Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia mengungkapkan empat cara yang akan dilakukan untuk menangkap peluang dari rencana pemerintah dalam memberikan insentif untuk mendorong kebangkitan industri galangan kapal nasional.

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe mengatakan cara pertama adalah memperkuat kapasitas underwriting di sektor marine dan ekosistem perdagangan, termasuk risk assessment berbasis proyek dan jalur pelayaran.

Dia melanjutkan, cara kedua adalah mengembangkan produk yang lebih tailored, khususnya untuk kebutuhan ekosistem maritim termasuk galangan kapal, pemilik armada pelayaran, ataupun perdagangan ekspor dan domestik.

“Ketiga, memperluas kerja sama dengan pelaku industri maritim, termasuk galangan kapal, operator pelayaran, dan eksportir,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Cara keempat yang dilakukan Asei adalah mengoptimalkan dukungan reasuransi, guna menjaga kapasitas risiko seiring meningkatnya eksposur risiko.

“Pendekatan ini penting agar perusahaan asuransi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga kualitas portofolio,” ucap Dody.

Pada prinsipnya, Asei menilai rencana pemerintah tersebut adalah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem maritim nasional. Bahkan, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada industri galangan kapal dan sektor riil, tetapi juga memberikan multiplier effect terhadap industri jasa keuangan, termasuk asuransi.

Pasalnya, kata Dody, aktivitas galangan kapal akan menambah jumlah kapal-kapal baru di perairan Indonesia, yang saat ini didominasi kapal usia tua. Sementara itu, usia kapal dan kelas kapal merupakan material fact dalam aspek underwriting Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull & Machinery).

“Selain itu juga berpotensi menciptakan sentimen positif bagi industri asuransi karena meningkatnya aktivitas pembangunan, perawatan, dan operasional kapal, yang juga menjadi underwriting info dalam proses asuransi marine, baik Marine Cargo Insurance maupun Marine Hull,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia menyebut lini usaha asuransi yang berpotensi mendapat dampak positif antara lain marine hull insurance, marine cargo insurance, builder's risk insurance, atau asuransi proyek (construction/all risks) terkait pembangunan kapal tersebut.

Dia menjelaskan lini-lini asuransi itu terdampak seiring dengan meningkatnya aktivitas galangan kapal yang akan menambah jumlah kapal yang dibangun dan dioperasikan, meningkatkan volume pengiriman barang melalui jalur laut, serta memperluas eksposur risiko selama fase konstruksi hingga operasional.

“Selain itu juga kebutuhan asuransi untuk tenaga kerja di galangan kapal tersebut,” sebutnya.

Kendati demikian, Dody turut menyampaikan ada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi oleh industri asuransi. Pertama, ⁠kompleksitas risiko teknis pada pembangunan kapal, termasuk risiko konstruksi dan engineering. Kedua, eksposur terhadap risiko operasional di laut, seperti kecelakaan, cuaca ekstrem, dan risiko navigasi.

Ketiga, lanjutnya, volatilitas global, termasuk faktor geopolitik yang dapat memengaruhi perdagangan dan premi asuransi marine cargo. Baginya, ketegangan geopolitik dapat menekan perdagangan global dan meningkatkan risiko pada lini marine cargo.

“Sehingga diperlukan penguatan underwriting dan penyesuaian premi secara hati-hati. Dengan demikian, disiplin underwriting dan manajemen risiko memang menjadi kunci,” tegasnya.

Lebih jauh, Dody membeberkan bahwa portofolio lini usaha asuransi marine bukan merupakan kontribusi dominan di Asuransi Asei, apalagi Marine Hull Insurance yang juga secara statistik menunjukkan resultunderwriting yang sangat menantang.

Namun, untuk lini asuransi marine cargo dinilai masih menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap premi industri, meskipun sempat mengalami tekanan secara tahunan akibat perlambatan perdagangan global.

“Ke depan, dengan adanya stimulus di sektor galangan kapal, terdapat potensi rebound pertumbuhan premi, khususnya jika aktivitas pelayaran dan ekspor meningkat,” ucapnya.

Sementara itu, imbuhnya, dari sisi klaim, tren cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti gangguan logistik, kondisi cuaca, serta volatilitas perdagangan. Oleh karena itu, underwriter tetap menjaga rasio klaim melalui seleksi risiko yang ketat dan optimalisasi reasuransi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo menilai kebijakan rencana pemberian insentif bagi industri galangan kapal dapat memperkuat ekosistem maritim nasional, sekaligus membuka ruang pertumbuhan baru bagi industri asuransi.

Namun, Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema Widayana mengingatkan bahwa industri tetap perlu mengimbanginya dengan prinsip kehati-hatian, mengingat peningkatan aktivitas juga akan diikuti oleh peningkatan eksposur risiko.

Menurut Jasindo, lanjutnya, lini usaha yang diperkirakan paling terdampak adalah marine hull dan marine cargo. Hal ini karena pertumbuhan jumlah kapal dan aktivitas pelayaran akan meningkatkan kebutuhan perlindungan atas aset rangka kapal, mesin, kapal, serta distribusi barang dan penumpang.

Brellian meneruskan bahwa selain lini itu, peluang juga terbuka pada produk yang berkaitan dengan konstruksi (builder’s risk) dan tanggung gugat (liability) di area galangan.

“Hal ini mencerminkan bahwa kebutuhan proteksi tidak hanya pada kapal yang beroperasi, tetapi juga pada proses pembangunan dan perbaikannya,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Untuk menangkap peluang itu, Brellian menekankan Jasindo mengedepankan peran sebagai mitra manajemen risiko melalui pendekatan end-to-end, mulai dari risk assessment hingga penyusunan skema proteksi yang dapat disesuaikan dengan profil dan kebutuhan nasabah.

Dia menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dapat mencakup pertanggungan, klausul polis, hingga struktur premi berbasis tingkat risiko. Menurutnya, dengan pendekatan ini, pihaknya ingin memastikan perlindungan yang diberikan tidak hanya relevan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi operasional tertanggung.

“Selain itu, kami juga menerapkan strategi selective growth dengan fokus pada kualitas risiko, serta memperkuat kapabilitas underwriting dan risk engineering khususnya pada sektor galangan kapal dan proyek maritim,” jelasnya.

Lebih lanjut, Brellian turut mengingatkan pentingnya penguatan manajemen risiko, mengingat aktivitas di sektor galangan kapal memiliki karakteristik risiko yang cukup kompleks.

“Mulai dari risiko teknis dalam proses pembangunan, hingga potensi gangguan operasional, semuanya perlu dikelola dengan baik agar pertumbuhan industri dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” tuturnya.

Untuk diketahui, pendapatan premi pada segmen pengangkutan dan rangka kapal Jasindo hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp47,608 miliar, tumbuh 10,31% (year on year/YoY).

Bagi Jasindo, tren itu mencerminkan meningkatnya kebutuhan perlindungan di sektor maritim. Sebab itu, pihaknya akan terus menjaga kualitas portofolio agar tetap seimbang antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko.

Ke depannya, ucap Brellian, Jasindo memandang bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah, pertumbuhan industri galangan kapal, serta penguatan praktik manajemen risiko akan menjadi faktor utama dalam mendorong keberlanjutan kinerja industri asuransi umum, khususnya pada lini maritim yang semakin strategis.

“Kami optimistis sektor ini akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengingatkan kompleksitas risiko maritim akan menjadi tantangan utama bagi industri asuransi, seiring rencana pemberian insentif untuk mendorong kebangkitan industri galangan kapal nasional.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyebut risiko maritim itu terdiri dari kualitas konstruksi kapal, spesifikasi teknis, akumulasi risiko di dockyard atau pelabuhan, keselamatan kerja, hingga potensi kerugian saat pengujian, pelayaran, dan pengangkutan.

Oleh karena itu, lanjutnya, industri asuransi perlu lebih cermat dalam risk selection, pricing, terms and conditions, serta reasuransi support apabila sektor galangan kapal tumbuh.

“Walaupun marine cargo dan marine hull saat ini menunjukkan rasio klaim yang relatif baik, AAUI tetap memandang penguatan manajemen risiko penting agar pertumbuhan bisnis ini tetap sehat dan berkelanjutan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Walau demikian, AAUI tetap memandang rencana insentif untuk industri galangan kapal adalah langkah positif dalam mendorong aktivitas ekonomi maritim, baik pembangunan kapal baru, perbaikan, retrofit, maupun aktivitas distribusi barang.

Dengan demikian, kata Budi, bagi industri asuransi umum, rencana pemerintah tersebut berpotensi menambah objek pertanggungan dan permintaan proteksi risiko.

“Dari sisi data AAUI, lini-lini yang terkait aktivitas maritim memang menunjukkan tren yang cukup baik pada 2025, sehingga kebijakan ini bisa menjadi tambahan sentimen positif bagi pertumbuhan premi ke depan,” sebutnya.

Adapun, lini usaha yang akan langsung terdampak positif adalah marine hull dan marine cargo. Berdasarkan data AAUI sepanjang 2025, premi marine hull mencapai sekitar Rp3,65 triliun, tumbuh 14,7% (year on year/YoY) dengan rasio klaim membaik dari 45,2% menjadi 43,9%.

Sementara itu, lanjut Budi, premi marine cargo mencapai sekitar Rp5,66 triliun, tumbuh 7,2%, dengan rasio klaim turun cukup signifikan dari 33,4% menjadi 24,7%.

“Selain itu, lini engineering, liability, dan suretyshipjuga berpotensi ikut terdorong karena berkaitan dengan pembangunan, pengujian, tanggung gugat, dan penjaminan proyek. Pada 2025, engineering tumbuh 16,7%, liability 4,8%, dan suretyship 24,9%,” bebernya.

Oleh sebab itu, dia mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat kapasitas marine underwriting, risk survey, dan kolaborasi dengan reasuradur, broker, surveyor, galangan kapal, serta pelaku logistik.

“Peluang ini sebaiknya ditangkap bukan hanya dengan mengejar volume premi, tetapi dengan tetap menjaga kualitas risiko dan pricing yang memadai. Ini penting karena pengalaman industri menunjukkan bahwa pertumbuhan yang sehat harus tetap diimbangi underwriting discipline,” jelasnya.

Lebih jauh, Budi berpendapat bahwa saat ini kapasitas industri asuransi umum nasional masih cukup untuk mendukung peningkatan aktivitas maritim, terutama untuk risiko-risiko yang standar dan menengah.

Dia meneruskan, data AAUI menunjukkan total aset industri asuransi umum pada 2025 mencapai sekitar Rp261,0 triliun, total investasi sekitar Rp131,4 triliun, dan total ekuitas sekitar Rp82,8 triliun. Baginya, ini menunjukkan fondasi kapasitas industri cukup baik.

“Untuk risiko maritim yang besar dan kompleks, tentu tetap perlu dukungan coinsurance dan reasuransi, agar kapasitas pasar dapat dioptimalkan secara prudent. Jadi, secara prinsip kapasitas ada, tetapi harus tetap dikelola dengan hati-hati sesuai profil risiko dan nilai pertanggungannya,” pungkasnya.

Sependapat, pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai pertumbuhan sektor galangan kapal membawa tantangan yang signifikan bagi industri asuransi umum, mengingat adanya risiko teknis yang sangat tinggi, modal besar, dan durasi proyek yang panjang.

Kendati demikian, Irvan tetap melihat rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu ditanggapi dengan sangat positif oleh pelaku industri asuransi umum dan otoritas.

“Adapun, lini usaha yang paling mendapat manfaat dari kebijakan insentif kepada industri galangan kapal adalah Asuransi Marine Hull Marine Cargo dan Engineering,” tuturnya.

Sebelumnya dikabarkan pemerintah mulai menggeber kebangkitan industri galangan kapal nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong regulasi dan insentif yang ditujukan untuk memangkas biaya pembangunan kapal dalam negeri sekaligus memacu permintaan dari BUMN dan swasta.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo bahwa pemerintah berencana memberikan berbagai kemudahan dan insentif guna mendorong pembangunan kapal di dalam negeri, termasuk kemudahan impor komponen tertentu serta insentif bagi pemesanan kapal baru di galangan domestik.

“Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa] akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada galangan kapal dan pelayaran yang dapat membangun kapal-kapal di dalam negeri. Dengan itu ada kemudahan-kemudahan. Kemudahan berupa apa? Biar masuk bisa jadi 0% untuk banyak komponen-komponen. Dan untuk kapal-kapal, kapal baru yang membeli yang pesan juga nanti akan dapat insentif dan sebagainya. Kemudahan,” ujar Hashim.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mendorong regulasi dan insentif kebangkitan industri galangan kapal nasional diharapkan turut mengerek kinerja emiten galangan kapal dan pelayaran.

Head of Ritel Researh Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati menilai kebijakan tersebut berdampak langsung pada emiten galangan kapal melalui efisiensi biaya produksi dan peningkatan kapasitas pengerjaan proyek. Insentif bea masuk akan menekan cost structure, sementara akses pembiayaan jangka panjang memperkuat arus kas dan ekspansi bisnis.

Selain itu dampaknya tak hanya ke galangan kapal, tetapi juga merambat ke emiten pelayaran. Perawatan armada bisa lebih cepat dengan downtime yang lebih rendah, sehingga utilisasi kapal meningkat.

Sejumlah saham emiten terkait yang memiliki trend bullish dan berpotensi terdampak sentimen tersebut yakni PT Soechi Lines Tbk. (SOCI), PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR), PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL), PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. (BBRM), hingga PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI).

“Saham SOCI, SMDR, BULL, LEAD, BBRM, HUMI memiliki tren bullish,” kata Ike, Kamis (12/2/2026).

Sementara itu, PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) menilai Indonesia merupakan pasar besar yang sangat membutuhkan kapal berkualitas. Namun, tanpa kebijakan yang tepat, industri galangan kapal domestik sulit bersaing dengan pemain luar negeri.

Merespons upaya pemerintah tersebut, Direktur SMDR Bani Mulia mengatakan persoalan utama industri selama ini terletak pada ketergantungan komponen impor. Banyak suku cadang kapal belum tersedia di dalam negeri sehingga harus didatangkan dari luar dengan bea masuk tinggi.

Dampaknya, biaya produksi kapal di galangan domestik menjadi lebih mahal dibandingkan membangun kapal di luar negeri.

Padahal, dengan kebijakan yang tepta, termasuk penyesuaian bea masuk komponen dan dukungan industri pendukung, Indonesia dinilai mampu memproduksi kapal berkualitas dengan biaya yang lebih kompetitif.

Sebelumnya dikabarkan pemerintah mulai menggeber kebangkitan industri galangan kapal nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong regulasi dan insentif yang ditujukan untuk memangkas biaya pembangunan kapal dalam negeri sekaligus memacu permintaan dari BUMN dan swasta.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo Hashim bahwa pemerintah berencana memberikan berbagai kemudahan dan insentif guna mendorong pembangunan kapal di dalam negeri, termasuk kemudahan impor komponen tertentu serta insentif bagi pemesanan kapal baru di galangan domestik.

“Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa] akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada galangan kapal dan pelayaran yang dapat membangun kapal-kapal di dalam negeri. Dengan itu ada kemudahan-kemudahan. Kemudahan berupa apa? Biar masuk bisa jadi 0% untuk banyak komponen-komponen. Dan untuk kapal-kapal, kapal baru yang membeli yang pesan juga nanti akan dapat insentif dan sebagainya. Kemudahan,” ujar Hashim.

Sejauh ini, industri pelayaran ini tahun lalu tumbuh sebesar 8,8%, artinya lebih besar daripada Produk Domestik Bruto atau PDB dan sektor pelayaran dan galangan kapal ini juga telah berkontribusi lebih dari 7,5% dari PDB

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.