WASHINGTON - Badan intelijen Pentagon telah menaikkan tingkat ancaman spionase Israel dari "tinggi" menjadi "kritis" dalam beberapa pekan terakhir. Kabar itu diungkap media Amerika Serikat.

NBC News pertama kali memberitakan perubahan ini pada hari Jumat, dan The New York Times menerbitkan laporannya sendiri pada hari berikutnya.

Media tersebut mengutip sumber anonim yang mengatakan perubahan tersebut terjadi karena kekhawatiran atas taktik yang semakin agresif terkait perang AS-Israel dengan Iran.

Mereka mengatakan Badan Intelijen Pertahanan Pentagon (DIA) telah menaikkan tingkat kewaspadaan di tengah kekhawatiran bahwa Israel semakin berupaya memata-matai pejabat tinggi AS. Tujuannya diduga untuk memahami pertimbangan internal Gedung Putih tentang mengakhiri perang.

Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Netanyahu secara terbuka berbeda pendapat dalam pendekatan mereka terhadap perang, yang dimulai AS dan Israel pada 28 Februari.

Trump, di satu sisi, berulang kali mengatakan ia ingin mengakhiri perang, di tengah meningkatnya tekanan politik di dalam negeri.

Sementara itu, Netanyahu menyerukan agar perang dilanjutkan, meskipun ada gencatan senjata pada 8 April. Pertempuran sebagian besar telah dihentikan sejak gencatan senjata sementara diumumkan, tetapi upaya mencapai kesepakatan permanen berulang kali terhenti.

The New York Times melaporkan, meskipun Israel dikenal memata-matai AS, DIA (Dinas Intelijen Dalam Negeri) menyebutkan peningkatan aktivitas yang dimulai pada akhir tahun 2024, ketika pemerintahan Presiden AS Joe Biden meningkatkan tekanan pada Israel atas perang genosida di Gaza.

Peningkatan itu berlanjut hingga tahun 2025, ketika Trump kembali menjabat sebagai presiden dan mulai mempertimbangkan bagaimana mendekati Iran.

Surat kabar itu menambahkan penilaian intelijen baru-baru ini lainnya juga mendokumentasikan bukti ada upaya Israel untuk memantau utusan khusus Trump, Steve Witkoff, serta Elbridge Colby, seorang pejabat kebijakan utama di Pentagon, dan wakilnya, Michael DiMino IV.

Witkoff adalah negosiator utama dalam pembicaraan nuklir yang mendahului serangan awal AS-Israel terhadap Iran pada bulan Februari.

Baik NBC News maupun The New York Times mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya dalam laporan mereka. Departemen Pertahanan AS tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Al Jazeera.

Namun, seorang juru bicara yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada kedua organisasi berita tersebut bahwa laporan tersebut "palsu".

Meskipun demikian, kekhawatiran yang dilaporkan kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi intelijen dan militer yang erat antara Israel dan AS.

Washington telah, selama bertahun-tahun, memberikan miliaran dolar dalam bentuk bantuan militer dan penjualan senjata kepada Israel, termasuk selama genosida di Gaza.

Kongres AS juga saat ini sedang membahas bagian dari rancangan undang-undang pertahanan baru, yang akan mengintegrasikan penelitian dan pengembangan persenjataan kedua negara hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Meskipun AS dan sekutunya dikenal secara teratur melakukan operasi intelijen satu sama lain, para pejabat mengatakan kepada NBC dan The New York Times bahwa peningkatan aktivitas intelijen Israel baru-baru ini adalah unik.

The New York Times melaporkan peningkatan penunjukan DIA melampaui semua sekutu saat ini, serta beberapa negara dengan hubungan yang lebih tegang.

Insiden baru-baru ini termasuk upaya intelijen militer Israel untuk menanam alat penyadap di markas besar DIA pada tahun 2021, menurut surat kabar tersebut.

Pada tahun 2025, badan intelijen domestik Israel, Shin Bet, diketahui telah mencoba menanam alat serupa di kendaraan Dinas Rahasia, menurut laporan tersebut.

WASHINGTON, KOMPAS.com - Pentagon mulai menghadapi tekanan anggaran serius di tengah operasi militer berkepanjangan melawan Iran. Kondisi ini membuat sejumlah aktivitas rutin militer AS, mulai dari pelatihan hingga pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista), mulai terganggu.

Para petinggi militer AS kini mendesak Kongres untuk segera menyetujui tambahan anggaran pertahanan agar operasional militer tidak semakin terdampak.

Pejabat tertinggi Angkatan Laut AS, Laksamana Daryl Caudle, mengatakan, anggaran tahun 2026 Angkatan Laut tidak memasukkan biaya Operasi Epic Fury, yaitu operasi militer Presiden AS Donald Trump terkait perang Iran.

Akibatnya, Angkatan Laut harus mengurangi sejumlah kegiatan rutin seperti latihan militer, jam latihan terbang, hingga pelatihan rekrutan baru.

“Rekor perekrutan personel yang saya capai akan terganggu tanpa tambahan pendanaan untuk memindahkan personel dari kamp pelatihan dan membayar bonus perekrutan maupun perpanjangan kontrak,” ujar Caudle di hadapan Komite Angkatan Bersenjata DPR AS seperti dikutip dari CNN, Kamis (28/5/2026).

Tekanan anggaran juga dialami Angkatan Darat AS. Korps Lapis Baja III yang berbasis di Texas dan mengawasi sekitar 70.000 tentara serta ratusan tank mengalami pemotongan anggaran pelatihan hampir 292 juta dollar AS atau sekitar Rp 5,2 triliun (kurs Rp 17.800 per dollar AS) pada akhir April.

Selain itu, lembaga pendidikan medis militer AS membatalkan puluhan kursus serta menghentikan pendanaan terpusat untuk sejumlah program pendidikan lainnya.

Pentagon sendiri menolak memberikan komentar terkait laporan tersebut.

Dalam sistem anggaran militer AS, setiap pos pengeluaran memiliki alokasi khusus dan tidak dapat dipindahkan tanpa persetujuan Kongres. Biaya pelatihan militer umumnya berasal dari akun Operations and Maintenance (O&M) atau Operasi dan Pemeliharaan.

Pakar anggaran pertahanan dari American Enterprise Institute, Todd Harrison, menjelaskan akun O&M digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pelatihan, pengerahan pasukan, bahan bakar, perjalanan dinas, perbaikan peralatan, hingga pembayaran pegawai sipil Pentagon.

Menurut Harrison, sangat mungkin Pentagon kini mulai melakukan penghematan dengan mengurangi perjalanan yang tidak mendesak maupun membatalkan sebagian latihan militer.

Pada awal konflik Iran, pemerintahan Donald Trump sempat membahas tambahan anggaran militer hingga 200 miliar dollar AS (Rp 3.560 triliun). Namun, pemerintah kemudian menyebut angka tersebut terlalu tinggi dan belum memberikan rincian resmi terkait kebutuhan tambahan dana.

Sementara itu, Pentagon memperkirakan biaya konflik saat ini mencapai sekitar 29 miliar dollar AS (Rp 516,2 triliun).

Pelaksana Tugas Pengawas Keuangan Pentagon, Jules Hurst III, mengatakan, estimasi tersebut hanya mencakup biaya amunisi dan pesawat yang hancur, belum termasuk biaya pembangunan kembali pangkalan militer.

Sumber CNN menyebut total biaya perang sebenarnya bisa mencapai 40 miliar hingga 50 miliar dollar AS atau sekitar Rp 712 triliun hingga Rp 890 triliun.

Masalah anggaran militer biasanya muncul menjelang akhir tahun fiskal AS pada September. Namun pada 2026, tekanan anggaran datang lebih cepat akibat meningkatnya biaya operasi dan konflik berkepanjangan di Iran.

Kepala Staf Angkatan Udara AS, Jenderal Kenneth Wilsbach, mengatakan, konflik Iran memperburuk masalah kesiapan tempur yang sebelumnya sudah dihadapi militer AS.

Di Kongres, anggota DPR dari Partai Republik Ken Calvert mendesak Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth segera mengajukan tambahan anggaran.

“Kita perlu mengembalikan dana akun O&M yang kemungkinan besar digunakan untuk membiayai operasi militer yang sedang berlangsung,” kata Calvert.

Harrison menilai biaya tersembunyi dari perang akan terus meningkat dalam jangka panjang karena penggunaan alutsista secara intensif akan mempercepat kerusakan dan meningkatkan kebutuhan perawatan.

Selain itu, Pentagon juga membutuhkan tambahan dana untuk mengisi kembali stok rudal pertahanan udara dan rudal ofensif yang mulai menipis.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memiliki masalah dengan para kritikus. Dia mengatakan bahwa penghinaan yang paling dia benci adalah disebut "bodoh". Namun, dia tidak keberatan disebut "diktator tiran yang brilian".

Presiden berusia 79 tahun itu, saat berbicara kepada para pendukungnya di New York pada hari Jumat, mengatakan bahwa dia sangat membenci penghinaan dengan sebutan "bodoh" sehingga dia meminta dokternya untuk melakukan tes yang dapat dia lakukan untuk membuktikan bahwa para kritikus salah.

"Saya adalah orang terpintar yang pernah Anda temui," kata Trump kepada kerumunan pendukung. Dia kemudian mengajukan pertanyaan, "Dan bukankah Anda ingin memiliki orang pintar sebagai presiden?"

Meskipun pertemuan massa tersebut seharusnya membahas tentang keterjangkauan harga, Trump menyimpang untuk berbicara tentang percakapan yang dia lakukan dengan dokternya setelah kontroversi seputar "kesehatan mentalnya".

"Mereka menuduh saya dengan tuduhan buruk: 'Dia orang bodoh'," keluh Trump.

"Saya berkata, 'Dokter, saya tidak keberatan disebut diktator tiran yang brilian, tetapi saya tidak ingin disebut bodoh'," lanjut presiden dari Partai Republik itu mengenang percakapan dengan dokternya.

"'Apa yang harus saya lakukan, dokter? Apakah ada semacam tes yang bisa saya ikuti?'," lanjut Trump mengenang percakapan tersebut.

"'Sebenarnya, ada. Ini adalah tes kognitif'. Saya berkata, 'Berapa banyak presiden yang telah mengikutinya?' 'Tidak ada...Tidak ada orang yang telah mengikutinya'. Saya berkata, 'Nah, apakah itu bagus atau buruk? Apakah itu sulit?'"

Trump menjelaskan kepada kerumunan pendukungnya bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut "dimulai dengan mudah" tetapi pada akhirnya menjadi "cukup sulit".

Trump telah mengeklaim tentang "mendapatkan nilai tinggi" dalam tes kognitif beberapa kali, dan bulan lalu, dia mengecam para pendahulunya dari Partai Demokrat, dengan mengatakan bahwa setiap calon presiden atau wakil presiden harus menjalani tes kognitif sebelum mencalonkan diri untuk jabatan tersebut.

"Siapa pun yang mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden harus dipaksa untuk mengikuti Tes Kognitif sebelum memasuki kompetisi! Dengan melakukan itu, kita tidak akan terkejut jika orang-orang seperti Barack 'Hussein' Obama, atau Sleepy Joe Biden, terpilih," tulisnya di Truth Social.

Presiden Republikan itu melanjutkan dalam unggahannya, "Saya mengikuti Tes tiga kali selama masa jabatan saya sebagai Presiden, dan LULUS SEMUA TIGA KALI—Sebuah prestasi yang, bahkan dalam satu ujian, menurut para dokter, jarang dilakukan sebelumnya!"

Menurut laporan Daily Beast, Minggu (24/5/2026), Dr Henry David Abraham, profesor emeritus psikiatri di Tufts University School of Medicine mengatakan bahwa mengikuti ujian tiga kali dalam waktu sesingkat itu mengkhawatirkan.

Tes Penilaian Kognitif Montreal yang diklaim Trump telah dia lewati, adalah tes yang digunakan untuk mendeteksi demensia.

Dr. John Gartner, mantan profesor Universitas Johns Hopkins, mengatakan kepada publikasi tersebut bahwa ada tanda-tanda bahwa kemampuan kognitif Trump "memburuk".

"Siapa pun yang memiliki mata, telinga, dan otak...dan belum terpengaruh propaganda atau digigit oleh zombie MAGA, dapat melihat sendiri bahwa orang ini jelas-jelas sakit jiwa dan kemampuan kognitifnya memburuk," kata Gartner. MAGA adalah gerakan Make America Great Again yang dikampanyekan Trump sejak terjun ke dunia politik.

Namun, kepala Pentagon Pete Hegseth memuji kesehatan Trump dan menyebutnya sebagai panglima tertinggi yang "paling cerdas" dan "paling berwawasan" yang pernah dilihat negara ini dalam waktu yang lama.

WASHINGTON - Jenderal Chris Donahue, komandan Komando Eropa-Afrika Militer Amerika Serikat (AS), dilaporkan menjadi perwira tinggi Amerika berikutnya yang akan dipecat Menteri Perang Pete Hegseth. Senator Partai Republik Thom Tillis memperingatkan Hegseth untuk tidak melakukannya.

Mengutip laporan dari The Independent, Minggu (17/5/2026), pada Desember lalu Pentagon berencana untuk merombak berbagai komando sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi. Itu termasuk rencana untuk menempatkan Komando Pusat AS, Komando Eropa AS, dan Komando Afrika AS di bawah organisasi payung baru bernama Komando Internasional AS.

Namun, NOTUS melaporkan pekan ini bahwa langkah tersebut secara efektif akan menurunkan pangkat Komando Angkatan Darat AS di Eropa dan Afrika serta mengganti pemimpinnya, Jenderal Chris Donahue. Langkah ini merupakan bagian dari perombakan kehadiran AS di Eropa—sebuah langkah yang telah meningkatkan ketegangan antara pemerintahan Trump dan NATO setelah AS menuduh sekutu Eropa tidak berbuat cukup untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz di tengah perang yang sedang berlangsung dengan Iran.

Hegseth telah melakukan perombakan signifikan dalam komando militer sejak mengambil alih Pentagon, memecat selusin perwira militer senior hingga bulan lalu. Beberapa anggota parlemen dari Partai Republik semakin vokal tentang perubahan yang terjadi di bawah kepemimpinan Hegseth, menambah gesekan internal partai yang jarang terjadi pada pemerintahan yang sudah menghadapi tekanan dari berbagai pihak.

Tillis, yang akan pensiun setelah masa jabatannya di Senat berakhir pada Januari 2027, mengunggah pernyataan panjang di X, memperingatkan: "Hegseth terus tidak menghormati sekutu terbesar kita dan beberapa profesional militer terbaik kita dengan keputusan impulsif yang tidak didasarkan pada kenyataan atau kebijaksanaan yang baik."

WASHINGTON - Jenderal Chris Donahue, komandan Komando Eropa-Afrika Militer Amerika Serikat (AS), dilaporkan menjadi perwira tinggi Amerika berikutnya yang akan dipecat Menteri Perang Pete Hegseth. Senator Partai Republik Thom Tillis memperingatkan Hegseth untuk tidak melakukannya.

Mengutip laporan dari The Independent, Minggu (17/5/2026), pada Desember lalu Pentagon berencana untuk merombak berbagai komando sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi. Itu termasuk rencana untuk menempatkan Komando Pusat AS, Komando Eropa AS, dan Komando Afrika AS di bawah organisasi payung baru bernama Komando Internasional AS.

Namun, NOTUS melaporkan pekan ini bahwa langkah tersebut secara efektif akan menurunkan pangkat Komando Angkatan Darat AS di Eropa dan Afrika serta mengganti pemimpinnya, Jenderal Chris Donahue. Langkah ini merupakan bagian dari perombakan kehadiran AS di Eropa—sebuah langkah yang telah meningkatkan ketegangan antara pemerintahan Trump dan NATO setelah AS menuduh sekutu Eropa tidak berbuat cukup untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz di tengah perang yang sedang berlangsung dengan Iran.

Hegseth telah melakukan perombakan signifikan dalam komando militer sejak mengambil alih Pentagon, memecat selusin perwira militer senior hingga bulan lalu. Beberapa anggota parlemen dari Partai Republik semakin vokal tentang perubahan yang terjadi di bawah kepemimpinan Hegseth, menambah gesekan internal partai yang jarang terjadi pada pemerintahan yang sudah menghadapi tekanan dari berbagai pihak.

Tillis, yang akan pensiun setelah masa jabatannya di Senat berakhir pada Januari 2027, mengunggah pernyataan panjang di X, memperingatkan: "Hegseth terus tidak menghormati sekutu terbesar kita dan beberapa profesional militer terbaik kita dengan keputusan impulsif yang tidak didasarkan pada kenyataan atau kebijaksanaan yang baik."

"Jika rumor itu benar bahwa Hegseth mencoba untuk menyingkirkan Jenderal Chris Donahue, salah satu pejuang terbaik bangsa kita, dengan menurunkan pangkat Komando Angkatan Darat AS Eropa-Afrika menjadi komando bintang 3, dia mengambil langkah lain menuju jalan yang berbahaya," tulis Tillis.

"Langkah yang bukan untuk kepentingan terbaik bangsa kita atau anggota militer kita," lanjut dia.

"Hegseth sebaiknya mengelilingi dirinya dengan lebih banyak patriot seperti Jenderal Donahue dan menyingkirkan antek-anteknya, yang tidak memenuhi syarat untuk membawa tas Donahue, dari Pentagon," imbuh senator itu. "Tepati janji Anda, Menteri: pilihlah meritokrasi daripada para penjilat Anda yang biasa-biasa saja."

Siapa Jenderal Chris Donahue?

Jenderal Christopher Donahue adalah seorang perwira senior Angkatan Darat AS yang telah memegang serangkaian peran komando tingkat tinggi dan paling dikenal karena perannya dalam penarikan pasukan AS dari Afghanistan.

Dia memperoleh ketenaran publik karena menjadi anggota militer AS terakhir yang meninggalkan Afghanistan, menaiki pesawat militer terakhir pada 30 Agustus 2021, ketika pasukan Amerika mengakhiri kehadiran mereka selama 20 tahun di negara tersebut.

Tillis menyebut Donahue sebagai perwira militer yang telah "mendedikasikan seluruh kariernya untuk menjunjung tinggi standar tinggi dan etos prajurit yang menurut Hegseth sedang dia pulihkan di jajaran kita."

“[Donahue] dikerahkan lebih dari 20 kali untuk mendukung Operasi Iraqi Freedom, Enduring Freedom, New Dawn, Inherent Resolve, Atlantic Resolve, Freedom’s Sentinel, European Assure, Deter and Reinforce, dan untuk mendukung krisis Sudan,” tulis Tillis.

Menurut Menurut laporan publik dan konfirmasi Pentagon sejak awal pemerintahan Trump kedua, Hegseth telah memecat beberapa komandan militer berpangkat tinggi dari jabatannya.

Daftar Komandan Militer AS yang Sudah Dipecat Hegseth

1. Jenderal Charles CQ Brown Jr (Ketua Kepala Staf Gabungan)

2. Jenderal Randy George (Kepala Staf Angkatan Darat)

3. Laksamana Lisa Franchetti (Kepala Operasi Angkatan Laut)

4. Jenderal James “Jim” Slife (Wakil Kepala Staf Angkatan Udara)

5. Jenderal David Hodne (Kepala Komando Pelatihan dan Doktrin Angkatan Darat)

6. Mayor Jenderal William Green Jr (Kepala Kapelan Angkatan Darat)

7. Letnan Jenderal Jeffrey Kruse (Direktur Badan Intelijen Pertahanan)

8. Wakil Laksamana Nancy Lacore (Kepala Cadangan Angkatan Laut)

9. Laksamana Muda Milton Sands (Komandan Komando Operasi Khusus Angkatan Laut)

Bisnis.com, BANDA ACEH — Biaya perang Amerika Serikat (AS) melawan Iran telah membengkak menjadi sekitar US$29 miliar atau setara Rp508,2 triliun, naik tajam dari estimasi sebelumnya.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth berulang kali menolak mengungkapkan kepada Kongres berapa dana darurat yang akan diminta dan kapan permintaan itu akan diajukan. Pengungkapan angka terbaru itu disampaikan oleh Jay Hurst, Bendahara (comptroller) Pentagon, dalam kesaksiannya di hadapan komite apropriasi DPR dan Senat.

Angka US$29 miliar ini melonjak dari estimasi US$25 miliar yang disampaikan Hegseth sendiri ketika bersaksi di Capitol Hill dua pekan sebelumnya, belum mencakup biaya perbaikan lebih dari selusin pangkalan militer AS yang rusak akibat serangan Iran.

"Apa biaya Iran mendapatkan senjata nuklir? Dan fakta bahwa presiden ini [Trump] telah bersedia membuat pilihan yang bersejarah dan berani untuk menghadapinya, itu ada harganya," ujar Hegseth saat didesak Senator Patty Murray dari Washington, anggota senior Partai Demokrat di Komite Apropriasi, untuk memberikan estimasi biaya perang, dikutip The New York Times, Kamis (14/5/2026).

Hurst menjelaskan alasan lonjakan biaya tersebut kepada Kongres. "Itu karena pembaruan biaya perbaikan dan penggantian peralatan, serta biaya operasional umum," kata Hurst dalam kesaksiannya di Senat.

Namun Hurst juga menegaskan bahwa angka US$29 miliar itu masih belum memperhitungkan biaya rekonstruksi pangkalan-pangkalan militer AS yang rusak akibat serangan Iran. "Kami tidak tahu bagaimana pangkalan-pangkalan itu akan direkonstruksi. Kami belum memiliki estimasi yang baik saat ini," ujar Hurst.

Hegseth hadir di Capitol Hill untuk bersaksi di hadapan subkomite apropriasi DPR dan Senat yang sedang meninjau permintaan anggaran Pentagon hampir US$1,45 triliun untuk tahun mendatang. Konflik dengan Iran kini telah berlangsung selama 11 pekan.

Dalam dua sesi dengar pendapat berturut-turut, Hegseth terus mengelak dari pertanyaan tentang berapa besar dana di luar anggaran rutin Pentagon yang pada akhirnya akan dibutuhkan untuk membiayai perang, dan kapan permintaan itu akan diajukan.

Ketua Subkomite Apropriasi Pertahanan DPR dari Partai Republik, Ken Calvert dari California, mendesak Hegseth untuk segera mengajukan permintaan dana tambahan.

"Akan sangat membantu jika dana tambahan itu bisa didapat lebih cepat daripada lebih lambat, agar kami bisa mulai mengerjakannya," kata Calvert kepada Hegseth.

Hegseth merespons dengan menepis kekhawatiran soal habisnya persediaan amunisi. "Pertama-tama, isu amunisi ini sudah dibesar-besarkan secara konyol dan tidak membantu. Kami tahu persis apa yang kami miliki. Kami punya cukup dari apa yang kami butuhkan," ujarnya, sambil menambahkan, "Apa pun yang kami pikir kami butuhkan, akan kami ajukan."

Klaim Hegseth soal kecukupan amunisi itu sulit dipertemukan dengan kenyataan bahwa permintaan anggaran Pentagon yang diajukan merupakan yang terbesar secara historis, termasuk alokasi besar untuk pengisian kembali stok amunisi.

The New York Times melaporkan bahwa perang ini telah memaksa Pentagon memindahkan bom, rudal, dan perlengkapan militer lain secara tergesa-gesa ke Timur Tengah dari komando regional di Asia dan Eropa. Perpindahan aset ini membuat komando-komando regional itu kurang siap menghadapi potensi ancaman dari Rusia dan China.

Meski demikian, Jenderal Dan Caine, Ketua Gabungan Kepala Staf, berusaha meredam kekhawatiran bahwa perang ini telah menguras persediaan amunisi global militer AS secara signifikan. "Kami memiliki amunisi yang cukup untuk tugas yang harus kami lakukan saat ini," kata Jenderal Caine, merujuk pada laporan dari para komandan tertinggi di seluruh dunia yang telah ia data.

Pertanyaan tentang status perang semakin memanas di Capitol Hill. Gedung Putih sebelumnya telah memberitahu Kongres bahwa permusuhan dengan Iran telah berakhir seiring diberlakukannya gencatan senjata. Namun pada Selasa, anggota Kongres dari kedua partai mempertanyakan klaim itu dan ketahanan gencatan senjata yang dijadikan sandaran pemerintahan Trump.

Senator Lisa Murkowski, Republik dari Alaska, menyampaikan keraguannya secara gamblang. "Kami masih memiliki 15.000 tentara yang dikerahkan di garis terdepan, lebih dari 20 kapal perang, dan blokade angkatan laut yang masih aktif. Dengan kata lain, tidak tampak bahwa permusuhan telah berakhir," ujar Murkowski.

Senator Susan Collins dari Maine yang juga dari Partai Republik dan pernah berbalik menentang perang ini beberapa pekan lalu, mempersoalkan apakah pemerintahan Trump telah "mengantisipasi" kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz hingga membekukan jalur pelayaran global.

"Kita telah menyaksikan harga bensin, solar, dan minyak pemanas naik," kata Collins, yang sebelumnya ikut memberikan suara bersama Demokrat dalam resolusi yang gagal untuk menghentikan perang bulan lalu.

Murkowski juga mempertanyakan apakah pemerintah berniat meminta otorisasi dari Kongres untuk melanjutkan operasi militer di Iran. Hegseth mempertegas bahwa Gedung Putih sama sekali tidak berniat melakukan itu.

"Pandangan kami adalah, jika presiden mengambil keputusan untuk memulai kembali operasi, kami memiliki semua kewenangan yang diperlukan," ujarnya. Hegseth menambahkan bahwa Presiden Trump "memiliki semua kewenangan yang dibutuhkan berdasarkan Pasal 2" Konstitusi AS.

Hegseth juga mengisyaratkan bahwa AS siap mengambil langkah lebih jauh jika perundingan gencatan senjata ambruk. "Kami memiliki rencana untuk eskalasi, jika diperlukan. Kami memiliki rencana untuk menarik mundur jika diperlukan. Kami memiliki rencana untuk menggeser aset," tegasnya tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Soal strategi pembiayaan, Hegseth menyatakan ingin memanfaatkan jalur rekonsiliasi anggaran, sebuah mekanisme yang kebal filibuster untuk mendanai Pentagon, sehingga Gedung Putih bisa menghindari oposisi Demokrat dan meloloskannya hanya dengan suara Partai Republik. Namun seorang senator Republik senior memperingatkan bahwa strategi ini berisiko tinggi.

"Saya ingin mengingatkan bahwa, sejujurnya, penggunaan rekonsiliasi bergantung pada dukungan politik di Kongres," kata Tom Cole dari Oklahoma, Ketua Komite Apropriasi DPR dari Partai Republik. Cole menambahkan bahwa itu adalah "strategi berisiko tinggi, dibandingkan membangun semuanya" ke dalam rancangan undang-undang apropriasi tahunan yang membutuhkan dukungan bipartisan untuk disahkan.

Sesi dengar pendapat di DPR diakhiri dengan desakan dari anggota Republik dan Demokrat agar Hegseth segera mengajukan permintaan dana tambahan untuk membiayai perang. "Lebih cepat lebih baik. Ini memudahkan pekerjaan saya, dan pada akhirnya memudahkan pekerjaan Anda juga, Pak Menteri, jika kami bisa mendapatkan informasi tentang anggaran dasar maupun dana tambahan itu," tegas Calvert.

NEW YORK - Pentagon telah menandatangani perjanjian dengan delapan perusahaan teknologi, termasuk Google, Nvidia, dan SpaceX, untuk membantu militer AS meningkatkan keunggulan di medan perang melalui kecerdasan buatan (AI).

"Perjanjian-perjanjian ini memajukan transformasi untuk membangun militer AS menjadi kekuatan tempur yang berpusat pada AI, sekaligus meningkatkan kemampuan prajurit untuk mempertahankan pengambilan keputusan yang unggul di semua domain peperangan," kata Departemen Perang AS pada 1 Mei.

Berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, perusahaan-perusahaan termasuk OpenAI, Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Oracle, dan perusahaan rintisan AI Reflection akan menerapkan teknologi kecerdasan buatan mereka pada "jaringan rahasia" Departemen Perang untuk tujuan "perang yang sah".

Kolaborasi ini muncul ketika perusahaan teknologi berupaya memperluas pengaruh mereka di sektormiliter, meskipun ada kekhawatiran dari internal staf mereka sendiri tentang penggunaan AI untuk senjata otonom dan pengawasan massal.

Di Google, ratusan karyawan mendesak CEO Sundar Pichai untuk menolak penggunaan sistem AI untuk tugas-tugas rahasia guna memastikan teknologi tersebut tidak akan digunakan dengan cara yang "tidak manusiawi atau sangat berbahaya." Mereka khawatir bahwa, karena sifatnya yang rahasia, penggunaan yang berbahaya dapat terjadi tanpa sepengetahuan mereka.

Selain itu, masalah terkait penghalang keamanan juga telah menyebabkan keretakan antara Pentagon dan para mitranya. Awal tahun ini, Anthropic berselisih dengan Departemen Perang mengenai penetapan pengamanan yang memadai untuk teknologinya, yang menyebabkan lembaga tersebut menuduh Anthropic berupaya "mendapatkan hak veto" atas keputusan militer.

Akibatnya, pemerintahan Trump menginstruksikan lembaga-lembaga federal untuk berhenti menggunakan perangkat Anthropic.

Kepala Teknologi Pentagon, Emil Michael, mengatakan departemen tersebut ingin mendiversifikasi mitranya setelah perselisihan ini, dengan menyatakan, "'Hambatan perlindungan' dapat dinegosiasikan berdasarkan perusahaan demi perusahaan, karena setiap pihak memiliki perspektif yang berbeda." Ia juga menekankan bahwa kondisi ini harus selaras dengan nilai-nilai dan peraturanpemerintah.

WASHINGTON - Ketua Kepala Staf Gabungan Pentagon, Dan Caine, mengakui militer Amerika Serikat (AS) gagal menghancurkan semua kapal dalam armada angkatan laut Iran. Caine mengatakan meskipun ada klaim kekalahan total angkatan laut Iran, beberapa kapal serang cepat Iran masih beroperasi di Selat Hormuz.

Berbicara selama sidang di hadapan Komite Alokasi Anggaran DPR AS, ia mengatakan, “Iran masih mempertahankan kapal-kapal kecil berkecepatan tinggi.”

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump membuat serangkaian pernyataan keras tentang perang melawan Iran, bersumpah menghancurkan apa yang tersisa dari angkatan lautnya dan menegaskan kemampuan militer Iran sebagian besar telah dihilangkan.

Trump mengatakan, “Beberapa kapal kecil adalah yang tersisa dari angkatan laut Iran dan kami akan menghancurkannya juga.”

Dia menambahkan, “Iran mungkin telah mempersenjatai diri kembali selama jeda dua minggu”. Ia juga mengklaim Iran tidak tahu siapa yang memimpin negara mereka, dengan mengatakan, “Tidak ada yang tahu pasti siapa pemimpinnya.”

Hal ini terjadi meskipun sebelumnya ia menyatakan telah menghancurkan seluruh armada Iran, di mana ia mengklaim pasukan AS telah menenggelamkan 159 kapal, dan menyebut jumlah tersebut sebagai keseluruhan angkatan laut Iran.

REPUBLIKA.CO.ID, PENTAGON -- Militer Amerika Serikat (AS) diduga telah menggunakan hampir separuh persediaan rudal-rudal paling mahalnya. Butuh waktu hingga empat tahun untuk membangun kembali stok tersebut.

AS disebut telah menghabiskan persediaan tujuh jenis rudal utama. Ini memunculkan kekhawatiran akan risiko jangka pendek kehabisan amunisi untuk perang di masa depan.

Pentagon telah menggunakan setidaknya 45 persen persediaan Rudal Serangan Presisi (Precision Strike Missiles), 50 persen persediaan pencegat Pertahanan Area Ketinggian Tinggi Terminal (THAAD), serta hampir separuh persediaan rudal pencegat balistik Patriot, semuanya dalam tujuh minggu pertama perang dengan Iran, menurut analisis yang diterbitkan pekan ini oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS).

Meski AS dinilai masih memiliki cukup rudal untuk melanjutkan perang dengan Iran tanpa batasan, terdapat peningkatan risiko militer AS tidak cukup siap menghadapi perang di masa depan di kawasan Pasifik. Hal itu tertuang dalam laporan yang ditulis Mark Cancian, pensiunan kolonel Korps Marinir AS, dan peneliti CSIS Chris Park.

Sebelum konflik dengan Iran, persediaan amunisi disebut sudah menipis. CSIS memperkirakan kini diperlukan waktu satu hingga empat tahun untuk mengisi kembali tujuh jenis amunisi utama ke tingkat sebelum perang.

“Berkurangnya persediaan amunisi telah menciptakan risiko jangka pendek. Perang melawan pesaing setara seperti China akan menghabiskan amunisi dengan laju yang lebih besar dibandingkan perang ini,” demikian isi laporan tersebut.

WASHINGTON - Pentagon masih berjuang mendapatkan dana guna mempercepat pengisian kembali amunisi penting yang habis selama operasi militer Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Kabar itu dilaporkan The New York Times, mengutip pejabat AS.

Pada bulan Januari, kontraktor pertahanan AS Lockheed Martin menandatangani perjanjian kerangka kerja dengan Departemen Perang untuk melipatgandakan produksi sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Para pejabat mengatakan kepada The New York Times pada hari Kamis bahwa belum ada langkah yang diambil untuk memulai produksi yang diperluas, karena Pentagon masih menunggu persetujuan kongres untuk pendanaan tambahan. Sementara itu, Angkatan Bersenjata AS dengan cepat menghabiskan persediaan amunisi yang ada.

Laporan tersebut menyoroti rudal jelajah presisi tinggi Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER) sebagai amunisi yang paling cepat habis.

Para pejabat mengatakan selama operasi melawan Iran, militer AS telah menggunakan 1.100 rudal, masing-masing seharga USD1,1 juta, sehingga hanya menyisakan 1.500 rudal sebagai cadangan.

Selain itu, militer juga telah menggunakan lebih dari 1.200 rudal pencegat Patriot, sementara hanya 600 rudal, masing-masing seharga USD4 juta, yang dilaporkan diproduksi untuk sepanjang tahun 2025.

Laporan baru dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis pada hari Selasa menyatakan Amerika Serikat berisiko menghadapi kekurangan rudal-rudal penting dalam potensi konflik skala besar di masa depan karena penipisan persenjataannya selama operasi militer melawan Iran.

Pada awal April, Washington Post melaporkan pemerintahan Trump akan mengurangi permintaannya kepada Kongres untuk pendanaan tambahan untuk operasi melawan Iran dari lebih dari USD200 miliar menjadi USD80-100 miliar.

WASHINGTON - Pentagon tiba-tiba memecat Sekretaris Angkatan Laut (AL) Amerika Serikat (AS) John Phelan di tengah blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz. Langkah ini hanya berselang beberapa pekan setelah Menteri Perang Pete Hegseth memecat Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Randy George.

Pentagon menyatakan dalam sebuah pernyataan, "Phelan meninggalkan pemerintahan, berlaku segera." Pernyataan tersebut tanpa memberikan rincian lebih lanjut, termasuk alasan pemecatan Phelan.

“Atas nama Menteri Perang dan Wakil Menteri Perang, kami berterima kasih kepada Sekretaris Phelan atas pengabdiannya kepada Departemen dan Angkatan Laut Amerika Serikat,” kata juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (23/4/2026).

“Kami mendoakan yang terbaik untuk usahanya di masa depan," ujarnya.

Menurut Parnell, wakil pejabat sipil nomor 2 Angkatan Laut; Wakil Sekretaris Hung Cao, akan mengambil alih sebagai penjabat sementara sekretaris.

Pada 2 April lalu, Hegseth memecat Kepala Staf Angkatan Darat AS Jenderal Randy George tanpa menyebutkan alasannya. Dua pejabat AS mengatakan keputusan itu terkait dengan ketegangan antara Hegseth dan Sekretaris Angkatan Darat Daniel Driscoll.

Pemecatan pada bulan April ini menambah gejolak baru-baru ini di semua tingkatan kepemimpinan di Pentagon, termasuk pemecatan tahun lalu terhadap Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Angkatan Udara C.Q. Brown, serta kepala operasi Angkatan Laut dan wakil kepala staf Angkatan Udara.

Pemecatan terbaru ini terjadi di tengah gencatan senjata yang tegang dengan Iran, seiring dengan semakin banyaknya aset Angkatan Laut AS yang dikerahkan ke Timur Tengah.

Phelan belum pernah bertugas di militer atau memegang peran kepemimpinan sipil di dinas militer sebelum Presiden Donald Trump mencalonkannya sebagai sekretaris Angkatan Laut pada akhir tahun 2024.

Phelan adalah salah satu donor utama kampanye Trump. Dia mendirikan perusahaan investasi swasta Rugger Management LLC. Menurut biografinya, keterlibatan utama Phelan dengan militer berasal dari posisi penasihat yang dipegangnya di Spirit of America, sebuah organisasi nirlaba yang mendukung pertahanan Ukraina dan pertahanan Taiwan.

Sedangkan Cao mencalonkan diri sebagai Senator AS di Virginia, namun gagal, untuk mencoba menggulingkan Senator Demokrat Tim Kaine pada tahun 2024. Dia mendapat dukungan Trump dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik yang ramai.

Cao adalah veteran Angkatan Laut selama 25 tahun yang bertugas di zona tempur. Biografinya mencakup pelarian dari Vietnam bersama keluarganya saat masih kecil pada tahun 1970-an. Dalam video kampanye untuk pencalonannya sebagai Senator, dia membandingkan rezim komunis Vietnam selama Perang Dingin dengan pemerintahan Presiden Joe Biden.

"Kita kehilangan negara kita," kata Cao dalam video selama kampanye, yang menyalahkan Biden atas kasus kriminal terhadap Trump dan menampilkan cuplikan penyeberangan perbatasan dan penjarahan toko.

"Anda tahu itu. Tapi Anda juga tahu bahwa Anda tidak bisa mengatakannya. Kita dipaksa untuk mengatakan bahwa yang salah adalah benar. Kita dipaksa untuk berbohong," paparnya saat itu.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth untuk menandatangani sejumlah dokumen kerja sama guna meningkatkan pertahanan kedua negara.

Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat pertahanan bilateral antara AS dan Indonesia dalam menjaga perdamaian serta stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

"Kunjungan Anda (Sjafrie) menunjukkan pentingnya yang diberikan Departemen Pertahanan terhadap hubungan keamanan kita yang terus berkembang dan memang aktif serta semakin erat dengan Indonesia,” kata Hegseth dilansir website Departemen Perang AS, dikutip pada Selasa (14/4/2026).

Selain meningkatkan pertahanan, kedua negara sepakat melaksanakan lebih dari 170 latihan militer bersama setiap tahun. Dengan ditandatanganinya nota kemitraan tersebut, lembaga di bawah Departemen Pertahanan AS yang menangani tentara hilang atau belum ditemukan (Defense POW/MIA Accounting Agency) akan bisa melakukan pencarian dan pemulangan jenazah prajurit AS yang sebelumnya hilang di wilayah Indonesia.

Hegseth menegaskan bahwa kemitraan tersebut mencerminkan kekuatan sekaligus potensi besar dalam hubungan keamanan kedua negara.

Terdapat tiga pilar utama dalam kerja sama ini, meliputi penguatan organisasi dan kapasitas militer, pelatihan serta pendidikan profesional militer, serta latihan dan kerja sama operasional.

Kedua negara sepakat menjalankan langkah-langkah strategis, mulai dari penguatan kemampuan asimetris, pengembangan teknologi pertahanan generasi baru di bidang maritim dan sistem otonom, hingga kolaborasi pemeliharaan dan perbaikan untuk mendukung kesiapan operasional.

Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin mengapresiasi kerja sama yang strategis antar kedua negara di bidang pertahanan yang diharapkan berdampak di masa depan bagi Indonesia dan AS.

“Hari ini, kami hadir sebagai delegasi Indonesia dengan antusiasme yang sangat besar untuk terus mengembangkan hubungan pertahanan kita, yang diharapkan dapat berkelanjutan bagi generasi mendatang di Indonesia dan Amerika Serikat,” ujar Sjafrie.

Dia menambahkan kerja sama tersebut dijalankan atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan guna meningkatkan nilai kepentingan nasional masing-masing negara.