Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center for Energy Policy M Kholid Syeirazi menilai wacana pemerintah untuk tidak melanjutkan sejumlah insentif fiskal terhadap kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada 2026 dapat memicu kenaikan harga kendaraan tersebut di pasaran.

Kondisi tersebut, lanjut dia, juga berpotensi menurunkan minat konsumen yang sejak awal sangat sensitif terhadap harga, apalagi selama ini, insentif fiskal berperan sebagai pemanis yang mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil (internal combustion engine/ICE) ke EV.

Kholid mengungkapkan beberapa stimulus utama resmi berakhir tahun ini, mulai dari pembebasan bea masuk mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) impor utuh (completely built up/CBU) hingga skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen.

"PPN itu salah satu demand booster penjualan. Insentif tersebut menjadi pemanis agar konsumen mau pindah dari ICE ke EV. Tanpa itu, kenaikan harga per unit bisa mencapai sekitar 15 persen. Hal tersebut berisiko menekan penjualan kendaraan listrik ditingkat ritel," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, melemahnya minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik dapat berdampak langsung pada meningkatnya beban subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Kondisi tersebut, tambahnya, semakin berisiko mengingat sistem penyaluran subsidi BBM di Indonesia masih bersifat terbuka.

"Seharusnya, subsidi itu diberikan secara tertutup. Ada atau tidaknya EV, subsidi BBM kita memang belum tepat sasaran. Sistem terbuka pada penyaluran BBM sangat rawan moral hazard dan penyimpangan," kata anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu.

Namun demikian, Kholid menilai langkah pemerintah menghentikan stimulus fiskal sebagai konsekuensi realistis untuk menjaga ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Penyesuaian tersebut penting guna memberi ruang fiskal bagi berbagai program prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pada kesempatan itu, dia mengharapkan agar pemerintah tidak sepenuhnya melepas dukungan terhadap industri kendaraan listrik, sebab masih ada ruang untuk mempertahankan sejumlah insentif, seperti pajak daerah yang rendah maupun stimulus nonfiskal, termasuk pembebasan dari kebijakan ganjil-genap.

Hingga kini, lanjutnya, pelaku industri otomotif dan calon konsumen masih mencermati dampak riil kenaikan harga di tingkat diler terhadap penjualan nasional, khususnya pada kuartal pertama tahun ini.

"Yang ditunggu konsumen sebenarnya adalah insentif pengganti apa yang akan ditawarkan pemerintah. Jika PPN DTP dan relaksasi bea impor CBU dicabut, harapannya ada pada instrumen pajak lain. Selama pajaknya tetap rendah, itu masih bisa menjadi demand booster bagi pasar," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan pemberian insentif fiskal bagi pemerintah daerah (Pemda) yang telah berhasil menjaga stabilitas harga serta mendorong digitalisasi daerah.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, di mana Pemda yang mencapai kinerja terbaik pada dua bidang tersebut diberi penganugerahan TPID Awards 2025 dan Championship TP2DD 2025 masing-masing dalam tiga kategori.

“Daerah yang mendapatkan Award ini, mohon dapat diberikan insentif fiskal, Pak Presiden. Mohon arahan Pak Presiden. Dari Pak Menteri Keuangan, saya sudah minta, kira-kira dananya tersedia. Jumlahnya tidak terlalu besar, kira-kira Rp786 miliar yang dibagi,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (28/11) malam.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga melaporkan bahwa inflasi Indonesia terjaga rendah dan stabil dalam rentang sasaran target nasional 2,5±1 persen, dengan realisasi pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen (year-on-year/yoy).

Inflasi yang terkendali dipengaruhi konsistensi kebijakan suku bunga BI dan dorongan kebijakan insentif fiskal Pemerintah dalam mengarahkan ekspektasi inflasi.

Selain itu, bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil serta implementasi strategi kebijakan utama 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) terus ditempuh untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran.

Selain menjalankan program reguler pengendalian inflasi, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah juga memberikan stimulus ekonomi termasuk untuk menjaga stabilitas daya beli di masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Di samping itu, ia mengatakan pemerintah telah menyalurkan berbagai stimulus ekonomi hingga akhir tahun, di antaranya program diskon transportasi, bantuan pangan, bantuan langsung tunai (BLT) Kesra, dan program magang lulusan perguruan tinggi.

Untuk memperkuat efektivitas kebijakan tersebut, lanjutnya, pemerintah mengakselerasi transformasi digital di daerah.

Dukungan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi Daerah (P2DD) mendorong perkembangan ekosistem digital secara signifikan. Hingga semester I 2025, sebanyak 501 pemerintah daerah atau sekitar 91,8 persen telah memiliki ekosistem (regulasi, kanal, kesiapan dan ketersediaan sistem, serta dukungan BPD) yang memadai.

Presiden Prabowo Subianto pada kesempatan yang sama turut menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan jajaran terkait yang hadir, khususnya Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) atas sinergi, persatuan dan rekonsiliasi dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Perekonomian kita tetap optimis didukung oleh sinergi dan kerjasama di antara pengelola perekonomian. Satu tahun ini kita telah membuktikan kepada rakyat Indonesia hasil nyata, kerja keras, yang dapat kita banggakan,” kata Presiden.

Pada Jumat (28/11), selain acara PTBI 2025, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 juga telah dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi.

Berikut daftar lengkap pemenang TPID Award 2025 dan Championship TP2DD 2025:

TPID Award 2025:

Kategori Provinsi Terbaik:
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua

Kategori Kabupaten/Kota Terbaik:
Kota Palembang, Kota Tasikmalaya, Kota Banjarmasin, Kota Palu, Kota Mataram

Kategori Kabupaten/Kota Berprestasi:
Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Lombok Timur

Championship TP2DD 2025:

Kategori Provinsi Terbaik:
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kategori Kota Terbaik:
Kota Payakumbuh, Kota Tangerang Selatan, Kota Balikpapan, Kota Makassar, Kota Kupang

Kategori Kabupaten Terbaik:
Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Lombok Timur

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan dana insentif fiskal senilai Rp 300 miliar bagi pemerintah daerah yang berhasil menurunkan stunting di daerahnya.

Besaran dana ini ia tetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330 Tahun 2025. KMK itu ia tandatangani sejak 10 November 2025.

"Menetapkan alokasi Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan stunting sebesar Rp 300 miliar," dikutip dari diktum kedua KMK 330/2025, Rabu (12/11/2025).

Kendati begitu, besaran nilai insentif bagi daerah yang berhasil menurunkan stunting itu turun dibandingkan pada 2024 yang senilai Rp 775 miliar, sebagaimana ditetapkan dalam KMK 353/2024.

Selain nilai insentif yang turun, jumlah pemda penerima insentif kategori ini juga lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, dengan rincian tiga provinsi, 38 kabupaten, dan sembilan kota.

Sedangkan, dalam KMK 353/2024 yang ditandatangani Menteri Keuangan era Sri Mulyani Indrawati, jumlah daerah penerima insentif sebanyak sembilan provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota.

Untuk tahun ini, provinsi yang menerima insentif itu adalah Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Sedangkan tingkat kabupaten, yakni Deli Serdang, Batu Bara, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Pringsewu, Bandung, Bogor, Garut, Karawang, Demak, Kudus, Pemalang, Sukoharjo, Bojonegoro, Jombang, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, dan Tuban.

Kemudian, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Morowali, Bantaeng, Gowa, Maros, Pinrang, Sinjai, Sidenreng Rappang, Takalar, Wajo, Gianyar, Klungkung, Tabanan, Sumbawa Barat, Tangerang, dan Bintan.

Tingkat kota yang mendapat insentif, yakni Tebing Tinggi, Sukabumi, Blitar, Madiun, Mojokerto, Batu, Palu, Serang, dan Tangerang Selatan.

Dana isentif fiskal ini dialokasikan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam lampiran KMK 330/2025 terdapat jenis belanja penandaan stunting termasuk di antaranya untuk program pendidikan; penyediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman; penyediaan air minum; pengelolaan sampah dan limbah; pengembangan permukiman; hingga ketahanan pangan.

"Dalam hal terdapat sisa Dana Insentif Fiskal, sisa dana digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana insentif fiskal atas pencapaian kinerja daerah," sebagaimana tertulis dalam KMK 330/2025.