JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pesantren harus terus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan hidup bermartabat. Karena itu, segala bentuk kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam tidak boleh ditoleransi.

Persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan Islam tidak bisa diselesaikan secara parsial atau hanya mengandalkan langkah jangka pendek. Akar persoalan tersebut berkaitan erat dengan budaya relasi kuasa yang masih kuat di masyarakat.

“Persoalannya adalah bagaimana melakukan transformasi masyarakat dan berusaha mengeliminasi relasi kuasa. Ini adalah akar persoalan mendasar. Relasi kuasa dalam dunia pendidikan Islam harus diperkecil. Kita memerlukan sakralisasi nilai bahwa relasi kuasa yang timpang adalah sesuatu yang dilarang baik secara agama, moral, maupun hukum negara,” ujar Menag, Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, relasi kuasa yang timpang dapat membuka ruang penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan dan standar yang jelas. Karena itu, Menag mendorong penguatan tata tertib yang tidak hanya mengatur santri, tetapi juga pengelola pondok pesantren.

Nasaruddin menegaskan perlindungan anak merupakan amanat agama sekaligus amanat konstitusi yang harus dijaga bersama. “Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam,” tegasnya.

Dia menekankan pentingnya penegasan standar dan tata kelola pesantren, termasuk terkait kapasitas pengelola dan figur kiai. “Kita perlu mendefinisikan secara tegas apa itu pondok pesantren, apa itu kiai, dan apa saja persyaratannya. Jangan sampai orang yang tidak memiliki kapasitas justru menjadi kiai. Perlu ada ketegasan dan standar yang jelas,” ungkapnya.

Menag turut mengajak seluruh pihak membangun kolaborasi dalam memperkuat perlindungan anak di lingkungan pesantren sekaligus melakukan mitigasi krisis komunikasi secara bersama-sama.

Penasihat Menteri Agama Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menambahkan persoalan kekerasan di lingkungan pesantren tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan struktural dan formal. Perubahan mendasar harus menyentuh paradigma dan budaya relasi kuasa di masyarakat.

“Jika hanya reaktif dan mengandalkan quick fix, maka pembahasan kita berhenti pada pelaku ditangkap dan kasus dianggap selesai. Padahal, problem yang kita hadapi jauh lebih fundamental yaitu berkaitan dengan perspektif dan budaya relasi kuasa itu sendiri,” ujar Alissa.

Transformasi budaya dan spiritual menjadi pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem pesantren serta dukungan lintas sektor.

SURABAYA - Sejumlah kasus pelecehan dan kekerasan seksual di berbagai kampus masih terus bermunculan dalam beberapa waktu belakangan ini. Untuk itu, mahasiswa Departemen Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) membangun sebuah sistem berupa WebGIS pelaporan dan pemetaan area berpotensi rawan tindak asusila bernama ITSafe.

Dengan luasnya kampus dan berbagai dinamika aktivitas mahasiswa di dalamnya, celah keamanan sering muncul pada sudut-sudut yang luput dari pantauan. Berkolaborasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) ITS, ITSafe dicanangkan oleh kelompok 7 Kemah Kerja Geomatika ITS yang terdiri atas Josephine Novellia A, Duta Satrio Wibowo, Muhammad Farid Farhan, Farrel Valentino Y, Ananda Adellia.

Ide solutif yang dicanangkan oleh Novellia dan kawan-kawan itu merupakan upaya membantu Satgas PPK ITS untuk menciptakan lingkungan ITS yang aman. Dengan sistem pelaporan yang berbasis crowdsourcing dan pemetaan spasial, laman dirancang khusus untuk mengidentifikasi area yang dianggap rawan tindak asusila. Mulai dari siulan nakal atau catcalling dan berbagai bentuk tindak kriminal lainnya.

Ketua Satgas PPK ITS Prida Novarita Trisanti ST MT mengungkapkan bahwa melalui sistem ITSafe dapat memudahkan satgas dalam menindaklanjuti laporan. Dengan itu pula, ITSafe dapat membantu unit lain, seperti Biro Manajemen Aset (BMA) dalam meningkatkan fasilitas keamanan di lingkup kampus. “Melalui ITSafe ini, kami dari pihak kampus akan terbantu dalam memahami area yang dirasa masih kurang fasilitas CCTV, penerangan, hingga patroli dari satuan keamanan,” tutur Prida.

Sementara itu, Novellia menjelaskan tentang berbagai fitur yang dapat diakses di dalam laman ITSafe ini. Tidak hanya berisi formulir pelaporan, dalam laman ini turut disajikan pula peta persebaran area rawan, jenis kelayakan fasilitas yang dipetakan, dan analisis area berdasarkan hasil pelaporan.

Pada formulir pengaduan, pelapor tidak perlu mengisi data diri apapun, sehingga ITSafe menjamin identitas pelapor akan aman. Alurnya, pelapor hanya perlu mengisi e-mail untuk umpan balik otomatis, peran pelapor, dan jenis kelamin pada halaman pertama. Kemudian, pelapor dapat mengisi titik lokasi dan kondisi lokasi yang dianggap rawan dan kurang aman. “Terakhir, pelapor dapat mengisi kronologi dan pengalaman pada area yang dilaporkan,” imbuh Novellia.

Selanjutnya, hasil dari pelaporan yang diverifikasi oleh tim akan ditampilkan pula pada fitur ‘Peta Persebaran’ di laman ITSafe. Dengan demikian, pengguna atau pengunjung laman dapat melihat area yang sudah dilaporkan tersebut. “Dengan fitur peta digital, memungkinkan pengguna untuk melihat area berpotensi rawan, informasi kondisi fisik area, serta tingkat konsentrasi kerawanan pada area tertentu,” terang Novellia.

Lebih lanjut, anggota tim lainnya Duta Satrio Wibowo pun menambahkan, sistem diolah dengan visual sebagai simbol tertentu. Salah satunya yakni visualisasi heatmap yang menggambarkan tingkat konsentrasi dan intensitas kerawanan berdasarkan skor kerawanan yang diberikan oleh pelapor. “Visualisasi heatmap digunakan untuk menunjukkan area yang memiliki intensitas kerawanan lebih tinggi dibandingkan dengan area lainnya berdasarkan persepsi pelapor,” papar Duta.

Beberapa data pengaduan yang dianggap memerlukan penanganan atau pendampingan pada pelapor pun akan diserahkan kepada Satgas PPK ITS dan ditindaklanjuti. Prida pun menegaskan bahwa ITS berkomitmen akan mengawal setiap data yang masuk pada ITSafe agar berjalan sesuai dengan tujuan utamanya.

Melalui langkah preventif yang ditawarkan oleh tim mahasiswa Departemen Teknik Geomatika ITS bersama Satgas PPK ITS ini mendukung untuk mewujudkan beberapa poin dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Terutama pada poin ke-3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera, poin ke-5 tentang Kesetaraan Gender, serta poin ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga (PRK) Siti Ma'rifah meminta pelaku kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah, diberi hukuman maksimal. Baginya, tindakan itu merupakan kejahatan serius ini tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan.

"Mirisnya tindakan keji, tidak bermoral ini dilakukan1 oleh orang yang seharusnya melindungi, membimbing, dan memberi contoh teladan," kata Siti dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).

Puteri Wakil Presiden ke-13 RI ini mendorong pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan atau pesantren. Hal tersebut dengan bersikap tegas dan tidak menoleransi segala bentuk kekerasan seksual dan perbuatan seksual dalam bentuk apa pun.

"Bersikap tegas dan tidak mentolerir segala bentuk perbuatan kekerasan seksual dan perbuatan asusila dalam bentuk apa pun karena kejahatan serius yang harus diproses hukum. Jangan dinormalisasikan dan ada kompromi, apalagi dibiarkan," tegasnya.

"Mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku dengan ancaman hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," imbuh Siti.

Lebih lanjut, Siti juga meminta agar memberi akses kepada orang tua untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan di pesantren.

"Kepada para korban, harus ada perlindungan, termasuk mekanisme pelaporan yang independen, pendampingan advokasi hukum, serta yang menjadi prioritas untuk dilakukan adalah langkah trauma healing," tutur Siti.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan perangkatnya yang memberikan ijin penyelenggaraan pesantren agar mendorong adanya audit terhadap tata kelola dan sistem pengawasan di pesantren," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ( Mendiktisaintek ) Brian Yuliarto menegaskan pentingnya penguatan kesadaran dan kewaspadaan seluruh sivitas akademika terhadap kasus kekerasan dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Hal tersebut disampaikan dalam agenda Forum Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Sabtu (9/5).

Brian menyampaikan bahwa kampus merupakan tempat lahirnya kader masa depan bangsa, sehingga seluruh unsur perguruan tinggi perlu memastikan terciptanya lingkungan akademik yang aman dan sehat.

“Kampus adalah tempat persemaian kader masa depan, SDM unggul Indonesia, dan segala kemungkinan sangat bisa terjadi,” ujarnya, melalui siaran pers, Sabtu (9/5/2026).

Kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius yang perlu menjadi refleksi bersama para pimpinan perguruan tinggi. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa baru.

Mendiktisaintek juga menekankan pentingnya optimalisasi peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) agar korban merasa aman untuk melapor.

Dalam forum tersebut, Brian turut mengingatkan bahwa kampus memiliki posisi strategis dalam pembangunan bangsa sebagai pusat ilmu pengetahuan, riset, dan peradaban.

Selain membahas penguatan budaya akademik yang aman, Brian juga mendorong perguruan tinggi untuk menghadirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa melalui riset dan inovasi, termasuk mendukung program strategis pemerintah.

PATI - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menelusuri jumlah pasti santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual oleh Pendiri Pondok Pesantren Ndholo Kusumo Ashyari. Hal ini dilakukan lantaran korban kekerasan seksual disebut mencapai 50 orang meski hanya beberapa yang berani melapor.

"Kalau jumlah korban memang kami masih melakukan pendalaman dan pencarian informasi lebih lanjut karena belum semua korban dapat kami jumpai," ujar Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, Sabtu (9/5/2026).

Karena itu, tim LPSK diturunkan langsung ke lokasi kejadian untuk mencari korban. "LPSK jemput bola terkait kasus ini, ada tim LPSK yang turun ke Pati," katanya.

Wakil Ketua LPSK lainnya Wawan Fahrudin menambahkan LPSK akan menjamin keamanan korban dan saksi yang hendak memberi keterangan agar kasus ini terang benderang. "Kami siap memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban agar berani beraksi mengungkap perkara," ujarnya.

JAKARTA - Pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Ashari (51) diduga memiliki modus khusus dalam melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Modus itu terungkap saat konferensi pers bersama pengacara Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (7/5/2026).

Dalam konferensi pers tersebut, korban hadir didampingi orang tua, kuasa hukum, serta mantan pegawai Ashari di Ponpes Ndolo Kusumo. Salah satu pengacara tim Hotman 911, Dewi Intan, mengungkapkan bahwa tersangka diduga merayu korban dengan dalih hubungan intim dapat menyembuhkan berbagai penyakit.

“Jadi, waktu awal dia merayu mereka dengan bilang bahwa hal ini bisa melunturkan semua penyakit yang ada di dalam badan kamu. Ya itu dengan berhubungan seperti itu,” kata Dewi Intan.

“Menghilangkan semua penyakit, penyakit hati, penyakit segala-gala yang ada di dalam tubuh dia,” lanjutnya.

Tak hanya itu, korban juga mengaku mengalami kekerasan apabila menolak permintaan tersangka. “Kalau misalnya mereka menolak, itu biasanya juga sesekali dilakukan kekerasan dengan memukul kepala,” ujarnya.

Dewi juga menyebut korban yang menolak akan diganti dengan santri lain secara bergilir. “Kalau menolak diganti lagi dengan santri lain, dengan santri lain, seperti itu terus bergilir selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyebut tersangka diduga menganggap hubungan intim sebagai cara untuk membersihkan diri. “Jadi dianggap hubungan intim dan pelecehan itu merupakan obat mujarab gitu ya? Membersihkan diri. Kalau menolak dibentur kepalanya ya,” kata Hotman Paris.

Diketahui, pelarian Kiai Ashari, tersangka kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akhirnya berakhir. Polisi menangkap Ashari di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis dini hari (7/5/2026).

Kiai Ashari sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) atau menjadi buron setelah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di pesantren yang diasuhnya.

Selama pelariannya sejak 4 Mei 2026, Ashari disebut berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran aparat kepolisian. Dia diduga sempat bergerak dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jakarta sebelum akhirnya berhasil ditangkap.

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina buka suara mengomentari kasus kekerasan seksual terhadap santriwati Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Politikus PDIP ini mengajak masyarakat mengawal kasus yang menyeret nama Kiai Ashari atau AS ini.

Selly pun mengingatkan Aparat Penegak Hukum (APH) tidak abai dan memberikan kompromi terhadap pelaku. Selly mengingatkan bahwa mereka yang abai dan menghalangi penyidikan bisa dipenjara.

"UU sudah sangat jelas. Dalam Pasal 19 UU TPKS ditegaskan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi, merintangi, atau menggagalkan proses penanganan perkara kekerasan seksual dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun,” kata Selly Gantina dalam siaran persnya, Kamis (7/5/2026).

Dia melanjutkan, ketentuan ini berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali, sehingga senmua pihak, termasuk aparat dan lembaga terkait, harus memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan berpihak pada korban.

Mengutip pernyataan Ketua DPR Puan Maharani, Selly memaparkan pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjelaskan adanya perlindungan bagi korban sebagai Pasal 40 UU TPSK serta penindakan bagi pelaku yang menghalangi upaya penyidikan.

Selly menduga ada upaya sekelompok pihak yang berupaya mengaburkan kasus itu mulai dari membiarkan pelaporan sejak 2024, serta pernyataan polisi yang sebelumnya mengaku tak ditahan karena koperatif, namun nyatanya kabur. Dua hal ini membuat Selly merasa geram.

Merujuk dalam UU TPKS, kata Selly, memenjarakan pelaku kekerasan seksual seperti pada UU TPKS hanya cukup dua alat bukti, salah satunya keterangan korban dan surat keterangan psikologi atau visum. "Artinya kalau pada akhirnya hambatan kasus karena sebagain korban mencabut laporan itu agak rancu. Kan masih ada korban lainnya," ujar Mantan Plt Bupati Cirebon itu.

Di sisi lain, Selly mendesak adanya penyidikan terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) yang abai terhadap kasus ini termasuk 'menspesialkan' pelaku yang diketahui kabur setelah sebelumnya keluar dari ponpes dengan pengawalan ketat aparat.

Karena ia melihat kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah menjadi pelajaran dan momentum bagi APH mematuhi UU TPSK. Sebab, menurutnya, banyak kasus yang menunjukkan lambannya respons aparat penegak hukum, minimnya keberpihakan kepada korban, hingga adanya upaya pembiaran karena pelaku memiliki pengaruh sosial maupun keagamaan.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan. Aparat penegak hukum tidak boleh bersikap abai, apalagi membiarkan proses hukum berjalan setengah hati. Negara harus hadir secara tegas dan berpihak kepada korban, bukan tunduk pada tekanan sosial ataupun relasi kuasa yang melindungi pelaku," kata legislator Dapil Jabar VIII Cirebon - Indramayu itu.

Di sisi lain, Selly juga melihat kasus ini harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap sistem pengawasan lembaga pendidikan berbasis asrama. Tidak cukup hanya mengandalkan citra moral atau simbol keagamaan, tetapi harus ada mekanisme perlindungan anak yang jelas, pengawasan berkala, kanal pengaduan yang aman, serta keterlibatan pemerintah daerah dan Kementerian Agama dalam memastikan standar perlindungan santri berjalan optimal.

"Kekerasan seksual bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku, siapa pun mereka dan apa pun latar belakangnya," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan sikapnya bahwa tidak ada toleransi untuk tindak kekesaran dan pelecehan, baik fisik, verbal, maupun seksual. Hal ini untuk merespons banyak hoaks terkait kasus kekerasan seksual yang dibuat menjadi konten disinformasi di media sosial dan secara sengaja diframing untuk menyerang Menag Nasaruddin.

“Sikap saya terkait tindak kakerasan seksual itu jelas dan tegas. Tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual. Saya tidak pernah menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan,” tegas Menag dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

“Saya tidak hanya sebagai Menteri Agama, tapi sebagai seorang manusia juga menyatakan semua yang bertentangan dengan moralitas itu harus menjadi musuh bersama," sambungnya.

Menag menekankan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik. "Lembaga pendidikan agama harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak kita untuk belajar, harus menjadi contoh masyarakat yang ideal,” ujar Menag.

Dia juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama sudah memperkuat regulasi dan mekanisme pembinaan di satuan pendidikan keagamaan, yang akan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

“Ini akan menjadi concern kami, terutama masalah terkait pondok pesantren ya. Kami sudah membentuk satuan pembinaan Pondok Pesantren, yang mana pimpinan pondok pesantren berkolaborasi untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan apapun yang terjadi di pondok pesantren,” tegasnya.

Menag mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam memilah informasi, terlebih informasi hoaks yang berpotensi memecah belah. “Mari menjadi pemutus rantai hoaks dengan saring sebelum sharing. Cerdas bermedia sosial adalah cara kita menjaga kedamaian untuk sesama," tandasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal bereaksi keras menanggapi mencuatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pesantren di Pati, Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan ruang sedikit pun bagi tindakan asusila, terlebih di lingkungan institusi pendidikan agama.

"Negara tidak boleh mentolerir setiap kekerasan seksual, apalagi di dunia pesantren yang merupakan lembaga pencetak karakter anak bangsa. Dari dulu kita telah menyiapkan berbagai regulasi untuk melindungi semua anak didik," kata pria yang akrab disapa Kang Cucun, Rabu (6/5/2026).

Dia meminta aparat penegak hukum tidak ragu dalam menindak pelaku. Menurutnya, kasus di Pati sudah berada di luar batas kewajaran dan sangat mencederai martabat pesantren secara nasional.

"Saya minta aparat menegakkan hukum seberat-beratnya kepada pelaku agar terjadi efek jera. Sampaikan secara terbuka kepada publik karena ini sudah merusak citra pesantren. Padahal, melalui UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, kita berjuang agar lembaga ini mendapat rekognisi dan kesetaraan yang layak," ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menyoroti peran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (khususnya bagian Pesantren) dalam melakukan fungsi pengawasan. Ia mendesak adanya instrumen ukur (denier) yang jelas untuk memantau keamanan santri secara optimal.

Beberapa poin krusial yang ditekankan di antaranya; Standar Pembinaan: Pesantren putri wajib memiliki pembina atau pengasuh dari kalangan perempuan guna menjamin keamanan dan kenyamanan santriwati. Pengetatan Izin: Kementerian Agama diminta tidak hanya sekadar mengeluarkan izin operasional tanpa memiliki mekanisme pengawasan yang kuat di lapangan.

Satgas Anti-Kekerasan: Mendorong pemerintah segera merealisasikan pembentukan Satgas Anti-Kekerasan di lingkungan pesantren yang telah digagas sebelumnya.

"Jangan sampai Kementerian Agama mengeluarkan izin tapi tidak tahu pengawasannya seperti apa. Sekarang sudah ada Dirjen Pesantren, saya kira harus segera membuat alat ukur pengawasan yang optimal. Ini saatnya pemerintah bertindak cepat agar orang tidak seenaknya mendirikan pesantren tanpa pengawasan yang kuat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2026–2029.

Regulasi ini menandai pergeseran pendekatan penanganan terorisme di Indonesia yang tidak lagi semata berbasis keamanan (hard approach), melainkan menekankan strategi komprehensif berbasis pencegahan, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan masyarakat.

Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, Perpres ini dilandasi mandat konstitusi untuk menjamin rasa aman seluruh warga negara. Pemerintah memandang ekstremisme berbasis kekerasan sebagai ancaman serius yang harus ditangani secara sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam beleid tersebut, ekstremisme didefinisikan sebagai keyakinan atau tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem untuk mendukung aksi terorisme. Sementara terorisme sendiri mencakup tindakan yang menimbulkan rasa takut luas, korban massal, hingga kerusakan objek vital dengan motif ideologi atau politik.

RAN PE 2026–2029 ditetapkan sebagai pedoman nasional bagi kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam menangani ancaman tersebut selama empat tahun ke depan.

Zero Attack tapi Ancaman Masih Ada

Dokumen ini mengungkap capaian penting periode sebelumnya (2020–2024), yakni nihilnya serangan teror dalam dua tahun terakhir atau zero terrorist attack. Indonesia juga menempati peringkat ke-30 dari 163 negara dalam Global Terrorism Index 2025 dengan kategori dampak menengah.

“Sejak tahun 2020–2024, tercatat serangan terorisme 2 tahun terakhir telah mencapai zero terrorist attack,” demikian isi beleid tersebut.

Namun, pemerintah menilai ancaman belum hilang. Lebih dari 1.000 terduga teroris ditangkap dalam periode yang sama, menunjukkan aktivitas jaringan masih tinggi dan bersifat “fenomena gunung es”.

Selain itu, perkembangan teknologi mempercepat penyebaran paham ekstrem melalui internet, termasuk perekrutan perempuan dan anak.

Perpres ini secara eksplisit membedah faktor pendorong ekstremisme, yang terbagi dalam dua kelompok besar yaitu kondisi struktural, seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi dan marginalisasi, tata kelola pemerintahan yang buruk, pelanggaran HAM, dan konflik berkepanjangan.

Tak hanya itu, kelompok lainnya juga merupakan proses radikalisasi individu, antara lain kekecewaan kolektif, perasaan menjadi korban, dan distorsi ideology.

Di Indonesia, faktor spesifik lainnya mencakup konflik komunal berbasis agama, intoleransi, serta ketidakadilan sosial dan politik.

Salah satu poin krusial dalam Perpres ini adalah perubahan pendekatan menjadi kolaboratif. Pemerintah menekankan dua strategi utama yaitu Whole of Government atau koordinasi lintas kementerian/lembaga pusat dan daerah serta Whole of Society yakni pelibatan masyarakat sipil, akademisi, media, tokoh agama, hingga sektor swasta

Bahkan, dunia usaha termasuk BUMN dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara turut dilibatkan dalam upaya pencegahan.

9 Pilar Strategi Nasional

RAN PE 2026–2029 dibangun di atas sembilan tema utama kesiapsiagaan nasional, ketahanan komunitas dan keluarga, pendidikan dan lapangan kerja, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan anak. Kemudian, komunikasi strategis dan media, deradikalisasi, HAM dan tata kelola pemerintahan serta perlindungan saksi dan korban termasuk kerja sama internasional

Setiap tema memiliki tujuan spesifik, mulai dari penguatan aparat, peningkatan resiliensi sosial, hingga pengembangan narasi tandingan di ruang digital.

Di sisi lain, Perpres ini menempatkan kelompok rentan sebagai fokus utama, termasuk perempuan, anak-anak, pemuda, masyarakat miskin atau terpinggirkan.

Kelompok ini dinilai paling mudah terpapar propaganda ekstremisme, sehingga perlu pendekatan berbasis pendidikan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial.

Deradikalisasi hingga Reintegrasl

Strategi deradikalisasi diperluas, tidak hanya menyasar narapidana terorisme, tetapi juga tersangka dan terdakwa, mantan napi, dan individu yang telah terpapar paham ekstrem. Tujuannya adalah memutus keterlibatan kekerasan (disengagement) dan mendorong reintegrasi sosial.

Untuk memastikan implementasi, pemerintah membentuk sekretariat bersama RAN PE yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga strategis, termasuk badan penanggulangan terorisme.

Evaluasi dilakukan secara berkala mulai dari laporan kementerian/lembaga setiap 6 bulan dan laporan ke Presiden minimal setahun sekali.

Di daerah, pemerintah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD PE) maksimal satu tahun sejak Perpres berlaku.

Pendanaan Fleksibel dan Multisumber

Pendanaan program berasal dari APBN dan APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Skema ini membuka ruang kolaborasi lebih luas, termasuk dengan sektor non-pemerintah.

Dalam lampiran, pemerintah merinci aksi konkret, antara lain pemetaan wilayah rentan berbasis data geospasial, integrasi data antar lembaga melalui platform digital, pengembangan sistem deteksi dini di instansi dan objek vital dan peningkatan kapasitas aparat dan kurikulum pelatihan.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan penghargaan (RAN PE Awards) bagi institusi dan masyarakat yang aktif dalam pencegahan ekstremisme.

Perpres ini menegaskan pendekatan yang tidak melanggar hak asasi manusia (do no harm), termasuk larangan stigmatisasi terhadap kelompok tertentu.

Prinsip lain yang dijunjung meliputi supremasi hukum, kesetaraan gender, perlindungan anak, inklusivitas dan kebhinekaan

Perang Melawan Ekstremisme Masuk Fase Baru

Perpres 8/2026 menunjukkan perubahan paradigma pemerintah dalam menangani terorisme—dari reaktif menjadi preventif dan kolaboratif.

Meski capaian “zero attack” menjadi indikator positif, pemerintah menyadari ancaman masih laten. Karena itu, strategi empat tahun ke depan difokuskan pada penguatan masyarakat sebagai benteng utama, sekaligus memperbaiki akar persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi lahan subur ekstremisme.

Dengan pendekatan lintas sektor dan berbasis komunitas, keberhasilan RAN PE 2026–2029 akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa.

JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno menyatakan pemerintah telah sepakat membentuk gugus tugas untuk memperbaiki tata kelola tempat penitipan anak atau daycare. Langkah ini diambil buntut kasus kekerasan di daycare Little Aresh, Yogyakarta.

“Tadi kita sepakati untuk membuat, membentuk gugus tugas mengenai perbaikan tata kelola daycare ke depan secepat-cepatnya, baik itu jangka panjang, jangka menengah, maupun sangat jangka pendek juga akan segera dirumuskan," kata Pratikno usai memimpin rapat tingkat menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat., Kamis (30/4/2026).

Pratikno menerangkan dalam RTM itu, banyak sejumlah hal yang perlu dibenahi. Mulai dari standardisasi hingga perizinan daycare.

“Banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan. Mulai dari standardisasi, perizinan, integrasi program, sistem informasi terpadu, dan lain-lain termasuk pengawasan di lapangan, insentif, dan disinsentif,” ujarnya.

Pratikno menuturkan, kasus Little Aresha tak bisa ditoleransi. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar negara hadir memberi solusi bagi masalah warga.

"Sebagaimana berkali-kali diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa negara harus hadir cepat menjawab permasalahan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, termasuk dalam kasus daycare ini," ungkapnya.

Lihat video: UPDATE DAYCARE! Kasus Mencuat, Daycare Little Aresha Disegel Polisi



Pratikno mengatakan Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk perbaikan. Pratikno berharap kasus kekerasan di daycare dapat dicegah.

"Jadi, Kemenko PMK terus berkoordinasi dengan K/L (kementerian/lembaga), dengan Kementerian PPPA, Kemendagri, Pemda, dan kementerian yang lain, KPAI, dan kepolisian juga mengenai kasus penanganan daycare di Yogyakarta," ucapnya.

Pratikno menegaskan, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak di Little Aresha akan dilanjutkan. Pratikno menambahkan, korban juga bakal mendapat pendampingan.

“Telah dilakukan penutupan dan penyegelan daycare Little Arissa. Kemudian juga Polri, dalam hal ini Polda DIY, juga telah melakukan penegakan hukum, proses penegakan hukum berjalan, dan di saat yang sama juga ada pendampingan korban dikawal oleh Bu Menteri PPPA dan kementerian yang lain. Di lapangan banyak itu Dinas Pemkot, Pemprov juga aktif terlibat, Dinas KPPPA, KPAI juga untuk layanan trauma healing bagi anak dan keluarga korban," jelas dia.

JAKARTA - Puluhan orang menyaksikan pemutaran dokumentasi Jejak Langkah Puspadaya dalam momen peringatan 1 tahunnya di Teater Perpustakaan Kemendikdasmen, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (30/4/2026). Puspadaya pun diharapkan bisa semakin melebarkan sayapnya dalam menjangkau kelompok rentan.

Pemutaran dokumentasi Jejak Langkah Puspadaya, 1 Tahun Perjalanan Pendampingan dan Pemberdayaan itu dihadiri mitra Puspadaya, komunitas, lembaga perempuan dan anak, hingga mahasiswa. Dokumentasi itu menggambarkan tentang peristiwa hingga apa yang dialami korban kekerasan seksual ataupun keluarganya, termasuk dampaknya.

Bahkan, peserta yang menyaksikan dokumentasi itu tak sedikit yang merasakan empatinya hingga menangis. Salah satu peserta adalah Mira Sahid yang mewakili Kumpulan Emak Blogger, yang mana dia mengaku sangat tersentuh dengan dokumentasi tersebut.

”Pertama, saya ingin mengapresiasi pada Puspadaya karena sudah melakukan edukasi dan advokasi, khususnya terhadap korban dalam satu tahun ini. Waktu yang masih baru, tapi Puspadaya sudah membuktikan langkahnya sudah tepat sesaran," ujarnya di lokasi, Kamis (30/4/2026).

Mira Sahid berharap, Puspadaya ke depan bisa semakin melebarkan sayapnya untuk merangkul kelompok-kelompok rentan terkena dugaan kekerasan seksual. Puspadaya diharapkan terus melakukan sosialisasi pada masyarakat Indonesia sehingga saat mereka menjadi korban ataupun mendapatkan peristiwa dugaan kekerasan seksual bisa mengadukannya ke Puspadaya.

Lihat video: KPAI dan Puspadaya Perindo Sosialisasi Pada Guru Terkait Hak Anak



"Harapannya ke depan, Puspadaya bisa semakin melebarkan sayapnya, merangkul kelompok rentan, dan bisa mensosialisasikan terkait programnya ataupun advokasinya. Sehingga banyak, tanda kutip, kalau korban mengalami kekerasan seksual itu bisa tahu dan melapornya ke mana," tuturnya.

Dia menambahkan, peristiwa dugaan kekerasan seksual itu memang kerap membuat miris lantaran pelakunya tak sedikit berasal dari lingkungan terdekat korban. Namun, dia tetap mendorong agar para korban ataupun keluarganya tidak usah takut melaporkannya ke pihak berwenang ataupun ke organisasi yang bisa membantu mereka sebagaimana Puspadaya.

"Miris ya, karena memang itu terjadi biasanya di lingkungan terdekat, saya pribadi mendorong para orangtua khususnya atau keluarga terdekat untuk saling jaga di lingkungan terkecilnya. Karena sebelum mungkin Puspadaya bisa masuk ke kelompok terkecil, khususnya di keluarga dahulu, dan jangan takut untuk melapor, khususnya para korban," paparnya.

"Orangtua mungkin yang mengalami atau keluarga, ini siapapun, gak usah takut melapor dan segera cari Puspadaya untuk bisa meminta pertolongan," kata Mira.