BERN, KOMPAS.com — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bern, Swiss, membangun ekosistem layanan digital atau Smart Embassy Service Ecosystem untuk meningkatkan pelayanan bagi warga negara Indonesia (WNI) di Swiss dan Liechtenstein. Transformasi ini dilakukan seiring bertambahnya jumlah WNI di Swiss yang berdasarkan data resmi State Secretariat for Migration (SEM) mencapai 2.685 orang per 31 Maret 2026.
Data KBRI Bern juga mencatat jumlah WNI yang melakukan registrasi mencapai 2.782 orang per Januari 2026. Namun, KBRI menggunakan data SEM sebagai acuan karena mencatat WNI yang memiliki izin tinggal aktif di Swiss.
"WNI kita itu sebanyak 2.685, ini data terbaru. Tapi memang menurut catatan lapor diri itu lebih banyak, 2.782. Tapi yang jadi pegangan adalah yang dari SEM," ujar Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Swiss Purnowidodo kepada delegasi jurnalis Kompas Gramedia (KG) Grup, termasuk Kompas.com di Bern, Swiss, Jumat (26/6/2026).
"Karena kalau lapor diri itu kadang-kadang lapor diri pas masuk, tapi pulangnya enggak lapor diri," lanjutnya.
Berdasarkan data KBRI Bern, jumlah WNI di Swiss meningkat dari 2.250 orang pada 2021 menjadi 2.685 orang pada Maret 2026, atau tumbuh 19,3 persen dalam periode tersebut dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3,8 persen per tahun.
Sebagian besar WNI di Swiss merupakan pemegang izin tinggal B sebanyak 1.665 orang atau 62,0 persen, disusul izin tinggal permanen C sebanyak 690 orang atau 25,7 persen, izin tinggal jangka pendek L sebanyak 212 orang atau 7,9 persen, izin lintas batas F sebanyak 80 orang atau 3,0 persen, serta kategori izin lainnya sebanyak 38 orang atau 1,4 persen.
Dilihat dari persebarannya, komunitas WNI terbesar berada di Zurich sebanyak 809 orang atau 30,1 persen, disusul Kanton (Provinsi) Vaud atau Lausanne 412 orang (15,3 persen), Jenewa 371 orang (13,8 persen), Bern 246 orang (9,2 persen), Basel-Stadt 167 orang (6,2 persen), dan kanton lainnya 680 orang (25,4 persen).
Menurut profil umum KBRI Bern, komunitas Indonesia di Swiss didominasi kalangan profesional dan tenaga ahli, akademisi, peneliti, mahasiswa, pegawai organisasi internasional, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan UMKM, serta keluarga hasil perkawinan Indonesia-Swiss.
Purnowidodo mengatakan, secara umum permasalahan WNI di Swiss tidak tergolong berat karena mayoritas mematuhi hukum. Namun, lebih dari 50 persen layanan kekonsuleran yang ditangani berkaitan dengan kehilangan paspor.
"Bukan berarti Swiss itu negara yang tidak aman, tetapi kecerobohan kita juga kadang-kadang mengundang permasalahan buat kita," katanya.
Inovasi Layanan Digital, dari BINA hingga SIGAP
Untuk menjawab tingginya kebutuhan informasi masyarakat di tengah keterbatasan jumlah staf, KBRI Bern membangun Smart Embassy Service Ecosystem yang mengintegrasikan layanan digital, akses informasi, hingga pembayaran dalam satu ekosistem.
Salah satu inovasinya adalah BINA (Bern Intelligent Assistant), chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memberikan layanan informasi selama 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu melalui WhatsApp.
"Kita buat BINA, Bern Intelligent Assistant. Itu AI chatbot layanan 24 jam seminggu untuk melengkapi hotline yang memang sudah ada," ujar Purnowidodo.
"Cukup beberapa klik di nomor WhatsApp, mereka dapat semua informasi yang mereka butuhkan," lanjutnya.
Melalui layanan tersebut, WNI yang kehilangan paspor dapat mengetahui dokumen yang harus disiapkan, mengirimkan persyaratan melalui surat elektronik, hingga membuat janji kedatangan ke KBRI.
Selain BINA, KBRI Bern menghadirkan PINTAR (Pusat Informasi Terpadu Akses RI) berupa kios layar sentuh yang mengintegrasikan informasi kekonsuleran, keimigrasian, perdagangan, investasi, pariwisata, hingga layanan lapor diri dalam satu titik pelayanan.
KBRI Bern juga menjalankan SIGAP (Sistem Gerak Cepat Pelayanan Kekonsuleran) melalui layanan jemput bola ke berbagai kota di Swiss. Menurut Purnowidodo, layanan tersebut ditujukan bagi WNI yang tinggal jauh dari Bern maupun mereka yang sudah lanjut usia dan tidak lagi mudah bepergian.
"Kita yang datangin, selain untuk menjemput bola dan juga bagaimana KBRI bisa hadir di tengah-tengah mereka mengayomi masyarakat," ujarnya.
Di sisi pembayaran, KBRI Bern menerapkan TEPAT (Transaksi Elektronik Pembayaran yang Akurat dan Transparan) berupa sistem pembayaran digital, real time, dan cashless.
"Jangan dilihat bahwa inovasi itu harus yang high tech. Tapi kita membuat inovasi itu hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita di sini," kata Purnowidodo.
Inovasi Akses Informasi: Media Sosial hingga Podcast
Koordinator Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya KBRI Swiss Dahlia Kusuma Dewi mengatakan inovasi tersebut dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperluas akses pelayanan publik.
"Tujuannya juga adalah untuk memberikan kemudahan akses sebenarnya kepada masyarakat, baik itu kemudahan tidak hanya akses tetapi juga pelayanan," ujar Dahlia.
Menurut dia, media sosial menjadi salah satu kanal utama penyampaian informasi kepada masyarakat. Jumlah pengikut Instagram KBRI Bern meningkat dari 6.883 pada September 2025 menjadi sekitar 14.400 pada awal Juni 2026.
KBRI Bern juga menyiapkan podcast INSIS (Indonesia Swiss Stories) yang melibatkan warga Swiss dan warga asing peserta program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) sebagai pembawa acara.
"Harapannya adalah dengan menjadi host ini langsung kawan-kawan pelajar BIPA mendapatkan informasi dari kami mengenai hal-hal yang ingin mereka ketahui," kata Dahlia.
Selain pelayanan kepada masyarakat, KBRI Bern juga membangun sistem administrasi internal SIAP (Sistem Inovasi untuk Pelayanan Perkantoran) yang mendukung proses pengajuan cuti, lembur, peminjaman kendaraan dinas, hingga pengelolaan arsip secara digital dan paperless.
"Harapannya adalah kita bisa juga membangun integritas dari staf-staf KBRI itu sendiri, profesionalitasnya, integritasnya," ujar Dahlia.
Purnowidodo mengatakan, berbagai inovasi tersebut turut mendorong peningkatan penilaian masyarakat terhadap pelayanan KBRI Bern. Skor Google Review KBRI Bern naik dari 3,8 menjadi 4,2 dalam satu tahun terakhir.
Selain itu, KBRI Bern secara berkala juga melakukan survei kepuasan masyarakat, survei persepsi antikorupsi, survei pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian, serta survei citra Indonesia.
Dahlia menjelaskan, hasil survei menunjukkan sektor pariwisata memperoleh penilaian sekitar 4,3 dari skala 5. Sementara aspek good governance serta ekonomi dan perdagangan masih berada di kisaran 3,5 hingga 3,6.
Menurut dia, persepsi masyarakat Swiss terhadap Indonesia tidak terlepas dari pemberitaan media yang mereka konsumsi. Karena itu, KBRI Bern terus memperbanyak penyebaran informasi positif melalui media sosial, kegiatan budaya, resepsi diplomatik, podcast, hingga kerja sama dengan media lokal.
Dalam promosi pariwisata, Dahlia mengatakan wisatawan Swiss umumnya membutuhkan informasi yang jelas mengenai akses menuju destinasi serta kepastian biaya perjalanan.
"Orang Swiss ini tipikalnya adalah mereka ingin tahu kalau saya mau ke Labuan Bajo berapa sih budget yang harus saya siapkan," ujarnya.
Sementara itu, untuk layanan visa, KBRI Bern menerapkan standar waktu penyelesaian selama lima hari kerja. Selain melalui KBRI, pengajuan visa juga dapat dilakukan melalui e-visa maupun visa on arrival, dengan masa berlaku visa on arrival selama 30 hari.
Adapun untuk paspor elektronik, KBRI Bern menyatakan belum memperoleh akses pencetakan e-paspor dari Direktorat Jenderal Imigrasi, meski kebutuhan masyarakat dinilai semakin tinggi seiring mobilitas WNI di kawasan Schengen.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang