Bisnis.com, JAKARTA - Tuntasnya seluruh proposal reformasi integritas pasar mo­­­dal Indonesia menandai lebih dari sekadar capaian kebijakan, melainkan titik balik struktural. Untuk pertama kalinya, Indonesia tidak ha­­­nya merespons standar glo­­­bal, tetapi secara proaktif membentuk ulang fondasi transparansi, investabilitas, dan kredibilitas pasarnya.

Mengutip Kepala Eksekutif Pengawas PMDK OJK, reformasi ini mencakup pembu­­ka­­­an data kepemilikan sa­­­ham di atas 1%, penguatan kla­­­sifikasi investor menjadi 39 kategori, serta penyesuaian free float menjadi 15%. Tidak kalah penting, implementasi High Shareholding Concentration (HSC) sebagai early warning mechanism dan akses informasi pemilik manfaat hingga tingkat pemegang saham minimal 10%, mempertegas arah baru pasar yang lebih transparan, akuntabel, dan terukur.

Sebelumnya, pasar menghadapi tekanan yang tidak ring­an. Sepanjang Maret 2026, IHSG terkoreksi 14,42% bulanan dan 18,49% ta­­­hunan. Tekanan ini berasal dari kombinasi dinamika global, faktor domestik, dan penilaian global index provi­­der yang memicu reposisi por­tofolio investor global. Hal ini tecermin dalam arus dana yang mencatatkan net sell asing sebesar Rp23,34 triliun.

Sekilas, kondisi ini dipersepsikan sebagai sinyal pe­­­le­­­mahan. Namun, jika di­­­­lihat lebih dalam, fondasi pasar justru menunjukkan daya tahan yang relatif ku­­­at. Likuiditas tetap terjaga dengan RNTH sebesar Rp20,66 triliun, sementara bid-ask spread masih berada dalam rentang yang stabil. Ba­­­sis investor domestik juga terus menguat mencapai 24,74 juta atau tumbuh 21,51% tahunan.

Di sektor pengelolaan in­­­vestasi, kinerja menunjukkan tren positif. AUM mencapai Rp1.084,10 triliun serta net subscription reksa dana masih kuat di Rp29,12 triliun. Bahkan, di tengah tekanan, fungsi intermediasi tetap berjalan dengan penghimpunan dana korporasi mencapai Rp51,96 triliun dan pipeline yang tetap solid. Dengan kata lain, apa yang terjadi saat ini lebih mencerminkan fase penyesuaian bukan pelemahan fundamental.

SEJARAH KETAHANAN

Menarik untuk menengok kembali pola historis pasar modal Indonesia. Sejarah me­­nunjukkan bahwa IHSG tidak asing terhadap tekanan, justru telah berkali-kali melewati episode krisis dengan karakter pemulihan yang relatif cepat.

Pada krisis Asia 1997, IHSG terkoreksi sekitar 31,96%, tetapi pulih dalam waktu se­­­kitar 3 bulan. Pada 1998 turun sekitar 18,69%, bahkan kali ini pulih dalam 1 bulan. Tekanan dotcom crash tahun 2000 menurun 21,64%, pulih dalam 9 bu­­­lan, sementara guncangan global akibat peristiwa 9/11 pada 2001, turun 23,76%, tetapi kembali stabil dalam waktu 5 bulan. Saat pada krisis keuangan global 2008, IHSG turun sekitar 31,61% dan mampu pulih dalam 6 bulan.

Memasuki periode yang lebih modern, pola tersebut pada dasarnya tetap konsisten. Satu-satunya pengecualian terjadi pada pandemi Covid-19 tahun 2020, IHSG terkoreksi sangat tajam mencapai 75,86% dan memerlukan 3,5 tahun untuk pulih sepenuhnya. Namun, konteksnya berbeda karena yang terganggu bukan hanya pasar keuangan, tetapi juga aktivitas ekonomi riil secara global. Di luar periode tersebut, karakter pemulihan tetap ce­­­pat. Bahkan pada 2025, saat tarif resiprokal AS, IHSG pulih hanya sekitar 2 bulan.

Kesimpulannya adalah selama tekanan tidak merusak fundamental ekonomi domestik, pasar modal Indonesia cenderung mampu pulih de­­­ngan cepat. Pertanyaannya, apakah pola tersebut akan kembali terulang pada kondisi saat ini? Bagaimana posisi pasar saat ini?

Secara umum, kondisi saat ini mirip dengan episode se­­­be­­­lumnya, tekanan berasal dari eksternal, terutama geopolitik dan dinamika li­­­kui­ditas global. Namun, per­­lu dicatat bahwa pasar In­­­do­­­ne­­­sia kini sedang mengalami structural upgrade melalui re­­­formasi integritas yang kom­­­prehensif. Jika pada masa lalu pasar pulih tanpa perubahan struktur yang signifikan, maka kali ini pemulihan berpotensi berlangsung dalam kerangka pasar yang lebih berkualitas.

ARAH KE DEPAN

Meski demikian, struktur pasar saat ini didominasi oleh investor ritel, sementara peran investor institusi domestik belum optimal, sehingga pasar relatif sensitif terhadap volatilitas jangka pendek dan arus dana asing. Oleh karena itu, reformasi perlu diiringi dengan pendalaman pasar yang agresif agar ketahanan jangka panjang dapat terwujud.

Pada titik ini, pasar berada pada persimpangan yang menarik. Apakah tekanan mengikuti pola historis, di mana IHSG pulih dalam wak­tu singkat? Ataukah re­­­formasi yang berlangsung membutuhkan waktu lebih panjang sebelum stabilitas baru terbentuk?

Jika reformasi mampu me­­­ningkatkan kepercayaan investor dan faktor eksternal tidak menjadi krisis sistemik, maka probabilitasnya mengarah pada skenario rebound yang cepat. Namun, jika tekanan global berlanjut dan adaptasi pasar membutuhkan waktu, maka fase penyesuaian bisa lebih panjang. Sejarah memberi optimisme. Reformasi memberi arah. Kini, pasar harus membuktikan keduanya bisa berjalan beriringan.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terkait usulan demutualisasi bursa sebagaimana tercantum revisi Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Namun OJK memberikan sejumlah catatan jika demutualisasi ingin diterapkan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan usulan demutualisasi BEI harus mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk mencegah penguasaan oleh pihak tertentu.

"Perubahan ini perlu dirumuskan secara hati-hati agar tetap menjaga profesionalisme Bursa Efek, mencegah penguasaan oleh pihak tertentu, dan memastikan tata kelola yang profesional, transparan, efektif, efisien, dan berkeadilan," katanya saat rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa OJK mendukung demutualisasi dengan penekanan bahwa setiap perubahan struktur kepemilikan harus tetap menjaga integritas pasar dan tidak mengurangi profesionalisme OJK sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan

Secara rinci, usulan akan dicantumkan dalam Pasal 8 yang berisikan 4 ayat, Pasal 8A dihapus, dan Pasal 88 berisikan 3 ayat. Dalam Pasal 88 ayat (2) diusulkan bahwa kepemilikan saham oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek

Perempuan dengan sapaan Kiki itu menyampaikan bahwa OJK memiliki catatan penting pada Pasal 8 agar dijelaskan secara rinci terkait pendirian dan hal teknis pemegang saham.

"Terkait Pasal 8, perlu penegasan pengaturan lebih lanjut mengenai pendirian dan hal teknis tentang pemegang saham Bursa Efek termasuk diverifikasi kepemilikan dan tata kelola, diatur dalam POJK," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kiki juga merespons positif usulan sumber pendapatan OJK yang berasal dari surplus Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta penerimaan lainnya.

Penerimaan lainnya berasal dari sanksi administratif, hasil pengelolaan atau penyimpanan penerima OJK, denda terkait pengadaan barang dan jasa, hasil pemanfaatan aset, dan penerimaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Usulan tersebut direncanakan berlaku pada tahun 2028, di mana jika terjadi kelebihan pendapatan maka akan dikembalikan ke kas negara.

"Posisi OJK pada dasarnya mendukung arah perubahan tersebut dengan penekanan bahwa pengaturan sumber pendanaan baru harus tetap menjamin keberlangsungan anggaran OJK dan profesionalisme kelembagaan OJK," ucapnya.

Menurutnya usulan perubahan tersebut dapat mengurangi beban langsung kepada pelaku sektor jasa keuangan dan mendukung efisiensi hingga memperkuat daya saing.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan papan pemantauan khusus dengan mekanisme Full Call Auction (FCA) dinilai berisiko merugikan investor publik. Sementara itu, regulator pasar modal menyebut keberadaan papan FCA justru untuk meningkatkan transparansi.

Pelaku pasar mencermati sejumlah kriteria dalam papan pemantauan khusus pada praktiknya cukup berisiko. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy memandang terdapat satu peraturan yang perlu dihapuskan, yang menurutnya tidak transparan.

“Penghapusan kriteria yang tidak jelas aturannya, alias tidak transparan. Yang nomor 11,” ujar Budi, Rabu (1/4/2026).

Adapun kriteria yang dimaksud Budi tersebut adalah kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Budi meminta BEI untuk menghapus peraturan yang merugikan investor maupun emiten.

Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengamini bahwa investor publik cukup dirugikan dengan kebijakan FCA ini. Menurutnya, dengan adanya FCA, harga saham bisa turun sampai Rp1 dan hanya menguntungkan perusahaan broker.

Teguh tak menampik nilai transaksi BEI memang naik sejak adanya kebijakan FCA ini. Akan tetapi, menurutnya saat ini dengan nilai transaksi BEI yang meningkat seiring ramainya transaksi yang digerakkan saham-saham konglomerat membuat papan FCA tidak relevan lagi.

“Tapi kan sekarang nilai transaksi Bursa sudah naik. Jadi [FCA] tidak relevan lagi,” ucapnya, Rabu (1/4/2026).

Pendapat berbeda disampaikan Pengamat Pasar Modal Reydi Octa. Menurutnya, evaluasi papan FCA yang direncanakan Bursa menurutnya memang sudah tepat, karena dalam praktiknya ada beberapa kriteria yang berisiko menangkap saham yang sebenarnya masih layak ditransaksikan secara normal.

“Kriteria yang menurut saya perlu ditinjau adalah yang berbasis harga seperti saham Rp50 tanpa melihat kualitas fundamental, jadi bukan sekadar level harga,” tutur Reydi, Rabu (1/4/2026).

Reydi memandang papan FCA masih relevan sebagai langkah BEI untuk menjaga integritas pasar, terutama dalam meredam volatilitas ekstrem dan praktik spekulatif di saham-saham berisiko tinggi.

Namun, lanjutnya, setelah dua tahun berjalan, memang perlu dilakukan penyesuaian terhadap papan FCA agar tidak terlalu menekan likuiditas dan minat investor di saham lapis bawah.

Ke depan, Reydi melihat tantangan bagi BEI adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan efisiensi pasar. Jika terlalu ketat, pasar akan menjadi kurang likuid, tetapi jika terlalu longgar, maka risiko manipulasi meningkat.

“Jadi yang dibutuhkan bukan penghapusan FCA, tetapi penyempurnaan kriteria agar lebih presisi,” katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis, kritik kencang datang ke BEI pada 2024 lalu ketika kebijakan PPK FCA mendera saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) milik Prajogo Pangestu. Saham BREN merupakan saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia sehingga fluktuasinya akan memengaruhi laju IHSG secara keseluruhan.

Saham BREN disuspensi pada 27 Mei 2024, dan suspensi dibuka kembali pada 29 Mei 2024. Dengan masa suspensi lebih dari 1 hari perdagangan, maka saham BREN telah memenuhi syarat untuk masuk ke PPK FCA, yaitu kriteria 10.

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengungkapkan salah satu pekerjaan rumah (PR) yang akan dibenahi BEI tahun ini adalah revisi peraturan papan pemantauan khusus, selain membenahi free float dan transparansi pasar imbas MSCI. Jeffrey mengklaim nantinya, perubahan pada papan pemantauan khusus ini akan bersifat progresif.

“Ada sebagian kriteria yang tidak perlu lagi ada di papan pemantauan khusus. Kriterianya akan jauh lebih berkurang,” ujar Jeffrey ditemui pekan lalu.

Akan tetapi, Jeffrey masih enggan merinci penyesuaian apa saja yang akan dilakukan BEI dan kriteria apa saja yang akan dihilangkan perihal perubahan progresif ini. Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat 11 kriteria dalam papan pemantauan khusus ini.

Jeffrey juga menuturkan mekanisme bid and offer dalam papan FCA nantinya akan ditambahkan. Revisi peraturan pada papan FCA ini akan dilakukan pada kuartal II/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut sanksi bagi pelaku pasar yang melakukan manipulasi pasar telah diatur, baik dalam Peraturan OJK maupun peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan mekanisme untuk sanksi delisting ataupun suspensi bagi saham-saham yang diduga melakukan manipulasi pasar telah diatur di POJK maupun BEI.

“Setiap kejadian atau kondisi manipulasi harga, ada konsekuensi tindakan sanksi tertentu,” ucap Hasan di Gedung BEI, Rabu (4/2/2026).

Dia melanjutkan dalam tahap awal, saham-saham yang terindikasi memiliki potensi manipulasi dapat ditempatkan dalam status unusual market activity (UMA). Menurutnya, penetapan UMA bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan investor sebelum mengambil keputusan investasi lebih lanjut.

Selanjutnya, kata Hasan, apabila dari hasil pengawasan tersebut ditemukan pelanggaran yang lebih serius, maka sanksi dapat ditingkatkan hingga suspensi perdagangan saham.

“Jadi mekanismenya masih sama, hanya mungkin kalau diperhatikan, salah satu poin rencana aksi peningkatan reformasi integritas adalah kami akan lebih hadir untuk menegakkan itu. Melakukan enforcement secara terukur, sesuai dengan fakta dan temuan pengawasan yang dilakukan, baik di tingkat bursa maupun di tingkat OJK sebagai pengawas,” tutur Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menuturkan OJK belum mendapatkan informasi lebih rinci mengenai kasus manipulasi pasar PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA). Menurutnya, OJK akan melakukan pertemuan terkait dengan hasil pengawasan sebelumnya

“Belum, belum saya dapatkan informasi rincinya. Tapi nanti seperti yang saya sampaikan, karena ini kejadian terkini, kami akan lakukan dulu pertemuan terkait dengan hasil pengawasan sebelumnya dan nanti kita lihat ke depannya,” ujar Hasan.

OJK akan melihat apakah ada eskalasi kembali berdasarkan fakta baru dan proses hukum yang terjadi.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjabarkan penyidik baru saja menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus manipulasi initial public offering (IPO) PIPA. Mereka adalah eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berinisial Boi Hutagalung, financial advisor David Alusinsing, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial Ridwan Erviansyah.

Sebagai pengembangan kasus itu, Bareskrim Polri juga telah melakukan penggeledahan di kantor Shinhan Sekuritas pada Selasa (3/2/2026). Perusahaan itu bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek atau underwriter dalam IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Sementara itu, Bareskrim Polri juga menetapkan tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) mencakup DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA), serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Ade Safri Simanjuntak mengatakan dalam proses penyidikan diketahui bahwa saham yang ditransaksikan untuk dijadikan underlying asset produk reksa dana MPAM berasal dari pasar negosiasi dan pasar reguler. Transaksi tersebut dilakukan menggunakan akun reksa dana antara ESO dan ESI yang merupakan adik dari ESO, serta perusahaan-perusahaan afiliasi PT MPAM.

“Dalam hal ini, ESO dan kawan-kawan menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi yang berada pada produk reksa dana PT MPAM dengan harga yang murah. Selanjutnya, dijual kembali kepada reksa dana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi,” dikutip dari Antara.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 44 orang saksi dan ahli, termasuk ahli pidana dan ahli pasar modal. Selain itu, penyidik memblokir 14 subrekening efek milik PT MPAM dan afiliasinya. Dari jumlah tersebut, enam subrekening efek merupakan milik reksa dana dengan nilai aset saham sekitar Rp467 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) angkat suara ihwal 8 aksi reformasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya membenahi pasar modal Tanah Air. Meski dinilai sebagai langkah perbaikan integritas pasar modal, PAEI menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut penting dilakukan secara bertahap dan proporsional.

Ketua Umum PAEI David Sutyanto, menerangkan bahwa 8 aksi reformasi pasar modal itu telah dirancang untuk memperkuat integritas pasar melalui peningkatan transparansi, tata kelola, dan likuiditas perdagangan saham. Hal itu dinilai penting untuk menjawab tantangan struktural pasar modal sekaligus meningkatkan kepercayaan investor global maupun domestik.

“Reformasi ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia. Dengan kebijakan yang presisi dan kolaboratif, kepercayaan investor domestik maupun global akan semakin menguat,” kata David dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).

Pasalnya, PAEI menilai bahwa efektivitas reformasi pasar modal akan sangat bergantung pada terbukanya informasi di pasar modal. Dengan kata lain, integritas data dan tata kelola emiten menjadi fondasi utama bagi terbentuknya kepercayaan pasar dalam berinvestasi di Tanah Air.

Terhadap rencana penambahan batas minimumfree floatdan transparansi kepemilikan misalnya, PAEI menilai bahwa hal itu mampu memperbesar likuiditas hingga memperbaiki persepsi investor terhadap kredibilitas pasar modal Indonesia, yang belakangan tengah masuk dalam fase kritis.

Meskipun begitu, implementasi kebijakan ini bukan tanpa kritik. PAEI menilai, penting bagi OJK untuk menerapkan pendekatan yang adaptif guna mendorong keseimbangan antara perlindungan investor dan aktivitas perdagangan yang sehat.

“PAEI mengingatkan agar implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap dan proporsional. Pendekatan yang adaptif dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan kelancaran aktivitas perdagangan, tanpa menimbulkan gejolak yang berlebihan di pasar,” tegas David.

8 Poin Langkah Percepatan Reformasi Pasar Modal:

1. Kebijakan free float

OJK akan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15% sesuai standar global, berlaku bagi IPO baru dengan masa transisi bagi emiten eksisting.

2. Transparansi ultimate beneficial ownership (UBO)

Penguatan keterbukaan UBO dan afiliasi pemegang saham untuk meningkatkan kredibilitas serta daya tarik investasi pasar modal.

3. Penguatan data kepemilikan saham

KSEI diperintahkan memperdalam data kepemilikan saham secara lebih granular dan andal, termasuk klasifikasi tipe investor sesuai praktik global.

4. Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI)

Demutualisasi didorong untuk memperkuat tata kelola dan memitigasi benturan kepentingan, dengan koordinasi intensif antara OJK dan pemerintah.

5. Penegakan peraturan dan sanksi

OJK memperkuatenforcementsecara tegas dan berkelanjutan terhadap pelanggaran, termasuk manipulasi transaksi dan penyampaian informasi menyesatkan.

6. Penguatan tata kelola emiten

Direksi, komisaris, dan komite audit diwajibkan mengikuti pendidikan berkelanjutan, serta penyusun laporan keuangan emiten harus memiliki sertifikasi akuntan.

7. Pendalaman pasar terintegrasi

Inisiatif pendalaman pasar dipercepat dari sisi demand, supply, dan infrastruktur secara terintegrasi lintas pemangku kepentingan.

8. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan

Sinergi dengan pemerintah, SRO, pelaku industri, dan pihak terkait terus diperkuat untuk memastikan reformasi struktural berjalan berkesinambungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pasar modal memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, menurutnya, kepercayaan investor menjadi kunci utama datangnya investasi langsung, baik dari dalam maupun luar negeri.

Rosan menekankan pembentukan harga saham harus sepenuhnya mencerminkan mekanisme pasar, yang terjadi melalui interaksi wajar antara permintaan dan penawaran. Pasalnya, intervensi dari pihak-pihak tertentu terhadap harga saham berpotensi merusak kredibilitas dan integritas pasar modal.

"Selama harga saham itu murni dari pembentukan harga pasar, berapa pun nilainya itu tidak akan menjadi masalah. Mau nilainya sangat tinggi pun, tidak akan menjadi isu, karena investor domestik maupun global akan melihat valuasi perusahaan secara objektif," jelas Rosan di Bursa Efek Indonesia, Minggu (1/2/2026).

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Morgan Stanley Capital International (MSCI) resmi mengumumkan pembekuan sementara terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlaku efektif segera.

Selain itu, MSCI juga menyoroti data kepemilikan saham dari KSEI/IDX dinilai belum cukup transparan. Struktur kepemilikan banyak emiten dianggap buram (opacity), konsentrasi pemegang saham terlalu tinggi di sejumlah saham. Dengan demikian ada kekhawatiran praktik perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga wajar.

"Oleh sebab itu kami melihat dengan adanya perkembangan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita meningkatkan kualitas transparansi, akuntabilitas dari pasar modal kita, yang seharusnya kita lakukan sedari dulu," pungkas Rosan.

Adapun, Indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat melemah 6,94% pada level 8.329,60 dalam sepekan atau pada periode 26 Januari-30 Januari 2026. Kapitalisasi pasar bursa ikut menguap sebanyak Rp1.198 triliun sepekan.

Di tengah sentimen MSCI, volatilitas IHSG sangat tinggi pada pekan ini. Bahkan, IHSG mengalami dua kali pembekuan perdagangan sementara atau trading halt.

Pertama, trading halt diberlakukan BEI pada Rabu (28/1/2026) pukul 13.43–14.13 WIB setelah IHSG jatuh 8%. Kedua, IHSG kembali jeblok 8% pada pukul 09.26 perdagangan Kamis (29/1/2026) sehingga trading halt kembali diterapkan selama 30 menit.

Kapitalisasi pasar Bursa juga ikut turun sebesar 7,37% menjadi Rp15.046 triliun dari Rp16.244 triliun pada pekan sebelumnya. Kapitalisasi pasar ini berkurang sebanyak Rp1.198 triliun dalam sepekan.

Bisnis.com, JAKARTA —Otoritas Jasa Keuangan(OJK) akan memperketat penegakan peraturan dan sanksi di pasar modal, khususnya terhadap praktik manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor ritel.

Langkah tersebut menjadi bagian dari delapan rencana aksi reformasi pasar modal yang disiapkan OJK bersama pemerintah dan pemangku kepentingan, guna memperkuat integritas pasar serta menjaga kepercayaan investor.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewimenjelaskan bahwa penguatanenforcementmerupakan salah satu pilar utama dalam klaster tata kelola dan penegakan hukum pasar modal.

“Rencana aksi kelima adalah penegakan peraturan dan sanksi. OJK akan memperkuatenforcementterhadap berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor ritel,” ungkap Friderica dalam Dialog Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Selain penegakan peraturan dan sanksi, kategori tata kelola danenforcementjuga mencakup dua rencana aksi lainnya. Salah satunya adalah rencana aksikeempatyakni demutualisasiBursa Efek Indonesia(BEI), sesuai amanat undang-undang, untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi konflik kepentingan.

“OJK akan terus membahas hal ini bersama pemerintah dan BEI dalam rangka persiapan implementasi.”

Sementara itu, satu rencana aksi lainnya adalah yang keenam yakni penguatan tata kelola emiten, antara lain melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta kewajiban sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan emiten.

Dalam kesempatan yang sama, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan pentingnya kepercayaan investor dalam peningkatan peran pasar modal Indonesia.

“OJK tentu akan terus hadir, akan bekerja bersama Bapak-Ibu sekalian dan terus bertindak secara nyata untuk menjaga kepercayaan publik dan tentu juga melindungi para investor di pasar modal kita, dan tentu memastikan pasar modal kita dan seluruh pasar keuangan Indonesia akan tumbuh sehat, berintegritas, berdaya saing, dan juga berkelanjutan,” ujar Hasan.

Dia juga menegaskan komitmen OJK untuk menjadikan pasar modal Indonesia ke depan tetap solid, terpercaya, dan menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan kesiapannya untuk mempercepat agenda reformasi integritas pasar modal guna merespons sejumlah catatan dari penyedia indeks globalMorgan Stanley Capital International(MSCI).

Pelaksana Tugas Direktur UtamaBEIJeffrey Hendrik mengatakan, langkah ini bertujuan untuk memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kepercayaan investor, khususnya investor institusional asing.

Menurutnya, penguatan integritas menjadi salah satu syarat penting bagi pendalaman pasar dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.

Jeffrey menjelaskan, salah satu fokus utama yang tengah didorong adalah pendalaman pasar dari sisi permintaan (demand side). Upaya ini dilakukan untuk memperluas basis investor, terutama investor asing, agar bobot Indonesia dalam konstituen indeks global dapat meningkat secara berkelanjutan.

“Apa yang akan kami lakukan untuk melakukan pendalaman dari sisidemandkhususnya, agar lebih banyak lagi investor asing masuk dengan penambahan bobot Indonesia di dalam konstituen. Antara lain adalah tadi juga sudah disampaikan, kami SRO akan meningkatkandisclosure,” tegas Jeffrey di Gedung BEI, Minggu (1/2/2026).

Sebagaimana diketahui, sebelumnya MSCI resmi mengumumkan pembekuan sementara terhadap BEI.Tak hanya itu, MSCI juga menyoroti data kepemilikan saham dari KSEI/IDX dinilai belum cukup transparan.

Struktur kepemilikan banyak emiten dianggap buram (opacity), konsentrasi pemegang saham terlalu tinggi di sejumlah saham. Dengan demikian ada kekhawatiran praktik perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga wajar.

Dari sisi kinerja pasar, Indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat melemah 6,94% pada level 8.329,60 dalam sepekan atau pada periode 26 Januari–30 Januari 2026. Kapitalisasi pasar bursa ikut menguap sebanyak Rp1.198 triliun sepekan.

Adapun, di tengah sentimen MSCI, volatilitas IHSG sangat tinggi pada pekan ini. Bahkan, IHSG mengalami dua kali pembekuan perdagangan sementara atau trading halt.

Pertama,trading haltdiberlakukan BEI pada Rabu (28/1/2026) pukul 13.43–14.13 WIB setelah IHSG jatuh 8%.Kedua, IHSG kembali jeblok 8% pada pukul 09.26 perdagangan Kamis (29/1/2026) sehinggatrading haltkembali diterapkan selama 30 menit.

Kapitalisasi pasar Bursa juga ikut turun sebesar 7,37% menjadi Rp15.046 triliun dari Rp16.244 triliun pada pekan sebelumnya. Kapitalisasi pasar ini berkurang sebanyak Rp1.198 triliun dalam sepekan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menambah limit investasi dari dana pensiun hingga asuransi di pasar modal imbas tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa hari belakangan.

Itu menjadi salah satu dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pembenahan bursa saham usai pengumuman Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) memicu IHSG anjlok dan trading halt.

Purbaya menyebut kemungkinan nantinya porsi investasi yang lebih besar dari dana pensiun dan asuransi itu hanya akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dalam 12 bulan terakhir atau LQ45.

"Kami akan bebaskan lagi ke 20%, tetapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasin di LQ45," terangnya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menurut Purbaya, langkah menambah 'bahan bakar' ke pasar modal itu akan membantu kondisi pasar saham semakin membaik. Sejalan dengan hal tersebut, dia mengatakan otoritas bakal mendorong pembenahan saham-saham gorengan.

"Yang jelas bahan bakar ke capital market jadi ada lebih besar dibanding sebelumnya. Nanti itu akan diperhatikan juga integritas pasar dalam pengertian dengan kebijakan tadi ya," tuturnya.

Di sisi lain, pria yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu juga mendorong agar praktik saham gorengan bisa segera diatasi. Dia ingin memastikan penambahan porsi investasi dana pensiun maupun asuransi ke pasar saham tidak masuk ke saham-saham gorengan.

"Kami harapkan manipulasi pasar yang berlebihan atau goreng-gorengan bisa dikurangi semaksimal mungkin. Jadi saya nggak mau melepaskan asuransi ke pasar yang manipulasi. Itu akan diperbaiki semuanya," kata Purbaya.

Dari sisi regulasinya, dia mengeklaim aturannya akan segera disiapkan dalam rentang waktu satu pekan. Penaikan porsi investasi dana pensiun dan asuransi dari 8% ke 20% itu akan dilakukan secara langsung namun selektif ke saham-saham tertentu saja.

"Kalau masuk mereka ikut goreng saham-saham goreng-gorengan, dimanipulasi itu. Kejahatan di masa lalu itu. Mereka ikut goreng-gorengan dengan oknum di luar, tetapi sahamnya yang digoreng kan saham yang kecil-kecil, yang nggak jelas," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berkantor di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai Jumat (30/1/2026) untuk menjaga kepercayaan investor di tengah tekanan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) usai pembekuan rebalancing indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Ketua OJK Mahendra Siregar mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari percepatan reformasi pasar modal, khususnya terkait transparansi dan integritas, guna merespons volatilitas pasar pascapengumuman MSCI.

“Ini kepentingan nasional agar BEI setara dengan standar pasar internasional. Kuncinya reformasi yang memperbaiki transparansi dan integritas, dan itu harus berjalan cepat, tepat, dan efektif. Karena itu mulai besok kami berkantor di sini,” ujar Mahendra di Gedung BEI, Kamis (29/1/2026).

Mahendra menambahkan, kehadiran langsung OJK di BEI juga bertujuan memperkuat komunikasi kepada publik dan pelaku pasar di tengah meningkatnya tekanan pasar pasca pengumuman MSCI.

“Kami menerima penjelasan MSCI sebagai masukan yang baik. Kami melihat MSCI tetap ingin memasukkan saham-saham Indonesia dalam indeks global, yang menunjukkan pasar modal Indonesia sangat investable,” katanya.

Terkait upaya menahan tekanan IHSG, Mahendra menegaskan fokus otoritas bukan pada intervensi jangka pendek, melainkan memastikan reformasi struktural yang menjadi perhatian MSCI dapat dipenuhi secara menyeluruh.

Ia menjelaskan OJK bersama BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan menindaklanjuti proposal penyesuaian yang telah dipublikasikan, khususnya terkait perhitungan free float.

“Kami menindaklanjuti penyesuaian yang sudah dilakukan Bursa dan KSEI, termasuk pengecualian kategori investor others dalam perhitungan free float serta publikasi kepemilikan saham di atas 5%,” ujarnya.

Mahendra menegaskan, OJK akan terus melanjutkan penyesuaian hingga mencapai standar yang dapat diterima MSCI.

“Apapun respons MSCI, penyesuaian akan kami lakukan sampai final,” tegasnya.

Selain itu, OJK juga berkomitmen memenuhi permintaan tambahan MSCI terkait transparansi kepemilikan saham di bawah 5%, termasuk klasifikasi investor dan struktur kepemilikan, sesuai praktik terbaik internasional.

“Seluruh penyesuaian akan kami lakukan sesuai best practice internasional,” katanya.

Dari sisi regulasi, Mahendra menyebut Self Regulatory Organization (SRO) akan segera menerbitkan aturan free float minimum 15% disertai peningkatan transparansi. Emiten yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut akan disiapkan mekanisme exit policy dengan pengawasan yang ketat.

“Aturan free float 15% akan diterbitkan dalam waktu dekat. Bagi emiten yang tidak memenuhi, akan disiapkan exit policy. Pemerintah juga akan menerbitkan aturan demutualisasi bursa pada kuartal I tahun ini,” ujarnya.

Langkah OJK ini diambil di tengah tekanan pasar saham menyusul keputusan MSCI membekukan sementara rebalancing indeks saham Indonesia, yang memicu aksi jual besar-besaran dan menyebabkan IHSG mengalami trading halt dalam dua hari perdagangan berturut-turut.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan salah satu kriteria penting bagi calon direksi baru Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah dapat membersihkan pasar dari penggoreng saham.

Purbaya menuturkan investor ingin direksi baru bursa yang dapat membersihkan pasar dari para penggoreng saham. Dia menekankan pentingnya direksi Bursa yang memiliki komitmen untuk menegakkan integritas pasar.

“Yang paling penting mereka punya keinginan yang kuat untuk membersihkan pasar dari para penggoreng saham yang kurang bertanggung jawab,” kata Purbaya usai pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2026, Jumat (2/1/2026).

Lebih lanjut, Purbaya menuturkan dirinya menanti langkah-langkah yang dilakukan otoritas Bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberantas praktik manipulasi saham dan saham gorengan.

“Saya akan lihat, akan dilihat terus. Dia [OJK] serius atau tidak,” ujar Purbaya.

Purbaya juga menyebut Kementerian Keuangan belum akan mengeluarkan insentif bagi Bursa untuk 2026. Menurutnya, BEI belum meminta insentif ke Kementerian Keuangan.

“Kalau mereka minta insentif, saya akan tanya apa prestasinya? Berapa orang ditangkap?” tutur Purbaya.

Sebagai informasi, masa tugas direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2026 akan segera berakhir dalam beberapa bulan mendatang. Dengan berakhirnya masa tugas tersebut, maka proses pemilihan calon direksi baru BEI akan segera dimulai sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagaimana ketentuan OJK, masa jabatan direksi BEI ditetapkan empat tahun dan dapat diperpanjang satu kali.

Berdasarkan POJK 58/2016, empat direksi saat ini masih berpeluang maju kembali, yakni Direktur Utama Iman Rachman, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Irvan Susandy, Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Sunandar, serta Direktur Pengembangan Jeffrey Hendrik.

Sementara itu, tiga direksi lainnya tidak dapat dicalonkan lagi seperti Direktur Penilaian Perusahaan I Gede Nyoman Yetna, Direktur Keuangan, SDM, dan Umum Risa Effenita Rustam, dan Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Kristian Manullang.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi permintaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai peningkatan pengawasan saham gorengan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan OJK memandang aspek perlindungan konsumen dan investor serta terjaganya integritas pasar menjadi hal fundamental yang harus menjadi perhatian seluruh pelaku pasar.

“Menindaklanjuti hal tersebut, OJK akan terus memperkuat fungsi pengawasan dan deteksi dini terhadap aktivitas transaksi yang tidak wajar dan potensi pelanggaran di pasar,” ucap Inarno di Capital Market Summit Expo 2025, di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar Bursa Efek Indonesia membenahi transaksi di pasar modal agar tidak terjadi saham-saham gorengan.

“Tadi Direktur Bursa juga minta insentif terus yang belum saya kasih. Jadi, saya bilang akan saya berikan insentif kalau sudah merapikan perilaku investor di pasar modal. Artinya, Bursa harus mengendalikan saham-saham gorengan di pasar modal, agar investor kecil terlindungi," kata Purbaya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Inarno melanjutkan OJK juga meningkatkan sinergi dengan SRO dan pelaku pasar, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, untuk memastikan penegakan disiplin pasar, pemberantasan praktik manipulatif, dan juga perlindungan optimal bagi investor.

Dia juga menuturkan literasi kepada masyarakat terus diperluas agar investor memahami bahwa investasi yang bijak memerlukan pemahaman terhadap risiko, bukan semata-mata mengejar keuntungan secepat mungkin.

“OJK juga terus memperkuat fondasi pasar modal secara menyeluruh melalui berbagai program strategis yang terutama difokuskan pada kebijakan pendalaman pasar dan juga perluasan akses investor,” tuturnya.

Beberapa fokus kebijakan tersebut, kata Inarno, antara lain meliputi peningkatan free float dan likuiditas pasar, inovasi produk investasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta penguatan infrastruktur IT agar pasar modal Indonesia semakin aman, nyaman, dan juga terpercaya.

Dalam hal peningkatan free floatdan likuiditas pasar, OJK bersama Bursa Efek Indonesia menurutnya tengah mengkaji beberapa inisiatif baru agar distribusi kepemilikan saham lebih merata, serta memperluas partisipasi investor.

“Kepatuhan emiten terhadap ketentuan free float ini akan menjadi salah satu kunci terciptanya pasar yang lebih sehat dan menarik bagi investor domestik maupun investor asing,” ujarnya.

Sementara itu, dalam aspek pengembangan produk dan perluasan akses investasi, OJK terus mendorong inovasi di pasar modal melalui pengembangan berbagai instrumen baru, seperti ETF berbasis emas dan juga systematic investment plan atau SIP untuk reksadana.

Inovasi ini diharapkan tidak hanya memperkaya pilihan produk investasi, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berinvestasi secara terencana, terjangkau, dan juga berkelanjutan.

Sementara itu, dari sisi penguatan infrastruktur, menurut Inarno OJK akan terus memperkuat infrastruktur berbasis teknologi informasi, sebagaimana amanat dalam pilar kelima roadmap pasar modal Indonesia, yakni penguatan keamanan dan keandalan infrastruktur, teknologi, lembaga efek, dan lembaga jasa keuangan.

“Ke depan, OJK akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan juga stakeholder untuk terus memantau pengembangan kondisi perekonomian dan pasar modal Indonesia,” ucapnya.