Sekitar 45 persen kebutuhan material dan peralatan masih berasal dari luar negeri sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Jakarta (ANTARA) - Institusi Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) berharap adanya dukungan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kebutuhan industri galangan kapal guna memperkuat daya saing serta menjaga keberlanjutan sektor maritim nasional.

"Khusus untuk pemakaian bahan bakar industri di galangan kapal, harapannya bisa mendapatkan BBM subsidi dari pemerintah," kata Ketua Umum (Iperindo) Anita Puji Utami dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan saat ini industri galangan kapal nasional menghadapi tantangan yang semakin berat akibat kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Kondisi tersebut diperparah oleh meningkatnya harga energi dan berbagai bahan baku yang digunakan dalam proses pembangunan kapal baru maupun reparasi kapal.

Anita mengatakan tekanan terhadap industri galangan kapal semakin terasa seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya eskalasi konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat serta dampaknya terhadap jalur perdagangan internasional, khususnya di kawasan Selat Hormuz, telah memicu kenaikan harga berbagai komoditas dan material yang dibutuhkan industri galangan kapal.

"Dampak tersebut dirasakan langsung oleh pelaku usaha yang masih bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri," katanya.

Data yang dihimpun Iperindo menunjukkan harga solar B40 mengalami kenaikan hingga 89,19 persen. Selain itu, harga LPG 12 kilogram meningkat 16,16 persen dan LPG 50 kilogram naik 26,51 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Kenaikan juga terjadi pada berbagai material utama produksi. Harga plat baja sebagai bahan pokok pembangunan kapal tercatat naik antara 7 hingga 12,60 persen. Sementara harga cat kapal mengalami kenaikan sekitar 21 persen yang turut menambah beban biaya operasional galangan.

Oleh karena itu, dia berharap khusus untuk pemakaian bahan bakar industri di galangan kapal, pemerintah bisa memberikan BBM subsidi.

Tidak hanya itu, lanjut Anita mengatakan, komponen pendukung lainnya seperti zinc anode dan aluminium anode juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 12,87 persen dan 13,61 persen.

Harga oli untuk kebutuhan operasional mesin dan peralatan galangan naik antara 15 hingga 40 persen, sedangkan bahan plastik meningkat sekitar 30 hingga 50 persen.

Anita menjelaskan industri galangan kapal nasional saat ini masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap komponen impor. "Sekitar 45 persen kebutuhan material dan peralatan masih berasal dari luar negeri sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing," katanya.

Menurutnya, banyak kontrak pekerjaan yang ditandatangani ketika nilai tukar dolar masih berada pada tingkat yang lebih rendah. Namun saat proses pengadaan dan pelunasan material dilakukan, pelaku usaha harus membayar dengan kurs dolar yang jauh lebih tinggi sehingga terjadi pembengkakan biaya yang tidak sedikit.

Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia itu menjelaskan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memastikan kualitas layanan kepada pengguna jasa, sejumlah galangan kapal terpaksa melakukan penyesuaian tarif reparasi kapal.

Kenaikan tarif tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20 persen sebagai langkah untuk mengimbangi lonjakan biaya produksi yang terus terjadi.

Sementara itu, untuk proyek pembangunan kapal baru yang saat ini masih berjalan, para pelaku industri tengah melakukan pembahasan dan negosiasi dengan pemilik kapal atau owner terkait kemungkinan penerapan eskalasi biaya.

Iperindo berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap kondisi yang dihadapi industri galangan kapal nasional.

"Agar sektor strategis ini tetap mampu bertahan, menjaga daya saing, serta mendukung pertumbuhan industri maritim Indonesia," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini terjadi membawa tekanan terhadap industri galangan kapal. Kondisi tersebut paling terasa saat kenaikan harga solar hingga 89 persen yang membuat beban operasional semakin meningkat.

Ketua Umum Institusi Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Puji Utami mengatakan, eskalasi konflik Iran dan Amerika Serikat (AS) serta dampaknya terhadap penutupan Selat Hormuz, telah memicu kenaikan harga berbagai komoditas dan material yang dibutuhkan industri galangan kapal.

"Dampak tersebut dirasakan langsung oleh pelaku usaha yang masih bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Data yang dihimpun Iperindo menunjukkan bahwa harga Solar B40 mengalami kenaikan hingga 89,19 persen. Selain itu, harga LPG 12 kilogram meningkat 16,16 persen, dan LPG 50 kilogram naik 26,51 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Kenaikan juga terjadi pada berbagai material utama produksi. Harga plat baja sebagai bahan pokok pembangunan kapal tercatat naik antara 7 hingga 12,60 persen. Sementara harga cat kapal mengalami kenaikan sekitar 21 persen yang turut menambah beban biaya operasional galangan.

"Khusus untuk pemakaian bahan bakar industri di galangan kapal, harapannya bisa mendapatkan BBM subsidi dari Pemerintah," kata Anita.

Tidak hanya itu, komponen pendukung lainnya seperti zinc anode dan aluminium anode juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 12,87 persen dan 13,61 persen. Harga oli untuk kebutuhan operasional mesin dan peralatan galangan naik antara 15 hingga 40 persen, sedangkan bahan plastik meningkat sekitar 30 hingga 50 persen.

Anita menjelaskan bahwa industri galangan kapal nasional saat ini masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap komponen impor. Sekitar 45 persen kebutuhan material dan peralatan masih berasal dari luar negeri sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Menurutnya, banyak kontrak pekerjaan yang ditandatangani ketika nilai tukar dolar masih berada pada tingkat yang lebih rendah. Namun saat proses pengadaan dan pelunasan material dilakukan, pelaku usaha harus membayar dengan kurs dolar yang jauh lebih tinggi sehingga terjadi pembengkakan biaya yang tidak sedikit.

Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia itu menjelaskan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memastikan kualitas layanan kepada pengguna jasa, sejumlah galangan kapal terpaksa melakukan penyesuaian tarif reparasi kapal.

"Kenaikan tarif tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20 persen sebagai langkah untuk mengimbangi lonjakan biaya produksi yang terus terjadi," kata dia.

Sementara itu, untuk proyek pembangunan kapal baru yang saat ini masih berjalan, para pelaku industri tengah melakukan pembahasan dan negosiasi dengan pemilik kapal atau owner terkait kemungkinan penerapan eskalasi biaya.

Iperindo berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap kondisi yang dihadapi industri galangan kapal nasional agar sektor strategis ini tetap mampu bertahan, menjaga daya saing, serta mendukung pertumbuhan industri maritim Indonesia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri galangan kapal nasional tengah menghadapi tekanan yang kian besar seiring penguatan dollar AS terhadap rupiah dalam beberapa bulan terakhir.

Pelemahan nilai tukar tersebut berdampak langsung pada meningkatnya biaya produksi, mengingat sebagian besar kebutuhan industri, mulai dari material hingga komponen kapal, masih bergantung pada impor.

Tantangan tersebut semakin kompleks dengan terus naiknya harga energi dan bahan baku yang menjadi komponen utama dalam pembangunan maupun perbaikan kapal. Kenaikan biaya operasional membuat ruang gerak pelaku industri semakin terbatas di tengah persaingan usaha yang ketat.

Ketua Umum Institusi Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Anita Puji Utami, mengatakan industri galangan saat ini berada dalam situasi yang penuh tekanan akibat dinamika ekonomi global yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Menurut dia, memanasnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah turut memberikan dampak berantai terhadap industri perkapalan.

Konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat serta potensi gangguan pada jalur perdagangan strategis, khususnya di kawasan Selat Hormuz, telah memicu lonjakan harga sejumlah komoditas dan material yang dibutuhkan industri galangan kapal.

"Dampak tersebut dirasakan langsung oleh pelaku usaha yang masih bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri," kata Anita di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Data Iperindo menunjukkan lonjakan biaya energi yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Harga Solar B40 tercatat melonjak hingga 89,19 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, harga LPG ukuran 12 kilogram meningkat 16,16 persen dan LPG 50 kilogram naik 26,51 persen.

Tekanan serupa juga datang dari sisi bahan baku. Harga plat baja yang menjadi material utama pembangunan kapal mengalami kenaikan antara 7 persen hingga 12,60 persen. Selain itu, harga cat kapal turut merangkak naik sekitar 21 persen.

"Khusus untuk pemakaian bahan bakar industri di galangan kapal, harapannya bisa mendapatkan BBM subsidi dari Pemerintah," ujar Anita.

Kenaikan biaya juga terjadi pada berbagai komponen pendukung yang dibutuhkan dalam industri galangan kapal. Harga zinc anode tercatat meningkat 12,87 persen, sementara aluminium anode naik 13,61 persen.

Di saat yang sama, harga oli untuk kebutuhan mesin dan peralatan produksi melonjak antara 15 persen hingga 40 persen, sedangkan bahan plastik mengalami kenaikan sekitar 30 persen hingga 50 persen.

Anita menjelaskan, industri galangan kapal nasional masih sangat bergantung pada pasokan material dan peralatan dari luar negeri.

Saat ini, sekitar 45 persen kebutuhan komponen industri masih berasal dari impor, sehingga perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memiliki dampak langsung terhadap struktur biaya produksi perusahaan galangan.

Menurutnya, tekanan semakin berat karena banyak kontrak pekerjaan telah disepakati ketika kurs dolar berada pada level yang lebih rendah.

Namun ketika proses pembelian dan pembayaran material dilakukan, pelaku usaha harus menanggung biaya dengan kurs yang jauh lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya lonjakan biaya yang sulit dihindari.

Untuk menjaga keberlangsungan operasional sekaligus memastikan kualitas layanan kepada pelanggan tetap terjaga, sejumlah perusahaan galangan akhirnya melakukan penyesuaian tarif jasa reparasi kapal.

“Kenaikan tarif tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20 persen sebagai langkah untuk mengimbangi lonjakan biaya produksi yang terus terjadi,” jelasnya.

Sementara itu, untuk proyek pembangunan kapal baru yang saat ini masih berjalan, para pelaku industri tengah melakukan pembahasan dan negosiasi dengan pemilik kapal atau owner terkait kemungkinan penerapan eskalasi biaya.

“Kami berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap kondisi yang dihadapi industri galangan kapal nasional agar sektor strategis ini tetap mampu bertahan, menjaga daya saing, serta mendukung pertumbuhan industri maritim Indonesia,” tegas dia.

Pelemahan Rupiah

Sebagai informasi, tekanan terhadap nilai tukar rupiah terus berlanjut pada perdagangan hari ini, mata uang Rupiah bergerak di kisaran Rp 18.035 hingga Rp 18.187 per dollar AS. Nilai itu, sekaligus menandai pertama kalinya rupiah bertahan di atas level psikologis Rp18.000 per dolar AS sejak awal Juni 2026.

Pelemahan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, mulai dari tingginya suku bunga di AS, perlambatan ekonomi dunia, hingga ketegangan geopolitik yang masih berlangsung di sejumlah kawasan strategis.

Kondisi itu mendorong arus modal global bergerak ke aset-aset yang dianggap lebih aman, termasuk dolar AS, sehingga menambah tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

Melemahnya rupiah berdampak langsung pada berbagai sektor usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku, komponen, maupun pembiayaan dalam mata uang asing.

Kenaikan biaya impor dan operasional menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha, terutama sektor manufaktur, energi, transportasi, dan industri yang masih bergantung pada pasokan barang dari luar negeri.

Di sisi lain, pelemahan kurs juga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi karena harga barang impor menjadi lebih mahal.

Meski demikian, sejumlah pelaku ekspor berpeluang memperoleh keuntungan dari peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional akibat nilai tukar yang lebih rendah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai menekan industri galangan kapal nasional. Kenaikan kurs yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat biaya pengadaan material impor membengkak, di tengah lonjakan harga energi dan bahan baku yang turut membebani pelaku usaha.

Kondisi tersebut diperparah oleh meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor perdagangan internasional, tetapi juga industri galangan kapal yang masih bergantung pada pasokan material dari luar negeri.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Anita Puji Utami mengatakan, eskalasi konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat telah memicu kenaikan harga berbagai komoditas dan material yang dibutuhkan industri galangan kapal.

"Dampak tersebut dirasakan langsung oleh pelaku usaha yang masih bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri," kata Anita, dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Data Iperindo menunjukkan harga Solar B40 naik hingga 89,19 persen. Sementara itu, harga LPG 12 kilogram meningkat 16,16 persen dan LPG 50 kilogram naik 26,51 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Kenaikan juga terjadi pada berbagai material utama pembangunan kapal. Harga plat baja tercatat naik antara 7 persen hingga 12,60 persen, sedangkan harga cat kapal meningkat sekitar 21 persen.

"Khusus untuk pemakaian bahan bakar industri di galangan kapal, harapannya bisa mendapatkan BBM subsidi dari Pemerintah," ujar Anita.

Selain itu, harga zinc anode naik 12,87 persen dan aluminium anode meningkat 13,61 persen. Harga oli untuk kebutuhan operasional galangan juga naik antara 15 persen hingga 40 persen, sementara bahan plastik meningkat sekitar 30 persen hingga 50 persen.

Anita menjelaskan, sekitar 45 persen kebutuhan material dan peralatan industri galangan kapal nasional masih berasal dari impor. Kondisi tersebut membuat industri sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dolar AS.

PT PAL terus berkomitmen dalam menumbuhkan dan memperkuat industri maritim nasional

Surabaya (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau PT PAL Indonesia untuk memperkuat sinergi pengembangan industri galangan kapal nasional serta ekosistem maritim Indonesia.

“Kami memiliki tujuan yang sama sesuai visi dan misi Presiden, yakni mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat melalui penguatan sektor industri yang berkelanjutan. Kami mengapresiasi kerja keras seluruh insan PT PAL dan bangga melihat transformasi yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir,” kata AHY saat berkunjung di PT PAL Indonesia, di Surabaya, Kamis.

Ia menilai transformasi yang dilakukan PT PAL Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kesiapan industri nasional untuk semakin kompetitif dan berdaya saing global.

Selain itu, AHY menyebut sektor industri maritim memiliki kontribusi strategis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sehingga pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim harus terus diperkuat.

“Industri maritim memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika infrastruktur menjadi backbone pembangunan, maka konektivitas maritim harus semakin diperkuat agar Indonesia semakin berdaya dan unggul,” ucapnya.

Kunjungan tersebut, kata dia, juga merupakan tindak lanjut agenda konsultasi bilateral Indonesia dengan sejumlah negara terkait infrastruktur dan konektivitas maritim.

Dalam konteks tersebut, PT PAL Indonesia dipandang sebagai salah satu aset strategis nasional yang memiliki kapabilitas penting dalam mendukung pengembangan industri maritim nasional.

Sementara itu, Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan industri maritim nasional.

“PT PAL terus berkomitmen dalam menumbuhkan dan memperkuat industri maritim nasional. Tidak hanya kapal sebagai pendukung konektivitas, namun jembatan antar pulau merupakan infrastruktur industri maritim yang perlu diperkuat dan dikembangkan,” ujar Kaharuddin.

Ia mengatakan pengembangan industri maritim perlu didukung pengembangan teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kolaborasi strategis.

"Tentunya hal ini memberikan nilai tambah bagi ekosistem maritim Indonesia agar setara dengan negara maritim maju lainnya," tuturnya.

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU - Bupati Siak Afni Zulkifli meresmikan pembangunan galangan kapal terpadu milik PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS) di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kecamatan Sungai Apit. Peresmian ini turut ditandai dengan pembukaan akses jalan sepanjang 1,2 kilometer di kawasan tersebut.

Afni memaparkan investasi pembangunan galangan kapal ini sepenuhnya berasal dari sektor swasta dengan nilai mencapai lebih dari Rp300 miliar. Pada tahap awal, realisasi investasi telah menembus lebih dari Rp100 miliar. Dia menyebut, kehadiran galangan kapal ini menjadi titik awal kebangkitan KITB sebagai pusat ekonomi baru berbasis sektor maritim.

“Ini menjadi awal kebangkitan KITB yang baik. Kepercayaan investor adalah modal agar kawasan ini terus berkembang ke depan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, galangan kapal tersebut diproyeksikan menjadi pusat layanan perbaikan dan pembangunan kapal terbesar di Sumatra. Lokasinya yang strategis di pesisir timur Riau dinilai sangat potensial untuk mendukung distribusi komoditas, baik dalam negeri maupun lintas negara.

“KITB menjadi jantung ekonomi baru di Kabupaten Siak, bahkan Provinsi Riau dan Sumatera. Ini akan menjadi jalur distribusi yang penting,” jelasnya.

Afni juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia meminta jajarannya mempercepat proses perizinan serta memastikan tidak ada praktik pungutan liar yang menghambat investor.

“Saya ingatkan jangan ada pungli kepada investor. Permudah perizinan, beri kepastian hukum agar mereka nyaman berinvestasi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, kawasan KITB sebelumnya sempat mengalami stagnasi meski telah memiliki perangkat pendukung lengkap, mulai dari pengelola hingga regulasi. Karena itu, pemerintah daerah kini mendorong penataan ulang kawasan, termasuk evaluasi lahan yang telah dikuasai investor namun belum dimanfaatkan.

“Saya ingin kawasan ini ditata ulang. Tenant yang sudah pegang lahan harus jelas kapan dibangun. Kalau serius, kita bantu percepat,” ujarnya.

Direktur PT Mitra Nusantara Shipyard Yudi Utomo menyebut proyek ini akan menyerap sekitar 200 tenaga kerja, baik pada tahap konstruksi maupun operasional. Mayoritas tenaga kerja akan berasal dari masyarakat lokal dengan keahlian teknik.

“Kami membutuhkan sekitar 200 tenaga kerja, terutama di bidang teknik seperti pengelasan. Kami memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai arahan Ibu Bupati,” ujarnya.

Ia menambahkan, potensi pasar galangan kapal di Riau sangat besar. Berdasarkan studi kelayakan, arus kapal di wilayah ini mencapai 8.539 kapal domestik dan 331 kapal internasional.

Selain galangan kapal, perusahaan juga membangun fasilitas pendukung, termasuk sistem pemurnian air (reverse osmosis) untuk memenuhi kebutuhan air bersih, serta akses jalan sepanjang 1,2 kilometer senilai lebih dari Rp7 miliar.

Dengan masuknya investasi ini, Pemkab Siak berharap dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat posisi KITB sebagai kawasan industri strategis di Riau.

Surabaya (ANTARA) - PT PAL Indonesia berhasil mencatat berbagai capaian strategis yang memperkuat posisinya sebagai National Consolidator bagi industri maritim nasional sehingga menjadi simbol kemandirian bangsa dalam membangun kekuatan laut dan industri dalam negeri.

"PT PAL telah tumbuh dari galangan kapal nasional menjadi salah satu kekuatan strategis industri maritim dan pertahanan di Kawasan," kata Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod di Surabaya, Rabu.

Kaharuddin mengatakan capaian itu berhasil diraih saat PT PAL Indonesia memasuki usia ke-46 tahun pada 15 April 2026.

Ia menyebutkan pada tingkat global PT PAL semakin memperkuat posisinya melalui kerja sama internasional dengan berbagai negara dan mitra strategis baik di kawasan Asia Tenggara, Asia Barat, Afrika, maupun Eropa.

Sejumlah peluang kerja sama ekspor, transfer teknologi, hingga pengembangan industri bersama terus dijajaki untuk memperluas peran PT PAL sebagai pemain global dari Indonesia.

Menurut dia, selama 46 tahun PT PAL telah membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun industri maritim dan pertahanan yang membanggakan.

Meski demikian, ia mengingatkan perjalanan belum selesai seiring dengan tantangan global dan dinamika geopolitik yang masih terus terjadi.

Selain itu, lanjut dia, kebutuhan teknologi baru yang menuntut PT PAL untuk terus bertransformasi, memperkuat inovasi, dan memperluas peran di tingkat internasional.

Ia mengatakan ke depan PT PAL akan terus fokus pada penguatan kemandirian industri pertahanan, peningkatan kapasitas produksi, digitalisasi galangan, pengembangan green shipyard, serta penguatan riset dan inovasi berbasis teknologi masa depan.

PT PAL juga menargetkan peningkatan kontribusi ekspor, penguatan kerja sama internasional, serta pembangunan ekosistem industri maritim nasional yang lebih terintegrasi.

Hingga sat ini, Kaharuddin mengatakan PT PAL telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia dalam menjaga laut, memperkuat pertahanan, dan konektivitas nasional.

"Ke depan, PT PAL akan terus melangkah lebih jauh, menghadirkan inovasi, memperluas kerja sama, dan memastikan bahwa industri maritim nasional mampu berdiri sejajar dengan pemain global," ujar dia.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) meninjau langsung perkembangan industri galangan kapal modern di Singapura melalui kunjungan ke fasilitas PaxOcean yang baru saja mengoperasikan fasilitas terbarunya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian keikutsertaan INSA dalam Asia Pacific Maritime 2026, sekaligus momentum untuk menyerap perkembangan teknologi terkini di sektor pembangunan dan reparasi kapal.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, apa yang ditampilkan di galangan kapal modern Singapura mencerminkan arah baru industri maritim global yang semakin bertumpu pada teknologi, efisiensi, dan keberlanjutan.

"Forum seperti ini penting tidak hanya untuk membangun jejaring, tetapi juga untuk meningkatkan wawasan dan mencari peluang yang dapat memperkuat daya saing industri maritim nasional di kancah global," kata Carmelita melalui keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Proses produksi di galangan kapal kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tenaga manual, melainkan telah mengadopsi otomatisasi, termasuk penggunaan robot untuk pengelasan dan pemotongan material yang mampu meningkatkan presisi sekaligus mempercepat waktu pengerjaan.

INSA juga melihat langsung perkembangan teknologi yang digunakan dalam proses pembangunan dan perbaikan kapal di galangan tersebut. Pengalaman ini memberikan gambaran mengenai modernisasi industri galangan kapal yang terus berkembang seiring tuntutan efisiensi dan daya saing global.

Tidak hanya itu, kunjungan ini juga memberikan gambaran mengenai perkembangan teknologi galangan kapal yang terus berkembang mengikuti kebutuhan industri maritim global. Secara global, industri galangan kapal juga mulai mengarah pada penerapan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan seiring meningkatnya tuntutan dekarbonisasi.

Carmelita menegaskan, pengalaman langsung melihat perkembangan teknologi di Singapura diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku industri maritim nasional. Dengan jumlah anggota yang mencapai ratusan perusahaan pelayaran, INSA memandang adopsi teknologi dan peningkatan kapasitas industri galangan kapal dalam negeri menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Lebih jauh, kunjungan ini juga membuka peluang kerja sama dengan mitra internasional, baik dalam pengembangan teknologi maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor maritim. INSA berharap, pembelajaran yang diperoleh dari forum internasional dan kunjungan industri ini dapat mendorong transformasi ekosistem maritim nasional secara menyeluruh.

Melalui partisipasi aktif dalam forum global seperti APM 2026, INSA menegaskan komitmennya untuk terus membawa industri pelayaran Indonesia beradaptasi dengan perubahan zaman, sekaligus memastikan Indonesia tetap relevan dalam peta persaingan industri maritim dunia.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia mengungkapkan empat cara yang akan dilakukan untuk menangkap peluang dari rencana pemerintah dalam memberikan insentif untuk mendorong kebangkitan industri galangan kapal nasional.

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe mengatakan cara pertama adalah memperkuat kapasitas underwriting di sektor marine dan ekosistem perdagangan, termasuk risk assessment berbasis proyek dan jalur pelayaran.

Dia melanjutkan, cara kedua adalah mengembangkan produk yang lebih tailored, khususnya untuk kebutuhan ekosistem maritim termasuk galangan kapal, pemilik armada pelayaran, ataupun perdagangan ekspor dan domestik.

“Ketiga, memperluas kerja sama dengan pelaku industri maritim, termasuk galangan kapal, operator pelayaran, dan eksportir,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Cara keempat yang dilakukan Asei adalah mengoptimalkan dukungan reasuransi, guna menjaga kapasitas risiko seiring meningkatnya eksposur risiko.

“Pendekatan ini penting agar perusahaan asuransi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga kualitas portofolio,” ucap Dody.

Pada prinsipnya, Asei menilai rencana pemerintah tersebut adalah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem maritim nasional. Bahkan, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada industri galangan kapal dan sektor riil, tetapi juga memberikan multiplier effect terhadap industri jasa keuangan, termasuk asuransi.

Pasalnya, kata Dody, aktivitas galangan kapal akan menambah jumlah kapal-kapal baru di perairan Indonesia, yang saat ini didominasi kapal usia tua. Sementara itu, usia kapal dan kelas kapal merupakan material fact dalam aspek underwriting Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull & Machinery).

“Selain itu juga berpotensi menciptakan sentimen positif bagi industri asuransi karena meningkatnya aktivitas pembangunan, perawatan, dan operasional kapal, yang juga menjadi underwriting info dalam proses asuransi marine, baik Marine Cargo Insurance maupun Marine Hull,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia menyebut lini usaha asuransi yang berpotensi mendapat dampak positif antara lain marine hull insurance, marine cargo insurance, builder's risk insurance, atau asuransi proyek (construction/all risks) terkait pembangunan kapal tersebut.

Dia menjelaskan lini-lini asuransi itu terdampak seiring dengan meningkatnya aktivitas galangan kapal yang akan menambah jumlah kapal yang dibangun dan dioperasikan, meningkatkan volume pengiriman barang melalui jalur laut, serta memperluas eksposur risiko selama fase konstruksi hingga operasional.

“Selain itu juga kebutuhan asuransi untuk tenaga kerja di galangan kapal tersebut,” sebutnya.

Kendati demikian, Dody turut menyampaikan ada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi oleh industri asuransi. Pertama, ⁠kompleksitas risiko teknis pada pembangunan kapal, termasuk risiko konstruksi dan engineering. Kedua, eksposur terhadap risiko operasional di laut, seperti kecelakaan, cuaca ekstrem, dan risiko navigasi.

Ketiga, lanjutnya, volatilitas global, termasuk faktor geopolitik yang dapat memengaruhi perdagangan dan premi asuransi marine cargo. Baginya, ketegangan geopolitik dapat menekan perdagangan global dan meningkatkan risiko pada lini marine cargo.

“Sehingga diperlukan penguatan underwriting dan penyesuaian premi secara hati-hati. Dengan demikian, disiplin underwriting dan manajemen risiko memang menjadi kunci,” tegasnya.

Lebih jauh, Dody membeberkan bahwa portofolio lini usaha asuransi marine bukan merupakan kontribusi dominan di Asuransi Asei, apalagi Marine Hull Insurance yang juga secara statistik menunjukkan resultunderwriting yang sangat menantang.

Namun, untuk lini asuransi marine cargo dinilai masih menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap premi industri, meskipun sempat mengalami tekanan secara tahunan akibat perlambatan perdagangan global.

“Ke depan, dengan adanya stimulus di sektor galangan kapal, terdapat potensi rebound pertumbuhan premi, khususnya jika aktivitas pelayaran dan ekspor meningkat,” ucapnya.

Sementara itu, imbuhnya, dari sisi klaim, tren cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti gangguan logistik, kondisi cuaca, serta volatilitas perdagangan. Oleh karena itu, underwriter tetap menjaga rasio klaim melalui seleksi risiko yang ketat dan optimalisasi reasuransi.

SINGAPURA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menghadiri pameran dan konferensi maritim Asia Pacific Maritime (APM) 2026 yang berlangsung di Singapura. Kehadiran BKI dalam ajang ini bertujuan memperluas jejaring kerja sama dengan pelaku industri maritim regional dan global, sekaligus memperkenalkan peran dan kapabilitas perusahaan di tingkat internasional.

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto hadir bersama VP Operasi Bisnis Klasifikasi, Munir M, serta delegasi BKI. Partisipasi ini menjadi momentum bagi BKI untuk berinteraksi langsung dengan berbagai pemangku kepentingan industri, termasuk pelaku usaha perkapalan , sektor lepas pantai, serta pengembang teknologi kelautan.

Gandeng Otoritas Maritim China, BKI Perluas Layanan Global



Asia Pacific Maritime merupakan salah satu forum maritim terkemuka di kawasan Asia yang mempertemukan pelaku industri dari berbagai negara. Pameran dan konferensi ini membahas perkembangan industri pembangunan kapal, workboat, sektor lepas pantai, serta teknologi maritim, termasuk pengembangan sistem kelautan berbasis listrik dan hibrida.

Rayakan 61 Tahun, BKI Melaju Perkuat Industri Maritim dan Perluas Layanan



Dalam rangkaian kegiatan, delegasi BKI juga mengunjungi sejumlah booth peserta pameran, di antaranya Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) dan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) yang mewakili Indonesia dalam forum tersebut. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar pelaku industri nasional di tingkat internasional.

Dalam kesempatan tersebut, BKI juga melakukan kunjungan ke kantor Weichai Group. Weichai Group merupakan perusahaan global yang bergerak di bidang produksi mesin, termasuk mesin kelautan. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya membuka peluang pertukaran informasi serta penjajakan kerja sama yang mendukung pengembangan industri maritim.

Melalui keikutsertaan dalam Asia Pacific Maritime 2026, BKI menunjukkan komitmennya untuk terus terlibat dalam perkembangan industri maritim global serta memperluas peran Indonesia dalam ekosistem maritim internasional .

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo menilai kebijakan rencana pemberian insentif bagi industri galangan kapal dapat memperkuat ekosistem maritim nasional, sekaligus membuka ruang pertumbuhan baru bagi industri asuransi.

Namun, Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema Widayana mengingatkan bahwa industri tetap perlu mengimbanginya dengan prinsip kehati-hatian, mengingat peningkatan aktivitas juga akan diikuti oleh peningkatan eksposur risiko.

Menurut Jasindo, lanjutnya, lini usaha yang diperkirakan paling terdampak adalah marine hull dan marine cargo. Hal ini karena pertumbuhan jumlah kapal dan aktivitas pelayaran akan meningkatkan kebutuhan perlindungan atas aset rangka kapal, mesin, kapal, serta distribusi barang dan penumpang.

Brellian meneruskan bahwa selain lini itu, peluang juga terbuka pada produk yang berkaitan dengan konstruksi (builder’s risk) dan tanggung gugat (liability) di area galangan.

“Hal ini mencerminkan bahwa kebutuhan proteksi tidak hanya pada kapal yang beroperasi, tetapi juga pada proses pembangunan dan perbaikannya,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Untuk menangkap peluang itu, Brellian menekankan Jasindo mengedepankan peran sebagai mitra manajemen risiko melalui pendekatan end-to-end, mulai dari risk assessment hingga penyusunan skema proteksi yang dapat disesuaikan dengan profil dan kebutuhan nasabah.

Dia menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dapat mencakup pertanggungan, klausul polis, hingga struktur premi berbasis tingkat risiko. Menurutnya, dengan pendekatan ini, pihaknya ingin memastikan perlindungan yang diberikan tidak hanya relevan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi operasional tertanggung.

“Selain itu, kami juga menerapkan strategi selective growth dengan fokus pada kualitas risiko, serta memperkuat kapabilitas underwriting dan risk engineering khususnya pada sektor galangan kapal dan proyek maritim,” jelasnya.

Lebih lanjut, Brellian turut mengingatkan pentingnya penguatan manajemen risiko, mengingat aktivitas di sektor galangan kapal memiliki karakteristik risiko yang cukup kompleks.

“Mulai dari risiko teknis dalam proses pembangunan, hingga potensi gangguan operasional, semuanya perlu dikelola dengan baik agar pertumbuhan industri dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” tuturnya.

Untuk diketahui, pendapatan premi pada segmen pengangkutan dan rangka kapal Jasindo hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp47,608 miliar, tumbuh 10,31% (year on year/YoY).

Bagi Jasindo, tren itu mencerminkan meningkatnya kebutuhan perlindungan di sektor maritim. Sebab itu, pihaknya akan terus menjaga kualitas portofolio agar tetap seimbang antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko.

Ke depannya, ucap Brellian, Jasindo memandang bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah, pertumbuhan industri galangan kapal, serta penguatan praktik manajemen risiko akan menjadi faktor utama dalam mendorong keberlanjutan kinerja industri asuransi umum, khususnya pada lini maritim yang semakin strategis.

“Kami optimistis sektor ini akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengingatkan kompleksitas risiko maritim akan menjadi tantangan utama bagi industri asuransi, seiring rencana pemberian insentif untuk mendorong kebangkitan industri galangan kapal nasional.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyebut risiko maritim itu terdiri dari kualitas konstruksi kapal, spesifikasi teknis, akumulasi risiko di dockyard atau pelabuhan, keselamatan kerja, hingga potensi kerugian saat pengujian, pelayaran, dan pengangkutan.

Oleh karena itu, lanjutnya, industri asuransi perlu lebih cermat dalam risk selection, pricing, terms and conditions, serta reasuransi support apabila sektor galangan kapal tumbuh.

“Walaupun marine cargo dan marine hull saat ini menunjukkan rasio klaim yang relatif baik, AAUI tetap memandang penguatan manajemen risiko penting agar pertumbuhan bisnis ini tetap sehat dan berkelanjutan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Walau demikian, AAUI tetap memandang rencana insentif untuk industri galangan kapal adalah langkah positif dalam mendorong aktivitas ekonomi maritim, baik pembangunan kapal baru, perbaikan, retrofit, maupun aktivitas distribusi barang.

Dengan demikian, kata Budi, bagi industri asuransi umum, rencana pemerintah tersebut berpotensi menambah objek pertanggungan dan permintaan proteksi risiko.

“Dari sisi data AAUI, lini-lini yang terkait aktivitas maritim memang menunjukkan tren yang cukup baik pada 2025, sehingga kebijakan ini bisa menjadi tambahan sentimen positif bagi pertumbuhan premi ke depan,” sebutnya.

Adapun, lini usaha yang akan langsung terdampak positif adalah marine hull dan marine cargo. Berdasarkan data AAUI sepanjang 2025, premi marine hull mencapai sekitar Rp3,65 triliun, tumbuh 14,7% (year on year/YoY) dengan rasio klaim membaik dari 45,2% menjadi 43,9%.

Sementara itu, lanjut Budi, premi marine cargo mencapai sekitar Rp5,66 triliun, tumbuh 7,2%, dengan rasio klaim turun cukup signifikan dari 33,4% menjadi 24,7%.

“Selain itu, lini engineering, liability, dan suretyshipjuga berpotensi ikut terdorong karena berkaitan dengan pembangunan, pengujian, tanggung gugat, dan penjaminan proyek. Pada 2025, engineering tumbuh 16,7%, liability 4,8%, dan suretyship 24,9%,” bebernya.

Oleh sebab itu, dia mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat kapasitas marine underwriting, risk survey, dan kolaborasi dengan reasuradur, broker, surveyor, galangan kapal, serta pelaku logistik.

“Peluang ini sebaiknya ditangkap bukan hanya dengan mengejar volume premi, tetapi dengan tetap menjaga kualitas risiko dan pricing yang memadai. Ini penting karena pengalaman industri menunjukkan bahwa pertumbuhan yang sehat harus tetap diimbangi underwriting discipline,” jelasnya.

Lebih jauh, Budi berpendapat bahwa saat ini kapasitas industri asuransi umum nasional masih cukup untuk mendukung peningkatan aktivitas maritim, terutama untuk risiko-risiko yang standar dan menengah.

Dia meneruskan, data AAUI menunjukkan total aset industri asuransi umum pada 2025 mencapai sekitar Rp261,0 triliun, total investasi sekitar Rp131,4 triliun, dan total ekuitas sekitar Rp82,8 triliun. Baginya, ini menunjukkan fondasi kapasitas industri cukup baik.

“Untuk risiko maritim yang besar dan kompleks, tentu tetap perlu dukungan coinsurance dan reasuransi, agar kapasitas pasar dapat dioptimalkan secara prudent. Jadi, secara prinsip kapasitas ada, tetapi harus tetap dikelola dengan hati-hati sesuai profil risiko dan nilai pertanggungannya,” pungkasnya.

Sependapat, pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai pertumbuhan sektor galangan kapal membawa tantangan yang signifikan bagi industri asuransi umum, mengingat adanya risiko teknis yang sangat tinggi, modal besar, dan durasi proyek yang panjang.

Kendati demikian, Irvan tetap melihat rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu ditanggapi dengan sangat positif oleh pelaku industri asuransi umum dan otoritas.

“Adapun, lini usaha yang paling mendapat manfaat dari kebijakan insentif kepada industri galangan kapal adalah Asuransi Marine Hull Marine Cargo dan Engineering,” tuturnya.

Sebelumnya dikabarkan pemerintah mulai menggeber kebangkitan industri galangan kapal nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong regulasi dan insentif yang ditujukan untuk memangkas biaya pembangunan kapal dalam negeri sekaligus memacu permintaan dari BUMN dan swasta.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo bahwa pemerintah berencana memberikan berbagai kemudahan dan insentif guna mendorong pembangunan kapal di dalam negeri, termasuk kemudahan impor komponen tertentu serta insentif bagi pemesanan kapal baru di galangan domestik.

“Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa] akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada galangan kapal dan pelayaran yang dapat membangun kapal-kapal di dalam negeri. Dengan itu ada kemudahan-kemudahan. Kemudahan berupa apa? Biar masuk bisa jadi 0% untuk banyak komponen-komponen. Dan untuk kapal-kapal, kapal baru yang membeli yang pesan juga nanti akan dapat insentif dan sebagainya. Kemudahan,” ujar Hashim.