Jakarta (ANTARA) - Setiap hari, Indonesia menghasilkan jutaan kilogram sampah yang sebagian besar tidak pernah benar-benar selesai ditangani.

Sebagian dibakar di belakang rumah, sebagian hanyut ke sungai dan laut, sementara sisanya menumpuk diam-diam di tempat pembuangan akhir yang kapasitasnya semakin kritis.

Di tengah situasi itu, ada fakta yang mengejutkan bahwa pada 2026, timbunan sampah nasional diperkirakan mencapai 51,8 juta ton, namun sekitar 75 persen di antaranya masih belum terkelola dengan baik.

Angka itu bukan sekadar statistik lingkungan, melainkan gambaran tentang pola hidup modern perlahan menciptakan ancaman baru bagi kesehatan, kota, hingga masa depan pembangunan Indonesia.

Oleh karena itulah, ketika pemerintah mulai menegaskan langkah lebih keras terhadap pengelolaan sampah nasional, persoalan ini tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan kebersihan semata, melainkan pertaruhan besar tentang kualitas hidup generasi mendatang.

Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendali Lingkungan Hidup, mulai menunjukkan keseriusan lebih besar dalam menghadapi persoalan tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat, menegaskan negara akan menggunakan berbagai instrumen dan kewenangan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih serius dan berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi “Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola yang Berkelanjutan” yang digelar secara daring oleh Great Institute di Jakarta, belum lama ini.

Pesan yang disampaikan pemerintah sebenarnya menunjukkan satu hal penting bahwa persoalan sampah, kini telah berubah menjadi agenda strategis nasional.

Selama bertahun-tahun, isu sampah sering hanya muncul ketika banjir terjadi, gunungan sampah viral di media sosial, atau ketika tempat pembuangan akhir mengalami kebakaran dan longsor. Padahal dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar persoalan visual lingkungan yang kotor.

Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari sumber air, merusak ekosistem laut, memperburuk kualitas udara, hingga meningkatkan ancaman penyakit bagi masyarakat.

Kualitas pembangunan

Dalam jangka panjang, persoalan sampah juga mempengaruhi kualitas ekonomi perkotaan, sektor pariwisata, kesehatan publik, bahkan produktivitas masyarakat. Karena itu pengelolaan sampah sesungguhnya berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan sebuah negara.

Menteri LH mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan 63,54 persen sampah nasional dapat terkelola pada 2026 dan meningkat menjadi 100 persen pada 2029.

Target tersebut tentu bukan pekerjaan ringan, mengingat Indonesia memiliki tantangan geografis, kepadatan penduduk, dan kemampuan pengelolaan daerah yang sangat beragam.

Namun, menariknya, pemerintah mulai menekankan bahwa solusi persoalan sampah tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pendekatan hilir, seperti tempat pemrosesan akhir atau sekadar memperbanyak armada pengangkut sampah.

Pendekatan lama terbukti belum cukup menyelesaikan persoalan karena hanya memindahkan sampah dari satu titik ke titik lain.

Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat di tingkat hulu menjadi kunci utama. Rumah tangga dipandang sebagai titik paling penting dalam sistem pengelolaan sampah nasional.

Ajakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik sebenarnya terlihat sederhana. Namun jika dilakukan secara luas dan konsisten, dampaknya dapat mengurangi beban lingkungan secara signifikan.

Di banyak negara, keberhasilan pengelolaan sampah justru dimulai dari kebiasaan kecil masyarakat sehari-hari.

Kesadaran memilah sampah, membawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, hingga membangun budaya daur ulang menjadi fondasi penting sebelum teknologi pengolahan sampah diterapkan dalam skala besar.

Konsultan Regional Indonesia/Malaysia Dicenter for Energy, Ecology and Development, Dwi Sawung, menambahkan sekitar 75 persen persoalan pengelolaan sampah justru berada di tingkat kabupaten dan kota. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah dalam membangun sistem yang efektif dan konsisten.

Banyak kota besar di Indonesia masih belum mengelola sampah dengan baik, sehingga memunculkan berbagai persoalan lingkungan baru.

Jakarta mulai menunjukkan perkembangan lebih baik karena pemilahan sampah sudah mulai dilakukan dari hulunya, meski daerah-daerah sekitar Jakarta masih menghadapi tantangan serupa.

Fakta itu memperlihatkan bahwa persoalan sampah bukan hanya soal teknologi atau anggaran, melainkan juga tentang kepemimpinan daerah, tata kelola kota, pendidikan lingkungan, dan kedisiplinan sosial masyarakat. Kota yang bersih biasanya lahir dari kombinasi antara kebijakan yang tegas dan budaya masyarakat yang sadar menjaga ruang hidup bersama.

Rencana aksi

Forum diskusi yang digelar di Jakarta itu juga menunjukkan bahwa persoalan sampah, kini semakin dipandang sebagai isu lintas sektor.

Forum tersebut menghadirkan akademisi, peneliti, pemerintah daerah, praktisi energi terbarukan, aktivis lingkungan, hingga kalangan industri untuk membahas masa depan pengelolaan sampah Indonesia.

Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan menyampaikan bahwa diskusi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang akan disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup.

Langkah ini penting karena pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kehadiran berbagai pembicara dari sektor energi, biomassa, industri semen, perguruan tinggi, hingga peneliti limbah juga menunjukkan bahwa sampah, kini mulai dipandang bukan hanya sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi energi dan memiliki nilai ekonomi.

Meski demikian, teknologi pengolahan sampah secanggih apa pun tidak akan cukup tanpa perubahan budaya masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan, hingga rendahnya kesadaran memilah sampah masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah.

Karena itu, persoalan sampah sesungguhnya adalah cermin tentang bagaimana sebuah bangsa memperlakukan lingkungan hidupnya sendiri.

Negara yang berhasil menjaga kebersihan biasanya bukan hanya memiliki teknologi modern, tetapi juga masyarakat yang disiplin dan pemerintah yang konsisten menjalankan aturan.

Indonesia memang masih menghadapi jalan panjang menuju sistem pengelolaan sampah yang ideal. Namun, meningkatnya perhatian pemerintah, keterlibatan banyak pihak, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa perubahan perlahan mulai bergerak ke arah yang lebih baik.

Di tengah ancaman perubahan iklim dan tekanan lingkungan global yang semakin besar, langkah memperbaiki tata kelola sampah bukan lagi sekadar pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas hidup dan masa depan generasi mendatang.

Copyright © ANTARA 2026

PADANG - Aktivitas digital di Indonesia berkembang sangat pesat. Khususnya di kalangan generasi muda yang semakin aktif menggunakan platform online dan layanan hiburan digital dalam kehidupan sehari-hari.

Namun di balik perkembangan tersebut, berbagai aktivitas digital manipulatif dan pola penggunaan platform yang tidak sehat juga semakin mudah diakses. Hal ini memunculkan kekhawatiran terhadap dampak sosial dan psikologis bagi masyarakat usia produktif. ICC Unsoed 2026, Mahasiswa Diingatkan Risiko Pinjol Ilegal hingga Pentingnya Literasi Digital

Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi aktivitas digital ilegal di Indonesia terus meningkat dalam tiga tahun terakhir dan pada 2024 tercatat mencapai ratusan triliun rupiah. Tingginya penggunaan internet, budaya instan, serta rendahnya kesadaran digital membuat generasi muda menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap risiko aktivitas digital yang merugikan.

Melihat kondisi tersebut, HGI bersama Polda Sumatera Barat menggelar seminar edukatif bertajuk Terjebak Di Balik Layar: Psikologi Dan Dampak Sosial Aktivitas Digital Berisiko bagi Generasi Muda di Padang, Sumbar, Selasa (12/5/2026). Seminar ini menjadi ruang diskusi mengenai pentingnya literasi digital, kesadaran hukum, dan kemampuan berpikir kritis di era platform online yang berkembang sangat cepat.

Kegiatan ini turut dihadiri audiens dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dari Universitas Putra Indonesia Padang, Universitas Andalas, dan beberapa institusi pendidikan lainnya di Sumatera Barat. Dalam sesi diskusi, para narasumber menyoroti bahwa aktivitas digital berisiko tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan sosial masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kesadaran digital yang baik.

Ditreskrimsus Polda Sumbar Kombes Andry Kurniawan mengatakan, penanganan terhadap aktivitas digital ilegal tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan hukum semata. ”Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas, dan pelaku industri digital,” katanya.

Menurutnya, edukasi dan pendekatan preventif menjadi langkah penting untuk membantu generasi muda lebih bijak dalam menghadapi perkembangan platform digital yang semakin kompleks. Sejalan dengan hal tersebut, Ahli Hukum ITE, Ryan Abdisa Sukmadja menilai peningkatan literasi digital menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran masyarakat di era digital.

Ryan menjelaskan generasi muda perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh sistem digital yang bersifat manipulatif maupun merugikan. “Literasi digital menjadi benteng utama agar generasi muda tidak mudah terjebak dalam sistem digital yang manipulatif dan merugikan,” jelasnya.

Ray selaku perwakilan HGI mengatakan, tantangan digital saat ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan teknologi. Butuh penguatan edukasi dan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan. Sinergi Polda Sumbar dan Dinsos, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta Luncurkan Pembinaan Sekolah Rakyat

Menurutnya, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran digital masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi kelompok paling aktif di ruang digital. Ia menambahkan HGI bersama Polda Sumatera Barat ingin mendorong terbentuknya budaya digital yang lebih sehat.

Ini agar generasi muda dapat memanfaatkan teknologi secara lebih positif dan produktif. “Di era platform online saat ini, literasi digital bukan lagi sekadar tambahan pengetahuan, tetapi sudah menjadi kemampuan penting yang harus dimiliki generasi muda,” jelasnya.

JAKARTA - Rumah Batik TBIG menggandeng desainer profesional untuk mendorong lahirnya kreasi batik yang lebih relevan bagi generasi muda. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan perubahan selera pasar sekaligus memperkuat daya saing pembatik muda di industri fashion.

Kegiatan pelatihan ini telah diselenggarakan pada 21-24 April 2026 sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam pengembangan UMKM berbasis budaya. Program ini juga merupakan bagian dari serangkaian kegiatan pengembangan pembatik muda yang akan berlangsung hingga Juni 2026.

Bagi para pembatik muda binaan Rumah Batik TBIG, menghasilkan batik berkualitas telah menjadi kompetensi dasar yang diperoleh melalui pelatihan konsisten yang jalankan CSR TBIG. Namun, perkembangan situasi pasar dan pergeseran preferensi konsumen menghadirkan tantangan baru dalam mengembangkan usaha di industri batik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, TBIG melalui CSR pilar budayanya menggandeng Indonesia Fashion Chamber (IFC) untuk berbagi ilmu yang dimiliki desainer fashion profesional anggota mereka di bidang rancang busana dan pemasaran.

Pelatihan ini bertujuan mendorong para pembatik muda masuk kedalam ekosistem industri kreatif khususnya di bidang fashion, termasuk memahami strategi pemasaran.

Presiden Direktur TBIG, Herman Setya Budi menambahkan bahwa program ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi batik di pasar generasi muda melalui pendekatan yang lebih relevan.

“Keberlanjutan batik sebagai warisan budaya sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan selera generasi muda. Karena itu, selain menjaga kualitas, penting bagi pelaku usaha untuk menghadirkan inovasi desain dan strategi pemasaran yang lebih dekat dengan karakter pasar saat ini,” ucapnya Kamis (7/5/2026).

Herman menambahkan sinergi antara pelaku industri dan komunitas kreatif menjadi kunci dalam memperluas jangkauan batik di pasar yang lebih luas.

“Melalui kolaborasi seperti ini, kami ingin mendorong batik tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai bagian dari gaya hidup generasi muda,” katanya.

Chief of Business Support TBIG Lie Si An menjelaskan kesiapan masuk ke industri inilah yang mendorong hadirnya pelatihan lanjutan bagi pembatik muda yang lebih terstruktur dan berbasis praktik.

Program pelatihan ini dirancang untuk memperkuat aspek produksi, pengembangan desain, serta strategi pemasaran yang relevan dengan kondisi pasar saat ini.

“Tantangan yang dihadapi pembatik muda saat ini tidak hanya terletak pada kemampuan menciptakan desain, tetapi juga pada pemahaman struktur industri dan pasar dunia fashion,“ ujarnya.

Program ini merupakan kelanjutan dari program pelatihan sebelumnya, dengan pendekatan yang lebih komprehensif agar peserta tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga siap mengembangkan produk yang memiliki nilai jual.

“Fokus Utama program ini adalah menjembatani gap antara kemampuan membatik yang mumpuni dengan kompetensi yang dibutuhkan di industri busana,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, program CSR dari PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) ini menggandeng Indonesia Fashion Chamber sebagai mitra implementator, yang berperan dalam menghadirkan kurikulum, pengajar, serta pendekatan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.

JAKARTA - Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), serta Perkumpulan Warga Muda menggelar diskusi media bertajuk “Optimalisasi DPD: Dilema Representasi Tanpa Kuasa” di Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi ini menyoroti urgensi penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai kanal alternatif bagi aspirasi daerah di tengah menguatnya tren desentralisasi kebijakan.

Diskusi ini dibuka dengan analisis tajam dari Akademisi Universitas Indonesia Chusnul Mar’iyah. Dia menekankan bahwa desain bikameral yang tidak seimbang di Indonesia merupakan akar persoalan.

"Representasi daerah cenderung hanya berhenti pada level simbolik tanpa daya dorong terhadap kebijakan nasional. Kita perlu mendorong pendekatan alternatif yang tidak hanya bergantung pada perluasan kewenangan formal, tetapi pada penguatan substansi peran DPD di mata publik," ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Senada dengan kritik tersebut, Akbar Restu Fauzi dari Perkumpulan Warga Muda menegaskan aspirasi kelompok muda agar DPD menjadi jembatan kebijakan yang inklusif. “Anak muda berharap DPD hadir sebagai oase representasi di tengah krisis kepercayaan publik terhadap institusi parlemen. Harapannya, DPD tidak lagi dipandang sebagai lembaga sekunder melainkan mitra strategis organisasi dan komunitas anak muda untuk mengartikulasikan kepentingan daerah yang selama ini terabaikan oleh agenda setting pemerintah di pusat,” katanya.

Menanggapi itu, Anggota DPD RI Abdul Kholik menegaskan posisi unik DPD dalam struktur kenegaraan. "DPD RI memiliki peran krusial sebagai penyeimbang kekuatan antara pemerintah pusat dan perwakilan partai politik dalam mengagregasi isu-isu daerah. Sebagai perwakilan teritorial, DPD berdiri di luar kepentingan partisan partai, sehingga mampu memastikan bahwa keadilan pembangunan dan suara murni dari pelosok daerah tetap menjadi prioritas dalam kebijakan nasional," ungkapnya.

Dukungan terhadap keterlibatan publik juga disampaikan Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma. “Kami sangat menyambut baik energi dari gerakan pemuda hari ini. DPD melihat pemuda bukan sekadar objek, melainkan mitra strategis yang sangat mungkin berkolaborasi secara intensif untuk memperkuat peran DPD dalam mengartikulasikan kepentingan daerah di tingkat nasional melalui kanal-kanal komunikasi yang lebih modern dan inklusif," ujarnya.

Menutup rangkaian pemaparan, Choris Satun Nikmah dari IPC mendorong DPD mulai berani menerapkan strategi nonstruktural guna memperluas pengaruh. “Kewenangan formal DPD memang terbatas, namun mereka memiliki ruang politik untuk mendorong agenda legislasi progresif melalui penguatan jejaring dengan masyarakat sipil dan pemerintah daerah. DPD harus berani keluar dari bayang-bayang DPR," katanya.

PASANGKAYU - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menggelar kegiatan Sobat Sawit (Soswit) Goes to School Sulawesi di SMK Negeri 1 Pasangkayu, Sulawesi Barat, Senin (4/5/2026). Kegiatan ini diikuti lebih dari 280 siswa serta guru dari berbagai sekolah menengah atas dan kejuruan di Kabupaten Pasangkayu.

Melalui program ini, GAPKI ingin menghadirkan edukasi kelapa sawit yang lebih dekat, interaktif, dan relevan bagi generasi muda, khususnya pelajar tingkat SMA/SMK.

Bupati Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa membuka langsung event yang mengusung tema “Sawit Itu Dekat: Ngasih Kerja, Ngegerakin Ekonomi, Bangun Daerah”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh GAPKI bekerja sama dengan perusahaan anggota, PT Pasangkayu, serta didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP).

Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa sektor kelapa sawit memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta pertumbuhan berbagai sektor pendukung di tingkat lokal.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap para siswa dapat memperoleh pemahaman yang benar dan utuh mengenai kelapa sawit, mulai dari proses budidaya, manfaat ekonomi, hingga pengelolaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadilah sobat sawit yang cerdas, kreatif dan peduli kepada lingkungan,” ujar Yaumil Ambo Djiwa.

Kegiatan Soswit Goes To School menghadirkan berbagai agenda edukatif, mulai dari pameran karya siswa, lomba mading bertema sawit, hingga talkshow interaktif bersama akademisi, praktisi industri, dan perwakilan GAPKI. Talkshow tersebut mengangkat isu penting mengenai peran sawit dalam ekonomi nasional, peluang karier dan inovasi di sektor agribisnis, serta pembahasan “mitos vs fakta” terkait isu lingkungan.

Akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, Palu, Failur Rahman menyampaikan bahwa kelapa sawit menyumbang 90 persen ekspor dari Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, komoditas ini sangat vital bagi masyarakat setempat.

“Generasi muda agar kritis dalam membaca berita dan informasi, sehingga tidak termakan berita yang keliru. Validasi informasi diperlukan,” tegasnya.

Kegiatan ini juga sejalan dengan berbagai program unggulan BPDP, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan SDM melalui pendidikan dan beasiswa, penelitian, hingga promosi dan kemitraan. Seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, daya saing, dan manfaat ekonomi sawit bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Dony Yoga Perdana, Ketua GAPKI Cabang Sulawesi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi generasi muda di Pasangkayu.

Melalui sinergi antara GAPKI, perusahaan anggota, BPDP, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan, kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk membangun pemahaman bahwa sawit adalah komoditas strategis yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, pengembangan ekonomi daerah, dan pembangunan berkelanjutan.

JAKARTA - Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin mengajak semua komponen bangsa untuk merawat ekosistem alam. Hal itu disampaikan Rustini saat memimpin langsung aksi bersih-bersih kawasan wisata Ranupani serta kegiatan penanaman pohon di kawasan Ranu Regulo, Lumajang, Sabtu (2/5/2026).

Kegiatan yang menggandeng Tera Volunteer bersama ratusan kader Perempuan Bangsa itu menjadi bagian dari gerakan kepedulian lingkungan yang menekankan peran aktif perempuan dalam menjaga kelestarian alam. Dia menganggap, kawasan ini bukan saja indah secara visual, tetapi juga memiliki peran vital sebagai salah satu paru-paru Pulau Jawa.

“Aksi hari ini adalah simbol kepedulian kita terhadap kelestarian alam, khususnya di kawasan wisata Ranupani dan Ranu Regulo. Ini merupakan langkah nyata untuk mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah kaki Gunung Semeru,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan bersama. Menurutnya, Ranupani dan Regulo harus terus dijaga agar tetap hidup, hijau, dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang.

“Dan siapa pun yang ke sini, tolong dijaga betul lingkungannya, jangan buang sembarang karena Ranupani dan Regulo ini bukan tempat sampah. Mari kita jaga bersama agar ekosistem di sini tetap menarik dan bisa dinikmati generasi penerus kita nanti,” tambahnya.

Rustini juga mengingatkan bahwa tantangan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan persoalan sampah tidak bisa lagi ditunda penanganannya. Ia berharap gerakan ini dapat terus berkembang dan menjadi budaya kolektif di masyarakat.

“Kita tidak bisa lagi menunggu. Ini adalah realitas yang harus dijawab dengan tindakan nyata. Saya mengajak masyarakat, wisatawan, dan generasi muda untuk ikut ambil bagian—mulai dari hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menjaga ekosistem sekitar,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar kegiatan bersih-bersih, melainkan upaya membangkitkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan Ranupani dan sekitarnya.

“Kami berterima kasih atas seluruh dukungan terhadap kegiatan ini. Ranupani adalah desa yang indah, berada di lereng Semeru, subur, dan menjadi salah satu penopang kehidupan masyarakat sekitar, termasuk sebagai penyedia sumber pangan,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi pemantik gerakan berkelanjutan dalam menjaga kawasan wisata alam sekaligus memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai elemen bangsa dalam merawat lingkungan.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Dia mengajak agar generasi muda terus mengasah potensi untuk Indonesia.

Ucapan itu dibagikan Seskab Teddy lewat akun media sosial Instagram resmi Sekretariat Kabinet, pada Sabtu (2/5/2026). “Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026,” tulis keterangannya.

Sementara itu, ucapan Seskab Teddy ini disertai poster yang menyertai dengan menampilkan ilustrasi penuh warna yang menggambarkan keberagaman siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA yang tengah beraktivitas bersama di dunia literasi.

Di dalam poster, terlihat pula potret Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, lengkap dengan semboyan legendarisnya, “Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani”.

Seskab Teddy pun memberikan pesan agar Hardiknas ini momentum untuk semangat belajar, mengasah diri demi meraih cita-cita tinggi demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

“Mari terus memupuk semangat belajar, mengasah potensi diri, dan meraih cita-cita yang lebih tinggi, demi masa depan Indonesia yang lebih maju,” pungkasnya.

PANDEGLANG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini gencar menggelar dialog interaktif pemahaman nilai sejarah untuk generasi muda. Mengusung tema "Muda Sadar Sejarah", Kemendagri juga fokus pada pemahaman hak dan kewajiban warga negara.

"Kami berharap generasi muda sejak dini memahami sejarah nasional dan sejarah daerah mereka," ujar Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Edison Siagian di aula SMA Negeri 1 Pandeglang, Banten, Senin (27/4/2026).

Kegiatan "Muda Sadar Sejarah" yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang kali ni melibatkan siswa dari beberapa sekolah. Di antaranya SMAN 1, SMAN 2, SMAN 6 dan SMKN 2 Pandeglang.



Sebelumnya kegiatan yang sama sudah dilaksanakan di Sumatera Utara dan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut Direktur Edison Siagian, pemahaman tentang sejarah kebangsaan sangat penting diketahui para pelajar agar matang dalam wawasan kebangsaan.

Dinamika sosial yang ditandai pesatnya perkembangan tekonologi informasi, bisa mengikis rasa kebangsaan di kalangan generasi muda. Untuk itu, dengan literasi sejarah yang baik, akan terbentuk karakter pemuda yang tangguh dan berintegritas.

Apalagi jika memahami bahwa sejarah bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah namun merupakan hasil dari perjuangan pahlawan bangsa. "Kita sedang menyongsong Indonesia Emas 2045 dimana tidak hanya membutuhkan generasi muda yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan kepatuhan pada aturan bernegara," ujarnya.

Pada Kegiatan Muda Sadar Sejarah di SMA Negeri 1 Pandeglang, juga tampil sejumlah pembicara. Mereka adalah Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten Novriyadi Purwansyah, Guru Besar Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten Prof Soleh Hidayat, dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pandeglang Muklis Arifin.

JAKARTA - MNC Insurance Business Group, bagian dari MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP), kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan generasi muda melalui partisipasi dalam Seminar Series bertajuk “Growth Mindset and Emotional Intelligence” yang diselenggarakan oleh Kampus Pusat MNC University Jakarta pada Sabtu, 25 April 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi antara dunia industri dan institusi pendidikan dalam membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan. Tidak hanya dari sisi akademis, seminar ini juga menekankan pentingnya pengembangan karakter, kesiapan mental, serta kemampuan adaptasi di tengah perubahan yang semakin dinamis.

Dalam sesi pemaparannya, Dr. Risye Dillianti, MBA, selaku Managing Director Insurance Business Group & President Director PT MNC Life Assurance, menyampaikan bahwa pola pikir yang tepat, khususnya growth mindset, menjadi fondasi utama dalam menghadapi perubahan yang berlangsung cepat.

“Di tengah perubahan yang semakin cepat, memiliki growth mindset bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Pola pikir ini mendorong individu untuk terus belajar, beradaptasi, serta melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang,” ujarnya, Sabtu (25/04/2026).

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya emotional intelligence sebagai faktor yang melengkapi kemampuan tersebut. Menurutnya, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga oleh kemampuan dalam memahami dan mengelola emosi.

“Kecerdasan emosional membantu individu dalam mengelola respons, menjaga stabilitas di bawah tekanan, serta mengambil keputusan secara lebih bijak dan terukur. Hal ini menjadi kunci agar seseorang tetap relevan dan adaptif di berbagai situasi,” ungkapnya.

Melalui pemahaman yang seimbang antara growth mindset dan emotional intelligence, generasi muda diharapkan mampu membangun ketahanan diri (resilience), meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memperkuat kemampuan interpersonal, baik dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari.

Partisipasi MNC Insurance Business Group dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Perusahaan meyakini bahwa investasi dalam pengembangan generasi muda merupakan langkah strategis untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan.

Ke depan, MNC Insurance Business Group akan terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, guna menghadirkan program pengembangan yang relevan dan memberikan dampak positif bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi dinamika masa depan.

ACEH - Kegiatan Future Leaders Bootcamp (FLB) resmi dibuka. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pelatihan dan Sertifikasi Badan Pekerja Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (Amanah).

Kegiatan yang diikuti 26 anak muda Aceh dari berbagai daerah ini menghadirkan berbagai narasumber akademisi Universitas Syiah Kuala, penulis produktif, serta trainer dan public speaker di bidang pengembangan diri dan kepemimpinan Said Muniruddin.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Amana, Kawasan Industri Aceh (KIA), Ladong, Kabupaten Aceh Besar, ini mengusung tema “Mengenal Diri, Menentukan Arah, Mewujudkan Masa Depan.”

Ketua Yayasan Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (Amanah) Syaifullah Muhammad yang membuka secara resmi kegiatan itu mengatakan, peserta yang mengikuti kegiatan adalah mereka yang telah melalui proses seleksi dari puluhan pendaftar terbaik di seluruh Aceh. Syaifullah menyampaikan pentingnya kehadiran Amanah sebagai wadah pengembangan generasi muda Aceh.

“Pentingnya membangun pola pikir kepemimpinan, komitmen, serta peran aktif generasi muda dalam pembangunan yang berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dengan semangat cinta tanah air,“ ucapnya, Senin (20/4/2026).

Syaifullah juga melakukan pertemuan dengan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Mujiburrahman. Pertemuan membahas pentingnya perubahan pendekatan dalam menangani persoalan pemuda serta penguatan pembinaan generasi muda di tengah meningkatnya kerentanan sosial.

Syaifullah mengatakan generasi muda Aceh tidak kekurangan potensi, namun masih terbatas dalam ruang pengembangan diri. Energi dan kreativitas yang tidak tersalurkan berpotensi mendorong munculnya perilaku destruktif, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus



“Yang dibutuhkan adalah ekosistem yang mampu mengubah potensi itu menjadi produktivitas dan daya saing. Hal ini membutuhkan dukungan dari semua pihak,” jelasnya.

Sementara itu, Prof. Mujiburrahman mengungkapkan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Kampus harus bertransformasi menjadi pusat inovasi yang terbuka dan terhubung dengan kebutuhan masyarakat.

“Perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi ruang akademik. Kampus harus hadir sebagai pusat solusi dan kolaborasi bagi generasi muda,” katanya.

Pada pertemuan ini, kedua pihak sepakat memperkuat kolaborasi melalui berbagai program konkret, seperti pelatihan berbasis industri kreatif, inkubasi kewirausahaan, serta perluasan jejaring global bagi pemuda Aceh. Selain itu, pembinaan juga diarahkan pada penguatan pola pikir berkembang (growth mindset) guna membentuk generasi muda yang adaptif, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global.

Melalui kolaborasi ini, Amanah dan UIN Ar-Raniry berharap dapat membuka lebih banyak ruang bagi generasi muda untuk berkembang, sekaligus mengarahkan potensi mereka ke kontribusi nyata bagi daerah maupun tingkat global.

"Langkah ini dinilai penting seiring besarnya bonus demografi di Aceh. Tanpa pengelolaan yang tepat, dominasi penduduk usia muda berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial," ujarnya.

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Vita Ervina menegaskan ancaman paparan mikroplastik dan logam berat seperti timbal terhadap anak Indonesia telah masuk fase darurat dan tidak bisa lagi dianggap isu sepele. Peringatan yang disampaikan Ikatan Dokter Anak Indonesia menjadi bukti kuat bahwa paparan zat berbahaya ini sudah terjadi, bahkan sejak bayi dalam kandungan.

Temuan mikroplastik dalam mekonium atau tinja pertama bayi baru lahir menunjukkan bahwa partikel berbahaya tersebut telah ditransfer dari ibu melalui plasenta. Kondisi ini mempertegas ancaman kesehatan tidak lagi datang dari luar semata, tetapi sudah masuk ke sistem biologis manusia sejak fase paling awal kehidupan.

Dalam berbagai studi global, manusia bahkan diperkirakan dapat terpapar mikroplastik hingga sekitar 15 gram per bulan, sementara satu dari tiga anak di dunia berisiko memiliki kadar timbal dalam darah di atas ambang batas aman.

Vita menilai kondisi ini sebagai ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Paparan mikroplastik dan timbal diketahui berdampak langsung pada sistem saraf pusat anak, yang dapat berujung pada penurunan kecerdasan, gangguan perilaku, hingga hambatan tumbuh kembang yang bersifat permanen.

Dia mengingatkan tanpa langkah cepat dan terukur, Indonesia berpotensi menghadapi risiko kehilangan generasi akibat paparan zat berbahaya yang tidak kasat mata namun sangat merusak.

Vita menyoroti sumber paparan tersebut justru berasal dari lingkungan terdekat anak dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Penggunaan wadah plastik untuk memanaskan makanan, botol susu berbahan plastik yang terpapar suhu tinggi, mainan anak yang tidak memenuhi standar keamanan, hingga cat dinding mengelupas yang mengandung timbal menjadi sumber risiko yang sering diabaikan.

Di sisi lain, paparan juga datang dari debu, udara, serta aktivitas ekonomi informal seperti daur ulang aki bekas yang tidak terkendali. Kondisi ini menuntut kehadiran negara secara lebih tegas, terutama dalam memperkuat langkah pencegahan sejak dini.

Edukasi kepada ibu hamil harus diperluas agar mampu meminimalkan paparan sejak masa kehamilan diikuti dengan pengawasan ketat terhadap produk bayi dan anak yang beredar di pasaran.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya pelarangan penggunaan bahan plastik berisiko tinggi untuk kebutuhan konsumsi anak. Di sisi hilir, kesiapan sistem kesehatan juga menjadi krusial. Fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas harus diperkuat agar mampu melakukan deteksi dini terhadap paparan lingkungan, termasuk skrining risiko timbal dan gangguan tumbuh kembang berbasis paparan.

Tenaga kesehatan juga perlu dibekali dengan kapasitas yang memadai untuk mengenali dan menangani dampak paparan mikroplastik dan logam berat secara komprehensif.

Vita juga mendorong penguatan regulasi dan pengawasan industri, termasuk pengetatan batas aman kandungan bahan berbahaya dalam produk konsumen serta penertiban aktivitas berisiko tinggi yang menjadi sumber pencemaran.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pembentukan satuan tugas nasional yang fokus pada penanganan paparan mikroplastik dan logam berat. “Ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi menyangkut masa depan bangsa. Negara tidak boleh menunggu sampai dampaknya terlihat dalam bentuk generasi yang kehilangan potensi. Kita harus bertindak sekarang dengan kebijakan yang konkret, terukur, dan berpihak pada kesehatan anak Indonesia,” ungkapnya.

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai upaya menyiapkan masa depan generasi Indonesia. Program tersebut merupakan langkah positif pemerintah dalam memberikan jaminan nutrisi kepada generasi muda.

Pandangan tersebut disampaikan mahasiswa S3 asal Indonesia yang tengah menempuh studi Perdamaian di University of Bradford, Inggris Steve Marra. Steve menilai Program MBG merupakan langkah positif pemerintah dalam memberikan jaminan nutrisi kepada generasi muda, termasuk pelajar, balita, serta ibu hamil.

“Saya melihat banyak informasi yang beredar di media sosial terkait program ini. Namun pada dasarnya, program ini memberikan jaminan nutrisi kepada generasi muda. Saya pikir ini merupakan salah satu program yang baik,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Menurut Steve, pemenuhan gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Generasi muda yang tumbuh dengan nutrisi yang baik akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, memperoleh pekerjaan, menciptakan lapangan kerja, serta mampu bersaing di tingkat global.

“Program serupa telah lama diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Program makan bergizi gratis telah dijalankan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, China, dan Korea Selatan untuk menjaga kualitas generasi muda mereka,” katanya.

Lihat video: Perkuat Pengawasan MBG, BGN dan Kejagung Luncurkan "Jaga Dapur MBG"



Bahkan, Finlandia telah mengimplementasikan program serupa sejak 1948 sebagai bagian dari sistem pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

“Banyak negara maju telah melaksanakan program yang sama. Bahkan Finlandia sudah menjalankan program makan bergizi gratis sejak 1948, dan terbukti mendukung kualitas generasi mereka,” jelasnya.

Steve mengingatkan persoalan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dapat berdampak luas apabila tidak terpenuhi. “Apakah ada orang yang ingin melihat generasi Indonesia tidak mendapatkan nutrisi yang cukup setiap hari. Kita bayangkan ketika konflik menyebar dari dalam keluarga ke sekolah, hingga ke tingkat yang lebih luas, hanya karena tidak ada makanan,” ungkapnya.

Dalam pandangannya, kata Steve, dinamika yang berkembang di ruang publik seharusnya disikapi secara konstruktif. Steve menekankan berbagai kekurangan dalam implementasi program merupakan bagian dari proses yang perlu diperbaiki bersama.

“Ketika kita menolak, maka kita juga akan menolak masa depan Indonesia yang maju. Tapi kalau kita bisa menerima dan mendukung program ini, maka kita juga akan ikut mempersiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik,” tegasnya.

Program MBG ditujukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Pendekatan ini menempatkan pemenuhan nutrisi sebagai fondasi penting dalam pembangunan nasional.

“Data pelaksanaan program MBG di Indonesia juga menunjukkan capaian yang signifikan. Program ini telah menjangkau sekitar 61,6 juta penerima manfaat, dengan 86% makanan yang disalurkan dikonsumsi oleh siswa, serta 81% orang tua menyatakan dukungan terhadap program ini,” katanya.