ltd (PLP) dan Gallant Venture Ltd, yang merupakan bagian dari Salim Group, akan mengerjakan PLTS berkapasitas 670 MWp sebagai tahap awal, yang akan menyediakan listrik yang setara dengan 100 MW non intermittent ke Singapura.

“Progress-nya bagus, kita sudah melakukan studi, kita mungkin salah satu pengembang yang mendapatkan the first import license, kita juga udah punya tempatnya,” katanya.

Saat ini pihaknya tengah menanti terbitnya izin ekspor listrik dari pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kabar terbaru terkait proyek energi hijau hasil kerja sama antara Indonesia dan Singapura.

Dia menjelaskan, dalam kerja sama tersebut, Indonesia akan mengekspor listrik bersih ke Singapura. Sementara itu, pemerintah Singapura telah memastikan akan memulai pengembangan kawasan industri hijau yang potensial di wilayah Bintan, Batam, dan Karimun, Kepulauan Riau (Kepri).

“Sudah tentu ekspor listrik ini saling menguntungkan. Jangan ada satu negara yang merasa lebih hebat daripada negara lain, kita saling menguntungkan,” ujar Bahlil di acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, Jumat (10/10/2025).

Kabar terbaru, Bahlil mengatakan, pemerintah sedang membahas mekanisme secara lebih detail terkait aturan di masing-masing negara sebelum mulai melaksanakan proyek tersebut.

Bisnis.com, SINGAPURA — Gurin Energy, salah satu pengembang proyek ekspor listrik tenaga surya (PLTS) ke Singapura, mengungkapkan investasi proyek ekspor listrik di Kepulauan Riau akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia.

Chief Financial Officer Gurin Energy, Michael Boardman menyatakan investasi senilai triliunan rupiah dari proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kepulauan Riau akan secara masif menyerap produk dan komponen dalam negeri.

Menurutnya, industri komponen panel surya akan hidup dan berkembang karena adanya proyek ekspor listrik mencapai 3,4 gigawatt hingga 2035.

“Perusahaan-perusahaan global itu mendirikan pabrik di Indonesia karena mereka tahu proyek-proyek ekspor listrik ini sedang dimulai, sehingga mereka ingin bisa memasok panel yang mereka produksi di sini kepada kami,” ujarnya kepada Bisnis, di sela Singapore International Energy Week, Selasa (29/10/2025).

Boardman memperkirakan total investasi untuk seluruh proyek ekspor listrik, yang saat ini berjumlah lima proyek, diperkirakan mencapai US$50 miliar atau setara dengan Rp800 triliun (asumsi kurs Rp16.000).

Dari investasi tersebut, menurutnya, diperkirakan pemerintah akan menerima pendapatan pajak sekitar US$15 miliar dari mengekspor listrik ke Singapura.

Tidak hanya investasi di sektor panel surya, Boardman memperkirakan akan ada investasi untuk baterai penyimpanan. Boardman mengaku perusahaan-perusahaan telah mendirikan pabrik di Indonesia untuk merakit battery pack yang akan dibeli dan dipasang di pembangkit.

“Jadi, akan ada banyak uang yang diinvestasikan di Indonesia untuk membangun baterai, struktur pemasangan (mounting structures), dan panel untuk memasok proyek-proyek ini,” tegas Boardman.

Boardman memproyeksikan tahap investasi dan konstruksi untuk semua proyek ini akan berlangsung dalam kurun 4 hingga 5 tahun, dengan target rampung pada 2030. Proyek Gurin Energy sendiri ditargetkan selesai lebih cepat.

“Kami akan mulai [konstruksi] segera setelah kami mendapatkan lisensi dari pemerintah Indonesia. Kemampuan untuk mengekspor dari Indonesia adalah keputusan kunci yang harus diambil, dan pemerintah akan melisensikan sejumlah calon eksportir. Kami sedang berusaha mengajukan proposal untuk menjadi salah satunya,” paparnya.

Lebih lanjut, Boardman menyatakan komitmen jangka panjang Gurin Energy di Indonesia, tidak hanya untuk pasar ekspor. Setelah proyek di Kepulauan Riau ini, perusahaan terbuka untuk mengembangkan proyek energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri.

“Kami ingin melakukan banyak hal di Indonesia, untuk Indonesia, di sektor energi terbarukan. Kami akan fokus bergerak di surya, angin, dan baterai. Kami melihat banyak potensi di Indonesia untuk melakukan proyek ini dan menjual listriknya di Indonesia,” tambahnya.