Jakarta (ANTARA) - PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TKDN/Tron) bersama PO Gunung Harta Transport Solution (GHTS) bersinergi menghadirkan solusi teknologi canggih kecerdasan buatan (AI) guna memperkuat keselamatan penumpang sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi.

"Kami sangat mengapresiasi dedikasi PO GHTS dalam menetapkan standar baru untuk layanan transportasi darat di Indonesia," kata Direktur Utama PT Tron David Santoso dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dalam upaya berkelanjutan untuk menghadirkan layanan transportasi darat yang unggul, aman dan nyaman, PT GHTS, salah satu operator bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) premium terkemuka, kembali mengambil langkah progresif untuk meningkatkan layanan dan keselamatan penumpang.

Memasuki tahun 2026, PO GHTS resmi meningkatkan standar operasionalnya dengan mengadopsi solusi teknologi canggih melalui penambahan armada yang terintegrasi dengan ekosistem pintar dari PT Tron.

Upaya itu untuk memberikan jaminan keselamatan tertinggi bagi para penumpang sehingga PO GHTS melanjutkan dan memperluas kemitraan strategis yang telah terjalin dengan perusahaan tersebut sejak tahun 2023.

Pada tahun 2026, GHTS melengkapi 100 unit armada bus tambahannya dengan perangkat berbasis Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) termutakhir milik TAM Fleet dari PT Tron seperti Mobile Digital Video Recorder (MDVR), serta sistem kamera pintar Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) dan Driver Status Monitoring (DSM).

Menurut dia, keputusan PO GHTS untuk berinvestasi pada teknologi itu didasari pada komitmen perusahaan untuk tidak sekadar memindahkan penumpang dari satu kota ke kota lain, melainkan memberikan pengalaman perjalanan yang aman tanpa kompromi.

Teknologi ADAS bertindak sebagai asisten cerdas yang memberikan peringatan dini kepada pengemudi terkait potensi benturan atau penyimpangan jalur, katanya menjelaskan.

Sementara itu, fitur DSM memantau kondisi fisik pengemudi secara real-time untuk mencegah risiko kelelahan dan hilangnya fokus. Seluruh data ini dipantau ketat secara terpusat oleh manajemen GHTS.

"Kami bangga dapat terus dipercaya sebagai mitra strategis GHTS dalam mewujudkan mobilitas yang lebih cerdas, aman, dan modern," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT GHTS I Gede Yoyok Santoso berharap dengan pemutakhiran layanan dan armada, pihaknya dapat terus menjadi pelopor dalam industri transportasi darat nasional melalui integrasi teknologi dalam melayani dan melindungi masyarakat luas.

"Kepercayaan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Untuk terus meningkatkan layanan angkutan penumpang kami secara proaktif menghadirkan solusi canggih di setiap armada," katanya.

Ia menegaskan penambahan 100 unit perangkat MDVR, ADAS, dan DSM dari PT Tron di tahun ini merupakan wujud nyata komitmen tersebut.

"Pengalaman kami menggunakan teknologi ini sejak 2023 telah membuktikan efektivitasnya dalam menjaga disiplin pengemudi dan mengawasi operasional, sehingga para penumpang setia kami dapat menikmati perjalanan dengan rasa aman dan tenang," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang penggunaan skema naming rights sebagai salah satu sumber pembiayaan kreatif (creative financing) untuk pembangunan dan revitalisasi ruang publik di Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan skema tersebut memungkinkan pihak swasta berkontribusi dalam pembangunan fasilitas publik tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Hal yang berkaitan dengan naming rights ini memang menjadi salah satu kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk creative financing,” ujar Pramono, ujarnya di Jakarta Budget Talks, Jumat (17/4/2026).

Salah satu contoh proyek yang sudah direalisasikan melalui skema tersebut adalah Taman Bendera Pusaka di Jalan Barito. Menurut Pramono, pembangunan taman itu sepenuhnya dibiayai dari sumber non-APBD.

Dalam waktu dekat, Pemprov DKI juga akan menyelesaikan revitalisasi Taman Semanggi dengan skema serupa. Proyek tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp134 miliar yang berasal dari kerja sama naming rights.

Pramono optimistis taman tersebut akan menjadi ruang publik baru yang lebih menarik bagi warga Jakarta.

“Saya yakin tahun depan teman-teman akan kaget karena akan kita buat menjadi lebih menarik, colorful, dan lebih bisa dimanfaatkan warga Jakarta. Mudah-mudahan selesai bulan Juni sebagai kado untuk Kota Jakarta,” katanya.

Selain taman, Pemprov DKI juga tengah mengembangkan pembiayaan berbasis creative financing untuk sejumlah kawasan strategis kota. Pramono menyebut kawasan Bundaran HI dan Dukuh Atas saat ini juga tengah direvitalisasi menggunakan skema pembiayaan kreatif tersebut.

Ke depan, pemerintah daerah juga membuka peluang penggunaan naming rights untuk sejumlah taman kota yang membutuhkan revitalisasi. Bahkan, taman-taman tersebut dapat menggunakan nama sponsor sebagai bagian dari kerja sama.

“Saya izinkan taman-taman di Jakarta untuk naming rights. Misalnya Rubi, Taman Rubi, diperbolehkan,” ujarnya.

Meski demikian, Pramono menegaskan kebijakan tersebut murni menggunakan pendekatan bisnis dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik.

“Saya izinkan naming rights, tapi ini tidak ada hubungannya dengan partai politik. Jangan di-twist lagi. Pendekatannya betul-betul bisnis, jadi enggak ada politiknya,” tegasnya.

Sebelumnya, wacana penggunaan naming rights sempat menjadi perbincangan setelah muncul usulan agar nama pihak tertentu, termasuk partai politik, dapat digunakan pada fasilitas transportasi seperti halte atau stasiun. Namun Pramono menyebut pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks bercanda dan bukan kebijakan resmi pemerintah daerah.

Harga tiket pesawat domestik terpantau mengalami kenaikan signifikan usai lonjakan harga avtur pada April 2026.

Berdasarkan data Google Flights, sejumlah rute dari Jakarta menunjukkan harga tiket berada di atas kisaran normal.

"Harga tiket saat ini terpantau tinggi untuk pencarian ini," demikian peringatan pada laman Google Flights untuk sejumlah rute domestik.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, harga tiket rute Jakarta-Surabaya untuk periode 17-19 April 2026 berada di kisaran Rp2,4 juta hingga Rp2,5 juta untuk penerbangan pulang-pergi.

Angka ini melampaui harga normal yang biasanya berada di rentang Rp1,65 juta hingga Rp2,15 juta.

Untuk rute ini, maskapai Lion Air menawarkan tiket sekitar Rp2.415.174, disusul Citilink Indonesia Rp2.504.599, dan Batik Air Rp2.551.725. Seluruhnya berada di atas batas atas harga historis yang tercatat di platform tersebut.

[Gambas:Youtube]

Kenaikan serupa juga terjadi pada rute Jakarta-Medan. Harga tiket pulang-pergi tercatat mulai dari Rp3,5 juta hingga Rp4,6 juta, jauh di atas kisaran normal Rp2,7 juta hingga Rp3,3 juta. Lion Air tercatat menawarkan tiket Rp3.519.874, Citilink Rp3.668.549, dan Garuda Indonesia bahkan mencapai Rp4.656.265.

Sementara itu, rute Jakarta-Makassar juga menunjukkan tren kenaikan harga. Tiket pulang-pergi berada di kisaran Rp3,4 juta hingga Rp3,7 juta, lebih tinggi dari harga normal Rp3 juta hingga Rp3,3 juta.

Sedangkan maskapai Lion Air menawarkan tiket Rp3.440.789, diikuti Citilink Rp3.502.899 dan Batik Air Rp3.744.460.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada rute Jakarta-Bali. Harga tiket tercatat di kisaran Rp3,6 juta hingga Rp4 juta, padahal harga normal berada di rentang Rp1,95 juta hingga Rp2,45 juta.

Garuda Indonesia menawarkan tiket Rp3.681.817, Citilink Rp3.690.812, Lion Air Rp3.744.186, dan Batik Air mencapai Rp4.084.284.

Tidak hanya domestik, lonjakan harga juga terlihat pada rute internasional jarak dekat. Rute Jakarta-Singapura tercatat di kisaran Rp4 juta hingga Rp4,3 juta, lebih tinggi dari harga normal Rp1,75 juta hingga Rp2,65 juta.

Maskapai Scoot menawarkan Rp4.004.876, Indonesia AirAsia Rp4.090.255, dan Batik Air Rp4.211.855.

Rute Jakarta-Kuala Lumpur juga mengalami kenaikan, dengan harga tiket sekitar Rp2,7 juta hingga Rp2,8 juta, dibandingkan harga normal Rp1,55 juta hingga Rp2,3 juta.

Sementara rute Jakarta-Bangkok melonjak hingga Rp6,5 juta hingga Rp7,8 juta, jauh di atas kisaran normal Rp3,25 juta hingga Rp4,85 juta.

Kenaikan harga tiket ini sejalan dengan lonjakan harga avtur PT Pertamina (Persero) yang meningkat hingga 72,45 persen sejak 1 April 2026. Di Bandara Soekarno-Hatta, harga avtur naik dari Rp13.656 per liter pada Maret menjadi Rp23.551 per liter pada April.

Kenaikan tersebut turut mendorong penyesuaian biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) sebesar 38 persen.

Pemerintah juga menetapkan batas kenaikan tarif tiket pesawat domestik di kisaran 9 hingga 13 persen untuk menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi lain, maskapai menyebut biaya bahan bakar menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional. Hal ini membuat tekanan terhadap harga tiket sulit dihindari di tengah kenaikan harga energi global akibat konflik geopolitik.

Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan harga tiket sekaligus memberikan sejumlah insentif, termasuk pembebasan bea masuk suku cadang pesawat, guna menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - LEGO baru-baru ini merilis inovasi terbaru dengan menghadirkan LEGO edisi Piala Dunia 2026.

Yang lebih menarik, pihaknya memperkenalkan "mainan" ini dengan cara merilis iklan dengan menggandeng Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, dan Vinicius Jr. sebagai bintang iklan mereka.

Iklan spektakuler ini memperlihatkan keempatnya sedang berada di sebuah ruangan dengan meja yang bisa diputar di hadapan mereka.

Keempat pemain sepakbola itu terlihat sedang menyusun lego berbentuk trofi Piala Dunia. Lalu keempatnya berusaha untuk menaruh miniatur mereka di puncak trofi Piala Dunia.

Pemilihan keempat pemain sepak bola ini juga dinilai dengan pertimbangan karena mereka diyakini bakal jadi wajah utama Piala Dunia 2026.

Dikutip dari ESPN, koleksi Piala Dunia 2026 ini menjadi bagian dari lini LEGO Editions yang bekerja sama dengan FIFA. Mereka merilis sejumlah kategori produk di antaranya adalah:

• Soccer Highlights Set, LEGO ini berukuran kecil dengan harga terjangkau yang dilengkapi dengan minifigure pemain
• Soccer Legend Set, LEGO ini memiliki ukuran lebih besar dengan minifigure pemain seperti Messi dan Ronaldo
• Wall Art & Premium Set
• World Cup Trophy Set, replika trofi resmi dengan detail tinggi

LEGO ini diberi harga mulai dari US$29 atau sekitar Rp495 ribu hingga hampir US$200 atau Rp3,5 jutaan sesuai dengan ukuran dan kompleksitas set.

Cara Beli LEGO Edisi Piala Dunia 2026

Penggemar dapat membeli LEGO edisi Piala Dunia 2026 melalui website resminya di www.lego.com.

Selain itu, penggemar juga dapat membeli LEGO ini melalui platform marketplace seperti toko LEGO resmi, Amazon, dan mitra retail tertentu di beberapa negara.

Kemudian dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026, LEGO juga berencana menghadirkan pengalaman interaktif dan penjualan di area fan zone.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketergantungan perusahaan pada intuisi dalam menentukan lokasi ekspansi mulai ditinggalkan seiring hadirnya teknologi geospasial berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu membaca peluang pasar lebih presisi.

Selama ini, pelaku usaha di sektor ritel, properti, hingga perbankan masih menghadapi kendala dalam mengidentifikasi celah pasar secara akurat. Keputusan ekspansi kerap didasarkan pada observasi terbatas, yang berujung pada ketidaktepatan pemilihan lokasi.

Terralogiq memperkenalkan Geospatial Intelligence yang mengintegrasikan Google Maps Platform dengan teknologi AI Gemini. Inovasi ini mendorong transformasi fungsi peta dari sekadar alat navigasi menjadi instrumen analitik bisnis berbasis data lokasi.

Chief Technology Officer Terralogiq, Farry Argoebie menjelaskan melalui fitur Places Insights, perusahaan kini dapat mengakses analisis distribusi lebih dari 250 juta entitas bisnis dan points of interest secara global. Data tersebut diolah menjadi informasi statistik yang mampu menggambarkan kepadatan kompetitor hingga potensi permintaan di suatu wilayah.

Integrasi dengan Gemini AI memperluas fungsi analitik tersebut melalui kemampuan penalaran berbasis AI. Sistem tidak hanya menampilkan data, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan strategis bisnis secara spesifik.

"Perusahaan dapat mengidentifikasi wilayah dengan permintaan tinggi tetapi minim kompetitor, memetakan area dengan kepadatan populasi tinggi tetapi akses layanan terbatas, hingga mendeteksi hotspot ekonomi baru yang potensial untuk ekspansi," kata Farry dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, pemanfaatan dataset global dari Google Maps Platform menjadi fondasi utama teknologi ini. Data geospasial yang mencakup ratusan juta titik lokasi dipadukan dengan analitik berbasis AI untuk menghasilkan insight berbasis Location Intelligence.

Pendekatan ini membuka peluang baru dalam strategi site selection dan geomarketing di Indonesia. Perusahaan dapat memvisualisasikan distribusi bisnis, kompetitor, serta potensi traffic konsumen melalui heatmap berbasis data lokasi.

Dalam implementasinya, Terralogiq mengintegrasikan ekosistem Google Maps Platform dengan BigQuery Geospatial Analytics serta AI Gemini untuk membangun platform intelijen pasar yang disesuaikan dengan karakteristik domestik.

Dia menilai banyak perusahaan selama ini melihat peta hanya sebagai alat navigasi. Padahal ketika data lokasi dipadukan dengan AI seperti Gemini, peta dapat berubah menjadi mesin analisis bisnis yang sangat powerful.

"Dengan geospatial insight, perusahaan dapat memahami permintaan pasar secara hiper-lokal dan menemukan peluang ekspansi yang sebelumnya tidak terlihat,” ujarnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Bandara Internasional I Gusti Ngurah RaiBali tercatat melayani hingga 595.000 pergerakan penumpang selama 10 hari berjalannya Posko Angkutan Lebaran 2026/1447 H.

Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 4% dibandingkan dengan catatan pada periode yang sama di tahun lalu.

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) selaku pengelola bandara turut mencatat adanya pertumbuhan dari sisi pergerakan pesawat udara, di mana selama periode 13 Maret - 22 Maret 2026, tercatat sebanyak 3.623 pergerakan pesawat dilayani, atau tumbuh 5% dibanding dengan periode yang sama pada Posko Angkutan Lebaran tahun lalu.

General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, menyampaikan, operasional penerbangan dan pelayanan terhadap pengguna jasa selama Posko Angkutan Lebaran berjalan dengan optimal.

“Di tengah pertumbuhan trafik selama periode Angkutan Lebaran ini, kami selaku pengelola bandara berkomitmen untuk senantiasa menghadirkan layanan yang optimal kepada seluruh pengguna jasa selama periode sibuk ini. Dapat kami sampaikan bahwa operasional penerbangan, kebandarudaraan, dan layanan kepada seluruh pengguna jasa bandara berjalan lancar, optimal, dan aman,” jelas Nugroho Jati, Selasa (24/3/2026).

Puncak arus pergerakan kedatangan terjadi pada Rabu (18/3) dengan jumlah 71.442 pergerakan penumpang dan 412 pergerakan pesawat udara. Angkasa Pura memproyeksikan untuk puncak pergerakan arus balik akan terjadi pada Sabtu (28/3) dengan proyeksi 73.000 penumpang.

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali turut mencatat rute tersibuk selama periode 10 hari Angkutan Lebaran. Untuk rute domestik, 3 besar rute tersibuk adalah Tangerang (CGK), Surabaya (SUB), dan Lombok Praya (LOP). Sedangkan untuk rute internasional adalah Singapura (SIN), Kuala Lumpur (KUL), dan Perth (PER).

Adapun hingga 22 Maret, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mencatat telah melayani hingga 104 penerbangan tambahan atau extra flights dari total 144 pengajuan.

Rute dengan extra flights terbanyak adalah Denpasar (DPS) – Tangerang (CGK) pp, Denpasar (DPS) – Surabaya (SUB) pp, dan Denpasar (DPS) – Semarang (SRG) pp.

PT Pintu Kemana Saja (PINTU) meluncurkan Pintu VIP, program eksklusif yang dirancang menyediakan layanan premium, berupa akses eksklusif yang secara personal memberikan pengalaman trading berstandar global di platform aplikasi kripto yang aman dan telah berlisensi penuh di Indonesia, termasuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

SVP Strategy & Business PINTU Andy Putra menyatakan, Pintu VIP hadir untuk pengguna loyal PINTU yang menginginkan ekosistem investasi aset kripto yang lebih premium dengan berbagai benefit khusus.

"Kami menerapkan standar layanan tertinggi bagi anggota Pintu VIP dengan menggabungkan pengalaman investasi dan privasi yang optimal serta menghadirkan berbagai fasilitas eksklusif seperti analisis pasar rutin, biaya transaksi yang lebih kompetitif, dan layanan prioritas bagi anggota VIP," kata Andy.

Sejumlah keunggulan yang dimiliki Pintu VIP, antara lain:

Priority Customer Support: Anggota Pintu VIP akan mendapatkan layanan 24 jam penuh dengan kecepatan respons pesan kurang dari tiga menit, baik untuk menyelesaikan jika terjadi kendala teknis, sampai pertanyaan seputar produk dan transaksi secara cepat.

Weekly Market Insights: Analisis pasar Mingguan eksklusif untuk membantu anggota Pintu VIP bisa mengambil keputusan investasi yang didasari pada analisis.

Lower Trading Fee: Anggota Pintu VIP akan menikmati biaya transaksi lebih rendah pada Pintu Pro Spot untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi trading terutama dengan volume trading yang besar.

Exclusive Expert Session: Program Pintu VIP memberikan kelebihan bagi para anggotanya dapat mengikuti diskusi eksklusif dan interaktif secara langsung dengan narasumber ahli.

Special Promotions: Anggota Pintu VIP akan mendapatkan lebih banyak promosi dan rewards eksklusif.Gift & Merchandise: Hadiah eksklusif dan personal bagi setiap anggota Pintu VIP.

Per Februari 2026, sudah terdapat lebih dari 1.000 anggota Pintu VIP yang rata-rata telah menjadi pengguna loyal aplikasi PINTU selama lebih dari 2,5 tahun.

"Dari segi demografi, generasi milenial mendominasi dengan hampir 30% dari seluruh total anggota Pintu VIP dengan domisili tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota lainnya," tutur Andy.

Untuk menjadi bagian dari Pintu VIP, pengguna PINTU hanya perlu memenuhi salah satu dari kriteria yang ditentukan, seperti saldo rata-rata minimal Rp1 miliar atau total volume trading spot Rp1 miliar atau lebih, total volume trading di Pintu Futures sebesar USDT 250 ribu atau lebih, serta PTU Staking level 6 atau lebih tinggi.

Status VIP sendiri akan terus diperbarui secara otomatis setiap bulannya. Informasi lebih lanjut terkait Pintu VIP bisa diperoleh di sini."Peluncuran Pintu VIP merupakan bagian dari komitmen PINTU untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menghadirkan pengalaman investasi aset crypto berstandar global bagi seluruh pengguna di Indonesia," tutup Andy.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) mengkritik perjanjian dagang RI-Amerika Serikat terkait platform digital yang dinilai akan melemahkan ekosistem pers di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump meneken perjanjian dagang di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada Kamis (19/2/2026).

Ketua KTP2JB Suprapto menyampaikan perjanjian yang disorot termaktub dalam lampiran III di halaman 39 Pasal 3.3 Persyaratan bagi Penyedia Layanan Digital. Isinya berbunyi, “Indonesia harus menahan diri untuk tidak mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat (layanan platform) untuk mendukung organisasi berita dalam negeri melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, dan model bagi hasil keuntungan.”

Menurutnya, platform digital milik Negeri Paman Sam itu akan sulit terjangkau Perpres Publisher Rights ketika perjanjian dagang mulai dilaksanakan.

"Perjanjian ini jika sudah berlaku bisa membuat platform digital asal Amerika Serikat menjadi tidak terjangkau Perpres Publisher Rights. Sebab dengan kewajiban di Perpres saja, mereka kurang patuh. Apalagi bersifat sukarela," ujar Suprapto dalam keterangan resmi, Kamis (26/2/2026).

Baginya, adanya perubahan tersebut berpotensi mengancam upaya keberlanjutan pers dan tidak menutup kemungkinan publik dirugikan karena terancam tidak mendapat karya jurnalistik dan informasi berkualitas.

"Ini bukan hanya untuk kepentingan kalangan pers, tapi kepentingan publik secara luas yang berhak mendapat informasi berkualitas," jelasnya.

Selain itu, menurut Anggota KTP2JB Sasmito, pihaknya akan segera menyurati Prabowo dan DPR untuk menghapus perjanjian tentang platform digital dalam kontrak dagang RI-AS.

Dia turut mendesak pemerintah AS mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan platform digital dan perusahaan pers sesuai dengan prinsip global yang dirumuskan di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 14 Juli 2023.

Prinsip global tersebut didukung oleh 75 penerbit, jurnalis dan peneliti media dari 25 negara di dunia. Prinsip ini menegaskan pentingnya setiap mekanisme yang mengatur hubungan platform digital dan perusahaan media tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Komite sangat senang, komunitas pers memiliki sikap dan pandangan yang sama bahwa perjanjian dagang ini merugikan ekosistem pers. Saya pikir sudah menjadi tugas pers juga untuk mengingatkan pemerintah supaya mengambil langkah terbaik demi bangsa," tutur Sasmito.

Bisnis.com, JAKARTA— Dewan Pers menilai ketentuan dalamAgreement on Reciprocal Trade(ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights.

Dalam perjanjian tersebut perusahaan platform digital (PPD) asal AS tidak diwajibkan menjalin kerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, skema bagi hasil, maupun berbagi data agregat pengguna berita bertentangan dengan

Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto mengatakan, di tengah ramainya pembahasan perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk di sektor digital, Dewan Pers tetap berpegang pada Perpres Nomor 32 Tahun 2024 sebagai dasar pengaturan hubungan antara platform digital dan perusahaan pers nasional.

“Dalam Perpres [32/2024] itu terdiri dari 17 pasal mengatur bagaimana hubungan antara platform digital dengan publisher kita. Apa itu yang diatur? Salah satunya adalah persoalan bagaimana kerja sama bisnis,” kata Totok saat dihubungiBisnis, Rabu (25/2/2026).

Totok menjelaskan, Perpres tersebut juga mengatur penggunaan produk jurnalistik atau produk lain milik perusahaan pers yang dimonetisasi oleh platform digital. Dalam konteks tersebut, menurutnya, sudah semestinya terdapat kompensasi bagi publisher atas pemanfaatan konten yang digunakan untuk kepentingan bisnis platform digital.

“Kami melihat perjanjian Presiden [Prabowo Subianto] dengan Donald Trump itu memang agak bersinggungan dengan perpres ini,” ujarnya.

Totok menegaskan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 hingga saat ini belum dicabut dan masih berlaku. Peraturan tersebut baru ditetapkan pada 2024 sehingga usianya belum genap satu tahun.

Dia juga menekankan belum ada informasi resmi yang menyatakan adanya perubahan atau pencabutan Perpres tersebut, sehingga Dewan Pers masih berpegang pada ketentuan yang berlaku, termasuk dalam menyikapi berbagai pernyataan yang beredar di ruang publik sejak pertengahan 2024.

Adapun Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas ditetapkan pada 20 Februari 2024. Regulasi ini mewajibkan platform digital seperti Google dan Meta untuk bekerja sama dengan perusahaan pers dalam menghasilkan berita yang berkualitas, adil, dan transparan. Pelaksanaan kerja sama tersebut diatur melalui mekanisme komite independen.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) merespons isu mengenai apakah Indonesia menyetujui ketentuan dalam ART yang tidak mewajibkan PPD asal AS bekerja sama dengan perusahaan pers.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan dalam ART, Indonesia hanya menyetujui permintaan AS untuk tidak mewajibkan PPD menjalin kerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, skema bagi hasil, maupun berbagi data agregat pengguna berita.

“Namun, kewajiban PPD untuk bekerja sama dengan perusahaan pers tetap dimungkinkan melalui bentuk kerja sama lain yang disepakati sesuai amanat pasal 7 ayat (3) huruf d,” kata Haryo dalam jawaban tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Haryo menambahkan, mekanismevoluntary agreementdapat menjadi salah satu opsi skema kerja sama antara PPD AS dan perusahaan pers nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mempertimbangkan penerapanDigital Service Taxatau Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) sebagai praktik terbaik (best practice) yang telah diterapkan di sejumlah negara anggota OECD.

Menurutnya, negara-negara seperti Prancis, Inggris, Italia, Spanyol, dan Austria telah menerapkan pajak layanan digital dengan tarif berkisar antara 2% hingga 7 persen. Pemanfaatan pajak tersebut diarahkan untuk pembentukan Dana Pengembangan Literasi Digital atau entitas sejenis.

“Guna mendukung jurnalisme berkualitas bagi kantor berita dalam negeri,” katanya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamen Komdigi Nezar Patria memastikan kebijakan Publisher Rights tetap berlaku, meski Indonesia sepakat tidak mewajibkan platform digital AS membayar kompensasi maupun lisensi kepada perusahaan pers nasional.

Dalam kesepakatan dagang resiprokal alias Agreement on Reciprocal Tariff (ART) Indonesia – AS yang ditandatangani pada 19 Februari, memuat tentang perdagangan dan teknologi digital pada bagian tiga. Di dalamnya terdapat Pasal 3.3 yang mengatur persyaratan bagi penyedia layanan digital.

Pasal itu menyebutkan bahwa Indonesia tidak akan mewajibkan penyedia layanan digital AS untuk mendukung organisasi berita domestik melalui lisensi berbayar, berbagi data pengguna, dan model pembagian keuntungan.

“Ketentuan itu tidak menghapus, menunda, maupun membatalkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Rights),” kata Nezar kepada Katadata.co.id, Rabu (25/2).

Nezar mengatakan, Kementerian Komdigi menilai ketentuan pada kesepakatan dagang antara AS – Indonesia itu sebagai bagian dari kerangka perdagangan digital global, khususnya dalam menekankan kepastian usaha dan prinsip non-discriminatory treatment.

Oleh karena itu, Nezar mengatakan kebijakan Publisher Rights tetap berlaku dan berkekuatan hukum sebagai kebijakan nasional. “Ini untuk memastikan keseimbangan relasi platform digital dengan pers, serta menjaga keberlanjutan jurnalisme sebagai tata-kelola demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Namun, ia mengatakan nantinya akan ada perubahan dalam hal pendekatan implementasi teknis penerapan kebijakan Publisher Rights . Hal ini dilakukan agar penerapannya selaras dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani Indonesia dan AS.

Ia menambahkan, Kementerian Komdigi juga memastikan bahwa ketentuan-ketentuan utama dalam Perpres tentang Publisher Rights tetap berlaku dan menjadi dasar perlindungan bagi pers Indonesia. Hal ini mencakup pengakuan jurnalisme berkualitas sebagai kepentingan publik, kewajiban platform menjalankan distribusi konten berita secara adil dan transparan, pengaturan kemitraan antara platform dan perusahaan pers, serta mekanisme fasilitasi, mediasi, dan pengawasan hubungan platform digital dengan pers.

Untuk selanjutnya, Nezar mengatakan implementasi kebijakan akan diarahkan pada penguatan kewajiban proses yang memberikan perlindungan nyata bagi pers.

“Pemerintah menyiapkan pedoman negosiasi yang beritikad baik, standar transparansi distribusi dan pemanfaatan konten berita, mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih operasional, serta pengawasan terhadap praktik platform yang berpotensi merugikan pers,” kata Nezar.

Ia memastikan, pemerintah akan membahas dengan Dewan Pers dan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital atau KTP2JB sebagai pelaksana Perpres 32 Tahun 2024. Selain itu, pemerintah menyiapkan langkah perlindungan struktural untuk memastikan keberlanjutan industri pers.

“Langkah itu meliputi dukungan bagi transformasi bisnis media, penguatan kapasitas teknologi dan inovasi newsroom, eksplorasi instrumen pendanaan bagi jurnalisme kepentingan publik, serta kajian kebijakan fiskal yang dapat menopang ekosistem pers tanpa bergantung pada kewajiban kompensasi langsung dari platform,” ujarnya.

Ia menegaskan, posisi tawar perusahaan pers tidak akan dilemahkan. Nezar mengatakan, negara akan hadir sebagai fasilitator aktif melalui kerangka mediasi, transparansi pelaporan kemitraan, serta standar tata kelola platform yang mendorong hubungan yang lebih setara antara platform digital dan perusahaan pers.

“Dengan demikian, kebijakan Publisher Rights tetap berjalan, diperkuat melalui instrumen tata kelola yang lebih adaptif, serta diarahkan untuk memastikan industri pers Indonesia tetap berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu menjalankan fungsi publiknya secara optimal,” kata Nezar.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Maryadi mengapresiasi Kementerian Komdigi yang sudah menegaskan kebijakan Publisher Rights tetap berlaku. Menurut Maryadi, penegasan ini penting untuk menjaga kepastian arah kebijakan di tengah adanya kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Kami memahami bahwa pemerintah perlu menyesuaikan pendekatan implementasi teknis agar selaras dengan perjanjian internasional tersebut,” kata Maryadi.

Jika selanjutnya ada penyesuaian dalam implementasi kebijakan Publisher Rights, AMSI berharap pemerintah tetap mempertimbangkan sejumlah prinsip utama. Pertama, hak dan kepentingan ekonomi perusahaan pers tetap dilindungi. “Ini dilakukan dengan mekanisme yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Maryadi.

Kedua, kerangka regulasi harus tetap kuat dan tidak sepenuhnya bergeser kepada skema sukarela tanpa kepastian bagi publisher. Ketiga, proses perumusan teknis dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan asosiasi, pelaku industri pers, dan platform digital sejak awal.

Terakhir, AMSI meminta pemerintah menjaga keseimbangan relasi antara platform digital global dan media nasional. “Ini agar ekosistem informasi tetap sehat dan berkelanjutan,” ujar Maryadi.

Sebab, Maryadi mengatakan kebijakan Publisher Rights merupakan bagian dari upaya strategis untuk menopang keberlanjutan jurnalisme berkualitas dan hak publik atas informasi yang kredibel. Oleh karena itu, menurutnya penyesuaian teknis apa pun perlu tetap berpijak pada tujuan tersebut.

Kesepakatan dagang resiprokal alias Agreement on Reciprocal Tariff (ART) Indonesia – Amerika Serikat memuat poin bahwa platform digital asal Negeri Paman Sam tidak diwajibkan membayar kompensasi maupun lisensi kepada perusahaan pers Tanah Air. Asosiasi Media Siber Indonesia alias AMSI berharap perjanjian ini tidak mereduksi nilai ekonomi dari konten jurnalistik nasional.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa substansi publisher rights yakni pengakuan atas nilai ekonomi konten jurnalistik tetap terjaga dan tidak tereduksi,” kata Sekretaris Jenderal AMSI Maryadi kepada Katadata.co.id, Rabu (25/2).

Publisher Rights diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Regulasi itu mengatur kewajiban platform digital untuk tidak menyebarkan atau mengomersialisasikan berita yang tidak sesuai dengan UU Pers.

Akan tetapi, naskah perjanjian ART Indonesia - AS di bagian tiga tentang perdagangan dan teknologi digital memuat Pasal 3.3 yang mengatur persyaratan bagi penyedia layanan digital.

Dalam pasal itu tertulis bahwa Indonesia tidak akan mewajibkan penyedia layanan digital AS untuk mendukung organisasi berita domestik melalui lisensi berbayar, berbagi data pengguna, dan model pembagian keuntungan.

Maryadi menjelaskan, ketentuan dalam kesepakatan dagang resiprokal antara AS dan Indonesia ini berpotensi bertentangan dengan semangat dan arah kebijakan nasional. Sebab Indonesia selama ini berupaya membangun hubungan yang lebih adil antara platform digital dan perusahaan pers.

Hal itu diatur dalam regulasi nasional mengenai kerja sama antara platform digital dan perusahaan pers. “Ini termasuk mekanisme lisensi berbayar dan bagi hasil atas pemanfaatan konten berita,” ujarnya.

AMSI menilai bahwa masuknya klausul tersebut tidak dapat dilepaskan dari tekanan politik dan ekonomi Pemerintah Amerika Serikat terhadap Indonesia. Menurutnya, ketentuan ini menempatkan Pemerintah Indonesia dalam posisi sulit.

“Di satu sisi harus menjaga hubungan dagang bilateral dan kesempatan meningkatkan nilai ekonomi dari sektor unggulan, namun di sisi lain berisiko mengorbankan kepentingan industri pers nasional serta kedaulatan kebijakan digital,” kata Maryadi.

Ia juga menyoroti Publisher Rights yang lahir dari kesadaran bahwa jurnalisme adalah barang publik (public good) dan bahwa keberlanjutan media nasional merupakan prasyarat bagi demokrasi yang sehat.

Oleh karena itu, Maryadi mengatakan kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS yang melarang penerapan kewajiban kompensasi untuk perusahaan platform digital berpotensi memperlebar ketimpangan nilai ekonomi, khususnya antara platform global dan penerbit lokal. Terlebih lagi, penerbit nasional kini menghadapi tekanan berat akibat perubahan algoritma, dominasi distribusi, dan pergeseran pendapatan iklan ke platform teknologi.

Meski demikian, AMSI tetap meyakini bahwa platform digital global akan terus membutuhkan dan bekerja sama dengan perusahaan pers Indonesia. Konten jurnalistik berbasis fakta, investigasi, dan pelaporan mendalam tetap menjadi fondasi kredibilitas ekosistem informasi digital.

“AMSI berharap platform tetap menjalin kemitraan lisensi dengan penerbit karena kebutuhan akan konten berkualitas dan terpercaya. Dalam era kecerdasan buatan (AI), ketergantungan platform terhadap data dan konten jurnalistik yang kredibel justru semakin tinggi,” ujarnya.

Ia juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tetap konsisten melindungi kepentingan perusahaan pers nasional. Sebab, perlindungan ini menjadi semakin krusial di era AI, ketika konten jurnalistik digunakan untuk pelatihan model bahasa besar, ringkasan otomatis, dan berbagai layanan berbasis AI generatif.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa, dalam kesepakatan dagang resiprokal, Indonesia hanya menyetujui permintaan AS untuk tidak mewajibkan perusahaan platform digital alias PPD bekerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, bagi hasil, dan berbagi data agregat pengguna berita.

Namun, Haryo mengatakan kewajiban PPD untuk bekerja sama dengan perusahaan pers tetap dimungkinkan. “Ini melalui bentuk kerja sama lain yang disepakati sesuai amanat pasal 7 ayat (3) huruf d,” kata Haryo dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (22/2).

Haryo mengatakan, mekanisme voluntary agreement juga dapat menjadi opsi skema kerja sama antara PPD AS dengan perusahaan pers.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken oleh Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak berpengaruh secara langsung terhadap Peraturan Presiden no.32/2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang disebut Perpres Publisher Rights.

Nezar menjelaskan pada pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat beberapa hari lalu, pemerintah memang diminta untuk menahan inisiatif tentang bagi hasil, lisensi berita, dan pertukaran data antara platform digital dengan media.

Namun ketiga hal tersebut, lanjut Nezar, hakikatnya telah dilakukan jauh sebelum Perpres Publisher Rights muncul.

Nezar mengatakan adapun saat ini yang paling penting adalah payung hukum hubungan antara platform digital dengan media, atau Perpres Publisher Rights, sudah ada dan masih berlaku di Indonesia. Dia berharap platform dan media bisa mengikuti aturan yang berlaku tersebut.

“Ada banyak hal yang bisa kita atur di sana termasuk kerja sama platform [digital] dengan industri media dalam bentuk-bentuk yang lain. Pemerintah bersama dengan komunitas, bersama dengan dewan pers kita coba mendiskusikan sejumlah tata kelola lain yang bisa mendukung kelanjutan dari industri media kita,” kata Nezar di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyampaikan bahwa Indonesia telah menyetujui ketentuan yang tidak mewajibkan Perusahaan Platform Digital (PPD) asal Amerika Serikat (AS) untuk bekerja sama dengan perusahaan pers lokal pada kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan dalam ART, Indonesia hanya menyetujui permintaan AS untuk tidak mewajibkan PPD menjalin kerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, skema bagi hasil, maupun berbagi data agregat pengguna berita.

“Namun, kewajiban PPD untuk bekerja sama dengan perusahaan pers tetap dimungkinkan melalui bentuk kerja sama lain yang disepakati sesuai amanat pasal 7 ayat (3) huruf d,” kata Haryo dalam jawaban tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Haryo menambahkan, mekanisme voluntary agreement juga dapat menjadi salah satu opsi skema kerja sama antara PPD AS dan perusahaan pers nasional.

Sementara itu, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengaku prihatin dengan perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang membebaskan Perusahaan Platform Digital (PPD) untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, skema bagi hasil, maupun berbagi data agregat pengguna berita.

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika mengatakan aturan itu membatasi kewenangan pemerintah Indonesia dalam mewajibkan platform digital asal AS membayar kompensasi atau lisensi kepada perusahaan pers nasional.

Wahyu mengatakan AMSI tetap berharap platform digital menjalin kemitraan lisensi dengan penerbit, mengingat kebutuhan platform terhadap konten yang berkualitas dan terpercaya.

“Dalam era kecerdasan buatan (AI), ketergantungan platform terhadap data dan konten jurnalistik yang kredibel justru semakin tinggi,” kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Oleh karena itu, lanjut Wahyu, perubahan dalam kerangka perjanjian dagang seharusnya tidak secara otomatis menghentikan kerja sama komersial antara platform dan penerbit. Namun, dia mengakui tanpa kerangka kebijakan yang kuat, posisi tawar penerbit Indonesia akan semakin lemah dalam negosiasi dengan perusahaan platform digital.

Wahyu menilai ketentuan tersebut juga menempatkan Pemerintah Indonesia dalam posisi sulit. Di satu sisi, pemerintah perlu menjaga hubungan dagang bilateral dan membuka peluang peningkatan nilai ekonomi dari sektor unggulan. Di sisi lain, kebijakan ini berisiko mengorbankan kepentingan industri pers nasional serta kedaulatan kebijakan digital.

Padahal, Indonesia sebelumnya telah mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas, yang bertujuan memastikan adanya kompensasi yang adil atas penggunaan konten jurnalistik oleh platform digital.