BERN, KOMPAS.com — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bern, Swiss, membangun ekosistem layanan digital atau Smart Embassy Service Ecosystem untuk meningkatkan pelayanan bagi warga negara Indonesia (WNI) di Swiss dan Liechtenstein. Transformasi ini dilakukan seiring bertambahnya jumlah WNI di Swiss yang berdasarkan data resmi State Secretariat for Migration (SEM) mencapai 2.685 orang per 31 Maret 2026.

Data KBRI Bern juga mencatat jumlah WNI yang melakukan registrasi mencapai 2.782 orang per Januari 2026. Namun, KBRI menggunakan data SEM sebagai acuan karena mencatat WNI yang memiliki izin tinggal aktif di Swiss.

"WNI kita itu sebanyak 2.685, ini data terbaru. Tapi memang menurut catatan lapor diri itu lebih banyak, 2.782. Tapi yang jadi pegangan adalah yang dari SEM," ujar Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Swiss Purnowidodo kepada delegasi jurnalis Kompas Gramedia (KG) Grup, termasuk Kompas.com di Bern, Swiss, Jumat (26/6/2026).

"Karena kalau lapor diri itu kadang-kadang lapor diri pas masuk, tapi pulangnya enggak lapor diri," lanjutnya.

Berdasarkan data KBRI Bern, jumlah WNI di Swiss meningkat dari 2.250 orang pada 2021 menjadi 2.685 orang pada Maret 2026, atau tumbuh 19,3 persen dalam periode tersebut dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3,8 persen per tahun.

Sebagian besar WNI di Swiss merupakan pemegang izin tinggal B sebanyak 1.665 orang atau 62,0 persen, disusul izin tinggal permanen C sebanyak 690 orang atau 25,7 persen, izin tinggal jangka pendek L sebanyak 212 orang atau 7,9 persen, izin lintas batas F sebanyak 80 orang atau 3,0 persen, serta kategori izin lainnya sebanyak 38 orang atau 1,4 persen.

Dilihat dari persebarannya, komunitas WNI terbesar berada di Zurich sebanyak 809 orang atau 30,1 persen, disusul Kanton (Provinsi) Vaud atau Lausanne 412 orang (15,3 persen), Jenewa 371 orang (13,8 persen), Bern 246 orang (9,2 persen), Basel-Stadt 167 orang (6,2 persen), dan kanton lainnya 680 orang (25,4 persen).

Menurut profil umum KBRI Bern, komunitas Indonesia di Swiss didominasi kalangan profesional dan tenaga ahli, akademisi, peneliti, mahasiswa, pegawai organisasi internasional, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan UMKM, serta keluarga hasil perkawinan Indonesia-Swiss.

Purnowidodo mengatakan, secara umum permasalahan WNI di Swiss tidak tergolong berat karena mayoritas mematuhi hukum. Namun, lebih dari 50 persen layanan kekonsuleran yang ditangani berkaitan dengan kehilangan paspor.

"Bukan berarti Swiss itu negara yang tidak aman, tetapi kecerobohan kita juga kadang-kadang mengundang permasalahan buat kita," katanya.

Inovasi Layanan Digital, dari BINA hingga SIGAP

Untuk menjawab tingginya kebutuhan informasi masyarakat di tengah keterbatasan jumlah staf, KBRI Bern membangun Smart Embassy Service Ecosystem yang mengintegrasikan layanan digital, akses informasi, hingga pembayaran dalam satu ekosistem.

Salah satu inovasinya adalah BINA (Bern Intelligent Assistant), chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memberikan layanan informasi selama 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu melalui WhatsApp.

"Kita buat BINA, Bern Intelligent Assistant. Itu AI chatbot layanan 24 jam seminggu untuk melengkapi hotline yang memang sudah ada," ujar Purnowidodo.

"Cukup beberapa klik di nomor WhatsApp, mereka dapat semua informasi yang mereka butuhkan," lanjutnya.

Melalui layanan tersebut, WNI yang kehilangan paspor dapat mengetahui dokumen yang harus disiapkan, mengirimkan persyaratan melalui surat elektronik, hingga membuat janji kedatangan ke KBRI.

Selain BINA, KBRI Bern menghadirkan PINTAR (Pusat Informasi Terpadu Akses RI) berupa kios layar sentuh yang mengintegrasikan informasi kekonsuleran, keimigrasian, perdagangan, investasi, pariwisata, hingga layanan lapor diri dalam satu titik pelayanan.

KBRI Bern juga menjalankan SIGAP (Sistem Gerak Cepat Pelayanan Kekonsuleran) melalui layanan jemput bola ke berbagai kota di Swiss. Menurut Purnowidodo, layanan tersebut ditujukan bagi WNI yang tinggal jauh dari Bern maupun mereka yang sudah lanjut usia dan tidak lagi mudah bepergian.

"Kita yang datangin, selain untuk menjemput bola dan juga bagaimana KBRI bisa hadir di tengah-tengah mereka mengayomi masyarakat," ujarnya.

Di sisi pembayaran, KBRI Bern menerapkan TEPAT (Transaksi Elektronik Pembayaran yang Akurat dan Transparan) berupa sistem pembayaran digital, real time, dan cashless.

"Jangan dilihat bahwa inovasi itu harus yang high tech. Tapi kita membuat inovasi itu hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita di sini," kata Purnowidodo.

Inovasi Akses Informasi: Media Sosial hingga Podcast

Koordinator Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya KBRI Swiss Dahlia Kusuma Dewi mengatakan inovasi tersebut dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperluas akses pelayanan publik.

"Tujuannya juga adalah untuk memberikan kemudahan akses sebenarnya kepada masyarakat, baik itu kemudahan tidak hanya akses tetapi juga pelayanan," ujar Dahlia.

Menurut dia, media sosial menjadi salah satu kanal utama penyampaian informasi kepada masyarakat. Jumlah pengikut Instagram KBRI Bern meningkat dari 6.883 pada September 2025 menjadi sekitar 14.400 pada awal Juni 2026.

KBRI Bern juga menyiapkan podcast INSIS (Indonesia Swiss Stories) yang melibatkan warga Swiss dan warga asing peserta program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) sebagai pembawa acara.

"Harapannya adalah dengan menjadi host ini langsung kawan-kawan pelajar BIPA mendapatkan informasi dari kami mengenai hal-hal yang ingin mereka ketahui," kata Dahlia.

Selain pelayanan kepada masyarakat, KBRI Bern juga membangun sistem administrasi internal SIAP (Sistem Inovasi untuk Pelayanan Perkantoran) yang mendukung proses pengajuan cuti, lembur, peminjaman kendaraan dinas, hingga pengelolaan arsip secara digital dan paperless.

"Harapannya adalah kita bisa juga membangun integritas dari staf-staf KBRI itu sendiri, profesionalitasnya, integritasnya," ujar Dahlia.

Purnowidodo mengatakan, berbagai inovasi tersebut turut mendorong peningkatan penilaian masyarakat terhadap pelayanan KBRI Bern. Skor Google Review KBRI Bern naik dari 3,8 menjadi 4,2 dalam satu tahun terakhir.

Selain itu, KBRI Bern secara berkala juga melakukan survei kepuasan masyarakat, survei persepsi antikorupsi, survei pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian, serta survei citra Indonesia.

Dahlia menjelaskan, hasil survei menunjukkan sektor pariwisata memperoleh penilaian sekitar 4,3 dari skala 5. Sementara aspek good governance serta ekonomi dan perdagangan masih berada di kisaran 3,5 hingga 3,6.

Menurut dia, persepsi masyarakat Swiss terhadap Indonesia tidak terlepas dari pemberitaan media yang mereka konsumsi. Karena itu, KBRI Bern terus memperbanyak penyebaran informasi positif melalui media sosial, kegiatan budaya, resepsi diplomatik, podcast, hingga kerja sama dengan media lokal.

Dalam promosi pariwisata, Dahlia mengatakan wisatawan Swiss umumnya membutuhkan informasi yang jelas mengenai akses menuju destinasi serta kepastian biaya perjalanan.

"Orang Swiss ini tipikalnya adalah mereka ingin tahu kalau saya mau ke Labuan Bajo berapa sih budget yang harus saya siapkan," ujarnya.

Sementara itu, untuk layanan visa, KBRI Bern menerapkan standar waktu penyelesaian selama lima hari kerja. Selain melalui KBRI, pengajuan visa juga dapat dilakukan melalui e-visa maupun visa on arrival, dengan masa berlaku visa on arrival selama 30 hari.

Adapun untuk paspor elektronik, KBRI Bern menyatakan belum memperoleh akses pencetakan e-paspor dari Direktorat Jenderal Imigrasi, meski kebutuhan masyarakat dinilai semakin tinggi seiring mobilitas WNI di kawasan Schengen.

NEUCHATEL, KOMPAS.com — Di tengah upaya pemerintah mempercepat hilirisasi sebagai salah satu prioritas nasional, Indonesia dinilai masih perlu memperkuat satu mata rantai penting agar sumber daya alam tidak hanya diolah menjadi produk bernilai tambah, tetapi juga melahirkan ekonomi berbasis teknologi.

Untuk mempelajari model tersebut, serta dalam rangka memperingati 75 tahun Indonesia-Swiss, delegasi jurnalis Kompas Gramedia (KG) Media, termasuk Kompas.com, mengunjungi Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique (CSEM) di Neuchatel, Swiss, Jumat (26/6/2026).

CSEM (Pusat Elektronika dan Mikroteknologi Swiss) merupakan pusat inovasi teknologi Swiss yang berperan menjembatani hasil riset akademik dengan kebutuhan industri.

Menurut CSEM, mata rantai yang perlu diperkuat adalah transfer teknologi, yakni proses menjembatani hasil riset agar tidak berhenti di laboratorium, melainkan berkembang menjadi produk yang diproduksi industri dan menciptakan nilai tambah ekonomi.

"Saya pikir Indonesia banyak berinvestasi dalam pendidikan dan riset. Indonesia juga memiliki banyak perusahaan dan banyak produksi. Tetapi banyak perusahaan gagal karena mereka berinvestasi besar di fase awal dan memiliki sistem industri, tetapi lupa berinvestasi pada teknologi," kata VP Marketing and Business Development CSEM Bahaa Roustom.

"Bagi Indonesia, itu akan menjadi nilai tambah yang bagus, bukan hanya riset, tetapi transfer teknologi dan pengembangan teknologi," lanjut Bahaa.

Menurut Bahaa, pelajaran tersebut lahir dari pengalaman Swiss menghadapi krisis industri jam pada era teknologi quartz. Saat itu Swiss menjadi salah satu negara pertama yang mengembangkan teknologi quartz, tetapi gagal mengubahnya menjadi produk industri.

Sebaliknya, Jepang berhasil mengindustrialisasi dan mengomersialkan teknologi tersebut sehingga industri jam Swiss mengalami krisis besar yang menyebabkan sekitar 90.000 pekerjaan hilang.

"Pertanyaannya saat itu, bagaimana memastikan apa yang ditemukan di Swiss tetap berada di Swiss, menghindari valley of death, lalu masuk ke industrialisasi dan menciptakan dampak serta nilai," ujar Bahaa.

Menjembatani riset hingga industri

DOK. KBRI BERN Delegasi jurnalis Kompas Gramedia (KG) Group saat mengunjungi CSEM di Neuchâtel, Swiss, Jumat (26/6/2026).

Menurut Bahaa, status privat membuat CSEM lebih lincah mengikuti perubahan teknologi yang siklusnya hanya sekitar lima hingga enam tahun. Sementara status nirlaba membuat seluruh aktivitas organisasi berorientasi pada keberhasilan industri, bukan mengejar keuntungan perusahaan.

"Profit kami adalah ketika klien kami berhasil," kata Bahaa.

Ia menjelaskan, CSEM berada di antara universitas dan industri. Universitas bertugas menghasilkan riset dasar, sedangkan perusahaan memproduksi dan memasarkan produk. Adapun CSEM berfokus mematangkan teknologi agar siap diindustrialisasi.

Karena itu, komposisi pegawainya juga dibuat seimbang. Sebagian merupakan peneliti yang baru menyelesaikan pendidikan doktoral sehingga memahami perkembangan riset terbaru, sementara sebagian lainnya merupakan insinyur yang telah memiliki pengalaman 10 hingga 20 tahun di industri.

"CSEM harus berbicara dalam dua bahasa, bahasa riset dan bahasa industri," ujar Bahaa.

Saat ini CSEM memiliki sekitar 640 spesialis. Pada 2025, lembaga tersebut membukukan pendapatan 118 juta franc Swiss, memiliki 170 keluarga paten, serta telah melahirkan lebih dari 50 perusahaan rintisan berbasis teknologi.

Pendanaannya juga dibuat berimbang, yakni berasal dari proyek industri, kontribusi industri, pemerintah federal, pemerintah kanton, proyek Uni Eropa, Innosuisse, dan sumber lainnya.

Bahaa menyebut keseimbangan tersebut menjadi "golden rule" CSEM. Sepertiga anggaran digunakan untuk mengembangkan teknologi baru melalui pendanaan publik, sepertiga mematangkan teknologi melalui proyek kompetitif, dan sepertiga lagi mentransfer teknologi kepada industri.

"Kami mengembangkan hari ini apa yang akan dibutuhkan industri dalam lima tahun untuk menjadi produk dalam tiga sampai empat tahun," katanya.

Investasi inovasi saat krisis

KOMPAS.com/Aprillia Ika Gedung CSEM (Pusat Elektronika dan Mikroteknologi Swiss) di Neuchâtel, Swiss, yang dikunjungi delegasi jurnalis Kompas Gramedia (KG) Media untuk mempelajari model transfer teknologi, Jumat (26/6/2026).

Bahaa mengatakan, salah satu pelajaran lain dari Swiss adalah tetap meningkatkan investasi inovasi ketika kondisi ekonomi sedang sulit.

Menurut dia, banyak negara justru memangkas anggaran riset saat krisis. Padahal, inovasi menjadi salah satu cara agar industri tetap kompetitif ketika ekonomi memburuk.

"Ketika ada krisis, berinvestasilah pada inovasi karena itu satu-satunya cara untuk bertahan," ujarnya.

Ia mencontohkan, perusahaan-perusahaan Swiss justru datang ke CSEM saat menghadapi tekanan ekonomi untuk mengembangkan produk baru, menekan biaya produksi, dan meningkatkan nilai tambah.

Pemerintah Swiss maupun pemerintah kanton juga memberikan dukungan pembiayaan agar perusahaan tetap menjalankan proyek inovasi.

Menurut Bahaa, pemerintah tidak menilai CSEM berdasarkan jumlah publikasi ilmiah ataupun faktor dampak penelitian. Yang dinilai adalah berapa banyak proyek transfer teknologi yang berhasil dilakukan dan dampak ekonominya bagi Swiss.

"Mereka hanya bertanya berapa banyak proyek transfer teknologi yang dilakukan di Swiss dan apa dampak ekonominya," kata Bahaa.

Target Hilirisasi Jadi Prioritas Pemerintah

GALIH PRADIPTA Presiden Prabowo Subianto memberi sambutan saat pembukaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta, Jumat (26/6/2026). Sarasehan Kebangsaan yang dihadiri 2.600 rektor, dekan dan dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Indonesia tersebut diselenggarakan dengan tema Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/kye

Pemerintah menjadikan hilirisasi dan industrialisasi sebagai salah satu agenda pembangunan nasional.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan hilirisasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional.

Selanjutnya, dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026), Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi negara lain.

"Yang paling penting kita akan melakukan industrialisasi. Kita akan melaksanakan industrialisasi melalui hilirisasi. Semua komoditas kita akan olah dan akan menjadi industri-industri di Indonesia," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, seluruh kekayaan alam Indonesia harus diolah di dalam negeri agar menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing industri nasional.

Ia juga menyebut kebijakan hilirisasi akan membuka peluang bagi pengusaha muda untuk berkembang dan menjadi pelaku dalam pembangunan industri nasional.

#RICH_75indonesiaswiss

ZUG, KOMPAS.com — Peluang pemanfaatan aset kripto dalam berbagai fungsi pemerintahan, termasuk terkait pembayaran pajak, dinilai terbuka di Indonesia. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan kedudukan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.

Direktur Blocksphere Teknologi Indonesia Pandu Sastrowardoyo menilai Indonesia telah mengenal aset kripto sebagai komoditas, dan menurut dia kini juga telah dikenali sebagai instrumen finansial.

Karena itu, menurut Pandu, terdapat peluang untuk memperluas pemanfaatan aset kripto di luar fungsi yang berjalan saat ini.

"Saya rasa bisa, karena dari dulu pun bahkan sebelum OJK mengambil alih, Bappebti kan sebenarnya sudah mengaplikasikan kripto sebagai komoditas," kata Pandu di sela Indonesia-Swiss Business Forum Series 2026 bertema Digital Economy: Enhancing Collaboration in the Fastest Emerging Market di Zug, Swiss, Kamis (24/6/2026)/

Menurut Pandu, dari yang ia ketahui, pencurian aset kripto juga telah diperlakukan sebagai tindak pidana karena aset digital tersebut telah dianggap sebagai aset di Indonesia.

Kripto Dinilai Bisa Dukung Berbagai Fungsi Pemerintahan

Pandu mengatakan, setelah kini dikenali sebagai instrumen finansial, aset kripto berpotensi dimanfaatkan untuk fungsi lain, misalnya sebagai agunan (collateral).

"Kalau sudah dikenali sebagai instrumen finansial, ya kenapa tidak dikenali juga sebagai collateral, misalnya sebagai agunan dan lain-lain," ujarnya.

Menurut dia, pemanfaatan tersebut dapat membuat berbagai fungsi pemerintah berjalan lebih cepat.

"Fungsi-fungsi pemerintah kita kan jadinya lebih cepat juga," kata Pandu.

PEXELS/RDNE STOCK PROJECT Ilustrasi aset kripto.

"Kalau sebagai pembayaran, enggak mungkin. Karena Indonesia punya rupiah yang memang peraturannya adalah satu-satunya medium pembayaran," ujarnya.

Karena itu, menurut Pandu, pendekatan yang memungkinkan bukan menjadikan Bitcoin atau Ethereum sebagai alat pembayaran langsung, melainkan melalui skema lain apabila diatur oleh regulator.

"Jadi enggak mungkin saya tiba-tiba bayar pakai Ethereum atau Bitcoin untuk bayar pajak saya."

"Tapi kalau misalnya itu dikenali sebagai hal lain, sebagai collateral, sebagai agunan dan lain-lain, itu mungkin sesuatu yang bisa jadi caranya," katanya.

Ia juga menyinggung kemungkinan penggunaan stablecoin berbasis rupiah apabila nantinya memiliki dasar hukum yang jelas.

"Kalau stablecoin itu rupiah, bagaimana status hukumnya? Kalau status hukumnya diperbolehkan untuk membayar, ya berarti kita bisa bayar pajak pakai kripto," ujarnya.

Meski demikian, Pandu menegaskan dirinya menyampaikan pandangan sebagai praktisi, bukan regulator.

"Saya bukan regulator, jadi saya enggak berani ngomong apa-apa soal itu."

"Tapi kalau dari segi saya sebagai praktisi, saya rasa akan mempercepat banyak sekali. Hanya diperbolehkan atau enggak oleh regulator, itu regulator yang bisa menjawab, bukan saya," katanya.

KOMPAS.com/APRILLIA IKA Beberapa peserta Indonesia-Swiss Business Forum Series 2026 bersama delegasi jurnalis Kompas Gramedia (KG) Group berfoto bersama usai diskusi mengenai penguatan kolaborasi ekonomi digital Indonesia dan Swiss di Zug, Swiss, Kamis (24/6/2026).

Pandu menambahkan perkembangan teknologi tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga kedudukan rupiah.

"Teknologi lebih cepat, tapi kita tetap harus dengan cara yang responsible."

"Kalau saya lihat memang masih harus ada mengenali juga kedaulatan rupiah. Karena kalau misalnya rupiah tidak didaulatkan nanti akan bermasalah untuk value-nya. Value-nya didedikasikan dari fungsi utamanya sebagai alat pembayaran," ujarnya.

Ia juga menilai Indonesia dan Swiss memiliki kemiripan karena sama-sama memiliki karakter yang terdesentralisasi, meski dalam bentuk yang berbeda.

"Swiss sama Indonesia itu mirip karena sama-sama decentralized country."

"Kalau di Swiss memang negara federasi, sementara Indonesia negara kepulauan dengan banyak provinsi. Tapi saya melihat Indonesia, kalau kita bisa sampai level yang diterapkan Swiss, nyambung banget," katanya.

Menurut Pandu, teknologi blockchain memungkinkan satu sistem nasional tetap berjalan dengan karakteristik yang berbeda di setiap daerah.

"Bisa saja satu blockchain untuk semuanya, kemudian masing-masing punya karakteristik lokalnya. DApp-nya Bandung sama DApp-nya Jakarta beda, misalnya."

Ia menilai pemanfaatan teknologi blockchain akan semakin mudah apabila ekosistemnya terus berkembang.

"Apalagi kalau kita sampai ke titik bahwa itu bakal jadi stablecoin, bakalan jauh lebih mudah untuk mengakses," ujar Pandu.

Belajar dari Kanton Zug Swiss

KOMPAS.com/APRILLIA IKA Head of Economic Affairs Kanton Zug Silvia Thalmann-Gut memberikan wawancara kepada delegasi jurnalis Kompas Gramedia di sela Indonesia-Swiss Business Forum Series 2026 di Zug, Swiss, mengenai pengembangan teknologi blockchain dan kebijakan penerimaan pembayaran pajak menggunakan aset kripto. #RICH_75indonesiaswiss

Pandangan Pandu tersebut muncul setelah Pemerintah Kanton Zug, Swiss, lebih dahulu menerapkan kebijakan menerima pembayaran pajak menggunakan Bitcoin dan aset kripto lainnya sebagai bagian dari dukungan terhadap perkembangan teknologi blockchain.

Head of Economic Affairs Kanton Zug Silvia Thalmann-Gut mengatakan pemerintah tidak menyimpan aset kripto tersebut, melainkan langsung mengonversinya menjadi Swiss franc.

"Kami percaya bahwa teknologi blockchain adalah sesuatu yang baik," kata Silvia.

"Ketika kami menerimanya, kami langsung mengubahnya menjadi Swiss franc," ujarnya.

Silvia juga menjelaskan keberhasilan Crypto Valley tidak hanya ditopang oleh perkembangan teknologi, tetapi juga proses membangun komunikasi antara pemerintah, perusahaan blockchain, dan bank-bank tradisional yang pada awalnya masih memandang teknologi tersebut terlalu baru.

"Kami harus membawa mereka bersama untuk menjelaskan dan juga memahami kekhawatiran bank serta industri tradisional," kata Silvia.

Menurut Silvia, proses membangun kepercayaan tersebut membutuhkan waktu sekitar 10 tahun.

#RICH_75indonesiaswiss

BASEL, KOMPAS.com — Duta Besar RI untuk Swiss Ngurah Swajaya mengatakan kerja sama hilirisasi mineral dan metal antara Indonesia dan Swiss dirancang tidak hanya berfokus pada pembangunan pabrik, tetapi juga membangun ekosistem hilirisasi yang mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), teknologi, pembiayaan, hingga akses pasar global.

Menurut Ngurah, nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU) yang telah disepakati kedua negara menjadi kerangka kerja sama pemerintah dengan pemerintah (government to government/G2G) untuk mengidentifikasi sektor prioritas hilirisasi sekaligus mempertemukan pelaku usaha Indonesia dan Swiss.

"MOU ini memberikan kerangka aturan dan juga platform untuk kedua negara sebagai pemerintah duduk bersama. Nanti akan diidentifikasi kira-kira apa yang mau kita prioritaskan, sektornya, terkait dengan hilirisasi," ujar Ngurah, dalam wawancara khusus dengan delegasi jurnalis Kompas Gramedia (KG) Grup, termasuk Kompas.com, di Basel, Swiss, usai MoU.

Ia menjelaskan, setelah sektor prioritas disepakati, kedua pemerintah akan mempertemukan pelaku usaha dari masing-masing negara. Melalui mekanisme tersebut, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan investasi juga dapat dibahas melalui jalur antarpemerintah.

"Apabila ada masalah di kemudian hari atau perlu didiskusikan lagi, paling tidak sudah ada kerangka dan platformnya bagi pemerintah untuk berbicara," katanya.

KONTAN/TRI YUWONO Duta Besar RI untuk Swiss Ngurah Swajaya dan Andrea Rauber Saxer menandatangani MoU kerja sama mineral dan logam yang disaksikan Guy Parmelin dan Presiden Swissmem Martin Hirzel di Basel, Swiss, Selasa (23/6/2026).

Ngurah mengatakan mekanisme seperti itu belum dimiliki Swiss dengan negara lain, begitu pula Indonesia. Menurut dia, selama ini investasi umumnya berjalan langsung antarpelaku usaha tanpa platform tetap untuk menyelesaikan persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah.

Ia menambahkan, mekanisme tersebut akan diperkuat melalui Joint Economic and Trade Commission yang mempertemukan Indonesia dan Swiss setiap tahun untuk mengevaluasi sekaligus membahas tindak lanjut kerja sama.

"Yang penting bagi kita adalah ini akan memperkuat ekosistem industri hilirisasi di Indonesia," ujar Ngurah.

Meski demikian, ia menegaskan hingga kini belum ada komitmen nilai investasi maupun penetapan sektor prioritas karena seluruhnya masih akan diidentifikasi dalam pembahasan lanjutan.

"Komitmen investasinya berapa, kita belum ada. Bahkan untuk diidentifikasi sektornya itu apa, belum ada," kata Ngurah.

Hilirisasi Tak Berhenti di Investasi

Ngurah mengatakan kerja sama tersebut tidak sebatas pembangunan pabrik, melainkan juga mencakup pendidikan dan pelatihan, pembiayaan, teknologi, hingga perdagangan global.

"Enggak sebatas bikin pabrik saja. Karena ini sangat komprehensif. Ada pendidikan pelatihan, ada global trading, ada financing, segala macam," ujarnya.

Ia menuturkan, Swiss juga memiliki keunggulan dalam pengembangan teknologi industri yang memperhatikan keberlanjutan dengan menekan emisi karbon.

"Semua teknologi yang dikembangkan akan berusaha dikurangi adanya emisi karbon. Sampai dia menjadi nol. Itulah teknologi yang diminati oleh pasar sekarang," katanya.

Selain itu, Ngurah mengatakan Swiss melihat Indonesia sebagai mitra strategis karena kedua negara saling melengkapi, bukan saling bersaing.

"Indonesia adalah ikan yang besar. Indonesia termasuk salah satu negara besar. Kita saling melengkapi, bukan kompetitor," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia juga dinilai menarik karena merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki pasar tunggal ASEAN, basis produksi yang kompetitif, serta stabilitas politik dan keamanan yang menjadi pertimbangan investor.

Vokasi Jadi Fondasi Hilirisasi

Ngurah mengatakan pengembangan SDM menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun hilirisasi. Saat ini terdapat sekitar lima politeknik di Indonesia yang menerapkan sistem pendidikan Swiss, antara lain di Solo, Karawang, Cikarang, Politeknik Manufaktur Bandung, dan NHI Bandung.

Namun, ia menilai model tersebut perlu direplikasi ke wilayah pusat hilirisasi mineral di luar Pulau Jawa.

"Kalau kita bicara mengenai hilirisasi, sudah tentu kita perlu di Sulawesi, kita perlu di Halmahera. Bagaimana kita nanti mendorong supaya kita bisa replikasi saja," ujar Ngurah.

Menurut dia, lembaga vokasi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan industri.

"Kesuksesan lembaga pendidikan vokasi bergantung pada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada demand dari industri," katanya.

KOMPAS/EVY RACHMAWATI Ketua Kadin Bidang Hubungan Luar Negeri Francis Wanandi menyampaikan pandangannya mengenai penguatan hilirisasi dan pengembangan pendidikan vokasi dalam kerja sama Indonesia-Swiss di Basel, Swiss, Selasa (23/6/2026).

Ketua Komite Hubungan Bilateral Swiss dan Liechtenstein Kadin Indonesia Francis Wanandi menambahkan, kepastian regulasi dan kesiapan SDM menjadi syarat penting agar investasi dapat berkembang di Indonesia.

"Kalau suatu investasi yang cukup besar, kepastian terhadap regulasi dan hukum itu menjadi prasyarat utama dari kerja sama ini," ujar Francis.

Ia mengatakan Indonesia perlu memastikan hilirisasi mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, bukan sekadar mengekspor bahan mentah.

"Jangan sampai lagi kita mengalami seperti minyak kita. Kita hanya bikin minyak mentahnya, kita kirim lagi, habis itu masuk lagi ke Indonesia," katanya.

Francis juga menilai kekuatan Swiss bukan hanya terletak pada teknologi, tetapi juga jaringan perdagangan internasional yang dapat membuka peluang bagi produk Indonesia.

"Swiss has already a lot of market access di dunia. Ditambah dengan kerja sama dengan Swiss, kepercayaan terhadap produk yang akan kita jual semakin tinggi lagi," ujar Francis.

Menurut dia, produk Indonesia, baik semi-finished goods maupun finished goods, akan memiliki peluang lebih besar diterima pasar internasional melalui jejaring perdagangan yang dimiliki Swiss.

Francis mengatakan pemerintah daerah juga perlu mulai melihat Swiss sebagai mitra strategis dalam pengembangan industri.

"Swiss is not just about beautiful country. Lihat konsep kerjanya seperti apa, filosofi perusahaannya seperti apa, kulturnya seperti apa," kata Francis.

#RICH_75indonesiaswiss

BUSSNANG, KOMPAS.com — Di tengah kebutuhan tenaga kerja terampil yang terus meningkat, perusahaan perkeretaapian Swiss, Stadler, memilih menyiapkan calon pekerjanya jauh sebelum mereka masuk ke dunia kerja penuh waktu. Melalui sistem pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan industri, perusahaan ini membangun jalur regenerasi tenaga kerja sekaligus menjaga daya saing manufaktur berteknologi tinggi.

Model tersebut menjadi bagian dari strategi Stadler, produsen kereta asal Swiss yang saat ini mempekerjakan sekitar 18.000 pekerja di berbagai lokasi operasinya di dunia.

“Jadi itu adalah program pendidikan spesifik, program pendidikan, yang juga bisa menarik bagi Indonesia,” kata Area Marketing & Sales Director New Markets Stadler Rail Management AG, Stefan Rutishauser, saat memaparkan profil perusahaan di Bussnang, Swiss, Selasa (24/6/2026).

Saat ini Stadler aktif di 16 lokasi produksi berbeda, dengan dua fasilitas produksi utama berada di Swiss. Perusahaan juga memiliki 95 lokasi layanan dan beroperasi di 22 negara.

Menurut Stefan, kebutuhan tenaga kerja terampil menjadi semakin penting seiring pertumbuhan bisnis perusahaan. Stadler bergerak dalam tiga segmen utama, yakni rolling stock atau sarana perkeretaapian, layanan dan pemeliharaan, serta sistem persinyalan.

Sekitar 80 persen bisnis perusahaan berasal dari rolling stock, sementara hampir 20 persen berasal dari layanan dan pemeliharaan. Adapun bisnis persinyalan masih berkontribusi relatif kecil terhadap total usaha perusahaan.

Pertumbuhan bisnis tersebut, kata Stefan, didorong berbagai tren global, mulai dari pertumbuhan populasi hingga urbanisasi yang semakin tinggi.

“Penyelesaian untuk kemacetan seperti yang Anda lihat di Jakarta mungkin setiap hari, atau salah satu penyelesaiannya adalah transportasi publik berbasis rel,” ujarnya.

Ia menambahkan, transportasi berbasis rel juga dinilai lebih efisien secara energi dan menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan moda transportasi jalan raya.

“Jika Anda mengangkut penumpang atau tonase barang di jalur rel, Anda dapat mengurangi emisi CO2 secara umum dengan faktor 10,” kata Stefan.

Pendidikan Vokasi Jadi Tulang Punggung

Di balik pengembangan teknologi dan ekspansi bisnis tersebut, Stadler mengandalkan sistem pendidikan vokasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri.

Perusahaan menjalankan program apprenticeship atau magang vokasi yang mengombinasikan pendidikan di sekolah dengan praktik langsung di lingkungan kerja.

Berdasarkan materi presentasi Stadler, perusahaan memiliki 266 peserta apprenticeship di Swiss yang tersebar dalam 15 profesi vokasi. Setiap tahun terdapat lebih dari 90 peserta baru yang mengikuti program tersebut.

Data perusahaan juga menunjukkan tingkat kelulusan ujian akhir mencapai 100 persen pada 2025, dengan tingkat penyerapan kerja lebih dari 75 persen sepanjang periode 2020-2025.

Stefan menjelaskan bahwa sistem tersebut berlandaskan model pendidikan Swiss yang menempatkan pendidikan vokasi sebagai salah satu jalur utama setelah pendidikan dasar.

“Yang berarti kami mendidik dan melatih pekerja langsung di tempat kerja,” ujarnya.

Program apprenticeship umumnya berlangsung selama empat tahun. Selama masa pendidikan, peserta memperoleh kombinasi pembelajaran akademik dan pelatihan praktik di perusahaan.

Menurut Stefan, pada dua tahun pertama perusahaan banyak berinvestasi untuk proses pelatihan. Setelah keterampilan peserta meningkat, kontribusi produktivitas mereka mulai bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

“Biasanya dua tahun pertama perusahaan berinvestasi dan kemudian dua tahun kedua mereka sudah memiliki pekerjaan yang relatif tinggi nilainya karena sudah belajar,” kata Stefan.

Ia mengatakan, sebagian besar peserta apprenticeship kemudian tetap bekerja di perusahaan setelah menyelesaikan pendidikan.

“Setelah empat tahun, kami memiliki sistem pendidikan yang pada dasarnya netral dari sisi biaya, tetapi tentu saja kami telah menciptakan talenta sukses di perusahaan,” ujarnya.

Indonesia Masuk Radar Pengembangan

Selain membahas pendidikan vokasi, Stadler juga menyoroti peluang pasar perkeretaapian Indonesia yang dinilai masih memiliki ruang pengembangan besar.

Stefan mengatakan, Indonesia memiliki tingkat elektrifikasi jalur kereta yang masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara Eropa.

Dalam materi presentasi Stadler, tingkat elektrifikasi jaringan kereta Swiss tercatat mencapai 100 persen. Sementara Indonesia masih berada di kisaran 8 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut membuka peluang penggunaan lokomotif hybrid yang dapat beroperasi menggunakan listrik pada jalur yang telah dielektrifikasi dan tetap menggunakan bahan bakar pada jalur yang belum memiliki jaringan listrik.

“Ada sekitar 600 lokomotif diesel di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera,” kata Stefan.

“Kami berbicara mengenai potensi penggantian lokomotif diesel ini, bukan hanya mengganti lokomotif diesel dengan lokomotif diesel baru, tetapi menggantinya dengan lokomotif hybrid,” lanjutnya.

Ia mengatakan, perusahaan memahami pemerintah Indonesia tengah menjalankan program pengembangan elektrifikasi perkeretaapian, terutama di Pulau Jawa.

“Di tempat yang ada elektrifikasi akan berjalan secara bebas CO2 dan di daerah yang belum ada elektrifikasi tentu masih perlu berjalan dengan diesel,” ujar Stefan.

Selain sarana perkeretaapian, Stadler juga mengembangkan teknologi persinyalan, termasuk sistem train protection, operasi tanpa masinis, hingga Communication-Based Train Control (CBTC) yang banyak digunakan pada jaringan metro modern.

Stefan mengatakan pengembangan teknologi tersebut dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan efisiensi dan digitalisasi sistem transportasi rel di berbagai negara.