#30 tag 24jam
Ekspor Komoditas SDA Wajib via Danantara, GPEI Ingatkan Banyak Kontrak Jangka Panjang
GPEI meminta kejelasan ihwal kebijakan baru yang mewajibkan ekspor komoditas SDA via Danantara guna mencegah gangguan dagang dan memastikan pembayaran. [339] url asal
#ekspor-komoditas #sumber-daya-alam #gpei #kontrak-jangka-panjang #tata-kelola-ekspor #danantara #bpi #badan-usaha-milik-negara #pengekspor-tunggal #minyak-kelapa-sawit #batu-bara #paduan-besi #platfor
(Bisnis.Com - Ekonomi) 20/05/26 16:30
v/226550/
Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) meminta pemerintah memperjelas keberlanjutan kontrak ekspor yang telah berjalan menyusul rencana penerapan tata kelola baru ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) anak usaha Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno mengatakan para eksportir selama ini telah memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli luar negeri, termasuk kesepakatan terkait jadwal pengiriman dan harga dalam periode tertentu.
“Para eksportir sudah punya kontrak ekspor jangka panjang atau waktudeliverydan harga tertentu dalam masa tertentu,” ujar Benny kepadaBisnis, Rabu (20/5/2026).
Selain kontrak jangka panjang, kata dia, sebagian transaksi ekspor juga dilakukan secara instan berdasarkan harga pasar saat itu (trading spot) sesuai kebutuhan pasar.
“Ada juga yang sifatnyaspotsaja. Apakah kontrak tersebut nanti bisa diwakili lebih lanjut oleh badan ekspor tersebut? Termasuk cara bayarnya,” katanya.
Menurut Benny, kepastian mengenai mekanisme pengalihan transaksi dan pembayaran menjadi penting agar tidak menimbulkan gangguan dalam hubungan dagang antara eksportir Indonesia dan pembeli di luar negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR, Rabu (20/5/2026).
Dalam aturan tersebut, pemerintah akan mewajibkan penjualan sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.
“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang akan menjadi platform satu pintu dokumentasi dan transaksi ekspor SDA.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada tahap awal mulai 1 Juni 2026, dokumentasi ekspor akan dilakukan melalui Danantara Sumberdaya Indonesia. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, seluruh proses ekspor komoditas strategis ditargetkan dilakukan sepenuhnya melalui perusahaan tersebut.
Pemerintah menyebut kebijakan itu bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktikunder invoicingdantransfer pricing, serta meningkatkan pengawasan devisa hasil ekspor.
GPEI Ajak Pemerintah dan Pelaku Usaha Perkuat Pasar Lokal Hadapi Krisis Global
GPEI mengajak pemerintah dan pelaku usaha memperkuat pasar lokal untuk menghadapi krisis global akibat konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan biaya logistik. [367] url asal
#pasar-lokal #krisis-global #gpei #biaya-logistik #konflik-timur-tengah #eksportir-indonesia #pasar-domestik #permintaan-pasar #biaya-tambahan #risiko-perang #perdagangan-global #harga-energi #inflasi
(Bisnis.Com - Ekonomi) 11/03/26 07:43
v/161258/
Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pasar lokal untuk menghadapi dinamika pasar global yang memanas. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan biaya logistik.
Sekretaris Jenderal GPEI Toto Dirgantoro mengatakan para eksportir yang memiliki pasar tujuan Timur Tengah sudah merasakan dampak dari konflik yang berlangsung di kawasan tersebut.
Pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan akibat kapal harus mencari rute aman untuk menghindari konflik Iran dan Israel. Biaya tambahan tersebut menyentuh US$2.000-3.000 per kontainer.
“Beberapa pelayaran juga membatalkan dan tidak menerima kargo untuk ke sana. ” kata Toto kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).
Selain lonjakan biaya tambahan akibat risiko perang, eksportir juga menghadapi sejumlah kendala lain yang semakin menekan aktivitas perdagangan ke luar negeri.
“Yang jelas permintaan pasar, biaya logistik yang terus meningkat dan waktu pengiriman,” ujarnya.
Toto juga mengakui konflik tersebut turut memengaruhi permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor di kawasan Timur Tengah. Beberapa negara bahkan mulai menahan pembelian karena kondisi domestik mereka yang tidak stabil.
Ke depan, GPEI menilai apabila konflik berlangsung lebih lama, dampaknya terhadap kinerja ekspor Indonesia akan semakin besar.
Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat memperkuat pasar domestik untuk menyerap produk yang terdampak penurunan ekspor.
“Kemudian dengan lapangan pasar dalam negeri yang lebih terbuka, maka produk itu juga bisa dilempar ke dalam negeri untuk mengatasi ekspor yang terganggu,” pungkasnya.
Sebelumnya,
Kalangan dunia usaha mulai mencermati potensi dampak dari eskalasi konflik Amerika Serikat (AS)—Israel terhadap Iran yang dapat memicu tekanan pada harga energi, inflasi pangan, hingga stabilitas nilai tukar rupiah.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi yang berpotensi meluas menjadi konflik kawasan di Timur Tengah.
“Risiko utama tidak hanya berasal dari sentimen pasar, tetapi juga dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global, khususnya di kawasan Selat Hormuz yang merupakan salah satu bottleneck perdagangan energi dunia, di mana sekitar 20% minyak dunia melewati wilayah tersebut,” kata Sanny kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, kekhawatiran utama pelaku usaha saat ini adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas serta potensi kenaikan biaya logistik internasional. Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, lanjut dia, ketidakpastian geopolitik dapat mendorong lonjakan harga energi dan biaya pengiriman global.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)