JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait ketertiban gedung yang ada di Jakarta. Hal ini menyusul kebakaran Gedung Terra Drone, Jakarta Pusat yang menewaskan 22 pegawai.

"Bahkan, saya sudah meminta untuk disiapkan Pergub atau Perda," ujar Pramono di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah DKI Jakarta bisa langsung melakukan pembongkaran terhadap gedung yang bermasalah. Namun kini karena adanya regulasi baru kebijakan lama tidak bisa diterapkan.

"Kalau dulu, kalau ada yang seperti itu, Pemerintah Jakarta bisa membongkar melalui Satpol PP. Tetapi dengan peraturan yang baru kan tidak boleh, tidak bisa. Karena pada waktu itu memang kami sendiri yang enggak mau," ucapnya.

Pramono menyampaikan bahwa kesiapan untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) atau Pergub demi keselamatan pegawai yang bekerja di gedung. "Tetapi kalau memang dibutuhkan, kami akan memperbaiki Perda atau Pergub tersebut untuk ketertiban bangunan yang ada di Jakarta. Kami tidak mau terulang kembali ada musibah sampai dengan 22 orang meninggal dunia," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 3.500 gedung yang ada di Jakarta. Dari keseluruhan yang diperiksa, 10 gedung diberikan sanksi lantaran tak memiliki dokumen lengkap soal perizinan.

"Tadi kami rapat khusus untuk itu. 3.500-an gedung diperiksa. Kemudian ada beberapa gedung yang akhirnya kita keluarkan, ada 10 gedung, kita beri SP1 (Surat Peringatan 1)," ucapnya.

Lebih lanjut, 10 gedung yang dijatuhi sanksi tidak hanya melihat dari aspek perizinan bangunan. Tapi bangunan tersebut juga tidak memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan.

"Bukan hanya perizinan saja, bangunannya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik oleh Citata, oleh PTSP, Damkar, Ketenagakerjaan. Tadi kami rapat untuk itu," ucap dia.

Dia menegaskan, bagi gedung yang telah diberikan peringatan, namun tidak melakukan perbaikan, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas lanjutan. "Kalau kemudian tidak dilakukan perbaikan dan melengkapi perizinan, tentunya kami akan beri peringatan berikutnya," katanya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah melakukan pengecekkan dan pemeriksaan terhadap 3.500 gedung yang ada di Jakarta. Dari keseluruhan yang diperiksa, 10 gedung disanksi lantaran tak memiliki dokumen lengkap soal perizinan.

"Tadi kami rapat khusus untuk itu. 3.500-an gedung diperiksa. Kemudian ada beberapa gedung yang akhirnya kita keluarkan, ada 10 gedung kita beri SP1," kata Pramono di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Meski telah menjatuhkan sanksi, dirinya enggan membeberkan 10 gedung tersebut karena menurutnya tidak etis. Dia menjelaskan bahwa pengecekan gedung ini menindaklanjuti kejadian kebakaran Gedung Terra Drone, Jakarta Pusat yang menewaskan 22 orang pegawai.

"Kami enggak mau terulang kembali. Terutama untuk gedung-gedung yang tumbuh. Jadi gedung-gedung yang tumbuh itu yang biasanya perizinannya tidak lengkap. Nah, yang seperti itu, kami sudah mengeluarkan 10 tadi, peringatan satu," tuturnya.

Lebih lanjut, 10 gedung yang dijatuhi sanksi tidak hanya melihat dari aspek perizinan bangunan. Tapi bangunan tersebut juga tidak memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan.

"Bukan hanya perizinan saja, bangunannya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik oleh Citata, oleh PTSP, Damkar, Ketenagakerjaan. Tadi kami rapat untuk itu," ucap dia.

Dia menegaskan, bagi gedung yang telah diberikan peringatan, namun tidak melakukan perbaikan, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas lanjutan.

"Kalau kemudian tidak dilakukan perbaikan dan melengkapi perizinan, tentunya kami akan beri peringatan berikutnya," ucapnya.

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta diminta menindak tegas gedung-gedung di Jakarta yang tidak memiliki atau tidak memperbarui Sertifikat Layak Fungsi (SLF). Hal itu buntut tewasnya 20 pekerja dalam musibah kebakaran di Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa, Desember 2025.

"Keselamatan dan nyawa manusia harus diutamakan. Tidak boleh ada kompromi bagi gedung yang tidak memenuhi SLF. Harus disegel dan segera diperbaiki bangunnnya," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Mohamad Ongen Sangaji, Rabu (10/12/2025).

Ongen mengaku sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya LSF dalam rapat kerja bersama mitra Komisi A, antara lain Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), lima wali kota dan bupati Kepulauan Seribu serta Asisten Pemerintahan Pemprov DKI.

Ongen mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung lainnya di Ibu Kota. Ongen mengingatkan SLF adalah persyaratan utama bagi setiap gedung guna memastikan standar keamanan, terutama sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran. "Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku," kata Ongen.

Ongen menekankan bahwa SLF merupakan bukti bahwa sebuah gedung memenuhi standar keselamatan dan kelayakan fungsi. Selain memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), setiap gedung juga diwajibkan untuk memperbarui SLF secara berkala.

Dinas Gulkarmat sebelumnya mengungkapkan, dari 2.609 unit gedung bertingkat di Jakarta, sebanyak 694 gedung tidak memenuhi syarat perlindungan kebakaran. Kondisi ini memperburuk potensi risiko bencana kebakaran di Jakarta.

Ongen juga mendorong Gubernur DKI Pramono Anung menerbitkan Pergub soal sertifikasi pemadam bagi sekuriti atau satpam di gedung-gedung bertingkat. "Sehingga pencegahan dini bisa dilakukan satpam. Sebab petugas pemadam membutuhkan waktu ke lokasi kebakaran," kata politisi Partai Nasdem ini.

Selain itu, Ongen meminta gedung perkantoran memiliki mobil pemadam sendiri untuk mengantisipasi kebakaran meluas. "Kita tahu lalu lintas Jakarta sulit diprediksi. Dengan mobil pemadam sendiri, maka musibah kebakaran bisa diminimalisir," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menginstruksikan dinas terkait untuk memeriksa Standar Laik Fungsi (SLF) atau standar keamanan gedung di Jakarta.

Inspeksi ini usai bangunan Terra Drone Indonesia terbakar yang diduga berasal dari kebocoran baterai drone. Akibatnya 22 orang tewas dari peristiwa tersebut.

"Jadi saya udah meminta dan dalam minggu-minggu ini kita akan segera mengecek kembali semua gedung yang ada," kata Pramono di Hotel Mulia, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya permasalahan yang terjadi di gedung-gedung tinggi adalah munculnya bangunan baru di sekitar gedung tersebut. Dia menjelaskan peristiwa yang terjadi di bangunan Terra Indonesia karena terdapat bangunan lain sehingga dia menilai secara kelengkapan persyaratannya tidak terpenuhi.

Pramono menyampaikan permasalahan utama bangunan Terra Indonesia adalah tidak disiapkan penanganan ketika terjadi kebakaran. Sebab, tidak ada alat pemadam api khusus baterai.

"Memang ada pemadam, hydrantnya ada, tetapi yang tidak ada [pemadam api khusus kebocoran baterai] adalah bagaimana kemudian mereka kan menjual ataupun menyiapkan baterai litium untuk dronenya," jelasnya.

Alhasil, katanya, saat terjadi kebakaran banyak orang naik ke atas dan terjebak lantaran asap dari bawah mulai naik serta memenuhi bangunan. Terlebih tangga tergolong kecil sehingga menyulitkan orang untuk menyelamatkan diri.

Sebelumnya, Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta menanggung seluruh biaya perawatan bagi korban luka-luka dan menanggung pemakaman bagi korban meninggal.

"Pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk. Kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya," tandas Pramono.

JAKARTA - Ketidakstabilan ekonomi muncul sebagai isu keamanan paling mendesak di Indonesia. Sebanyak 71% pimpinan keamanan di Indonesia yang disurvei menyatakan, bahwa hal ini merupakan ancaman utama yang paling berpotensi memengaruhi keamanan pada tahun mendatang-persentase tertinggi di dunia.

Kampanye misinformasi dan keresahan publik memicu ketegangan, dengan 62% responden melaporkan peningkatan signifikan terhadap ancaman kekerasan terhadap pimpinan perusahaan dalam dua tahun terakhir-jauh di atas rata-rata Asia Pasifik yang mencapai 46%.

Temuan ini menyoroti bagaimana gejolak ekonomi dan sosial saling berinteraksi dan menciptakan lingkungan berisiko tinggi bagi para pemimpin perusahaan. Sebagai respons, berbagai organisasi memperkuat langkah-langkah perlindungan, komunikasi krisis, dan perencanaan keamanan guna menjaga keselamatan karyawan serta reputasi perusahaan.

Laporan ini merupakan bagian dari World Security Report yang diinisiasi oleh Allied Universal, penyedia layanan keamanan dan fasilitas terkemuka di dunia, bersama dengan bisnis internasionalnya, G4S.

Memasuki Usia ke-12 Tahun, Peruri Security Printing Fokus Inovasi

Secara global, laporan ini melibatkan 2.352 Chief Security Officer (CSO) atau individu dengan posisi setara yang bekerja di perusahaan menengah hingga besar di 31 negara, dengan total pendapatan tahunan gabungan lebih dari 25 triliun dolar AS.

Di Indonesia, sebanyak 58 CSO menjadi responden dalam survei ini, yang merupakan bagian dari 464 CSO yang disurvei di seluruh kawasan Asia Pasifik.

Managing Director G4S Indonesia, Achmad Kosasih mengatakan, pihaknya melihat peningkatan signifikan terhadap risiko yang dihadapi para pemimpin perusahaan, yang sebagian besar dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan.

"Ketidakpastian ini telah menciptakan kondisi di mana kampanye misinformasi dan disinformasi berkembang pesat, sering kali menjadi pemicu utama bagi pihak-pihak yang menargetkan dunia usaha di Indonesia," ujar Kosasih, Selasa (18/11).

Respons yang diberikan, lanjut dia, sangat kuat dan visioner. Perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk yang terdepan secara global dalam menerapkan langkah-langkah perlindungan eksekutif yang komprehensif serta meningkatkan alokasi anggaran keamanan mereka.

"Terdapat komitmen yang nyata untuk memanfaatkan teknologi canggih dalam memperkuat sistem keamanan,” imbuhnya.

Upaya ini juga disertai dengan dorongan untuk menempatkan keamanan fisik sebagai prioritas strategis dalam struktur organisasi. "Temuan ini menegaskan pentingnya strategi terpadu yang memadukan keahlian manusia dan teknologi cerdas secara sinergis," tanbahnya.

Misinformasi memicu ancaman

Indonesia menghadapi tantangan serius akibat maraknya misinformasi dan disinformasi. Sebanyak 86% perusahaan dilaporkan menjadi target kampanye semacam itu dalam satu tahun terakhir — tingkat tertinggi kedua di kawasan Asia Pasifik.

Yang lebih mengkhawatirkan, 62% pimpinan keamanan menyatakan bahwa setengah atau lebih pelaku ancaman terhadap bisnis mereka terdorong oleh misinformasi atau disinformasi — tingkat tertinggi secara global. Faktor-faktor ini telah memicu peningkatan signifikan terhadap ancaman eksternal maupun internal yang lebih spesifik.

Penipuan eksternal disebut sebagai kekhawatiran utama oleh 40% responden, tertinggi di kawasan. Sementara itu, ancaman penipuan internal juga sama seriusnya, dengan 41% menyebutnya sebagai ancaman internal utama — tingkat tertinggi bersama di dunia.

Tindakan proaktif untuk melindungi para pemimpin

Perusahaan-perusahaan di Indonesia mengambil langkah tegas dalam perlindungan eksekutif, dengan tingkat penerapan yang jauh melampaui rata-rata regional maupun global. Sebanyak 71% perusahaan telah meningkatkan prosedur keamanan mereka (dibandingkan dengan rata-rata Asia Pasifik sebesar 52%).

Sementara 60% menyediakan personel pengamanan dekat bagi para pemimpin perusahaan (rata-rata Asia Pasifik 40%) — keduanya merupakan tingkat tertinggi kedua di dunia. Selain itu perusahaan-perusahaan di Indonesia juga menempati posisi teratas di tingkat regional dan global dalam penerapan langkah-langkah perlindungan eksekutif lainnya.

Sebanyak 59% perusahaan melakukan pemantauan ancaman daring (rata-rata Asia Pasifik 49%), dan 55% menyediakan perlengkapan pelindung pribadi bagi para pemimpin, seperti kendaraan berpengaman (rata-rata Asia Pasifik 37%) — menjadikannya tingkat tertinggi di kawasan ini dan tertinggi ketiga secara global.

Memperkuat sumber daya keamanan

Para pimpinan keamanan di Indonesia menunjukkan kesiapan kuat untuk meningkatkan investasi, baik dalam sumber daya manusia maupun teknologi. Sebanyak 71% memperkirakan anggaran keamanan fisik akan meningkat dalam satu tahun ke depan — tingkat tertinggi di kawasan Asia Pasifik.

Terdapat pula fokus besar terhadap penerapan teknologi mutakhir, dengan 60% berencana berinvestasi dalam sistem deteksi intrusi berbasis AI (rata-rata global 44%) dan 55% dalam teknologi kontrol akses biometrik (rata-rata global 40%) dalam dua tahun mendatang, menempatkan Indonesia di antara pemimpin global dalam adopsi teknologi keamanan.

Komitmen tersebut tercermin dalam prioritas strategis mereka. Sebanyak 53% pimpinan keamanan menjadikan peningkatan kemampuan deteksi ancaman untuk mencegah insiden sebagai prioritas utama.

Selain itu, 93% responden sepakat bahwa keamanan fisik seharusnya memiliki prioritas strategis yang lebih tinggi dalam bisnis, — tingkat tertinggi kedua secara global (rata-rata Asia Pasifik 84%).

Pergeseran strategis ini juga mencerminkan meningkatnya tuntutan terhadap peran personel keamanan. Sebanyak 97% pimpinan keamanan menyatakan bahwa tuntutan terhadap profesional garis depan kini lebih besar dibanding lima tahun lalu — tingkat tertinggi bersama di dunia (rata-rata Asia Pasifik 84%).

Sementara itu, 95% meyakini bahwa peran manusia akan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan organisasi, tingkat tertinggi kedua di kawasan ini (rata-rata Asia Pasifik 89%).

Presiden G4S - Asia dan Timur Tengah, Sanjay Verma mengatakan, “Kawasan Asia Pasifik terus menghadapi dinamika makro yang kompleks dan terus berubah, dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama.

Meningkatnya ketegangan geopolitik, perubahan ekonomi yang berkelanjutan, serta percepatan transformasi digital secara bersama-sama membentuk ulang lanskap keamanan bagi dunia bisnis. World Security Report menunjukkan, bahwa ketidakstabilan ekonomi menjadi sumber kekhawatiran yang meluas di seluruh kawasan, dengan Asia Pasifik mencatat tingkat kekhawatiran tertinggi secara global.

Kondisi ini berpotensi memicu peningkatan risiko kejahatan bermotif finansial serta ancaman internal yang didorong oleh tekanan ekonomi.

“Pendekatan multi-dimensi sangat penting untuk menghadapi tantangan ini. Pertama, perusahaan perlu beradaptasi dengan kecepatan dan kompleksitas ancaman yang terus berkembang, khususnya yang didorong oleh teknologi digital," ujar Sanjay.

Investasi dalam teknologi keamanan canggih, lanjut dia, terutama solusi berbasis kecerdasan buatan (AI), kini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Kedua, menarik, melatih, dan mempertahankan tenaga kerja keamanan yang kompeten menjadi faktor krusial.

Langkah ini harus dilanjutkan dengan investasi berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia, guna meningkatkan keterampilan profesional keamanan garis depan agar mampu berkolaborasi secara efektif dengan teknologi, memperkuat kemampuan analitis, serta menjaga kesejahteraan mereka.

"Ketiga, membangun budaya keamanan yang positif di seluruh organisasi- tidak hanya di departemen keamanan, tetapi menjadi tanggung jawab setiap karyawan," terang dia.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal melakukan evaluasi terhadap keamanan sekolah. Langkah ini diambil usai ada insiden ledakan di SMAN 72, Jakarta Utara.

"Setelah insiden ini, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan di lingkungan sekolah dan memperkuat prosedur keselamatan di sekolah-sekolah," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dikutip Senin (10/11/2025).

Rano menyebut keselamatan siswa dan tenaga pendidikan merupakan perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia juga berharap agar para siswa yang menjadi korban bisa segera pulih untuk kembali melakukan aktivitas.

"Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi protes utama kami. Kepada para siswa yang menjadi korban, tetap bersemangat. Kami semua mendoakan kesembuhan dan akan mendampingi hingga proses pemulihan tuntas," tutur Rano.

Mantan Gubernur Banten ini juga menegaskan seluruh pelayanan medis terhadap korban akan ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta, kata dia, juga akan memastikan segala penanganan terkait insiden ini akan dilakukan secara transparan.

"Kepada orang tua dan keluarga, kami memahami kekhawatiran yang dirasakan dan kami berkomitmen untuk memastikan setiap langkah penanganan berjalan transparan dan cepat," pungkasnya.