Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan di perbatasan Suriah-Israel kembali memuncak setelah lima kendaraan militer Israel dilaporkan menembus sebuah desa di wilayah pedesaan Quneitra pada Minggu (16/11/2025), dalam salah satu pelanggaran terbaru terhadap kedaulatan Suriah.

Berdasarkan laporan kantor berita resmi Suriah, Syrian Arab News Agency (SANA), konvoi tersebut memasuki kota Saida al-Golan di wilayah selatan Quneitra pada dini hari sebelum kemudian mundur kembali ke arah perbatasan. Insiden itu bukan satu-satunya, karena pasukan Israel juga disebut melakukan penggerebekan di pinggiran desa Ma'riya, yang berada di sebelah barat provinsi Daraa.

SANA menyebut bahwa serangkaian infiltrasi dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan keresahan di daerah perbatasan tersebut. Warga lokal mengeluhkan makin seringnya pasukan Israel bergerak masuk ke lahan pertanian mereka, disertai laporan penghancuran ratusan hektare hutan, penangkapan penduduk, serta pendirian pos pemeriksaan militer baru oleh Israel.

Pelanggaran berulang ini terjadi di tengah catatan agresi lintas batas yang meningkat tajam.

Data pemerintah Suriah menunjukkan bahwa sejak Desember 2024, militer Israel telah melakukan lebih dari 1.000 serangan udara dan lebih dari 400 serangan lintas batas ke provinsi-provinsi selatan negara tersebut.

Situasi makin kompleks setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024, yang membuka ruang bagi Israel untuk memperluas kontrolnya di Dataran Tinggi Golan. Israel disebut menduduki zona penyangga demiliterisasi, wilayah yang seharusnya netral berdasarkan Perjanjian Pemisahan Pasukan tahun 1974 antara kedua negara.

Langkah itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran langsung terhadap kesepakatan yang telah lama menjadi acuan stabilitas di area sensitif tersebut.

Baik Israel maupun pihak internasional belum memberikan pernyataan lanjutan terkait insiden infiltrasi terbaru ini, namun meningkatnya frekuensi operasi militer Israel di kawasan menunjukkan eskalasi yang terus berjalan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) telah menyetujui potensi penjualan suku cadang jet tempur senilai US$330 juta (Rp5,52 triliun) kepada Taiwan. Pengumuman yang disampaikan oleh Pentagon pada Kamis malam (13/11/2025) ini menandai transaksi penjualan senjata pertama AS kepada Taiwan sejak Presiden Donald Trump menjabat.

Penjualan ini bertujuan untuk menjaga kesiapan operasional armada jet tempur Taiwan. Nantinya, penjualan ini akan diarahkan untuk penggunaan armada tempur taktis dan logistik

"Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan penerima untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan dengan menjaga kesiapan operasional armada F-16, C-130, dan pesawat lainnya," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan dikutip Reuters.

Meskipun Washington memiliki hubungan diplomatik formal dengan Beijing, AS mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taiwan dan merupakan pemasok senjata terpenting pulau tersebut. AS terikat oleh hukum untuk menyediakan sarana bagi Taiwan untuk mempertahankan diri.

Kantor kepresidenan Taiwan menyambut baik pengumuman tersebut. Taipei menyampaikan terima kasih kepada pemerintah AS karena melanjutkan kebijakan penjualan senjata yang teratur.

"Pendalaman kemitraan keamanan Taiwan-AS adalah landasan penting bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik," kata Juru bicara kantor kepresidenan Taiwan, Karen Kuo.

Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan bahwa penjualan suku cadang tersebut diharapkan "mulai berlaku" dalam waktu satu bulan. Hal ini akan membantu menjaga kesiapan tempur angkatan udara Taiwan dan meningkatkan kemampuannya untuk merespons serangan "zona abu-abu" yang dilakukan oleh militer China.

China mengeklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mengambil kendali pulau tersebut. Di sisi lain, Taiwan merasa bukan bagian dari kedaulatan Beijing.

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang diplomat senior China telah memicu badai diplomatik antara Tokyo dan Beijing menyusul sebuah pernyataan di media sosial yang secara luas ditafsirkan sebagai ancaman terhadap Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Hal ini terkait dengan komentar Takaichi baru-baru ini mengenai Taiwan.

Diplomat yang memicu krisis ini adalah Xue Jian, Konsul Jenderal China di Osaka. Xue membalas komentar Takaichi melalui platform media sosial X (sekarang sudah dihapus), terkait hubungan Jepang dan Taiwan.

"Leher kotor yang menyela urusan kami sendiri. Saya tidak punya pilihan selain memotongnya tanpa ragu sedikit pun. Apakah Anda siap untuk itu?," tuturnya dikutip Newsweek

Pernyataan Xue memicu kritik luas di kalangan warganet dan anggota parlemen Jepang, dengan beberapa pihak menuntut permintaan maaf publik atau menyerukan diplomat tersebut dinyatakan sebagai "persona non grata" dan diusir dari negara itu.

"Nyatakan (Xue) persona non grata dan berikan pengusiran segera," kata Hiroshi Yamada, anggota majelis tinggi Jepang.

Xue, yang dikenal sebagai salah satu diplomat "Wolf Warrior" China karena retorika konfrontatifnya, mencoba meredakan situasi dalam unggahan lanjutan.

"Saya mendesak publik untuk menghentikan spekulasi, perluasan, dan distorsi sewenang-wenang dari kata-kata saya," ujarnya.

Ia menegaskan kembali bahwa akar masalah terletak pada politisi Jepang yang mengabaikan pernyataan berulang Beijing dan secara terang-terangan menyatakan bahwa 'darurat Taiwan adalah darurat Jepang' .

"Klaim seperti itu pasti akan menjadi ancaman kekerasan terhadap China," tegasnya

Kontroversi ini menyoroti risiko militer yang meningkat di sekitar Taiwan, yang diklaim China sebagai miliknya dan telah mengancam akan menyatukannya dengan paksa.

Bagi Jepang, sekutu utama perjanjian AS, agresi militer besar-besaran terhadap Taiwan akan mengganggu rantai pasokan global dan secara signifikan mengubah posisi militer China di dekat Jepang, yang mengandalkan rute maritim yang aman untuk 99% perdagangannya.

Sejumlah analis melihat reinterpretasi konstitusi pascaperang Jepang pada tahun 2015, yang memungkinkan "pertahanan diri kolektif," sebagai peluang bagi pasukannya untuk bergabung dengan AS dalam membela Taiwan jika konflik dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi Jepang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) telah mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir, yang berfungsi sebagai pangkalan udara raksasa, ke wilayah Laut Karibia. Pengerahan ini merupakan bagian dari eskalasi dramatis dalam kampanye militer kontra-narkotika yang diperintahkan oleh Presiden Donald Trump di perairan Amerika Latin.

Juru Bicara Utama Pentagon, Sean Parnell, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Angkatan Laut AS bahwa kedatangan USS Gerald R. Ford, dengan lebih dari 4.000 pelaut dan puluhan pesawat taktis di dalamnya, akan memperkuat kapasitas AS untuk mendeteksi, memantau, dan menghentikan pelaku dan aktivitas ilegal di kawasan tersebut.

"Pasukan ini akan meningkatkan dan memperkuat kemampuan yang ada untuk menghentikan perdagangan narkotika dan melemahkan serta membongkar organisasi kriminal transnasional," tambahnya.

Keputusan mengerahkan salah satu kapal perang paling kuat di dunia, menunjukkan sejauh mana Pemerintahan Trump bersedia menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi masalah peredaran narkoba. Kapal induk, yang biasanya disiapkan untuk konfrontasi militer dengan kekuatan besar global, kini ditugaskan untuk misi yang secara tradisional dijalankan oleh kapal penjaga pantai.

Di sisi lain, Presiden Venezuela Nicolas Maduro melontarkan pernyataan keras atas manuver ini. Ia menuduh AS mengada-adakan perang baru.

"Pengerahan angkatan laut tersebut merupakan ancaman terbesar yang dihadapi benua kita dalam 100 tahun terakhir," ucapnya

Pada hari Selasa, sebelum angkatan laut AS mengonfirmasi kedatangan kapal induk tersebut, rezim Venezuela mengumumkan fase baru pengerahan militernya terhadap apa yang disebutnya sebagai "ancaman kekaisaran" AS, dengan siaran televisi pemerintah yang menayangkan rekaman para pemimpin militer yang memberikan pidato di beberapa negara bagian.

Pada hari Minggu, saat penutupan KTT Komunitas Negara-negara Amerika Latin dan Karibia (Celac) di Kolombia, sebuah deklarasi bersama yang ditandatangani oleh 58 dari 60 negara yang hadir menolak penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan dan tindakan apa pun yang tidak sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB.

Namun, deklarasi itu tidak merujuk langsung ke AS. Venezuela dan Nikaragua adalah satu-satunya negara yang tidak menandatangani deklarasi tersebut.

Di sisi lain, Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, yang sedang menegosiasikan kesepakatan dengan Trump untuk memangkas tarif impor Brasil lebih dari 50%, juga menghindari penyebutan langsung Washington.

"Kita adalah zona damai. Kita tidak butuh perang di sini. Masalah di Venezuela adalah masalah politik, dan harus diselesaikan melalui politik," tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan di Laut China Selatan (LCS) kembali meningkat. Amerika Serikat (AS) bersama sekutunya menggelar latihan militer gabungan di wilayah sengketa tersebut, sementara Beijing merespons dengan memperkuat patroli laut dan udaranya di sekitar area yang diklaim.

Latihan bertajuk Maritime Cooperative Activity (MCA) itu melibatkan Filipina, Australia, dan Selandia Baru. Armada Ketujuh AS menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat kerja sama menjaga kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

"Latihan ini memperkuat interoperabilitas antara pasukan sekutu dan menegaskan pentingnya kebebasan navigasi di kawasan," kata Armada Ketujuh AS dalam pernyataan resmi, dikutip dariNewsweek, Senin (4/11/2025).

Namun, Beijing menilai langkah tersebut justru menimbulkan ketegangan baru. "Latihan perang yang melibatkan negara-negara nonregional, termasuk AS, secara serius merusak perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan," kata Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dalam pernyataannya.

Laporan ABS-CBN Filipina menyebutkan, sedikitnya lima kapal perang China terdeteksi di sekitar lokasi latihan, termasuk satu kapal mata-mata Tipe 815A yang terekam dalam foto Angkatan Laut AS. Meski demikian, Angkatan Laut Filipina menegaskan kehadiran kapal China tidak mengganggu jalannya latihan.

Latihan MCA dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina dan diklaim sesuai hukum internasional.

"Negara-negara sekutu dan mitra menjunjung tinggi kebebasan navigasi dan hak terbang di perairan internasional," tegas Armada Ketujuh.

Kegiatan ini digelar menjelang pertemuan antara Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan Menteri Pertahanan China Laksamana Dong Jun di Malaysia. Dalam pertemuan itu, Hegseth menegaskan komitmen Washington untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik.

"Saya menekankan kekhawatiran AS terhadap aktivitas China di Laut Cina Selatan, di sekitar Taiwan, dan terhadap sekutu kami di kawasan," tulis Hegseth lewat platform X.

Sementara itu, PLA menyatakan pihaknya terus memperkuat patroli di sekitar Huangyan Dao atau Betting Scarborough yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina.

"Fakta telah membuktikan bahwa Filipina adalah pembuat onar dalam isu Laut Cina Selatan dan perusak stabilitas regional," ujar Kolonel Senior Tian Junli, juru bicara Komando Teater Selatan PLA.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa Presiden China Xi Jinping telah memberinya jaminan bahwa Beijing tidak akan mengambil tindakan terhadap Taiwan selama masa pemerintahannya berlangsung.

Kepada CBS, Trump mengatakan isu Taiwan tidak secara eksplisit dibahas dalam pertemuannya dengan Xi di Korea Selatan pada Kamis lalu. Pertemuan itu, kata dia, lebih banyak membahas ketegangan perdagangan antara kedua negara.

Namun, Trump menyatakan dirinya yakin bahwa China tidak akan melakukan langkah militer terhadap Taiwan selama ia masih menjadi presiden.

"Dia (Xi) telah mengatakan secara terbuka, dan orang-orangnya juga telah mengatakan dalam berbagai pertemuan, 'Kami tidak akan melakukan apapun selama Presiden Trump menjabat,' karena mereka tahu konsekuensinya," ujar Trump dalam potongan wawancara yang dirilis CBS, dikutip Selasa (4/1/2025).

Pernyataan tersebut muncul di tengah kekhawatiran lama Washington terhadap kemungkinan Beijing menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih Taiwan, pulau demokratis yang memiliki pemerintahan sendiri, namun diklaim China sebagai bagian dari wilayahnya.

Hubungan Amerika Serikat dan Taiwan diatur oleh Taiwan Relations Act tahun 1979, yang tidak secara eksplisit mewajibkan AS membela Taiwan jika China menyerang. Namun, undang-undang itu menegaskan komitmen Washington untuk memastikan Taiwan memiliki kemampuan pertahanan memadai dan mencegah adanya perubahan status sepihak oleh Beijing.

Ketika ditanya apakah ia akan mengerahkan pasukan AS untuk membela Taiwan jika China melancarkan serangan, Trump menolak memberikan jawaban langsung. Ia mengatakan bahwa kebijakan Amerika Serikat tetap berpegang pada strategi ambiguitas, ketidakpastian strategis yang telah lama dipegang baik oleh pemerintahan Partai Republik maupun Demokrat.

"Jika hal itu terjadi, Anda akan tahu jawabannya. Dan dia (Xi) juga memahami apa jawabannya," kata Trump menegaskan.

Menanggapi pertanyaan terkait klaim Trump, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Pengyu, tidak secara langsung membenarkan atau membantah adanya jaminan dari Xi kepada Trump. Namun, dalam pernyataannya Liu menegaskan posisi tegas Beijing bahwa tidak ada pihak mana pun yang bisa memisahkan Taiwan dari China.

"Masalah Taiwan adalah urusan dalam negeri China, dan merupakan inti dari kepentingan utama China. Bagaimana menyelesaikan masalah Taiwan sepenuhnya adalah urusan rakyat China sendiri, dan hanya rakyat China yang berhak memutuskannya," tulis Liu dalam pernyataan resminya.

Pihak Gedung Putih juga tidak memberikan keterangan tambahan mengenai kapan tepatnya Xi atau pejabat China menyampaikan komitmen tersebut kepada Trump.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan antara Israel dan Hizbullah kembali meningkat setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memperingatkan bahwa negaranya siap memperluas dan memperkeras operasi militernya di Lebanon selatan. Ancaman itu muncul sehari setelah empat orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam wilayah tersebut.

Katz menuduh pemerintah Lebanon gagal melaksanakan kewajiban untuk melucuti senjata kelompok bersenjata yang didukung Iran itu.

"Hizbullah bermain dengan api, dan presiden Lebanon sedang mengulur waktu," kata Katz, dikutip dari The Guardian, Senin (3/11/2025).

"Komitmen pemerintah Lebanon untuk melucuti Hizbullah dan menyingkirkannya dari Lebanon selatan harus dijalankan. Penegakan maksimum akan terus dilakukan dan bahkan diperkuat - kami tidak akan membiarkan ancaman apapun terhadap warga di utara."

Pernyataan keras itu disampaikan setelah militer Israel (IDF) mengonfirmasi telah melancarkan serangan udara di kota Kfar Reman, Lebanon selatan. Serangan tersebut, menurut IDF, menewaskan empat anggota pasukan elite Hizbullah yang dikenal sebagai Radwan Force.

Militer Israel menyebut target utama operasi itu adalah kepala logistik unit tersebut, yang terlibat dalam pengiriman senjata dan upaya membangun kembali infrastruktur militer Hizbullah di wilayah selatan. Tiga korban lainnya juga disebut sebagai anggota pasukan Radwan yang dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata.

Media Lebanon kemudian mengidentifikasi keempat korban sebagai Jawad Jaber, Hadi Hamid, Abdullah Kahil, dan Muhammad Kahil.

Meski melemah setelah lebih dari satu tahun berperang dengan Israel, Hizbullah tetap mempertahankan kekuatan militer dan finansialnya. Israel pada September 2024 menewaskan pemimpin lama Hizbullah, Hassan Nasrallah, serta sejumlah besar petinggi kelompok itu dalam serangan beruntun.

Dalam perjanjian gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat pada November tahun lalu, pemerintah Lebanon berjanji hanya aparat keamanan negara yang diperbolehkan memegang senjata. Kesepakatan itu secara tidak langsung mengharuskan Hizbullah dilucuti sepenuhnya.

Namun, pelaksanaan komitmen itu tidak berjalan mulus. Beirut kini menghadapi tekanan kuat dari Amerika Serikat, Arab Saudi, dan kelompok-kelompok politik domestik yang menentang Hizbullah agar segera menegakkan perjanjian tersebut.

Menurut sumber militer Lebanon yang dikutip Reuters, pasukan keamanan telah menghancurkan begitu banyak gudang senjata milik Hizbullah hingga kehabisan bahan peledak untuk melanjutkan operasi. Meski begitu, militer Lebanon harus berhati-hati agar upaya penegakan perjanjian tidak memicu ketegangan politik di dalam negeri.

Adapun sebagai kekuatan dominan di Lebanon selama bertahun-tahun, Hizbullah kehilangan banyak pengaruh setelah perang besar dengan Israel yang menewaskan ribuan pejuangnya, termasuk Nasrallah. Konflik itu juga merenggut nyawa lebih dari 1.100 perempuan dan anak-anak serta menghancurkan sebagian besar wilayah selatan dan timur Lebanon.

Meski menyatakan komitmen terhadap gencatan senjata, Hizbullah tetap menolak pelucutan senjata secara penuh. Kelompok itu menegaskan bahwa klausul pelucutan hanya berlaku untuk Lebanon selatan, dan memperingatkan kemungkinan perlawanan jika Israel memperluas operasi militernya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Israel (IDF) melakukan serangan darat mematikan di Lebanon selatan pada hari Kamis (30/10/2025). Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya serangan udara Israel di Lebanon meskipun perjanjian gencatan senjata masih berlaku.

Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA) melaporkan pasukan Israel "menyerbu" gedung Blida, tempat seorang karyawan bernama Ibrahim Salameh sedang tidur, dan membunuhnya. Kementerian Kesehatan Lebanon mengonfirmasi kematian tersebut.

Sementara itu, jurnalis AFP yang berada di lokasi melihat lubang peluru di dinding dan jendela gedung Blida. Wali Kota Blida mengatakan Salameh sedang tidur di gedung itu karena sedang bertugas, mengingat sebagian besar rumah di desanya hancur selama perang tahun lalu antara Israel dan Hizbullah.

Militer Israel mengonfirmasi serangan darat tersebut, mengklaim bahwa selama operasi untuk "membongkar infrastruktur teroris Hizbullah" di daerah Blida. Tel Aviv mengklaim mengidentifikasi adanya "tersangka di dalam struktur" bangunan sipil itu.

"Sebuah ancaman langsung terhadap pasukan diidentifikasi, dan mereka menembak untuk melenyapkannya," kata militer Israel, seraya menambahkan bahwa insiden tersebut sedang ditinjau.

"Hizbullah menggunakan gedung tersebut untuk aktivitas teroris dengan kedok infrastruktur sipil."

Presiden Lebanon Joseph Aoun pun bereaksi keras akan serangan ini. Ia memerintahkan militer untuk bersiap akan serangan-serangan selanjutnya

"Saya meminta militer bersiap menghadapi setiap penyusupan Israel ke wilayah yang dibebaskan, demi mempertahankan wilayah Lebanon dan keselamatan warga negara," menurut pernyataan dari kepresidenan.

Meskipun perjanjian gencatan senjata yang disepakati November 2024 masih berlaku, Israel tetap mempertahankan pasukannya di lima posisi perbatasan yang dianggap strategis. Israel juga terus melakukan serangan udara secara teratur di Lebanon, yang diklaim menargetkan posisi Hizbullah.

Ketegangan ini terjadi di tengah tekanan internasional yang intens terhadap Lebanon. Pada hari Selasa, juru bicara Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Jeremy Laurence, mengatakan pasukan Israel telah menewaskan 111 warga sipil di Lebanon sejak gencatan senjata mulai berlaku.

Di sisi lain, Amerika Serikat juga meningkatkan tekanan pada otoritas Lebanon untuk melucuti senjata kelompok yang didukung Iran tersebut. Utusan AS, Morgan Ortagus, dalam pertemuan dengan pengawas gencatan senjata PBB pada hari Rabu, mengatakan Washington menyambut baik "keputusan untuk menempatkan semua senjata di bawah kendali negara pada akhir tahun ini."

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Israel dilaporkan telah memberikan persetujuan pendirian cabang perusahaan pertahanan Controp Precision Technologies Ltd di Uni Emirat Arab (UEA). Hal ini merupakan sebuah langkah yang dinilai sebagai terobosan besar dalam hubungan keamanan dan ekonomi kedua negara sejak penandatangananAbraham Accordspada tahun 2020.

Kabar ini pertama kali diungkap oleh surat kabar IbraniMaarivpada Minggu, yang menyebut langkah tersebut sebagai "langkah keamanan dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya" antara Israel dan UEA.

Perusahaan yang akan didirikan di Abu Dhabi itu akan bernama Controp Emirates Ltd, dan beroperasi di kawasan perdagangan bebas Abu Dhabi Global Market (ADGM). Cabang ini akan sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induk asal Israel dan berada di bawah pengawasan keamanan ketat dari Kementerian Pertahanan Israel.

Langkah strategis ini memungkinkan Controp memproduksi serta memasarkan sistem elektro-optik canggih secara lokal di UEA, termasuk menyediakan layanan pemeliharaan dan dukungan teknis untuk klien regional.

Menurut laporanMaariv, yang dikutip Middle East Monitor, Selasa (28/10/2025), investasi tahap pertama proyek ini mencapai sekitar US$30 juta atau hampir Rp500 miliar, yang akan didanai melalui saham Controp serta pinjaman dari pemilik perusahaan. Cabang tersebut akan dipimpin oleh seorang direktur asal Israel, dengan kendali penuh tetap berada di tangan perusahaan induk di Israel.

Controp Precision Technologies Ltd dikenal luas sebagai salah satu perusahaan utama dalam pengembangan sistem EO/IR (Electro-Optical/Infrared) yang digunakan untuk misi intelijen, pengintaian, pengawasan, dan penargetan di berbagai medan - udara, darat, maupun laut. Produk-produknya telah digunakan di sektor pertahanan, keamanan dalam negeri, serta industri strategis lainnya.

Dengan kehadiran Controp di UEA, Israel memperluas jangkauan teknologinya di kawasan Teluk, wilayah yang selama ini menjadi pusat perhatian strategis karena rivalitas dan kepentingan keamanan regional.

Adapun sejak penandatangananAbraham Accords, Israel dan UEA terus memperdalam hubungan bilateral di berbagai sektor, termasuk energi, teknologi, dan pertahanan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Venezuela pada Minggu (26/10/2025) mengecam keras apa yang mereka sebut sebagai 'provokasi militer' yang dilakukan oleh negara tetangga Trinidad dan Tobago, berkoordinasi dengan Badan Intelijen Pusat AS (CIA). Pengecaman ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan dan pengerahan militer AS di kawasan Karibia.

Caracas menuduh langkah ini bertujuan memicu konfrontasi militer skala penuh dengan negara Amerika Latin tersebut. Mereka mengklaim telah menangkap sekelompok tentara bayaran yang memiliki "informasi langsung dari agen intelijen Amerika".

Menurut Caracas, kelompok ini memiliki tujuan untuk melancarkan serangan false flag di wilayah tersebut.

"Serangan false flag sedang berlangsung di perairan perbatasan Trinidad dan Tobago atau dari wilayah Trinidad atau Venezuela untuk menghasilkan konfrontasi militer penuh dengan negara kami," kata Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters.

Dalam konteks militer, serangan false flag adalah sebuah operasi yang dilakukan sedemikian rupa sehingga pihak lain terlihat bertanggung jawab. Pemerintah Venezuela tidak memberikan rincian atau bukti lebih lanjut mengenai tuduhan serangan false flag ini.

Kecaman Venezuela muncul saat latihan militer bersama antara AS dan Trinidad dan Tobago sedang berlangsung di Karibia. Kapal perusak Angkatan Laut AS, USS Gravely (DDG-107), dilaporkan mendekati Port of Spain untuk latihan gabungan dalam rangka memperkuat keamanan regional.

Ketegangan ini semakin diperburuk oleh serangkaian tindakan dari AS.
Pada awal bulan ini, Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi laporan bahwa ia telah mengizinkan CIA untuk melaksanakan operasi rahasia di Venezuela.

Selain itu, Pentagon telah meningkatkan pembangunan militer di Karibia dan Pasifik dengan mengerahkan grup kapal induk USS Gerald Ford. Presiden Trump juga telah melakukan sejumlah serangan terhadap kapal-kapal yang diklaim pemerintahnya menyelundupkan narkoba.

Di sisi lain, Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebelumnya juga pernah menuduh adanya rencana penanaman bahan peledak di kedutaan AS di Caracas pada awal Oktober.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Kolombia kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan serangan verbal terhadap Presiden Kolombia Gustavo Petro.

Di tengah perang kata itu, perhatian publik pun tertuju pada perbandingan kekuatan militer kedua negara yang bersekutu erat namun kini berada di persimpangan politik.

Berikut perbedaan kekuatan militer keduanya, seperti dikutip Newsweek, Kamis (23/10/2025).

Kekuatan Militer Kolombia: Dominan di Regional, tapi Terbatas Global

Meski secara global jauh di bawah AS, Kolombia tetap menjadi kekuatan militer utama di Amerika Latin.

"Kolombia tidak diragukan lagi merupakan pusat kekuatan militer di kawasan ini," ujar Carlos Solar, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI). Ia mencatat Kolombia memiliki jumlah personel aktif terbesar kedua di Amerika Selatan setelah Brasil, dengan pengeluaran pertahanan mencapai lebih dari 3% dari PDB.

Menurut International Institute for Strategic Studies (IISS), kekuatan militer Kolombia berfokus pada keamanan internal, khususnya pemberantasan perdagangan narkoba.

Militer negara itu didukung oleh armada kendaraan lapis baja, empat kapal selam, dan sekitar 58 kapal patroli laut. Angkatan udaranya mengoperasikan 20 jet tempur Kfir buatan Israel, meski kini tengah digantikan oleh Gripen buatan Swedia.

Pelatihan dan kemampuan militer Kolombia meningkat pesat berkat kerja sama jangka panjang dengan Washington sejak program Plan Colombia di awal 2000-an. Bahkan, sejak 2017, Kolombia menjadi "mitra global" NATO, sebuah status langka di kawasan Amerika Latin.

Namun, Solar menilai hubungan erat itu kini menghadapi ujian. "Jika aliansi keamanan AS-Kolombia tidak lagi terjalin, dampaknya akan menciptakan ketidakpastian besar, tidak hanya bagi pemberantasan narkoba tetapi juga bagi kelangsungan hubungan militer-ke-militer yang selama ini tak tersentuh politik," ujarnya.

AS: Raksasa Militer Dunia

Sebaliknya, AS tetap menjadi kekuatan militer paling berkemampuan di dunia. Menurut IISS, AS memiliki lebih dari 1,3 juta personel aktif dan 797 ribu cadangan. Angkatan Lautnya mengoperasikan 11 kapal induk, 65 kapal selam termasuk 14 bersenjata nuklir, serta lebih dari 100 kapal tempur permukaan.

Kekuatan udara AS juga tak tertandingi dengan armada F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, serta teknologi generasi berikutnya yang terus dikembangkan. Negeri itu bersama Rusia menguasai sekitar 90% dari total persenjataan nuklir dunia, jauh melampaui Kolombia yang bukan negara nuklir.

Hubungan Strategis di Persimpangan

Dengan kekuatan militer yang timpang jauh, hubungan AS dan Kolombia sejatinya saling bergantung, di mana AS di bidang operasi kontra-narkoba, dan Kolombia dalam dukungan pelatihan serta teknologi militer. Namun, ketegangan politik antara Trump dan Petro kini mengancam stabilitas aliansi tersebut.

"Diplomasi Petro dengan Washington dan Tel Aviv berada di titik terendah," kata Solar. "Ini menempatkan militer Kolombia dalam posisi sulit karena negara itu butuh modernisasi armada pesawat tempur, fregat, dan kapal selamnya."

Seiring situasi politik yang memanas dan ancaman Trump untuk menghentikan bantuan militer ke Bogota, masa depan kemitraan pertahanan dua negara itu kini tengah diuji, antara geopolitik, ego kepemimpinan, hingga keseimbangan kekuatan di Amerika Latin.

Jakarta, CNBC Indonesia - Afghanistan dan Pakistan akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata segera setelah sepekan bentrokan berdarah di wilayah perbatasan kedua negara, dalam pertemuan yang dimediasi oleh Qatar dan Turki di Doha pada Sabtu (18/10/2025) malam. Pengumuman resmi disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Qatar pada Minggu dini hari.

Dalam pernyataannya, Qatar mengatakan bahwa kedua pihak juga sepakat untuk menggelar pertemuan lanjutan dalam beberapa hari ke depan guna memastikan keberlanjutan dan pengawasan terhadap pelaksanaan gencatan senjata "secara andal dan berkelanjutan."

Kesepakatan ini dicapai setelah bentrokan di sepanjang perbatasan sepanjang 2.600 kilometer antara kedua negara menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya dalam kekerasan terburuk sejak Taliban merebut kekuasaan di Kabul pada 2021.

Sebelum pengumuman gencatan senjata, Afghanistan dan Pakistan mengonfirmasi sedang mengadakan perundingan damai di Doha untuk mencari jalan keluar dari ketegangan yang meningkat tajam.

"Seperti dijanjikan, negosiasi dengan pihak Pakistan berlangsung hari ini di Doha," ujar juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, seraya menambahkan bahwa delegasi Kabul dipimpin oleh Menteri Pertahanan Mullah Muhammad Yaqoob.

Dari pihak Pakistan, Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif memimpin pembicaraan dengan delegasi Taliban. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan fokus utama pembicaraan adalah mengakhiri serangan lintas batas dan memulihkan stabilitas di sepanjang perbatasan Pakistan-Afghanistan.

"Negosiasi akan berfokus pada langkah-langkah segera untuk menghentikan terorisme lintas batas yang berasal dari Afghanistan dan mengembalikan perdamaian di kawasan perbatasan," bunyi pernyataan resmi Islamabad, dilansir Reuters.

Sebelumnya, pertempuran darat dan serangan udara Pakistan di sepanjang perbatasan dimulai setelah Islamabad menuduh Kabul gagal menindak kelompok militan yang melakukan serangan di wilayah Pakistan dan disebut beroperasi dari tempat persembunyian di Afghanistan.

Namun, Taliban membantah tudingan tersebut dan justru menuding militer Pakistan menyebarkan informasi palsu untuk mendestabilisasi Afghanistan. Mereka juga menuduh Pakistan melindungi militan yang berafiliasi dengan kelompok Negara Islam (ISIS) guna melemahkan kedaulatan Kabul.

Sementara itu, Pakistan menegaskan pihaknya hanya menargetkan kelompok ekstremis dan menyebut tuduhan Taliban tidak berdasar.

"Rezim Afghanistan harus menertibkan proksi-proksi mereka yang memiliki tempat aman di Afghanistan dan menggunakan tanah Afghanistan untuk melakukan serangan ke dalam wilayah Pakistan," tegas Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir.

Kekerasan terakhir meletus pada Jumat, ketika serangan bunuh diri di dekat perbatasan menewaskan tujuh tentara Pakistan dan melukai 13 lainnya, menurut pejabat keamanan setempat.

Meskipun gencatan senjata telah diperpanjang pada Jumat untuk memberikan ruang bagi dialog, pemerintah Afghanistan menuduh Pakistan melancarkan serangan udara di wilayah Paktika beberapa jam setelah perpanjangan tersebut diumumkan.

Zabihullah Mujahid mengatakan serangan itu menyasar warga sipil. "Kami berhak untuk merespons, namun para pejuang kami telah diperintahkan untuk menahan diri demi menghormati tim negosiasi yang sedang bekerja," ujarnya.

Sebagai bentuk protes, Afghanistan menarik diri dari turnamen kriket internasional tri-seri Twenty20 yang dijadwalkan berlangsung di Pakistan bulan depan. Dewan Kriket Afghanistan (ACB) menyatakan keputusan itu diambil setelah tiga pemain lokal tewas akibat serangan udara militer di Paktika.

Pemerintah Pakistan membantah tuduhan bahwa serangan udara mereka menargetkan warga sipil. Dalam unggahannya di platform X, Menteri Informasi Attaullah Tarar menyebut serangan itu diarahkan ke "kamp militan yang telah diverifikasi" di sepanjang perbatasan, bukan ke pemukiman penduduk.

Menurut Tarar, para militan mencoba melancarkan beberapa serangan ke wilayah Pakistan selama periode gencatan senjata. Ia menambahkan bahwa lebih dari 100 militan tewas oleh pasukan keamanan Pakistan, sebagian besar dalam serangan terhadap kelompok yang bertanggung jawab atas serangan bunuh diri hari Jumat.