Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan bahwa Selat Hormuz harus dibuka kembali tanpa pungutan atau pembatasan apa pun.

Meloni mengatakan Italia yakin bahwa solusi berkelanjutan untuk krisis yang sedang berlangsung di selat tersebut harus didasarkan pada beberapa poin penting.

“Yang pertama adalah pembukaan kembali Selat Hormuz, tanpa pungutan atau pembatasan diskriminatif, karena kemakmuran tidak hanya Mediterania dan Teluk tetapi seluruh dunia bergantung pada kebebasan navigasi,” katanya.

Meloni menambahkan Italia siap untuk melakukan bagiannya untuk berkontribusi, segera setelah kondisinya tepat, untuk keselamatan navigasi, berdasarkan apa yang telah dilakukan di Laut Merah dan Samudra Hindia dengan misi Aspides dan Atalanta (Uni Eropa).

Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak boleh diizinkan untuk memperoleh senjata nuklir dan, karenanya, mengancam negara-negara tetangganya.

Sementara itu, Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright pada Jumat (15/5) mengatakan bahwa Selat Hormuz diperkirakan akan dibuka kembali paling lambat sekitar musim panas ini.

Wright juga memperingatkan bahwa militer AS dapat turun tangan jika Iran terus mengganggu lalu lintas di jalur perairan strategis tersebut.

Akhir musim panas 2026 yang dimaksud ini merujuk pada akhir Agustus hingga akhir September 2026.

Dalam wawancara dengan CNBC dari sebuah terminal LNG di Cameron, Louisiana, Wright mengatakan bahwa kesepakatan diplomatik dengan Iran bisa saja muncul “dalam beberapa hari ke depan".

Perkiraan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz tersebut tetap dibayangi oleh ketegangan mengenai gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan pada 8 April dan kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump.

“Jika Iran terus menyandera ekonomi dunia, militer AS akan memaksa pembukaan Selat Hormuz, tetapi itu bukan hal yang mudah dilakukan,” kata Wright, sembari menambahkan bahwa negosiasi tetap menjadi opsi yang diutamakan.

Komentar tersebut muncul saat American Automobile Association (AAA) melaporkan harga rata-rata bensin nasional AS sebesar 4,53 dolar AS (sekitar Rp79 ribu) per galon pada Jumat.

Hal ini terjadi di tengah kembali memanasnya perdebatan politik terkait usulan Trump untuk menangguhkan pajak bensin federal.

Wright juga mengatakan ekspor LNG (gas alam cair) AS meningkat untuk membantu mengimbangi gangguan pasokan yang terkait dengan krisis Hormuz.

REPUBLIKA.CO.ID, PENTAGON -- Militer Amerika Serikat (AS) diduga telah menggunakan hampir separuh persediaan rudal-rudal paling mahalnya. Butuh waktu hingga empat tahun untuk membangun kembali stok tersebut.

AS disebut telah menghabiskan persediaan tujuh jenis rudal utama. Ini memunculkan kekhawatiran akan risiko jangka pendek kehabisan amunisi untuk perang di masa depan.

Pentagon telah menggunakan setidaknya 45 persen persediaan Rudal Serangan Presisi (Precision Strike Missiles), 50 persen persediaan pencegat Pertahanan Area Ketinggian Tinggi Terminal (THAAD), serta hampir separuh persediaan rudal pencegat balistik Patriot, semuanya dalam tujuh minggu pertama perang dengan Iran, menurut analisis yang diterbitkan pekan ini oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS).

Meski AS dinilai masih memiliki cukup rudal untuk melanjutkan perang dengan Iran tanpa batasan, terdapat peningkatan risiko militer AS tidak cukup siap menghadapi perang di masa depan di kawasan Pasifik. Hal itu tertuang dalam laporan yang ditulis Mark Cancian, pensiunan kolonel Korps Marinir AS, dan peneliti CSIS Chris Park.

Sebelum konflik dengan Iran, persediaan amunisi disebut sudah menipis. CSIS memperkirakan kini diperlukan waktu satu hingga empat tahun untuk mengisi kembali tujuh jenis amunisi utama ke tingkat sebelum perang.

“Berkurangnya persediaan amunisi telah menciptakan risiko jangka pendek. Perang melawan pesaing setara seperti China akan menghabiskan amunisi dengan laju yang lebih besar dibandingkan perang ini,” demikian isi laporan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN — Perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran yang terus meningkat memunculkan pertanyaan mengenai besarnya biaya yang harus ditanggung Washington. Akhir pekan lalu, dua sumber di Kongres mengatakan kepada penyiar Amerika Serikat MS NOW bahwa perang tersebut diperkirakan menelan biaya sekitar 1 miliar dolar AS (Rp 16,8 triliun) per hari. Sehari kemudian, Politico melaporkan bahwa sejumlah anggota Partai Republik di Capitol Hill secara pribadi khawatir Pentagon menghabiskan hampir 2 miliar dolar AS (Rp 33,7 triliun) per hari untuk perang tersebut.

Pemimpin Minoritas DPR AS Hakeem Jeffries mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers di Capitol Hill pekan lalu bahwa Presiden Donald Trump sedang “menjerumuskan Amerika ke dalam konflik tanpa akhir di Timur Tengah” dan “menghabiskan miliaran dolar untuk membombardir Iran”.

“Namun mereka tidak bisa menemukan satu sen pun untuk membuat layanan kesehatan lebih terjangkau bagi rakyat Amerika ketika mereka membutuhkan dokter,” ujarnya, dilansir Al Jazeera, Selasa (10/3/2025).

“Tidak ada dana untuk membantu warga Amerika yang bekerja keras membeli rumah pertama mereka, dan tidak ada dana untuk menurunkan harga kebutuhan pokok.”

Trump, yang memenangkan pemilihan presiden 2024 sebagian besar dengan janji menurunkan biaya hidup, kini mengalami penurunan popularitas. Survei Reuters/Ipsos yang dilakukan beberapa jam setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari juga menunjukkan rendahnya dukungan publik AS terhadap perang tersebut.

Pentagon, markas Departemen Pertahanan AS, belum merilis perkiraan resmi biaya perang. Namun, analis menilai biaya yang terus meningkat itu kemungkinan tidak akan diterima dengan baik oleh pemilih, terutama beberapa bulan menjelang pemilu paruh waktu.

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai biaya perang, anggota DPR dari Pennsylvania Brendan Boyle, yang merupakan anggota Partai Demokrat senior di Komite Anggaran DPR, meminta Kantor Anggaran Kongres (Congressional Budget Office/CBO) menganalisis biaya sebenarnya dari konflik tersebut.

Permintaan analisis biaya perang

Dalam surat resmi yang dikirim pada 5 Maret, Boyle meminta CBO menganalisis “biaya operasional, logistik, dan dukungan perang di Iran, termasuk biaya langsung maupun tidak langsung terkait penggunaan kekuatan militer”.

Ia juga meminta estimasi “biaya tambahan lain”, termasuk operasi diplomatik dan bantuan luar negeri. Selain itu, Boyle meminta analisis mengenai biaya peluang, misalnya dampak terhadap kemampuan Amerika Serikat merespons potensi agresi China jika kapal induk yang berada dekat Taiwan dipindahkan ke wilayah Iran.

Boyle juga meminta analisis mengenai dampak ekonomi perang terhadap harga-harga.

Ia meminta kajian tersebut dibuat dalam beberapa skenario, termasuk jika perang berlangsung lebih dari empat hingga lima pekan atau jika Amerika Serikat mengerahkan pasukan darat ke Iran.

IDXChannel - Eskalasi militer Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran berpotensi mengerek harga minyak dunia dan berdampak luas terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Kenaikan harga energi dapat memicu tekanan inflasi domestik jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, mengatakan pemerintah perlu memastikan lonjakan harga minyak tidak langsung berubah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pembatasan subsidi energi harus semakin terarah dan tepat sasaran.

"Instrumen yang paling realistis adalah menahan kenaikan konsumsi, bukan hanya menahan harga. Artinya memang pembatasan subsidi ini harus lebih terarah, targeted, dan itu penguatan ke program konversi energi, dan mengoptimalisasi kebijakan biodiesel," kata Rizal dalam sesi wawancara pada Minggu (1/3/2026).

Dari sisi moneter, Rizal menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dia menilai kanal transmisi utama dampak konflik tersebut terhadap Indonesia adalah melalui arus modal.

"Jadi lembaga otoritas di moneter, katakanlah Bank Indonesia, harus fokus pada stabilitas nilai tukar. Karena kanal transmisi utama konflik ini adalah arus modal. Sehingga intervensi di asar valas, operasi moneter di pasar obligasi, dan juga penguatan cadangan devisa menjadi kunci agar tekanan rupiah juga tidak berubah menjadi inflasi domestik," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga didorong untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek dari investor asing. Menurut Rizal, basis investor domestik perlu diperbesar, terutama untuk Surat Berharga Negara (SBN), melalui perbankan, dana pensiun, dan asuransi.

"Pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pembiayaan jangka pendek pada investor asing. Dan tentu harus memperbesar basis investor domestik, terutama untuk SBN, perbankan, dana pensiun, asuransi, dan itu akan sangat baik jika memperpanjang tenor utang," ujar Rizal.

Dari sisi perdagangan, Rizal menyebut hubungan dagang Indonesia dengan Iran relatif kecil, meskipun Indonesia mencatat surplus dengan nilai transaksi hampir mencapai USD200 juta. Karena itu, dampak langsung dari sisi perdagangan dinilai tidak terlalu signifikan.

Namun demikian, risiko terbesar tetap berasal dari sektor energi. Indonesia sebagai net importir energi sangat bergantung pada jalur distribusi minyak global, termasuk melalui Selat Hormuz, yang menjadi salah satu titik krusial dalam rantai pasok energi dunia.

"Memang transaksi perdagangan antara Iran dan Irak ini memang akan berpengaruh tapi tidak terlalu besar dari perdagangannya. Tapi justru yang paling akan berpengaruh itu dari sisi energi. Karena kita net importir energi yang memang energinya dari Selat Hormuz itu yang tentu akan berpengaruh terhadap harga," ujar dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Aliran emas fisik dari dan ke pusat perdagangan bullion Dubai diperkirakan sangat terganggu dalam beberapa hari ke depan. Sejumlah maskapai membatalkan penerbangan imbas eskalasi militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran, serta aksi balasan Teheran.

Dubai merupakan pemasok emas utama ke beberapa negara konsumen besar seperti Swiss, Hong Kong, dan India, salah satu konsumen emas terbesar dunia. Emas biasanya dikirim melalui pesawat karena pertimbangan keamanan dan asuransi, mengingat nilainya yang tinggi dibanding beratnya.

"Sepertinya hampir semua, jika tidak seluruhnya, maskapai telah membatalkan penerbangan. Jadi kemungkinan tidak akan ada pergerakan emas selama beberapa hari,” kata salah satu sumber dilansir Reuters, Minggu (1/3/2026).

Dampak terhadap pasokan global akan sangat bergantung pada lamanya gangguan tersebut.

Harga emas spot ditutup naik 1,7 persen pada Jumat pekan lalu, menjadi USD5.277 per troy ons, level tertinggi sejak 30 Januari. Banyak analis memperkirakan bakal terjadi arus masuk dana ke aset safe haven seperti emas ketika pasar dibuka pada Senin.

Rekor tertinggi emas tercatat di USD5.594,82 per troy ons pada 29 Januari.

Seorang sumber lain mengatakan perdagangan pada Senin kemungkinan lebih didominasi oleh arus dana finansial di pasar Shanghai, London, dan New York.

"Lokasi utama seperti China, India, New York, London, dan Zurich masih dalam kondisi normal," ujar seorang trader logam mulia.

Reporter: Eugenia Siregar

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Eskalasi militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran berpotensi mengerek harga minyak dunia dan berdampak luas terhadap perekonomian, termasuk ekonomi Indonesia.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman mengatakan kondisi tersebut bisa memicu terjadinya inflasi.

Menurut Rizal, dampak awal memang berasal dari lonjakan harga minyak, namun efek tersebut akan menjalar jauh lebih luas. Dia menilai dengan adanya kenaikan harga energi maka bakal meningkatkan biaya distribusi dan produksi, sehingga tekanan inflasi akan semakin kuat.

"Jadi, dampaknya tentu ke inflasi dan kebijakan moneter. Memang, sebagai triggernya adalah dari minyak. Biaya logistik pangan juga akan ter-drive, bahkan harga pupuk dan petrokimia juga akan terdorong. Akibatnya tekanan inflasinya juga akan naik, serta ekspektasi inflasi juga akan terdorong dan tentu akan meningkat," kata Rizal dalam sesi wawancara pada Minggu (1/3/2026).

Rizal menambahkan, dalam situasi ketidakpastian global seperti ini, pasar keuangan biasanya masuk ke mode risk-off. Investor cenderung mengalihkan dana ke aset aman seperti dolar AS, yang berdampak pada pelemahan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Kondisi tersebut membuat otoritas moneter diperkirakan akan lebih fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dibandingkan melonggarkan kebijakan suku bunga.

"Jadi investor akan pindah ke dolar US, biasanya mata uang emerging market juga akan melemah, padahal situasi kondisi ekonomi dan juga pasar uang kita juga sedang mengalami tantangan cukup berat. Dan bagi otoritas moneter, ini tentu akan menjadi lebih fokus kepada menjaga rupiah daripada menurunkan suku bunga," ujarnya.

Dia juga mengingatkan dampak konflik bukan hanya pada sektor perdagangan, tetapi juga arus modal. Jika inflasi global meningkat akibat lonjakan harga energi, bank sentral negara maju berpotensi mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama, sehingga dana asing keluar dari pasar negara berkembang.

Konsekuensinya, rupiah bisa kembali tertekan, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) naik, dan Indeks Harga Saham Gabungan berpotensi bergerak volatil. Di sisi lain, biaya pembiayaan korporasi juga akan semakin mahal.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Eskalasi militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran berpotensi mengerek harga minyak dunia dan berdampak luas terhadap perekonomian, termasuk Indonesia.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman menilai risiko utama dari konflik tiga negara ini adalah terganggunya pasokan minyak global.

Pasalnya, Iran berada di kawasan Teluk Persia dan dekat dengan Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dunia.

"Yang pasti konflik ini, risiko gangguan pasokan minyak yang paling penting. Bahkan Iran ini kan berada di Teluk Persia dan dekat Selat Hormuz, yaitu Selat di mana jalur seperlima perdagangan minyak dunia. Jadi, resikonya tentu harga minyak akan naik," kata Rizal saat ditemui, Minggu (1/3/2026).

Dia menilai, kenaikan harga minyak sangat mungkin terjadi bukan semata-mata karena pasokan sudah terhenti, melainkan akibat meningkatnya faktor ketidakpastian atau risk premium di pasar global. Rizal juga mewanti dampaknya terhadap Indonesia.

Menurutnya, sebagai negara net importer energi, Indonesia cukup rentan terhadap gejolak harga minyak dunia. Ketergantungan terhadap impor minyak mentah (crude oil) dan bahan bakar minyak (BBM) masih tinggi, sementara produksi domestik belum optimal dan konsumsi energi terus meningkat.

Rizal menjelaskan, apabila harga minyak dunia melampaui asumsi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka beban fiskal berpotensi meningkat.

"Artinya apa? Konflik ini memang akan men-drive harga minyak dunia, kalau bicara minyak dunia di atas dari asumsi fiskal, maka tentu akan membebani APBN. Jadi, harga minyak dunia naik, ini kan tentu biaya impor energi akan naik, beban subsidi kompensasi terhadap energi juga akan berpotensi naik. Sehingga akan menekan fiskal kita," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Wali Kota New York City Zohran Mamdani mengecam langkah Amerika Serikat (AS) yang melakukan penangkapan terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Dalam sebuah konferensi pers, Mamdani menyebut dirinya telah menghubungi Presiden AS, Donald Trump untuk menyampaikan penolakannya terhadap tindakan penangkapan Maduro.

"Saya telah menelepon (Presiden AS) Donald Trump dan berbicara langsung dengannya untuk menyampaikan penolakan saya terhadap tindakan tersebut. Saya menentang upaya pergantian rezim, yang melanggar hukum internasional dan federal," ujarnya dikutip dari New York Times, Senin (5/1/2026).

Adapun, Mamdani tidak mengungkapkan bagaimana respons Trump terkait penolakannya saat ditanya lebih lanjut. Para ajudannya menyebutkan bahwa Mamdani yang lebih dulu menginisiasi panggilan telepon itu pada Sabtu (3/1/2026) sore waktu setempat, dan percakapan itu berlangsung singkat.

Sementara itu, melalui akun X resminya, Mamdani juga menyebut telah menerima pengarahan terkait penangkapan Maduro dan istrinya oleh militer Amerika Serikat, serta rencana penahanan mereka dalam tahanan federal di New York City.

Dalam unggahan itu, dia mengecam langkah yang dilakukan Trump, sebagai pelanggaran hukum baik di tingkat federal maupun internasional.

"Menyerang secara sepihak sebuah negara berdaulat merupakan tindakan perang serta pelanggaran terhadap hukum federal dan hukum internasional," jelas Mamdani.

Mamdani melanjutkan, upaya pergantian rezim yang terang-terangan tersebut tidak hanya berdampak bagi pihak-pihak di luar negeri. Dia menuturkan, hal tersebut juga secara langsung memengaruhi warga New York, termasuk puluhan ribu warga Venezuela yang tinggal di kota tersebut.

Mamdani melanjutkan, fokusnya saat ini adalah menjaga keselamatan seluruh warga New York.

"Pemerintahan kami juga akan terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan panduan yang relevan," kata Mamdani.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyayangkan sikap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menginstruksikan operasi militer di Venezuela untuk menangkap Nicolas Maduro.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric. Dia mengatakan kondisi ini menjadi preseden berbahaya dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap semua pihak, khususnya hukum internasional dan piagam PBB.

"Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan peningkatan ketegangan baru-baru ini di Venezuela, yang berpuncak pada aksi militer Amerika Serikat di negara itu hari ini, yang berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut,” kata Dujarric, dikutip dari laman resmi PBB.

Dujarric menyampaikan bahwa Sekjen PBB Guterres menyerukan ke semua pihak untuk melakukan dialog sesuai dengan hak asasi manusia.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Ekspor minyak Venezuela dilaporkan lumpuh di tengah operasi militer Amerika Serikat (AS) di negara tersebut. Laporan Reuters yang mengutip empat sumber menyebutkan, aktivitas pengiriman minyak terhenti karena kapal tanker tidak memperoleh izin keberangkatan dari otoritas pelabuhan.

Menurut sumber-sumber tersebut, ekspor minyak Venezuela yang sebelumnya telah anjlok ke level minimum akibat blokade Presiden AS Donald Trump terhadap kapal-kapal tanker yang dikenai sanksi, kini sepenuhnya terhenti. Para kapten pelabuhan belum menerima permintaan izin berlayar bagi kapal bermuatan minyak mentah.

Data layanan pelacakan kapal TankerTrackers menunjukkan sejumlah kapal tanker yang dijadwalkan mengirim minyak mentah Venezuela ke Amerika Serikat dan Asia belum meninggalkan pelabuhan. Sementara itu, beberapa kapal tanker lain yang semula dijadwalkan memuat bahan bakar justru meninggalkan Venezuela dalam kondisi kosong.

Secara spesifik, tidak ada kapal tanker yang diisi muatan di pelabuhan minyak utama Venezuela di Jose pada Sabtu. Reuters mencatat, penghentian ekspor ini berpotensi memaksa Venezuela mengurangi produksi minyak karena keterbatasan kapasitas penyimpanan.

Sebelumnya, Wall Street Journal melaporkan, mengutip data pelacakan kapal dan pialang maritim, sebuah kapal tanker yang semula menuju Venezuela untuk mengangkut minyak telah mengubah haluan ke Nigeria. Empat kapal tanker lainnya dilaporkan menghentikan pelayaran setelah Venezuela diserang oleh AS.

Pada Sabtu (3/1/2026), Presiden AS Donald Trump menyatakan AS telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela. Sejumlah media internasional melaporkan adanya ledakan di Caracas dan menyebut operasi tersebut melibatkan unit elite Delta Force.

Media juga memberitakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, ditangkap dan dibawa keluar dari negara itu. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari otoritas Venezuela terkait kondisi terkini ekspor minyak nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Venezuela, Nicolas Maduro ditangkap oleh pasukan militer khusus Amerika Serikat pada Sabtu (3/1/2026) dini hari. Dia dituding sebagai dalang kejahatan narkoba.

Sebelum terjadi penangkapan, sejumlah pesawat terbang rendah dan disertai ledakan beberapa kali. Kejadian ini terjadi di Ibu Kota Venezuela, Caracas.

Tampak api dan asap berkobar di Fuerte Tiuna, dekat Kementerian Angkatan Bersenjata, serta di pangkalan udara La Carlota. Ledakan juga dilaporkan terjadi di pelabuhan La Guaira dan fasilitas pasukan keamanan di sekitarnya.

Setelah itu, Nicolas Maduro dibawa oleh Delta Force mengunakan pesawat. Dari foto yang diunggah Presiden AS, Donald Trump, mata Nicolas Maduro ditutup dengan kacamata dan lapisan bewarna hitam.

Dilansir Britannica pada Minggu (4/1/2026), Nicolas Maduro lahir pada 23 November 1962 di Caracas. Sebelum menjadi presiden, dia merupakan pemimpin serikat pekerja dan anggota penting Partai Sosialis Bersatu Venezuela (PSUV). Hal ini dilatar belakangi oleh sang ayah yang juga aktif dalam gerakan buruh.

Pada 1999, maduro masuk menjadi anggota parlemen. Kemudian pada 2005 menjabat sebagai pimpinan legislatif itu hingga 2006.

Sosoknya dikenal ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan diangkat menjadi wakil presiden pada 2012.

Dia sempat menjabat sementara sebagai presiden setahun kemudian ketika Hugo Chavez, Presiden Venezuela meninggal dunia.

Pada tahun yang sama yakni 2013, Nicolas masuk dalam pemilihan khusus melawan Capriles. Dia menang dengan perolehan suara 51%, beda tipis dari lawannya 49%.

Dalam kepemimpinannya, Venezuela sempat diterpa masalah ekonomi berupa hiperinlfasi, pergerakan ekonomi stagnan, dan kelangkaan kebutuhan pokok. Dia juga pernah dituntut mundur oleh rakyatnya sebagai presiden, namun upaya tersebut gagal dilakukan.

Saat ini, dirinya sudah tiba di AS. Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai dalang kejahatan narkotika.

Dilansir dari Bloomberg, dia dituding menjadi aktor penyelundupan kokain ke AS selama selama lebih dari 25 tahun dengan bantuan kartel dan teroris regional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Venezuela, Nicolas Maduro ditangkap oleh pasukan militer khusus Amerika Serikat pada Sabtu (3/1/2026) dini hari. Dia dituding sebagai dalang kejahatan narkoba.

Sebelum terjadi penangkapan, sejumlah pesawat terbang rendah dan disertai ledakan beberapa kali. Kejadian ini terjadi di Ibu Kota Venezuela, Caracas.

Tampak api dan asap berkobar di Fuerte Tiuna, dekat Kementerian Angkatan Bersenjata, serta di pangkalan udara La Carlota. Ledakan juga dilaporkan terjadi di pelabuhan La Guaira dan fasilitas pasukan keamanan di sekitarnya.

Setelah itu, Nicolas Maduro dibawa oleh Delta Force mengunakan pesawat. Dari foto yang diunggah Presiden AS, Donald Trump, mata Nicolas Maduro ditutup dengan kacamata dan lapisan bewarna hitam.

Dilansir Britannica pada Minggu (4/1/2026), Nicolas Maduro lahir pada 23 November 1962 di Caracas. Sebelum menjadi presiden, dia merupakan pemimpin serikat pekerja dan anggota penting Partai Sosialis Bersatu Venezuela (PSUV). Hal ini dilatar belakangi oleh sang ayah yang juga aktif dalam gerakan buruh.

Pada 1999, maduro masuk menjadi anggota parlemen. Kemudian pada 2005 menjabat sebagai pimpinan legislatif itu hingga 2006.

Sosoknya dikenal ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan diangkat menjadi wakil presiden pada 2012.

Dia sempat menjabat sementara sebagai presiden setahun kemudian ketika Hugo Chavez, Presiden Venezuela meninggal dunia.

Pada tahun yang sama yakni 2013, Nicolas masuk dalam pemilihan khusus melawan Capriles. Dia menang dengan perolehan suara 51%, beda tipis dari lawannya 49%.

Dalam kepemimpinannya, Venezuela sempat diterpa masalah ekonomi berupa hiperinlfasi, pergerakan ekonomi stagnan, dan kelangkaan kebutuhan pokok. Dia juga pernah dituntut mundur oleh rakyatnya sebagai presiden, namun upaya tersebut gagal dilakukan.

Saat ini, dirinya sudah tiba di AS. Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai dalang kejahatan narkotika.

Dilansir dari Bloomberg, dia dituding menjadi aktor penyelundupan kokain ke AS selama selama lebih dari 25 tahun dengan bantuan kartel dan teroris regional.

Bisnis.com, JAKARTA – Militer Amerika Serikat (AS) menyerang sebuah kapal pada Jumat (24/10/2025) yang dituduh sebagai sarana penyelundupan narkoba di kawasan Karibia menewaskan enam orang.

Melansir Reuters, Sabtu (25/10/2025), Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan serangan terhadap kelompok yang disebut “narko-teroris” tersebut menjadi bagian terbaru dari kampanye antinarkotika Presiden Donald Trump di wilayah tersebut.

Melalui unggahan di platform X, Hegseth mengungkapkan bahwa serangan ini merupakan yang pertama dilakukan pada malam hari sejak operasi dimulai pada September. Ia menambahkan, kapal itu dikendalikan oleh kelompok kriminal Tren de Aragua.

Meski tidak menyampaikan bukti mengenai muatan kapal, Hegseth membagikan video sekitar 20 detik yang memperlihatkan kapal berada di laut sebelum dihantam satu proyektil dan meledak.

Trump sehari sebelumnya mengatakan bahwa pemerintahannya akan memberi penjelasan kepada Kongres mengenai operasi melawan kartel narkoba. Ia menegaskan bahwa deklarasi perang tidak diperlukan, dan operasi di darat akan menjadi langkah berikutnya.

Militer AS belakangan memperbesar kehadirannya di Karibia dengan mengerahkan kapal perusak rudal kendali, jet tempur F-35, kapal selam nuklir, serta ribuan personel.

Dengan serangan terbaru ini, total sudah 10 operasi dilancarkan AS terhadap kapal yang dicurigai membawa narkoba di Karibia dan Samudra Pasifik, menewaskan hampir 40 orang.

Pentagon tidak memberikan perincian, namun mengakui bahwa beberapa serangan terjadi di dekat perairan Venezuela.

Langkah ini memicu sorotan dari sejumlah pakar hukum dan anggota Partai Demokrat yang meragukan kepatuhannya terhadap hukum perang.

Pekan lalu, Reuters melaporkan dua tersangka pengedar narkoba berhasil selamat dari serangan AS di Karibia. Mereka diselamatkan, dibawa ke kapal perang Angkatan Laut AS, dan kemudian dipulangkan ke Kolombia dan Ekuador.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro berkali-kali menuding Washington tengah berupaya menjatuhkannya.

Pada Agustus, AS menggandakan hadiah menjadi US$50 juta bagi informasi yang mengarah pada penangkapannya, dengan tuduhan keterlibatan dalam jaringan narkotika dan kriminal—klaim yang dibantah Maduro.