Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk melanjutkan penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) di seluruh pasar. Kebijakan ini diambil menyusul persoalan gagal bayar bunga obligasi yang dihadapi perseroan.

Dalam pengumuman di keterbukaan informasi, disebutkan suspensi terhadap saham WIKA dilanjutkan mulai Rabu (25/3) sejak sesi I perdagangan di seluruh pasar.

BEI menjelaskan langkah ini berkaitan dengan kegagalan perusahaan dalam memenuhi pembayaran kupon bunga obligasi, yang menjadi salah satu kewajiban kepada investor.

Dalam dokumen resmi BEI disebutkan bahwa perseroan menunda pembayaran bunga obligasi dan imbal hasil sukuk yang jatuh tempo pada 25 Maret 2026. Penundaan tersebut mencakup beberapa seri obligasi dan sukuk berkelanjutan yang diterbitkan WIKA.

"Perseroan telah menunda pembayaran bunga Obligasi dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah yang dijadwalkan pada 25 Maret 2026," tulis BEI dalam pengumuman resminya.

BEI menilai kondisi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perseroan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, bursa memutuskan untuk tetap menghentikan perdagangan saham WIKA hingga terdapat pengumuman lebih lanjut.

"Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melanjutkan penghentian sementara (suspensi) perdagangan efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) di seluruh pasar hingga pengumuman bursa lebih lanjut," tulis BEI.

Di sisi lain, manajemen WIKA sebelumnya menyatakan keputusan suspensi merupakan kewenangan BEI dan perseroan menghormati langkah tersebut. Perusahaan sempat menjalankan proses restrukturisasi secara bertahap untuk menyelesaikan kewajiban yang ada.

Corporate Secretary WIKA Mahendra Vijaya menyebutkan proses tersebut menunjukkan perkembangan, antara lain dari sisi efisiensi operasional, arus kas operasi yang mulai positif, serta perbaikan rasio keuangan dibandingkan periode sebelumnya.

WIKA juga telah melakukan pembayaran pokok obligasi dan sukuk sebesar Rp1,27 triliun sepanjang 2024, baik yang telah jatuh tempo maupun melalui mekanisme pelunasan dipercepat (call option).

Namun demikian, perseroan masih membutuhkan waktu dan dukungan dari para pemegang obligasi, sukuk, serta pemangku kepentingan lainnya. WIKA juga telah mengajukan skema pembayaran sebagian pokok utang yang jatuh tempo serta perpanjangan sisa kewajiban, meski usulan tersebut belum mencapai kuorum dalam pengambilan keputusan.

Pihak WIKA sebelumnya menyatakan akan terus berkomunikasi dengan para kreditur dan berupaya mendapatkan kontrak baru guna menjaga arus kas dan keberlangsungan usaha.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menghentikan sementara aktivitas perdagangan PT Wanteg Sekuritas di lantai bursa. Di balik suspensi broker berkode AN tersebut, beredar kabar adanya kasus dugaan penggelapan aset yang dilakukan oleh Direktur Utama perusahaan.

Hal itu diketahui dari sebuah dokumen surat dengan kop Wanteg Sekuritas tentang pemberhentian sementara Direktur PT Wanteg Sekuritas Wijanti Janto tertanggal 24 Februari 2026 yang beredar di kalangan wartawan pasar modal.

Dokumen tersebut menjelaskan dasar pemberhentian sementara adalah direksi telah lalai dan/atau dengan sengaja tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sejak Tahun Buku 2022 hingga sekarang.

Asal tahu saja, dalam laporan keuangan terakhir, Wanteg Sekuritas mengalami rugi tahun berjalan Rp8,04 miliar per kuartal III/2025. Angka itu membengkak dari rugi Rp5,16 miliar pada periode yang sama 2024.

Berikutnya, alasan kedua pemberhentian sementara adalah karena Dirut Wanteg Sekuritas sedang dalam proses penyidikan di Kepolisian. Berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/10/1/2024/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 10 Januari 2024, yang bersangkutan diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

Kedua, berdasarkan laporan Polisi nomor LP/B/3720/VI/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 27 Juni 2023, yang bersangkutan juga diduga melakukan penggelapan aset milik PT Wanteg Sekuritas.

Dokumen tersebut menjelaskan, proses hukum yang saat ini berjalan di Bareskrim dan Polda Metro Jaya telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Surat yang ditandatangani oleh Komisaris Utama PT Wanteg Sekuritas Puryanto dan Komisaris PT Wanteg Sekuritas Budhi Susetyo tersebut juga ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bidang pengawasan pasar modal.

Saat dikonfirmasi Bisnis, Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi membenarkan hal tersebut.

"OJK telah menerima informasi tentang proses hukum terkait PT Wanteg Sekuritas di Bareskrim dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Hasan kepada Bisnis, Kamis (26/2/2026).

OJK juga telah menerima laporan dari Bursa Efek Indonesia terkait Suspensi PT Wanteg Sekuritas Berdasarkan Permintaan Sendiri melalui surat No.: S-02555/BEI.ANG/02-2026 tanggal 24 Februari 2026.

Hasan mengatakan saar ini OJK juga memonitor perkembangan permasalahan di PT Wanteg Sekuritas tersebut karena berpotensi menimbulkan gangguan operasional dan pelayanan kepada nasabahnya.

"OJK akan berkoordinasi dengan Bursa Efek untuk menindaklanjuti dan melakukan tindakan pengawasan sesuai ketentuan yang ada dan dalam waktu dekat meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait, termasuk manajemen dan pemegang saham PT Wanteg Sekuritas," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menghentikan sementara atau suspensi aktivitas perdagangan di bursa PT Wanteg Sekuritas.

Melansir keterbukaan informasi, Selasa (24/2/2026), suspensi tersebut berdasarkan permintaan dari PT Wanteg Sekuritas. Hal ini diatur di dalam ketentuan II.2.1 Peraturan Bursa nomor III-G tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

Selain itu, keputusan ini juga berdasarkan pemantauan BEI atas status kelayakan operasional sekuritas dengan kode broker AN tersebut.

"Adanya permintaan dari Wanteg untuk dilakukan suspensi atau voluntary suspension," kata Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Irvan Susandy, Selasa (24/2/2026).

Terhitung sejak sesi I Perdagangan Efek tanggal 24 Februari 2026, PT Wanteg Sekuritas tidak diperkenankan melakukan aktivitas perdagangan di bursa sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Melansir laman resmi BEI, Wanteg Sekuritas resmi berdiri pada 1989 dengan modal dasar Rp100 miliar dan modal disetor Rp50 miliar. Perusahaan dimiliki 99% oleh PT Wanteg Selaras Alam, sedangkan Tan Karyanto sebagai pendiri mencatatkan kepemilikan atas nama pribadi sebesar 1%.

Perusahaan mencatatkan rata-rata Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) pada Januari 2026 sebesar Rp27,14 miliar. Angka tersebut terus mengecil dari Januari 2025 sebesar Rp28,38 miliar dan Januari 2024 sebesar Rp64,79 miliar.

MKBD adalah indikator kesehatan keuangan perusahaan efek/sekuritas yang diwajibkan oleh regulator pasar modal Indonesia, yakni minimal harus Rp25 miliar untuk perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek atau broker.

Sampai dengan kuartal III 2025, PT Wanteg Sekuritas menderita rugi periode berjalan sebesar Rp8,04 miliar. Angka itu membengkak dari rugi Rp5,16 miliar pada periode yang sama 2024.

Dari sisi top line, Wanteg Sekuritas mengalami penyusutan pendapatan usaha dari Rp3,65 miliar sepanjang Januari-September 2024 menjadi Rp2,16 miliar pada periode yang sama 2025. Di sisi lain, beban usaha membengkak dari Rp8,76 miliar menjadi Rp10,21 miliar. Alhasil, sekuritas mengalami rugi usaha sebesar Rp8,04 miliar, membengkak dibanding rugi usaha Rp5,11 miliar pada periode yang sama 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut sanksi bagi pelaku pasar yang melakukan manipulasi pasar telah diatur, baik dalam Peraturan OJK maupun peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan mekanisme untuk sanksi delisting ataupun suspensi bagi saham-saham yang diduga melakukan manipulasi pasar telah diatur di POJK maupun BEI.

“Setiap kejadian atau kondisi manipulasi harga, ada konsekuensi tindakan sanksi tertentu,” ucap Hasan di Gedung BEI, Rabu (4/2/2026).

Dia melanjutkan dalam tahap awal, saham-saham yang terindikasi memiliki potensi manipulasi dapat ditempatkan dalam status unusual market activity (UMA). Menurutnya, penetapan UMA bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan investor sebelum mengambil keputusan investasi lebih lanjut.

Selanjutnya, kata Hasan, apabila dari hasil pengawasan tersebut ditemukan pelanggaran yang lebih serius, maka sanksi dapat ditingkatkan hingga suspensi perdagangan saham.

“Jadi mekanismenya masih sama, hanya mungkin kalau diperhatikan, salah satu poin rencana aksi peningkatan reformasi integritas adalah kami akan lebih hadir untuk menegakkan itu. Melakukan enforcement secara terukur, sesuai dengan fakta dan temuan pengawasan yang dilakukan, baik di tingkat bursa maupun di tingkat OJK sebagai pengawas,” tutur Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menuturkan OJK belum mendapatkan informasi lebih rinci mengenai kasus manipulasi pasar PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA). Menurutnya, OJK akan melakukan pertemuan terkait dengan hasil pengawasan sebelumnya

“Belum, belum saya dapatkan informasi rincinya. Tapi nanti seperti yang saya sampaikan, karena ini kejadian terkini, kami akan lakukan dulu pertemuan terkait dengan hasil pengawasan sebelumnya dan nanti kita lihat ke depannya,” ujar Hasan.

OJK akan melihat apakah ada eskalasi kembali berdasarkan fakta baru dan proses hukum yang terjadi.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjabarkan penyidik baru saja menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus manipulasi initial public offering (IPO) PIPA. Mereka adalah eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berinisial Boi Hutagalung, financial advisor David Alusinsing, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial Ridwan Erviansyah.

Sebagai pengembangan kasus itu, Bareskrim Polri juga telah melakukan penggeledahan di kantor Shinhan Sekuritas pada Selasa (3/2/2026). Perusahaan itu bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek atau underwriter dalam IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Sementara itu, Bareskrim Polri juga menetapkan tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) mencakup DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA), serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Ade Safri Simanjuntak mengatakan dalam proses penyidikan diketahui bahwa saham yang ditransaksikan untuk dijadikan underlying asset produk reksa dana MPAM berasal dari pasar negosiasi dan pasar reguler. Transaksi tersebut dilakukan menggunakan akun reksa dana antara ESO dan ESI yang merupakan adik dari ESO, serta perusahaan-perusahaan afiliasi PT MPAM.

“Dalam hal ini, ESO dan kawan-kawan menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi yang berada pada produk reksa dana PT MPAM dengan harga yang murah. Selanjutnya, dijual kembali kepada reksa dana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi,” dikutip dari Antara.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 44 orang saksi dan ahli, termasuk ahli pidana dan ahli pasar modal. Selain itu, penyidik memblokir 14 subrekening efek milik PT MPAM dan afiliasinya. Dari jumlah tersebut, enam subrekening efek merupakan milik reksa dana dengan nilai aset saham sekitar Rp467 miliar.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham 38 perusahaan tercatat karena belum memenuhi ketentuan kepemilikan saham publik (free float) per 31 Desember 2025.

BEI menyatakan telah menjatuhkan sanksi Peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp50 juta kepada emiten yang tidak memenuhi ketentuan V.1.1 dan/atau V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham. Selanjutnya, BEI memberlakukan suspensi perdagangan saham hingga periode pemantauan berikutnya.

"Bursa akan mengenakan sanksi Suspensi Efek kepada Perusahaan Tercatat atas belum dipenuhinya ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2," tulis BEI dalam pengumuman tersebut.

Berdasarkan pemantauan hingga 29 Januari 2026, BEI mencatat terdapat 38 perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Dari jumlah itu, 23 perusahaan disuspensi di seluruh pasar.

BEI menegaskan suspensi perdagangan saham tersebut akan tetap diberlakukan sampai perusahaan-perusahaan terkait memenuhi ketentuan free float sesuai peraturan yang berlaku atau hingga periode evaluasi selanjutnya.

1. ALMI - PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (seluruh pasar)2. CBMF - PT Cahaya Bintang Medan Tbk (seluruh pasar)3. COWL - PT Cowell Development Tbk (seluruh pasar)4. DEAL - PT Dewata Freightinternational Tbk (reguler dan tunai)5. DUCK - PT Jaya Bersama Indo Tbk (seluruh pasar)6. ETWA - PT Eterindo Wahanatama Tbk (seluruh pasar)7. FASW - PT Fajar Surya Wisesa Tbk (reguler dan tunai)8. GAMA - PT Aksara Global Development Tbk (reguler dan tunai)9. HKMU - PT HK Metals Utama Tbk (seluruh pasar)10. JSKY - PT Sky Energy Indonesia Tbk (reguler dan tunai)

11. KAYU - PT Darmi Bersaudara Tbk (seluruh pasar)12. KBRI - PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (seluruh pasar)13. KIAS - PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk (reguler dan tunai)14. LCGP - PT Eureka Prima Jakarta Tbk (seluruh pasar)15. LMSH - PT Lionmesh Prima Tbk (reguler dan tunai)16. MABA - PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (seluruh pasar)17. MAGP - PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk (reguler dan tunai)18. MFMI - PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (reguler dan tunai)19. MTRA - PT Mitra Pemuda Tbk (seluruh pasar)20. MTSM - PT Metro Realty Tbk (reguler dan tunai)

21. MYTX - PT Asia Pacific Investama Tbk (reguler dan tunai)22. NUSA - PT Sinergi Megah Internusa Tbk (reguler dan tunai)23. PLAS - PT Polaris Investama Tbk (seluruh pasar)24. PLIN - PT Plaza Indonesia Realty Tbk (reguler dan tunai)25. RIMO - PT Rimo International Lestari Tbk (seluruh pasar)26. RSGK - PT Kedoya Adyaraya Tbk (reguler dan tunai)27. SBAT - PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (seluruh pasar)28. SIMA - PT Siwani Makmur Tbk (seluruh pasar)29. SKYB - PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (reguler dan tunai)30. SMCB - PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (reguler dan tunai31. SUGI - PT Sugih Energy Tbk (seluruh pasar)32. SUPR - PT Solusi Tunas Pratama Tbk (reguler dan tunai)33. TECH - PT Indosterling Technomedia Tbk (seluruh pasar)34. TOYS - PT Sunindo Adipersada Tbk (seluruh pasar)35. TRIL - PT Trivina Insanlestari Tbk (seluruh pasar)36. TRIO - PT Trikomsel Oke Tbk (seluruh pasar)37. UNIT - PT Nusantara Inti Corpora Tbk (seluruh pasar)38. WICO - PT Wicaksana Overseas International Tbk (reguler dan tunai).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif CSA Institute David Sutyanto memandang kebijakan terbaru dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang memengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini memberikan kesempatan bagi pasar modal Indonesia untuk melakukan penguatan struktural yang akan berdampak positif dalam jangka panjang.

“Koreksi IHSG hari ini sebaiknya dipahami sebagai refleksi dari proses penyesuaian pasar terhadap informasi baru,” kata David dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Apabila momentum tersebut dimanfaatkan dengan baik, David mengatakan bukan hanya status Indonesia sebagai emerging market yang dapat dipertahankan, tetapi kualitas pasar modal nasional justru dapat meningkat dan semakin dipercaya oleh investor global.

David menegaskan, situasi tersebut dapat dilihat sebagai momentum perbaikan, bukan semata ancaman. Ia mengingatkan bahwa pasar modal Indonesia memiliki fondasi yang kuat, jumlah investor domestik yang terus tumbuh, fundamental ekonomi yang relatif solid, serta emiten-emiten dengan kualitas bisnis yang kompetitif secara regional.

“Tantangannya adalah memastikan bahwa infrastruktur regulasi, transparansi data, dan konsistensi kebijakan mampu mengimbangi kemajuan tersebut,” katanya.

Sementara itu, di luar isu transparansi kepemilikan, David mencatat investor global juga mencermati aspek konsistensi kebijakan pasar, termasuk terkait penerapan suspensi perdagangan, mekanisme Full Call Auction (FCA), kejelasan standar durasi suspensi, serta keseragaman perlakuan antarkasus.

Dalam beberapa situasi, kebijakan yang bertujuan melindungi investor justru dapat menimbulkan persepsi ketidakpastian apabila tidak disertai parameter yang jelas dan dapat diprediksi.

“Setiap saham yang disuspensi perdagangannya tidak dapat masuk ke Indeks MSCI meskipun sebenarnya saham tersebut memiliki fundamental yang baik. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi bukan hanya soal regulasi itu sendiri, tetapi bagaimana regulasi tersebut dikomunikasikan dan diterapkan secara konsisten,” kata David.

Menurut dia, solusi terhadap situasi itu sebenarnya cukup jelas dan berada dalam jangkauan. Pertama, diperlukan penguatan transparansi struktur kepemilikan melalui penyempurnaan kualitas data, keterbukaan informasi, serta kemudahan akses bagi investor institusi global tanpa mengorbankan perlindungan data yang sah.

Kedua, harmonisasi dan penyempurnaan kebijakan teknis bursa seperti suspensi, FCA, dan mekanisme perdagangan lainnya perlu diarahkan pada prinsip keterprediksian dan konsistensi, sehingga pasar memahami dengan jelas kerangka main yang berlaku.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham PT Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS) dan PT Menn Teknologi Indonesia Tbk (MENN).

Saham AMMS dikenakan suspensi karena terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Sementara saham MENN karena terdapat keraguan atas kelangsungan usaha (going concern) Perseroan.

Suspensi saham MENN telah dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2025 di seluruh pasar, sementara suspensi saham AMMS dilakukan pada sesi I hari ini, 30 Oktober 2025 di pasar reguler dan pasar tunai.

BEI menyebut, dalam pemberlakukan suspensi ini dalam rangka menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Selain itu, juga sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, khususnya pagi pemegang saham kedua emiten tersebut.

Bursa mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Sebagai informasi, saham AMMS terbang sebesar 57,6% selama lima hari terakhir dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 607,7 miliar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) dan PT Superkrane Mitra Utama Tbk (SKRN) karena terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan.

Suspensi tersebut dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai pada tanggal 28 Oktober 2025 mulai perdagangan sesi I.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi investor, terutama pemegang saham kedua emiten tersebut.

Tujuannya, untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya.

Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Sebagai informasi, saham HOMI naik 17,9% selama lima hari terakhir ke level Rp 460 per saham dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 724,5 miliar. Sementara saham SKRN meroket 61,6% ke level Rp 1.010 per saham dengan kapitalisasi pasara mencapai Ro 7,5 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham karena peningkatan harga kumulatif yang signifikan kepada 5 perusahaan tercatat.

Lima emiten tersebut antara lain, PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) dan Waran Seri II PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN-W2), PT Nusatama Berkah Tbk (NTBK), PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI), PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) dan Waran Terstruktur PT Rukun Raharja Tbk (RAJADRCG6A, RAJAHDCK6A, dan RAJAZPCK6A), dan PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI).

Langkah tersebut dilakukan dalam rangka perlindungan bagi Investor, khususnya bagi pemegang saham lima emiten tersebut. Suspensi tersebut dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai mulai sesi I tanggal 13 Oktober 2025.

"Tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di saham," tulis manajemen BEI, Senin (13/10).

Sebagai informasi saham TRIN naik 125% dalam sepekan dan melesat 171% dalam sebulan, saham NTBK melejit 142% dalam sepekan, saham FUJI terapresiasi 56% dalam sepekan dan meroket 117% dalam sebulan, saham lompat 100% dalam sebulan dan saham ESTI meroket 132% dalam sebulan.

Bursa mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.