Menteri Pertahanan Jepang Shinjirō Koizumi dan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA) dalam kunjungan Koizumi ke Jakarta pada awal Mei lalu. Momentum ini disebut sebagai tonggak krusial sekaligus kompas baru bagi hubungan bilateral kedua negara.

Penilaian tersebut sulit dibantah. Kesepakatan ini menandai pergeseran senyap tetapi sangat konsekuensial bagi konstelasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Langkah strategis tersebut juga berkelindan langsung dengan dilema geopolitik Indonesia yang lebih luas.

Belakangan ini, munculnya laporan mengenai usulan pemberian hak terbang lintas selimut bagi pesawat militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia memicu kritik tajam. Presiden Prabowo Subianto dinilai mulai menggadaikan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif demi mendekat ke Washington.

Kendati pemerintah bersikeras belum ada kesepakatan yang dicapai, kecondongan Jakarta terhadap Tokyo justru bisa menjadi indikator yang lebih sahih.

Eskalasi Regional dan Dilema Geopolitik Jakarta

Realitasnya, kawasan Indo-Pasifik kini bergerak ke arah yang kian tidak stabil. Intrusi armada Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan terus meningkat, baik dalam hal frekuensi maupun agresivitasnya. Di belahan utara, Korea Utara tanpa henti meluncurkan rudal balistik ke perairan internasional. Ditambah lagi, koordinasi militer mereka dengan Rusia pasca-konflik Ukraina tampak semakin solid dan mengakar.

Jika ditarik lebih dekat ke beranda kita, kapal-kapal Tiongkok pun telah berulang kali merambah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara. Bagi sebagian kalangan, pendekatan Prabowo ke Washington tidak dipandang sebagai pengkhianatan terhadap prinsip dasar bangsa, melainkan respons pragmatis terhadap lingkungan keamanan regional yang kian memburuk.

Geografi kepulauan Indonesia secara alamiah menuntut postur pertahanan yang tangguh. Indonesia membentang di sepanjang Selat Malaka sebagai titik sumbat paling kritis di Indo-Pasifik, tempat mengalirnya 44,8% impor energi global setiap tahunnya.

Bagi Jakarta, kemampuan mengamankan koridor maritim ini adalah pertaruhan atas kelangsungan hidup ekonomi domestik. Kebutuhan tersebut mau tidak mau menuntut hadirnya mitra yang kapabel.

Kerja sama keamanan yang terlalu dalam dengan Washington tidak serta merta menjamin stabilitas regional. Komitmen Amerika Serikat kerap kali rapuh, cepat berubah tergantung pada pergeseran prioritas domestik mereka, dan belakangan ini sangat dipengaruhi oleh temperamen politik Presiden Donald Trump.

Apa yang sesungguhnya dibutuhkan Indonesia adalah mitra yang stabil sekaligus mumpuni, aktor yang mampu mengambil peran lebih aktif dalam arsitektur pertahanan regional tanpa membawa beban politik ataupun polarisasi geopolitik yang melekat pada aliansi formal bersama Amerika Serikat. Kriteria ini secara perlahan tetapi pasti mulai dipenuhi oleh Jepang.

Transformasi Radikal Pasifisme Tokyo

Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi, Tokyo tengah merombak kebijakan pertahanannya secara radikal, sebuah langkah yang mustahil dibayangkan satu dekade lalu.

Jepang kini secara proaktif mengusung visi Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka atau FOIP, sebuah kerangka kerja strategis yang dahulu diartikulasikan oleh mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe. Menandai peringatan sepuluh tahun FOIP pada Mei ini,

Perdana Menteri Takaichi menegaskan komitmen Jepang untuk mengambil peran yang jauh lebih aktif dari sebelumnya dalam menyokong tatanan internasional yang berbasis pada kebebasan dan supremasi hukum. Tatanan ini dinilai krusial untuk melindungi keamanan ekonomi serta jalur logistik energi di kawasan.

Manifestasi dari perubahan doktrin ini mulai terlihat nyata di lapangan. Jepang baru-baru ini mengerahkan kontingen militer terbesarnya dalam latihan bersama multilateral Balikatan 2026, bersanding dengan Amerika Serikat, Australia, Filipina, dan negara mitra lainnya.

Satu hal yang patut digarisbawahi adalah keterlibatan kapabilitas rudal anti-kapal Jepang dalam latihan tersebut, sebuah sinyal tegas di tengah kalkulasi geopolitik Tiongkok yang kian intensif di Laut Tiongkok Selatan. Langkah ini diperkuat dengan kebijakan domestik yang berani.

Pada April lalu, Tokyo mengumumkan reformasi bersejarah terhadap regulasi ekspor pertahanannya. Sepanjang era pasca-Perang Dunia II, konstitusi pasifis Jepang melarang keras ekspor senjata mematikan. Kini untuk pertama kalinya, Jepang membuka peluang ekspor jet tempur, rudal, hingga kapal perang kepada mitra strategis yang telah disetujui.

Melalui kebijakan diplomasi penjualan senjata yang digariskan Menteri Pertahanan Shinjirō Koizumi, transfer teknologi dan material pertahanan ini hanya akan dialirkan kepada negara-negara mitra yang sepemikiran.

Tujuannya eksplisit untuk memperkuat kapasitas pertahanan negara-negara demokratis di kawasan guna menangkal potensi perambahan wilayah oleh kekuatan eksternal yang bermusuhan. Modernisasi postur Jepang ini memberikan angin segar bagi negara-negara non-blok di Asia Tenggara yang kerap terjebak di antara persaingan dua kekuatan besar dunia.

Kalkulasi Strategis dan Keuntungan Indonesia

Bagi Indonesia, keuntungan dari penyelarasan strategis yang lebih erat dengan Jepang menawarkan jalan keluar yang jernih dengan memberikan keuntungan keamanan jangka pendek tanpa biaya diplomatik yang tinggi.

Jakarta sebetulnya telah mengantongi perjanjian transfer teknologi dengan Tokyo dan saat ini tengah menegosiasikan proyek pengembangan bersama fregat kelas Mogami, di mana empat unit direncanakan akan dibangun langsung di galangan kapal domestik.

Langkah serupa sebelumnya telah diambil Australia melalui kontrak senilai US$6,5 miliar untuk pengadaan sebelas unit fregat sejenis sebagai kontrak ekspor pertahanan terbesar dalam sejarah pasca-perang Jepang.

Jepang juga telah menawarkan kapal selam kelas Oyashio kepada Jakarta. Tawaran ini dikonfirmasi oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali pada April lalu dan kini tengah dikaji secara intensif oleh Kementerian Pertahanan.

Dalam pertemuan di Jakarta, Koizumi dan Sjafrie pun sepakat untuk mempercepat kerja sama peralatan dan teknologi pertahanan demi memperkuat efek gentar maritim, komitmen yang kini diresmikan lewat pakta DCA.

Sinergi dengan Tokyo membuka akses bagi Indonesia dan dalam jangka panjang bagi ASEAN terhadap salah satu industri pertahanan paling canggih di Asia. Akses ini diperoleh tanpa ikatan formal komitmen aliansi militer ataupun paparan risiko politik domestik yang biasanya membayangi kemitraan dengan Amerika Serikat.

Visi Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka milik Jepang beroperasi sebagai arsitektur keamanan kolektif yang fleksibel. Visi ini mampu mengakomodasi lanskap diplomatik unik dari setiap negara mitra, alih-alih mensubordinasikan mereka di bawah satu agenda tunggal kekuasaan global.

Bagi Presiden Prabowo, kalkulasi keuntungan ini rasanya kian sulit untuk diabaikan. Indonesia jelas membutuhkan mitra yang mampu mendongkrak kapabilitas pertahanan nasional tanpa mendikte kepatuhan arah diplomasi kita. Kemitraan strategis dengan Jepang muncul sebagai jawaban atas teka-teki ini.

Mempererat hubungan dengan Tokyo akan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan pertahanan Indonesia sekaligus menjaga kredibilitas politik luar negeri bebas-aktif tetap utuh. Langkah ini mampu mengamankan kedaulatan negara tanpa harus membayar ongkos politik mahal berupa cap telah menanggalkan prinsip dasar geopolitik Jakarta yang telah digariskan sejak era Sukarno.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) trimatra kepada 3 kepala staf TNI dalam prosesi di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (18/5/2026).

Dihimpun dari berbagai sumber yang diterima Bisnis, penyerahan Alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) tersebut menjadi salah satu simbol percepatan modernisasi pertahanan Indonesia yang digencarkan sejak Prabowo menjabat Menteri Pertahanan pada periode 2019—2024.

Sorotan utama dalam agenda tersebut tertuju pada kedatangan 6 jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis yang mulai memperkuat armada TNI Angkatan Udara.

Kehadiran Rafale dinilai sebagai tonggak penting transformasi kekuatan udara Indonesia di tengah dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks.

Sebagai tambahan informasi, Indonesia diketahui menandatangani kontrak pembelian 42 unit Rafale dari perusahaan asal Prancis, Dassault Aviation, pada 2022.

Kontrak itu dijalankan bertahap, mulai dari 6 unit pertama, kemudian 18 unit, dan disusul 18 unit tambahan hingga keseluruhan kontrak efektif pada awal 2024.

Nantinya, 6 Rafale pertama akan diterima Indonesia sepanjang 2026. 3 unit awal dijadwalkan datang lebih dahulu, kemudian disusul 3 unit berikutnya beberapa bulan kemudian.

Pengiriman tahap awal itu telah dimulai sejak Januari 2026 ketika 3 Rafale pertama tiba di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau.

Jet tempur tersebut menjadi batch perdana dari keseluruhan proyek pengadaan 42 pesawat tempur multirole generasi 4,5 tersebut.

Nilai pengadaan Rafale Indonesia diperkirakan mencapai sekitar US$8 miliar hingga US$11,6 miliar setara dengan sekitar Rp204,19 triliun, tergantung paket persenjataan, dukungan logistik, pelatihan, dan sistem pemeliharaan yang menyertainya.

Rafale sendiri dikenal sebagai pesawat tempur multirole yang mampu menjalankan berbagai misi sekaligus, mulai dari superioritas udara, serangan darat, pengintaian, hingga peperangan elektronik.

Pesawat ini diproduksi dalam standar terbaru F4 yang memiliki peningkatan pada kemampuan network-centric warfare, radar, sensor, serta interoperabilitas sistem tempur modern.

Menurut data Dassault Aviation, hingga akhir 2025 total pesanan Rafale mencapai 533 unit, termasuk 323 unit untuk pasar ekspor. Selain Indonesia, Rafale juga digunakan negara lain seperti India, Mesir, Qatar, Yunani, Kroasia, Uni Emirat Arab, dan Serbia.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik global dan tekanan stabilitas kawasan Indo-Pasifik, Indonesia kembali dihadapkan pada dilema klasik: memperkuat kapasitas pertahanan melalui kemitraan strategis dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, atau menjaga jarak demi mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kedaulatan nasional.

Pembentukan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi momentum penting—sekaligus ujian—bagi arah kebijakan strategis Jakarta ke depan.

Pembentukan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara Indonesia dan Amerika Serikat menandai babak baru dalam hubungan pertahanan kedua negara. Kesepakatan ini tidak hanya mencerminkan penguatan kerja sama bilateral, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika yang lebih luas dalam kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik.

Dalam pernyataan bersama, kedua negara menegaskan bahwa MDCP dirancang untuk memperkuat stabilitas kawasan, sekaligus memperdalam hubungan militer yang telah terjalin selama puluhan tahun. Tiga pilar utama menjadi fondasi kerja sama ini, yakni modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, pendidikan serta pelatihan militer profesional, serta peningkatan latihan bersama dan kerja sama operasional.

Namun, di balik narasi penguatan kemitraan tersebut, muncul sejumlah pertanyaan strategis terkait batasan, implikasi, dan arah kebijakan Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tekanan geopolitik global.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa kerja sama ini tetap berada dalam koridor kebijakan nasional Indonesia.

“Pada prinsipnya, kerja sama pertahanan Indonesia dengan negara mana pun, termasuk dengan Amerika Serikat, tetap ditempatkan dalam koridor politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional, dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara,” ujarnya kepada Bisnis saat dihubungi pada Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, kerangka MDCP yang diumumkan kedua pihak difokuskan pada modernisasi pertahanan, pembangunan kapasitas, pendidikan militer profesional, serta latihan dan kerja sama operasional, sehingga bagi Indonesia yang utama adalah memastikan seluruh implementasinya tetap sejalan dengan kebijakan nasional dan tidak menimbulkan komitmen yang bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri kita.

Dia pun menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga agar kerja sama tidak bergeser menjadi ketergantungan strategis. Dalam konteks ini, Indonesia menempatkan dirinya sebagai mitra yang setara, bukan sekadar penerima bantuan atau dukungan militer.

Lebih jauh, Rico menekankan pentingnya nilai tambah dalam setiap bentuk kerja sama pertahanan.

Bahkan, kata Rico, terkait pengembangan teknologi pertahanan dan peningkatan kapasitas, pemerintah tentu mendorong agar setiap kerja sama memberi nilai tambah nyata bagi penguatan kemampuan nasional, termasuk peningkatan kualitas SDM, transfer pengetahuan, penguasaan teknologi, dan penguatan ekosistem industri pertahanan dalam negeri.

“Jadi orientasinya bukan semata kerja sama jangka pendek, tetapi bagaimana kolaborasi tersebut dapat mendukung kemandirian pertahanan nasional secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya.

Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan industri pertahanan nasional yang menekankan transfer of technology (ToT) dan penguatan kapasitas domestik. Data Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, Indonesia berupaya meningkatkan komponen lokal dalam pengadaan alutsista, meski masih menghadapi tantangan dalam hal teknologi tinggi dan pembiayaan.

Dari sisi ekonomi, dia melanjutkan bahwa kerja sama pertahanan juga dinilai memiliki potensi multiplier effect. Rico memerinci peluang kerja sama di bidang pemeliharaan, perbaikan, dan dukungan kesiapan operasional tentu memiliki pandangan positif sepanjang dapat melibatkan kapasitas nasional, memperluas kesempatan bagi industri dalam negeri, dan membuka ruang penguatan kompetensi teknis.

“Pemerintah pada dasarnya akan terus mengarahkan agar setiap bentuk kerja sama pertahanan memberikan manfaat strategis, manfaat kelembagaan, dan manfaat ekonomi yang terukur bagi Indonesia,” tandasnya.

Di sisi lain, DPR RI menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam implementasi kerja sama tersebut, terutama terkait isu kedaulatan udara. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan bahwa informasi yang beredar terkait akses lintas udara militer AS masih bersifat spekulatif.

“Penting bagi semua pihak untuk tidak menarik kesimpulan prematur sebelum terdapat klarifikasi yang komprehensif dari otoritas terkait. Namun terlepas dari itu, kami memegang teguh prinsip bahwa kepentingan nasional dan kedaulatan negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan,” ujar Sukamta.

Dia menekankan bahwa Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan konstruktif, serta memastikan bahwa setiap kerja sama internasional tetap sejalan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat Indonesia.

Dia menegaskan bahwa kerja sama pertahanan tetap terbuka, namun harus berada dalam batasan yang jelas.

Apalagi, kata Sukamta, Indonesia pada prinsipnya membuka ruang kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas nasional.

Kendati demikian, dia mengatakan bbahwa seluruh bentuk kerja sama tersebut harus tetap berada dalam koridor kepentingan nasional, menghormati prinsip kedaulatan, serta tidak mengganggu kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan Indonesia.

Lebih lanjut, Sukamta menekankan peran DPR dalam mengawasi perjanjian internasional.

“Apabila terdapat perjanjian atau kesepakatan strategis yang berdampak pada aspek kedaulatan dan pertahanan negara, maka hal tersebut semestinya dikonsultasikan dan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian amanat UU RI No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 10 dan Putusan MK No. 13/PUU/XVI tahun 2018 tentang kewenangan DPR dalam pengesahan perjanjian internasional dan bentuk pengesahan perjanjian internasional,” iminternasional.

Dia juga menyoroti aspek hukum terkait ruang udara. Menurutnya, isu dalam perjanjian tersebut berkenaan dengan ruang udara Indonesia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan negara.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional, setiap aktivitas penerbangan asing, terlebih yang bersifat militer, wajib tunduk pada mekanisme perizinan yang ketat, termasuk diplomatic clearance dan security clearance.

Sukamta menekankan bahwa tidak terdapat dasar hukum yang memungkinkan pemberian akses bebas tanpa batas terhadap ruang udara nasional kepada pihak asing. Bahkan, dalam konteks geopolitik, posisi Indonesia dinilai sangat strategis.

“Dalam isu strategis seperti ini, transparansi pemerintah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari mispersepsi, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang utuh, proporsional, dan berbasis fakta,” tandasnya.

Perspektif Amerika Serikat: Kemitraan yang Meningkat

Dari pihak Amerika Serikat, penguatan kemitraan ini dipandang sebagai langkah strategis. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyampaikan Pemerintah Amerika Serikat secara resmi meningkatkan status kemitraan keamanan dengan Indonesia menjadi kerja sama pertahanan utama sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral kedua negara.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan keamanan antara kedua negara yang terus berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

“Sebagai bentuk pengakuan atas kolaborasi keamanan penting yang sedang kita jalankan, hari ini kami mengumumkan bahwa kedua negara kita meningkatkan kemitraan keamanan menjadi kemitraan kerja sama pertahanan utama,” ujar Hegseth.

Dia menambahkan, peningkatan status kemitraan ini tidak hanya didorong oleh kepentingan strategis di bidang pertahanan, tetapi juga dilandasi oleh hubungan historis yang telah terjalin sejak lama antara kedua negara.

Dia juga menegaskan bahwa kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas militer modern, tetapi juga mencakup aspek kemanusiaan, termasuk upaya pemulangan prajurit yang hilang dalam sejarah perang.

Perspektif Hukum: Risiko Blanket Overflight Clearance

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap kedaulatan dan posisi geopolitik Indonesia.

“Saat ini sedang diperbincangkan Departemen Perang AS meminta kepada Kemenhan Indonesia Blanket Overflight Clearance meski permintaan tersebut belum disetujui oleh Kemhan Indonesia,” ujar Hikmahanto.

Dia menjelaskan bahwa blanket overflight clearance merupakan izin bagi pesawat negara, termasuk militer, untuk melintasi wilayah udara suatu negara tanpa harus mendarat.

“Blanket Overflight Clearance adalah hak untuk melintas bagi pesawat negara (state aircraft) suatu negara di atas ruang udara negara yang mengizinkan tanpa mendarat,” katanya.

Menurut Hikmahanto, dalam hukum internasional, kedaulatan udara bersifat mutlak sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago.

“Menurut Pasal 1 dari Konvensi Chicago ditentukan bahwa ruang udara dari suatu negara adalah penuh dan eksklusif. Dengan demikian setiap pesawat udara asing wajib mendapat izin bila hendak melintasi wilayah udara suatu negara,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku untuk pesawat negara, termasuk pesawat militer, yang tetap memerlukan izin khusus.

“Namun ini tidak berlaku bagi pesawat negara, termasuk pesawat militer, maupun pesawat pribadi,” ujarnya.

Lebih jauh, Hikmahanto memperingatkan bahwa pemberian izin semacam itu dapat menimbulkan persepsi keberpihakan Indonesia dalam konflik global.

“Bila Indonesia memberikan Blanket Overflight Clearance pada saat ini maka Indonesia bisa dianggap mempunyai keberpihakan kepada AS sehingga membahayakan politik luar negeri bebas aktif,” tegasnya.

Dia juga mengaitkan potensi implikasi tersebut dengan dinamika geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.

“Dalam situasi geopolitik saat ini Iran akan menganggap Indonesia memberi ruang kepada AS untuk melakukan serangan ke Iran,” katanya.

Menurutnya, terdapat kemungkinan pesawat militer AS dari berbagai pangkalan di Asia Pasifik dan Australia melintasi wilayah udara Indonesia untuk bergabung dengan operasi militer di kawasan tersebut.

“Hal ini mengingat ada kemungkinan pesawat militer dari berbagai pangkalan militer AS di Asia Pasifik dan Australia harus melewati wilayah udara Indonesia untuk bergabung dengan kekuatan militer AS yang telah ada di Timur Tengah untuk menyerang Iran,” ujarnya.

Sebagai rekomendasi, Hikmahanto menilai pemerintah sebaiknya tidak memberikan izin tersebut.

“Sebaiknya Indonesia tidak memberi Blanket Overflight Clearance kepada AS,” tandasnya.

Menjaga “Bebas Aktif” di Era Baru

Dalam konteks yang lebih luas, MDCP bukan sekadar kerja sama pertahanan, melainkan refleksi dari posisi Indonesia dalam peta geopolitik global. Sebagai negara dengan posisi strategis di jalur perdagangan dunia dan kawasan Indo-Pasifik, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas kawasan. Namun, stabilitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika rivalitas antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia.

Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia kembali diuji. Apakah Indonesia mampu memanfaatkan kerja sama strategis tanpa terjebak dalam orbit kepentingan salah satu pihak?

Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola transparansi, akuntabilitas, serta konsistensi kebijakan dalam setiap perjanjian internasional.

Di tengah kompleksitas tersebut, satu hal menjadi jelas: kemitraan strategis seperti MDCP bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kepentingan nasional—yang pada akhirnya harus tetap berpijak pada kedaulatan, kemandirian, dan kesejahteraan bangsa.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia resmi mengumumkan pembentukan kemitraan pertahanan baru bertajuk Major Defense Cooperation Partnership (MDCP), sebagai langkah memperkuat kerja sama militer bilateral dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Dalam dokumen yang diterima Bisnis, Kesepakatan tersebut diumumkan usai pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth pada Senin (13/4/2026) waktu setempat.

Dalam pernyataan bersama, kedua negara menegaskan bahwa pembentukan MDCP mencerminkan peran strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan, sekaligus memperkuat hubungan pertahanan bilateral yang telah terjalin selama puluhan tahun.

Kemitraan ini dirancang sebagai kerangka utama untuk mendorong kerja sama yang lebih luas dan terstruktur, dengan tetap berlandaskan prinsip saling menghormati dan kedaulatan nasional masing-masing negara.

Tiga Pilar Utama

MDCP akan berfokus pada tiga pilar utama kerja sama, yakni modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, pelatihan serta pendidikan militer profesional dan latihan bersama dan kerja sama operasional

Melalui kerangka ini, Indonesia dan Amerika Serikat juga akan menjajaki pengembangan teknologi pertahanan mutakhir, termasuk kemampuan asimetris generasi baru di sektor maritim, bawah laut, dan sistem otonom.

Selain itu, kedua negara membuka peluang kerja sama dalam bidang pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul (MRO) guna meningkatkan kesiapan operasional alutsista.

Penguatan Pasukan Khusus

Sebagai simbol peningkatan kepercayaan strategis, kedua pihak juga berkomitmen memperluas pelatihan bersama pasukan khusus. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat interoperabilitas serta hubungan antarpersonel militer kedua negara.

Kerja sama pendidikan militer juga akan diperluas, termasuk pembentukan jaringan alumni pertahanan yang diharapkan dapat mempererat hubungan jangka panjang antara aparat pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat.

Pesan Stabilitas Kawasan

Dalam pernyataan tersebut, kedua negara menegaskan kembali komitmen bersama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik yang semakin dinamis.

Kemitraan ini juga menandai babak baru dalam hubungan pertahanan Indonesia–AS, yang selama ini telah dibangun melalui berbagai latihan bersama, dialog strategis, serta kerja sama keamanan regional.

“Kemitraan ini mewakili perkembangan berkelanjutan dari hubungan bilateral pertahanan AS-Indonesia, yang dibangun di atas kerja sama selama beberapa dekade. Kedua negara saling mengakui sebagai mitra penting dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kerja sama berdasarkan rasa saling menghormati, kedaulatan, dan kepentingan bersama dalam perdamaian dan stabilitas regional,” demikian isi dokumen tersebut.

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menyatakan optimisme bahwa MDCP akan menjadi fondasi penting untuk memperdalam kolaborasi pertahanan ke depan, sekaligus memperkuat posisi kedua negara sebagai mitra strategis dalam menghadapi tantangan keamanan global yang terus berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyambut kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin di Pentagon dengan menegaskan peningkatan signifikan hubungan keamanan kedua negara pada Rabu (13/4/2026) waktu setempat.

Dalam pernyataannya, Hegseth menyebut kunjungan tersebut mencerminkan semakin erat dan aktifnya hubungan pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia, yang dinilai memiliki peran penting dalam dinamika keamanan kawasan.

“Merupakan suatu kehormatan menyambut kehadiran Anda. Kunjungan Anda menunjukkan pentingnya hubungan keamanan kita yang terus berkembang,” ujar Hegseth dalam pertemuan tersebut.

Naik Level Jadi Kemitraan Strategis

Dalam momentum tersebut, Amerika Serikat secara resmi mengumumkan peningkatan status hubungan bilateral menjadi kemitraan kerja sama pertahanan utama (Major Defense Cooperation Partnership).

Langkah ini disebut sebagai bentuk pengakuan atas kolaborasi strategis yang selama ini telah terjalin, sekaligus menjadi fondasi baru untuk memperluas kerja sama militer ke depan.

Hegseth menilai Indonesia sebagai mitra kunci dalam menjaga stabilitas regional, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks secara geopolitik.

Fokus Pemulangan Prajurit Hilang

Selain isu strategis, pertemuan juga menyoroti kerja sama kemanusiaan terkait pemulangan jenazah prajurit Amerika Serikat yang hilang dalam Perang Dunia II.

Hegseth mengapresiasi dukungan pemerintah Indonesia dalam membantu proses pencarian dan pemulangan sisa-sisa jenazah prajurit AS yang gugur di wilayah Indonesia.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan memungkinkan Defense POW/MIA Accounting Agency untuk memulihkan para anggota militer yang hilang dan mengembalikan mereka kepada keluarganya,” ujarnya.

Kerja sama ini dinilai tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah dan pengorbanan prajurit kedua negara.

Arah Kerja Sama ke Depan

Pertemuan di Pentagon tersebut menjadi bagian dari upaya memperdalam kerja sama pertahanan Indonesia–AS, baik dalam aspek militer, kemanusiaan, maupun stabilitas kawasan.

Kedua pihak menyatakan komitmen untuk melanjutkan dialog strategis dan memperluas kolaborasi di berbagai bidang, termasuk pelatihan militer, pengembangan kapasitas, serta kerja sama teknologi pertahanan.

Dengan peningkatan status kemitraan ini, Indonesia dan Amerika Serikat diharapkan mampu memperkuat posisi sebagai mitra strategis dalam menghadapi tantangan keamanan global yang terus berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth untuk menandatangani sejumlah dokumen kerja sama guna meningkatkan pertahanan kedua negara.

Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat pertahanan bilateral antara AS dan Indonesia dalam menjaga perdamaian serta stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

"Kunjungan Anda (Sjafrie) menunjukkan pentingnya yang diberikan Departemen Pertahanan terhadap hubungan keamanan kita yang terus berkembang dan memang aktif serta semakin erat dengan Indonesia,” kata Hegseth dilansir website Departemen Perang AS, dikutip pada Selasa (14/4/2026).

Selain meningkatkan pertahanan, kedua negara sepakat melaksanakan lebih dari 170 latihan militer bersama setiap tahun. Dengan ditandatanganinya nota kemitraan tersebut, lembaga di bawah Departemen Pertahanan AS yang menangani tentara hilang atau belum ditemukan (Defense POW/MIA Accounting Agency) akan bisa melakukan pencarian dan pemulangan jenazah prajurit AS yang sebelumnya hilang di wilayah Indonesia.

Hegseth menegaskan bahwa kemitraan tersebut mencerminkan kekuatan sekaligus potensi besar dalam hubungan keamanan kedua negara.

Terdapat tiga pilar utama dalam kerja sama ini, meliputi penguatan organisasi dan kapasitas militer, pelatihan serta pendidikan profesional militer, serta latihan dan kerja sama operasional.

Kedua negara sepakat menjalankan langkah-langkah strategis, mulai dari penguatan kemampuan asimetris, pengembangan teknologi pertahanan generasi baru di bidang maritim dan sistem otonom, hingga kolaborasi pemeliharaan dan perbaikan untuk mendukung kesiapan operasional.

Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin mengapresiasi kerja sama yang strategis antar kedua negara di bidang pertahanan yang diharapkan berdampak di masa depan bagi Indonesia dan AS.

“Hari ini, kami hadir sebagai delegasi Indonesia dengan antusiasme yang sangat besar untuk terus mengembangkan hubungan pertahanan kita, yang diharapkan dapat berkelanjutan bagi generasi mendatang di Indonesia dan Amerika Serikat,” ujar Sjafrie.

Dia menambahkan kerja sama tersebut dijalankan atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan guna meningkatkan nilai kepentingan nasional masing-masing negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyambut langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral di Istana Akasaka, Tokyo, Selasa (31/3/2026).

Dalam sambutannya, Takaichi menekankan pentingnya memperkuat kerja sama strategis kedua negara, khususnya dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik.

“Yang Mulia Bapak Presiden Prabowo Subianto dan seluruh delegasi Kabinet Indonesia, selamat datang di Jepang. Saya sangat bahagia dapat bertemu kembali dengan Yang Mulia setelah pertemuan terakhir kita pada KTT APEC di Korea Selatan pada November lalu, di mana kita duduk berdampingan,” ujar Takaichi dalam keterangan resmi.

Dia mengungkapkan rasa syukur atas perkembangan positif hubungan bilateral Jepang dan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kemajuan kerja sama terlihat nyata terutama di sektor ekonomi dan keamanan.

“Saya bersyukur atas kemajuan berbagai kerja sama antara Jepang dan Indonesia, terutama di bidang ekonomi dan keamanan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Takaichi juga menegaskan komitmen Jepang untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam memperkuat kawasan Indo-Pasifik.

Dia menekankan visi bersama kedua negara untuk mewujudkan kawasan yang bebas, terbuka, dan inklusif. “Saya ingin bersama-sama memperkuat dan memakmurkan kawasan Indo-Pasifik demi terwujudnya Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” tegasnya.

Indonesia dan Jepang selama ini dikenal sebagai mitra strategis dengan hubungan yang terus berkembang, mencakup perdagangan, investasi, pertahanan, hingga kerja sama kawasan.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Jepang dalam pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Sanae Takaichi di Istana Akasaka, Tokyo, Selasa (31/3/2026).

Prabowo menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pemerintah Jepang, termasuk penerimaan oleh Kaisar Jepang Naruhito sehari sebelumnya.

“Yang saya hormati, Yang Mulia PM Takaichi yang saya banggakan, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan hangat dari Yang Mulia dan Pemerintah Jepang. Saya juga diterima dengan sangat baik oleh Sri Baginda Kaisar Naruhito kemarin,” ujar Prabowo.

Dia menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Jepang telah terjalin lama dan dibangun di atas fondasi saling percaya serta penghormatan terhadap kepentingan bersama.

“Indonesia dan Jepang adalah sahabat dekat dan mitra strategis. Hubungan kita sudah sangat lama dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menghormati kepentingan bersama,” lanjutnya.

Dalam konteks global, Prabowo menyoroti tantangan geopolitik yang semakin kompleks. Menurutnya, Indonesia dan Jepang memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus menjadi bagian dari solusi atas berbagai dinamika dunia.

“Di tengah dinamika geopolitik dunia yang sangat kompleks, Indonesia dan Jepang harus menjadi bagian dari stabilitas dan solusi,” tegasnya. Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan optimisme bahwa kunjungan kenegaraannya ke Jepang akan menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan guna memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

“Saya yakin pertemuan ini, kunjungan saya ke sini, akan menghasilkan langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti untuk memperkokoh hubungan antara Jepang dan Indonesia,” tandas Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Diplomasi energi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dinilai semakin penting di tengah ketidakpastian pasokan energi global. Seruan penguatan kolaborasi antarnegara disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam forum Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business (IPEM) di Tokyo, Jepang, Ahad (15/3/2026).

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman menilai, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem energi kawasan.

“Kami mendukung penuh langkah Menteri Bahlil. Kerja sama dan sinergi ini akan sangat penting dalam memperkuat posisi masing-masing negara dalam mewujudkan kemandirian energi,” kata Abdul Rahman melalui keterangannya, Senin (16/3/2026).

Abdul Rahman mengatakan, kolaborasi di sektor energi yang mencakup rantai pasok dari hulu hingga hilir dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi di kawasan Indo-Pasifik.

Menurut Abdul Rahman, Indonesia memiliki sejumlah modal untuk memainkan peran lebih besar dalam ekosistem energi kawasan, mulai dari kekayaan sumber daya alam, kapasitas industri, hingga peluang pengembangan energi baru dan terbarukan.

Ia menilai penguatan kerja sama lintas negara juga berpotensi memperkuat rantai pasok energi nasional sekaligus membuka peluang investasi dan transfer teknologi.

“Langkah yang ditempuh Menteri Bahlil ini bukan hanya soal kerja sama energi semata, tetapi juga tentang memperkuat posisi strategis Indonesia dalam peta energi kawasan. Jika kolaborasi ini terus diperkuat, Indonesia dapat menjadi salah satu pusat kekuatan energi di Indo-Pasifik,” kata Abdul Rahman.

Apa yang sedang terjadi antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran bukan sekadar krisis Timur Tengah. Dampaknya tidak akan berhenti di Teluk. Krisis ini telah berkembang menjadi guncangan geopolitik yang mempengaruhi arsitektur strategis Indo-Pasifik secara keseluruhan, mulai dari jalur energi dan harga minyak, hingga distribusi perhatian kekuatan-kekuatan besar dunia.

Dalam kerangka itulah Indonesia harus memposisikan diri: bukan sebagai penonton, melainkan sebagai negara yang ikut terdampak, baik secara ekonomi maupun politik.

Kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 telah mengubah eskalasi ini menjadi krisis yang jauh lebih dalam. Ini bukan lagi sekadar persoalan serangan balasan dan ketegangan regional. Ini adalah momen yang berpotensi merombak keseimbangan kekuatan di kawasan yang terhubung langsung dengan kepentingan Asia.

Reuters melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyebut serangan itu tidak dapat diterima dan menuntut gencatan senjata segera. Ini merupakan reaksi yang memperlihatkan–bahkan kekuatan besar Asia pun membaca–peristiwa ini sebagai sesuatu yang melampaui Timur Tengah.

Dampak paling cepat terasa ada pada sektor energi. Asia mengimpor sekitar dua pertiga minyak mentahnya dari kawasan Teluk. Sekitar separuh impor minyak Tiongkok berasal dari sana, sementara untuk Jepang angkanya mencapai sekitar 90%.

Reuters juga mencatat bahwa sekitar 20% konsumsi minyak global biasanya melewati Selat Hormuz. Artinya, stabilitas energi Asia sangat bergantung pada satu jalur sempit yang kini berada di bawah tekanan militer dan politik yang serius.

Yang penting dicatat: untuk mengguncang pasar, penutupan total Selat Hormuz bahkan tidak diperlukan. Ketidakpastian saja sudah cukup. Begitu risiko gangguan meningkat, negara-negara mulai bergerak.

Jepang menghentikan sebagian operasi pelayaran di sekitar Hormuz, India mencari pemasok alternatif, Korea Selatan menyiapkan cadangan strategis, dan Taiwan menegaskan bahwa ketergantungannya pada energi Timur Tengah terus dikurangi.

Ini memperlihatkan satu hal penting: kekuatan krisis bukan hanya terletak pada kerusakan yang ditimbulkannya, tetapi juga pada efek disiplin yang diciptakannya. Negara-negara menyesuaikan diri bahkan sebelum skenario terburuk benar-benar terjadi.

Bagi Indonesia, implikasi ini sangat nyata. Indonesia memang masih memproduksi energi domestik, tetapi tetap rentan terhadap gejolak harga minyak global karena struktur pasar energi nasional belum sepenuhnya terlindung dari fluktuasi eksternal.

Ketika harga minyak naik, tekanan langsung muncul pada biaya impor energi, beban subsidi, inflasi, dan ruang fiskal pemerintah. Jika konflik berlarut-larut, pemerintah Indonesia akan menghadapi dilema klasik: mempertahankan stabilitas harga dalam negeri dengan beban fiskal yang lebih besar, atau membiarkan penyesuaian harga yang berisiko memicu tekanan sosial dan politik.

Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari ketidakpastian global sebelumnya, skenario seperti ini jelas tidak ringan. Membaca krisis Iran hanya sebagai isu keamanan internasional, tanpa melihat implikasi ekonomi domestiknya, adalah kesalahan mendasar.

Dimensi kedua adalah dimensi strategis, terutama terkait Tiongkok. Pada permukaan, Beijing tampak mengambil posisi normatif: mengutuk serangan, menyerukan de-eskalasi, dan membela prinsip kedaulatan. Namun posisi Tiongkok tidak bisa dibaca semata-mata sebagai sikap moral, di baliknya ada kalkulasi yang sangat strategis.

Tiongkok jelas berkepentingan pada stabilitas karena ekonominya sangat bergantung pada kelancaran pasokan energi. Reuters melaporkan bahwa Tiongkok membeli lebih dari 80% minyak Iran yang dikirim melalui jalur laut, setara dengan sekitar 13,4% dari total impor minyak mentah maritim Tiongkok.

Gangguan besar di Iran atau di sekitar Hormuz tentu akan memukul Beijing. Namun di saat yang sama, keterlibatan Amerika Serikat yang berkepanjangan di Teluk juga bisa memberi keuntungan strategis tersendiri bagi Tiongkok.

Di sinilah paradoksnya. Bagi Beijing, perang besar jelas berisiko. Krisis yang terkendali–tapi berkepanjangan–memaksa Washington menghabiskan perhatian, sumber daya, dan kapasitas strategisnya di Timur Tengah. Hal ini dapat memperluas ruang gerak Tiongkok di Asia Timur dan Indo-Pasifik.

Analisis Chatham House menyebut bahwa Tiongkok sedang bermain jangka panjang dalam isu Iran: tidak terlibat secara militer, tetapi memahami bahwa tekanan Amerika Serikat pada Teheran pada akhirnya dapat memperdalam ketergantungan Iran pada Beijing. Hal ini sekaligus meningkatkan beban strategis Washington secara keseluruhan.

Implikasinya bagi Indo-Pasifik jelas. Krisis Iran bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah di Timur Tengah, tetapi juga soal bagaimana perhatian strategis Amerika Serikat terbagi.

Setiap keterlibatan militer yang memanjang di satu kawasan akan menggerus kapasitas konsentrasi di kawasan lain. Semakin banyak energi politik dan militer Amerika terserap di Teluk, semakin besar peluang Tiongkok memperkuat posisinya di Asia tanpa harus bertindak terlalu agresif.

Indonesia dan Pilihan yang Semakin Mahal

Bagi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, respons paling rasional adalah kehati-hatian. Negara-negara ASEAN cenderung menyerukan dialog, menahan diri dari posisi yang terlalu tegas, dan berusaha menjaga ruang gerak diplomatik.

Ini bukan tanda kelemahan semata, ini adalah refleks politik dari negara-negara yang hidup dalam struktur ketergantungan global: bergantung pada stabilitas jalur perdagangan, pada pasar energi internasional, dan pada kemampuan menjaga hubungan dengan lebih dari satu kekuatan besar secara bersamaan.

Dari krisis ini, ada tiga pelajaran yang perlu diinternalisasi Indonesia. Pertama, ketahanan energi tidak bisa terus diperlakukan sebagai isu teknokratis semata, ia adalah persoalan geopolitik. Kedua, politik luar negeri bebas aktif tetap relevan, tetapi harus ditopang oleh kapasitas ekonomi dan logistik yang lebih kuat, bukan hanya oleh bahasa diplomatik. Ketiga, semakin tinggi ketidakpastian global, semakin mahal biaya mempertahankan otonomi.

Pada akhirnya, krisis ini menunjukkan bahwa konflik kontemporer tidak hanya menggambar ulang garis-garis perang, ia juga menggambar ulang hubungan antara kekuasaan, ketergantungan, dan ruang gerak negara-negara menengah.

Bagi Indonesia, pelajarannya jelas: gejolak di Timur Tengah tidak pernah benar-benar jauh. Dalam dunia yang saling terhubung, guncangan di satu titik dapat dengan cepat menjadi tekanan ekonomi dan strategis di titik lain. Justru pada saat-saat seperti inilah, batas nyata dari kedaulatan menjadi terlihat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat merupakan “teman sejati” yang memiliki kepentingan strategis bersama dalam menjaga stabilitas global, memperluas kerja sama ekonomi, serta membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian agenda Business Summit dan Gala Iftar di U.S. Chamber of Commerce, Washington, D.C., Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Dalam forum yang mempertemukan pemimpin bisnis dan pejabat kedua negara tersebut, Prabowo menempatkan hubungan bilateral Indonesia–Amerika Serikat sebagai fondasi penting bagi stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan pertumbuhan ekonomi global.

Dengan latar belakang sebagai mantan militer dan pelaku usaha, ia menyampaikan perspektif yang memadukan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum sebagai prasyarat utama investasi.

"Kami selalu mencoba meyakinkan Amerika Serikat, bahwa Indonesia adalah teman sejati, meskipun secara politik, kami memiliki tradisi politik luar negeri nonblok," ujar Prabowo.

Kunjungan Prabowo ke Washington terjadi pada momentum geopolitik yang sensitif, termasuk pembentukan Dewan Perdamaian Internasional (Board of Peace) untuk implementasi gencatan senjata di Gaza serta negosiasi perjanjian perdagangan besar antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam konteks ini, Indonesia memposisikan diri sebagai mitra strategis sekaligus jembatan diplomasi.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif, menghormati semua kekuatan besar, dan berkomitmen menjadi “honest broker” dalam konflik global. Namun, dia juga menekankan bahwa kemitraan dengan Amerika Serikat memiliki nilai historis dan strategis yang tidak tergantikan.

“Itulah tradisi kebijakan luar negeri kami. Kami mengambil posisi yang sangat menghormati semua kekuatan besar. Kami menghargai persahabatan dengan semua bangsa. Pada akhirnya, kami merasa dapat menjadi semacam jembatan, semacam perantara yang jujur (honest broker) di antara kekuatan-kekuatan besar dunia,” tuturnya dalam forum itu.

Hubungan Historis dan Persepsi Asia Tenggara terhadap AS

Prabowo secara eksplisit menyebut bahwa negara-negara Asia Tenggara secara historis memandang Amerika Serikat sebagai teman kuat dan pemimpin dunia bebas. Pernyataan ini mencerminkan posisi Indonesia yang realistis terhadap tatanan global, tanpa meninggalkan prinsip non-blok.

Dia menekankan bahwa Indonesia menginginkan kehadiran Amerika yang lebih kuat dalam ekonomi nasional, sekaligus menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar.

Prinsip yang dipegangnya selalu sama, yakni 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak yang menjadi dasar pendekatan diplomasi Indonesia.

Prabowo menyoroti hubungan historis Indonesia dan Amerika Serikat yang telah terjalin sejak masa awal kemerdekaan. Dia mengingatkan bahwa dukungan AS, baik politik maupun ekonomi, berperan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Menurutnya, bantuan melalui program PL 480 pada masa krisis pertanian era 1960-an menjadi salah satu contoh konkret dukungan tersebut. Dia menilai kontribusi itu signifikan dalam membantu Indonesia melewati masa sulit.

Indonesia yang Bangun dan Bukan Lagi Raksasa Tertidur

Prabowo menutup pesannya dengan pernyataan optimistis bahwa Indonesia bukan lagi “sleeping giant” atau raksasa yang tertidur. Dia menilai dunia mulai mengakui kekuatan ekonomi dan stabilitas politik Indonesia.

“Indonesia memiliki banyak potensi. Kami menyadari—dan saya rasa kawasan ini juga menyadari—bahwa Indonesia bukan lagi raksasa yang tertidur. Kami mulai bangun,” tegasnya.

Apalagi, kata Prabowo, dengan pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%, inflasi terkendali, dan investasi asing yang meningkat, Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di Indo-Pasifik.

Oleh sebab itu, dia mengundang investor Amerika untuk menjadi bagian dari transformasi tersebut, dengan janji pemerintahan bersih, kepastian hukum, dan kemitraan saling menguntungkan.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis hingga Februari 2026, Prabowo Subianto telah melakukan setidaknya empat kali kunjungan resmi ke Amerika Serikat sejak dia menjabat di pemerintahan (baik sebagai Menteri Pertahanan maupun Presiden).

Sebelum menjadi presiden, Prabowo melakukan kunjungan penting ke AS pada 15–19 Oktober 2020 saat menjabat Menteri Pertahanan. Lawatan ini menjadi kunjungan perdananya setelah larangan masuk ke AS dicabut, dengan agenda memenuhi undangan pemerintah AS untuk membahas kerja sama pertahanan di Pentagon.

Kunjungan tersebut membuka babak baru hubungan militer Indonesia–AS dan menjadi fondasi bagi diplomasi pertahanan yang berlanjut di masa pemerintahannya.

Sebagai presiden, kunjungan pertama Prabowo ke AS berlangsung pada 10–14 November 2024. Dalam lawatan kenegaraan tersebut, ia bertemu Presiden AS saat itu, Joe Biden, di Gedung Putih untuk membahas penguatan hubungan bilateral, stabilitas kawasan, serta isu keamanan global.

Pada September 2025, Prabowo kembali ke AS untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 di New York. Dalam forum global tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap multilateralisme, perdamaian dunia, serta peran aktif di tengah dinamika geopolitik global.

Kunjungan terbaru pada Februari 2026 menandai pertemuan Prabowo dengan Presiden AS Donald Trump. Dalam pertemuan ini, kedua negara membahas penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang bertujuan menurunkan tarif dagang dan meningkatkan arus perdagangan bilateral.

Selain agenda ekonomi, Prabowo juga menghadiri KTT perdana Board of Peace (BOP) yang berfokus pada upaya perdamaian global, termasuk isu Timur Tengah.

Sementara itu, Donald Trump belum pernah melakukan kunjungan resmi ke Indonesia selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (baik pada periode pertama 2017–2021 maupun awal periode kedua yang dimulai Januari 2025).

Pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Amerika Serikat sebagai “teman sejati” mencerminkan momentum krusial dalam hubungan bilateral kedua negara, terutama menjelang negosiasi tarif dan forum perdamaian internasional.

Dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026), Rezasyah menyebut pernyataan tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks strategis yang tengah dihadapi Indonesia.

“Ini detik-detik penting untuk tarif kedua negara dan momentum penting bagi forum perdamaian. Tampaknya Presiden Donald Trump mencoba merayu Presiden Prabowo,” ujarnya.

Rezasyah mengingatkan bahwa hubungan Indonesia–AS tidak selalu mulus. Dia menyinggung sejumlah peristiwa historis yang kerap menjadi catatan kritis dalam relasi kedua negara, seperti kasus pilot CIA Alan Pope pada akhir 1950-an hingga dinamika geopolitik saat krisis Timor Timur 1975 dan tekanan internasional pada krisis ekonomi 1998.

Menurutnya, latar sejarah tersebut menunjukkan bahwa penyebutan “mitra” atau “teman sejati” perlu dipahami dalam kerangka kepentingan nasional masing-masing.

“Boleh saja menyebut mitra, tetapi di masa lalu juga pernah mengecewakan Indonesia. Jadi ini tampaknya juga ingin menguji mental Pak Prabowo,” katanya.

Rezasyah menilai pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump melihat momentum ini sebagai peluang untuk mendorong Indonesia melunak dalam isu tarif perdagangan dan kesepakatan internasional lainnya.

Di sisi lain, Indonesia berkepentingan menurunkan tarif serta memastikan ruang diplomasi yang tegas dalam forum Board of Peace yang membahas isu konflik global.

“Ini pertarungan yang luar biasa bagi Indonesia. Masuk ke dalam forum perdamaian saja awalnya mendapat penentangan dari dalam negeri, meski kini tensinya mulai menurun,” ujarnya.

Prabowo Dinilai Konsisten dan Tidak Mudah Ditekan

Rezasyah meyakini latar belakang militer dan pengalaman panjang Prabowo di pemerintahan akan membuatnya tidak mudah goyah dalam menghadapi tekanan negosiasi.

Dia menilai situasi menjelang pertemuan internasional besar kerap diwarnai upaya mengganggu konsentrasi pihak tamu agar menyetujui rancangan kesepakatan tertentu.

“Ada masyarakat melihat Pak Prabowo sangat konsisten dengan prinsip. Ini suasana menjelang event besar di mana tuan rumah mencoba mengganggu konsentrasi tamu agar menyetujui draft yang disiapkan,” pungkas Rezansyah.

Pernyataan tegas Prabowo bahwa Amerika Serikat dan Indonesia adalah “teman sejati” bukan sekadar retorika diplomatik. Pernyataan itu mencerminkan strategi besar: membangun kemitraan berbasis kepercayaan, stabilitas, dan kepentingan bersama di tengah dinamika geopolitik global.

Bagi komunitas bisnis, pesan tersebut jelas bahwa Indonesia membuka pintu, menawarkan kepastian, dan mencari mitra jangka panjang. Bagi dunia politik, Indonesia menegaskan perannya sebagai jembatan antara kekuatan global.

Dan bagi Prabowo, hubungan bilateral ini bukan hanya soal perdagangan atau investasi, melainkan tentang membangun masa depan bersama di mana kemakmuran lahir dari stabilitas, dan stabilitas tumbuh dari kepercayaan.

Bisnis.com, BANDA ACEH — India bersama Jepang dan Indonesia menggelar latihan militer trilateral di Laut Andaman pada 13 Februari 2026. India dalam hal ini sekaligus mengambil alih komando Combined Task Force (CTF) 154 dalam struktur Combined Maritime Forces (CMF).

Agenda ini memperkuat peran Indonesia dalam dinamika keamanan maritim internasional. Latihan angkatan laut tiga negara tersebut berfokus pada peningkatan kesiapan operasional gabungan dan interoperabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

“Kapal-kapal dari angkatan laut India, Jepang, dan Indonesia melaksanakan latihan trilateral di Laut Andaman pada 13 Februari 2026, meningkatkan kesiapan operasional gabungan, interoperabilitas, serta memperkuat kerja sama maritim menuju kawasan yang aman, terlindungi, dan stabil,” mengutip pernyataan Juru Bicara Angkatan Laut India dari The Hindu, Minggu, (15/2/2026).

Menurut laporan The Times of India, latihan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kerja sama keamanan regional di tengah meningkatnya kompleksitas dinamika maritim Indo-Pasifik. Laut Andaman sendiri memiliki nilai strategis karena menjadi jalur penghubung penting menuju Selat Malaka, salah satu chokepoint perdagangan global.

Mengutip dari The Hindu, Angkatan Laut India resmi mengambil alih komando CTF 154 dalam upacara di Markas Besar Combined Maritime Forces di Manama, Bahrain, pada 11 Februari 2026. Upacara tersebut dipimpin oleh Wakil Laksamana Curt A. Renshaw, Komandan CMF sekaligus pejabat U.S. Fifth Fleet.

Komandan Milind M. Mokashi dari Angkatan Laut India menggantikan pejabat Italia sebagai komandan baru CTF 154. Gugus tugas ini dibentuk pada Mei 2023 dan berfokus pada pelatihan serta pembangunan kapasitas angkatan laut negara-negara anggota CMF.

CTF 154 menjalankan berbagai program seperti Maritime Security Enhancement Training (MSET) serta latihan Compass Rose dan Northern/Southern Readiness. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan negara mitra dalam menghadapi ancaman bersama, termasuk perdagangan ilegal, pembajakan, dan migrasi tidak teratur.

Struktur CTF 154 beroperasi berdampingan dengan gugus tugas lain dalam CMF, yakni CTF 150 (keamanan maritim), CTF 151 (anti-pembajakan), CTF 152 (keamanan maritim di Teluk Arab), dan CTF 153 (keamanan maritim di Laut Merah).

Keikutsertaan Indonesia dalam struktur 47 negara anggota CMF menunjukkan peningkatan peran strategisnya sebagai mitra keamanan pilihan di kawasan tersebut.

Dari sudut pandang geopolitik, langkah latihan trilateral di Laut Andaman dan kepemimpinan CTF 154 mencerminkan konsolidasi posisi Indonesia sebagai pemain keamanan maritim global.

Mengacu pada laporan The Times of India, perkembangan agenda tersebut menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya memperkuat kerja sama militer regional, tetapi juga membangun reputasi sebagai kekuatan maritim yang mampu memimpin inisiatif keamanan internasional dalam menghadapi ancaman lintas negara yang semakin kompleks.

Selain memperkuat kemitraan dengan Jepang dan India di Indo-Pasifik, Indonesia juga memperluas pengaruhnya di Timur Tengah melalui peran internasional lewat penugasan pasukan perdamaian.

Menurut data World Directory of Modern Military Warships (WDMMW) tahun 2025, Angkatan Laut Indonesia menempati peringkat ke-4 terkuat di dunia. Indonesia mencatatkan skor kekuatan (True Value Rating) 137,3, berada di bawah Amerika Serikat, China, dan Rusia, serta mengungguli negara-negara seperti Inggris dan Prancis. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Angkatan Laut Indonesia dapat dipercaya di tengah banyaknya permasalahan dan isu-isu geopolitik yang semakin signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat (6/2/2026).

PM Albanese mengatakan bahwa tak ada negara yang lebih penting bagi Australia selain Indonesia.

PM Albanese mengatakan kunjungan ke Indonesia kali ini menjadi kelima kalinya sebagai Perdana Menteri.

Kunjungan ke Indonesia kali ini juga menjadi balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke Australia pada akhir tahun lalu.

"Saya sangat senang dapat kembali ke sini untuk kunjungan kelima saya sebagai Perdana Menteri Australia. Tidak ada negara yang lebih penting bagi Australia, atau bagi kemakmuran, keamanan, dan stabilitas Indo-Pasifik, selain Indonesia," kata PM Albanese di Istana Negara pada Jumat (6/2/2026).

PM Albanese mengatakan Indonesia dan Australia berbagi kepercayaan yang mendalam dan mempunyai ikatan yang tak terputus sebagai tetangga, mitra, serta sahabat.

Dalam semangat persahabatan itu juga, PM Albanese menyampaikan belasungkawa Australia terhadap rakyat Indonesia atas kejadian bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Adapun, di antara tujuan kunjungan PM Albanese ke Indonesia adalah menandatangani traktat Australia-Indonesia terkait keamanan bersama.

Traktat kedua negara telah ditandatangani oleh PM Albanese dan Presiden Prabowo pada Jumat (6/2/2026) di Istana Negara.

"Perjanjian ini mencerminkan persahabatan yang erat, kemitraan, dan kepercayaan yang mendalam antara kedua negara," ujar PM Albanese.

Dia mengatakan traktat tersebut juga menjadi bukti kepemimpinan Presiden Prabowo yang kuat dan komitmen pribadinya untuk mempromosikan keamanan di kawasan, bahkan di seluruh dunia.

"Australia dan Indonesia berbagi salah satu perbatasan maritim terpanjang di dunia, yang secara alami menjadikan kita mitra dekat. Namun hari ini, kita lebih dari sekadar mitra, kita adalah teman dekat," ujar PM Albanese.