Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali menjajaki kerjasama strategis mulai dari pariwisata hingga infrastruktur.

Duta Besar Turki Talip Küçükcan menjelaskan hubungan di tingkat pimpinan negara sudah terjalin sangat baik, terlebih setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Turki. Namun demikian, ia menilai kerja sama tersebut perlu diperluas hingga ke tingkat daerah.

“Hubungan Indonesia dan Turki sangat erat. Di tingkat atas sudah sangat baik, sekarang penting untuk memperkuat implementasinya di level bawah, termasuk antar daerah,” jelas Talip dikutip dari keterangan pers, Kamis (24/4/2026).

Sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Talip mengungkapkan, Turki memiliki pengalaman besar dalam pengelolaan pariwisata, dengan sekitar 60 juta wisatawan setiap tahun, termasuk 25 juta wisatawan yang berkunjung ke Istanbul dengan kontribusi ekonomi mencapai US$6,5 miliar.

Ia melihat Bali sebagai destinasi kelas dunia yang sangat potensial untuk kerja sama, baik dalam pertukaran pengetahuan, pendidikan pariwisata, hingga pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan.

Selain itu, isu sustainable tourism juga menjadi perhatian bersama, termasuk pengelolaan sampah dan energi. Menurutnya, hal ini penting seiring komitmen Bali dalam menjaga kelestarian alam.

Dubes Turki juga menyampaikan peluang kerja sama dalam pembangunan infrastruktur, khususnya proyek Bandara Bali Utara. Ia menyebut banyak perusahaan Turki yang memiliki pengalaman membangun bandara internasional di berbagai negara, termasuk di Vietnam.

Gubernur Bali I Wayan Koster pun menanggapi dengan pendekatan lokal, bahwa dorongan serupa juga relevan dalam menjaga keberlangsungan generasi masyarakat Bali. Ia bahkan telah memberikan insentif bagi ibu yang melahirkan hingga anak keempat sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan demografi.

Menanggapi berbagai peluang kerja sama tersebut, Gubernur Koster menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan pertukaran pandangan yang konstruktif. Ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kerja sama antara Bali dan Turki, khususnya di sektor pariwisata.

“Terima kasih atas pertemuan ini, termasuk pandangan dan tukar pikiran yang sangat baik. Karena komunikasi di tingkat pemerintah pusat sudah terbangun, maka kami di daerah juga perlu menindaklanjuti hubungan kerja sama ini, khususnya di bidang pariwisata,” ujar Koster.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan dua proyek jalan tol terpanjang yakni Tol Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap (Getaci) dan Tol Gilimanuk-Mengwi yang dicanangkan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung terealisasi karena menghadapi berbagai kendala. Keputusan untuk mengeksekusi megaproyek ini pun kini berada di bawah tangan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintahan Prabowo mengungkap komitmennya melanjutkan pengembangan proyek infrastruktur di sektor konektivitas, termasuk Tol Getaci & Tol Gilimanuk-Mengwi. Pembangunan proyek jalan tol ini dirancang sebagai solusi kemacetan dan disparitas ekonomi.

Namun, hingga memasuki tahun 2026, deru mesin konstruksi di jalur-jalur tersebut masih belum terdengar secara masif akibat berbagai kendala fundamental. Padahal, apabila terealisasi Tol Getaci bakal menjadi ruas terpanjang di RI, sedangkan Tol Gilimanuk - Mengwi akan menjadi yang terpanjang di Bali.

Mandeknya kedua proyek ini menciptakan efek domino yang tidak sedikit, mulai dari ketidakpastian lahan hingga terhambatnya arus logistik nasional.

Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Pemerintah Provinsi Bali yang menyuarakan kepastian pembangunan Tol Gilimanuk—Mengwi. Mandeknya Proyek Strategis Nasional (PSN) ini mulai memicu keresahan di tengah masyarakat Bali akibat ketidakjelasan jadwal konstruksi yang terus bergeser.

Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster, menyatakan bahwa belum adanya perkembangan signifikan pada proyek ini kini menjadi beban moral bagi pemerintah daerah.

Padahal, kata dia, ekspektasi publik terhadap pembangunan infrastruktur penghubung Bali Barat ini terhitung sangat tinggi sejak pertama kali diumumkan.

"Kami juga mengusulkan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Jadi kami ditunggu-tunggu oleh masyarakat soal jalan tol ini yang sudah lama direncanakan, namun sampai sekarang belum ada perkembangan yang berarti buat kami, sehingga kami jadi malu dengan masyarakat," kata Koster di Kompleks Parlemen RI, dikutip Minggu (12/4/2026).

Koster juga menyoroti persoalan utama yang muncul saat ini berkaitan dengan status lahan warga yang masuk dalam koridor pembangunan. Lahan tersebut telah ditetapkan melalui penetapan lokasi (penlok), namun mandeknya pembebasan lahan membuat aset warga menjadi tidak produktif.

Akibat penlok yang sudah diterbitkan, masyarakat pemilik lahan kini berada dalam posisi sulit karena tidak dapat memanfaatkan atau mengalihkan fungsi lahan mereka. Trase jalan tol yang sudah terkunci secara administratif menutup ruang gerak ekonomi warga di sepanjang jalur rencana tol tersebut.

Untuk itu, Koster menegaskan bahwa pemerintah pusat harus segera memberikan kejelasan agar ketidakpastian ini tidak berlarut-larut.

"Kami tanya terus, sementara lahannya sudah dipenlok, sehingga masyarakat tidak bisa memanfaatkan lahan yang sudah diterapkan menjadi trase jalan tol," ujarnya.

Masalah Kelayakan Finansial

Merespons tekanan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku telah menyusun jadwal baru untuk proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. Proses lelang proyek senilai Rp12,7 triliun ini dijadwalkan akan dimulai pada 2027.

Tol Gilimanuk - Mengwi dipastikan akan tetap menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Langkah ini diambil guna mempercepat konektivitas logistik dan pariwisata tanpa membebani kas negara secara berlebihan.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menjelaskan jalan tol sepanjang 96,84 kilometer (km) ini akan menghubungkan sisi barat dan tengah Provinsi Bali secara efektif.

"Tol Gilimanuk-Mengwi ini direncanakan dengan skema KPBU, panjangnya 96,84 km," ujar Diana.

Terkait dengan aspek finansial, proyek ini membutuhkan modal yang cukup besar. Diana memerinci bahwa struktur biaya bakal mencakup biaya investasi senilai Rp12,7 triliun dengan biaya konstruksi sebesar Rp8,52 triliun, sedangkan dukungan kontruksi pemerintah mencapai Rp4,59 triliun.

Saat ini, Kementerian PU tengah mengakselerasi penuntasan dokumen teknis dan administratif, termasuk aspek lingkungan dan pengadaan lahan. Jika analisis dampak lingkungan (amdal) dan lalu lintas berjalan mulus, lelang badan usaha akan dimulai pada 2027 dengan target operasi pada 2031.

Pemerintah memproyeksikan jalan bebas hambatan ini dapat memangkas waktu tempuh dari Gilimanuk ke Mengwi hingga 50%.

"Dari sisi manfaat, jalan tol ini tentunya dirancang untuk memangkas waktu tempuh, yang signifikan perjalanan dari Gilimanuk ke Mengwi yang semula sekitar 6 jam, ini dapat tekan menjadi 3 jam," jelas Diana.

Senada, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian, menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun kembali dokumen readiness criteria. Langkah ini dilakukan melalui penataan ulang lingkup proyek agar lebih menarik di mata investor potensial.

"Penataan kembali lingkup proyek dan tahapan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kelayakan finansial dan daya tarik investasi, sekaligus memastikan pembangunan dilaksanakan secara terukur, bertahap, dan berbasis kebutuhan lalu lintas aktual," tambah Wilan.

Selain itu, Kementerian PU pada tahun ini turut melelang proyek Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat senilai Rp36,17 triliun. Saat ini, lelang proyek tersebut telah memasuki tahap prakualifikasi yang berlangsung hingga 1 Mei 2026.

Proyek sepanjang 62 kilometer ini akan menggunakan skema bangun, guna, serah tanpa dukungan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa proyek dengan trafik tinggi tetap menjadi primadona bagi sektor swasta di tengah pengetatan anggaran.

Namun, nasib berbeda dialami oleh proyek Jalan Tol Getaci. Di mana, hingga saat ini pemerintah belum berencana melakukan lelang ulang dalam waktu dekat bagi jalan tol terpanjang tersebut. Untuk diketahui, proyek Tol Getaci gagal mendapatkan investor dalam dua kali lelang yang telah digelar.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap rendahnya proyeksi volume lalu lintas (traffic) sebagai penyebab utama minimnya minat investor pada Tol Getaci.

"Biasanya kalau satu proyek yang kita tawarkan itu nggak banyak minatnya ya biasanya kan itu karena trafiknya kurang," ujar Dody.

Pemerintah sebenarnya memiliki opsi untuk memberikan dukungan konstruksi atau chip in guna meningkatkan kelayakan investasi Getaci. Sayangnya, keterbatasan ruang fiskal pada anggaran tahun ini membuat dukungan tersebut sulit direalisasikan dalam waktu dekat.

Kini, pemerintah mulai menimbang ulang prioritas alokasi anggaran infrastruktur nasional secara menyeluruh. Fokus utama cenderung dialihkan pada proyek yang memiliki dampak mitigasi bencana dan efisiensi logistik yang dianggap jauh lebih mendesak.

"Kalau trafiknya kurang kan supaya tetap menarik kan pemerintah chip in kan, dengan kemudian keterbatasan anggaran hari ini chip in-nya pemerintah akhirnya dipinggirkan," ungkap Dody.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Bali menyoroti kepastian pembangunan proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang hingga kini masih belum kunjung terealisasi. Mandeknya Proyek Strategis Nasional (PSN) ini mulai memicu keresahan di tengah masyarakat Bali akibat ketidakjelasan jadwal konstruksi.

Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster menyatakan belum adanya perkembangan signifikan pada proyek ini menjadi beban bagi pemerintah daerah. Padahal, ekspektasi publik terhadap pembangunan infrastruktur penghubung Bali Barat ini terhitung sangat tinggi.

"Kami juga mengusulkan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Jadi kami ditunggu-tunggu oleh masyarakat soal jalan tol ini yang sudah lama direncanakan, namun sampai sekarang belum ada perkembangan yang berarti buat kami, sehingga kami jadi malu dengan masyarakat," ujar Koster di Kompleks Parlemen RI, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Koster juga menyoroti persoalan utama yang muncul saat ini berkaitan dengan status lahan warga yang masuk dalam koridor pembangunan.

Pasalnya, lahan tersebut telah ditetapkan melalui penetapan lokasi (penlok), namun proses konstruksi dan pembebasan yang mandek membuat aset tersebut menjadi tidak produktif.

Akibat penlok yang sudah diterbitkan, masyarakat pemilik lahan kini berada dalam posisi sulit karena tidak dapat memanfaatkan atau mengalihkan fungsi lahan mereka. Trase jalan tol yang sudah terkunci secara administratif menutup ruang gerak ekonomi warga di sepanjang jalur rencana tol.

Untuk itu, Koster menambahkan bahwa pemerintah pusat harus segera memberikan kejelasan agar ketidakpastian ini tidak berlarut-larut.

"Kami tanya terus, sementara lahannya sudah dipenlok, sehingga masyarakat tidak bisa memanfaatkan lahan yang sudah diterapkan menjadi trase jalan tol," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadwalkan proses lelang proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi akan dimulai pada 2027 dengan nilai investasi mencapai Rp12,7 triliun. PSN di Pulau Dewata ini dipastikan akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) guna mempercepat konektivitas logistik dan pariwisata.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa jalan tol ini akan membentang sepanjang 96,84 kilometer (km) untuk menghubungkan sisi barat dan tengah Provinsi Bali.

Terkait aspek finansial, proyek ini membutuhkan modal yang cukup besar. Diana memerinci bahwa struktur biaya bakal mencakup biaya investasi senilai Rp12,7 triliun dengan biaya konstruksi sebesar Rp8,52 triliun. Sementara itu, biaya dukungan kontruksi dari pemerintah senilai Rp4,59 triliun.

"Proses pengadaan badan usaha ini diharapkan dapat mulai pada 2027. Dan ini direncanakan jalan tol tersebut akan mulai beroperasi pada tahun 2031," pungkas Diana.

Bisnis.com, DENPASAR – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka berdialog dengan 74 pelaku pariwisata di Bali pada Jumat (13/2/2026). Gibran berjanji akan menyelesaikan masalah sampah dan infrastruktur yang banyak ditemukan di Pulau Dewata.

Pertemuan ini bertujuan memfasilitasi penyampaian aspirasi pelaku usaha kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat mendengar langsung tantangan, peluang, dan masukan strategis dari pengembangan pariwisata nasional, khususnya Bali.

"Jadi kemarin [Januari] kami sudah rapat koordinasi [rakor], tapi itu untuk pariwisata secara nasional. Hari ini khusus membahas Bali. Untuk itu hari ini kami undang teman-teman dari asosiasi yang bekerja dan fokus di sektor pariwisata," kata Gibran dari keterangan resminya, Jumat (13/2/2026).

Beberapa isu yang disampaikan para pelaku usaha pariwisata kepada Wapres Gibran di antaranya pengembangan infrastruktur di 10 destinasi prioritas, peningkatan keselamatan wisata dengan pelatihan dan identifikasi kompetensi, perizinan, hingga penanganan sampah.

Gibran pun merespons aspirasi dari pelaku usaha pariwisata. Dia meminta agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk bersinergi menangani kendala dalam pengembangan sektor wisata.

"Segera kami tindak lanjuti masalah sampah, masalah air, masalah sertifikasi, animal welfare, masalah infrastruktur. Kami ingin ke depan target-target pariwisata juga ditinggikan terus. Ini kemarin tercapai, tapi harus bisa mengalahkan negara-negara tetangga. Ini PR-nya masih banyak Bapak/Ibu. Jadi terima kasih sekali untuk masukannya," tutur Gibran.

Menurutnya Bali memiliki peran strategis sebagai wajah Indonesia, mengingat hampir 45% dari 15 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia masuk melalui Pulau Dewata.

Wapres juga menekankan pentingnya menjaga momentum kunjungan wisatawan pada Kuartal I/2026. Hari libur panjang mulai dari Nataru, Imlek, hingga menjelang Lebaran dan libur sekolah, dinilai sebagai momentum emas yang harus dijaga.

Bisnis.com, DENPASAR – Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mencatatkan setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ke Provinsi Bali Rp629 miliar sepanjang 2025.

Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menjelaskan PBBKB adalah pajak daerah yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat, dipungut oleh pemerintah provinsi saat penyerahan BBM oleh penyedia kepada konsumen, dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur.

Pajak ini 70% didistribusikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan 30% masuk ke kas Pemerintah Provinsi Bali. Menurut Ahad, pajak ini adalah bentuk kontribusi nyata kami untuk pembangunan di seluruh wilayah Jatimbalinus.

"Penerimaannya digunakan untuk pemeliharaan jalan, jembatan, dan peningkatan sarana lalu lintas, sehingga aktivitas transportasi lebih lancar dan aman," kata Ahad, Selasa (27/1/2026).

Setoran PBBKB tertinggi selama tahun 2025 berada pada Provinsi Jawa Timur yakni Rp3,1 triliun, kemudian disusul oleh Provinsi Bali sebesar Rp629 miliar, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Rp329 miliar, dan terakhir Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp252 miliar.

Pertamina juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat di seluruh wilayah Regional Jatimbalinus yang telah memilih menggunakan BBM berkualitas serta ramah lingkungan dari Pertamina.

Ia berharap minat masyarakat untuk menggunakan BBM berkualitas (Pertamax Series dan Dex Series) semakin meningkat karena akan berdampak langsung kepada setoran pajak yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah provinsi tersebut.

"Peningkatan penggunaan BBM berkualitas sangat berdampak pada pendapatan daerah melalui PBBKB, sehingga geliat pembangunan di daerah dapat terus tumbuh," ujar Ahad.