KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan jika Kopdes (Koperasi Desa) Merah Putih segera menjadi kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat.

Asal ada semangat pantang menyerah, Kopdes bisa tumbuh kuat.

"Yang paling penting adalah semangatnya. Kalau semangatnya kuat, koperasi ini bisa tumbuh jadi kekuatan ekonomi baru masyarakat," kata Ferry ketika meninjau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Nusa Tenggara Timur (NTT) dikutip dari Antara, Sabtu (25/4/2026).

Terkhusus untuk KKMP Manulai II di Kecamatan Alak, Kota Kupang, NTT, Ferry berpesan agar Kopdes dijadikan sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di sana.

Sehingga, perekonomian wilayah sekitar berputar dan akhirnya menjadi besar.

"Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di NTT akan menjadi ekosistem baru ekonomi NTT," jelasnya.

Senada dengan Ferry, Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan jika semua masyarakat mesti gotong royong memajukan perekonomian wilayahnya.

Hadirnya Kopdes Merah Putih bisa menjadi sarana untuk itu.

"Kita tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Harus kolaborasi, dari produksi, hilirisasi, distribusi, sampai pemasaran bahkan industri," ujarnya.

Dilengkapi klinik obat dan cold storage

Sebelumnya, Menkop Ferry mengungkapkan jika Kopdes Merah Putih akan dilengkapi klinik hingga cold storage.

"Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini juga nanti akan dilengkapi dengan gerai obat dan klinik kesehatan di desa-desa supaya orang desa bisa mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan," jelas Ferry, Kamis (23/4/2026).

Untuk itu, Kemenkop akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk mewujudkannya.

"Jadi nanti harapannya kami Kementerian Koperasi bersama Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan akan melakukan penandatanganan surat keputusan bersama," katanya.

Selain klinik gerai obat, dan cold storage, Kopdes menghadirkan gerai sembako, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai logistik, serta satu gerai sesuai kebutuhan yang ada di daerah.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Kopdes Merah Putih Bakal Dilengkapi Klinik Obat Hingga Cold Storage"

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menegaskan kembali peranannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi RI yang ditargetkan menyentuh 8%.

CEO Danantara Rosan P. Roeslani mengklaim sovereign wealth fund (SWF) tersebut memiliki makna besar bagi perekonomian nasional dalam 1 tahun pertama setelah dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. Meski waktu 1 tahun terbilang singkat, periode tersebut dinilai sebagai fase penting dalam membangun fondasi lembaga yang diharapkan menjadi bagian dari ekonomi Indonesia.

“Kami di Danantara juga melihat ada arti yang lebih besar dari itu. Bagaimana penciptaan pertumbuhan 8% tetapi di saat bersamaan kita juga melakukan pemerataan,” ujarnya dalam Tasyukuran 1 tahun Danantara, Rabu (11/8/2026).

Pihak Danantara menyebut kepercayaan yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo menjadi mandat besar untuk membangun institusi yang tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga bagi generasi mendatang.

Di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan geoekonomi global, kehadiran Danantara dinilai penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.

Selama ini, tanpa kekuatan ekonomi yang terintegrasi, Indonesia dinilai lebih sering menjadi pihak yang pasif dan hanya menerima dampak dinamika global. Dengan adanya Danantara, kata Rosan, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam perekonomian global.

Melalui pengelolaan investasi strategis, Danantara juga diharapkan mampu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang besar serta terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak internasional.

Dalam menjalankan perannya, Rosan menegaskan bahwa Danantara menjalankan fungsinya sesuai dengan arah kebijakan ekonomi yang berpijak pada Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi negara menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut manajemen, penggunaan kata “disusun” dalam pasal tersebut memiliki makna penting, yakni menegaskan bahwa negara tetap memiliki peran dalam mengarahkan perekonomian nasional.

Artinya, mekanisme pasar tetap dihormati, tetapi pemerintah tetap hadir untuk melakukan intervensi jika arah ekonomi dinilai tidak sejalan dengan tujuan nasional.

Sebagai lembaga strategis, Danantara menegaskan komitmennya untuk menjalankan mandat dengan tata kelola yang baik, mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta integritas tinggi.

Manajemen menekankan bahwa keberadaan Danantara tidak boleh hanya sekadar konsep di tingkat kebijakan, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Danantara tidak boleh hanya dipersepsikan, tetapi harus dirasakan kehadirannya oleh seluruh rakyat Indonesia,” tekannya.

Kebijakan moneter dan fiskal perlu bersifat antisipatif, bukan sekadar reaktif terhadap tekanan jangka pendek

Jakarta (ANTARA) - Dunia ekonomi global tengah memasuki fase yang semakin tidak bersahabat bagi negara berkembang. Jika satu dekade lalu globalisasi masih menjanjikan konvergensi pendapatan antara negara maju dan berkembang, kini harapan tersebut memudar.

Tahun 2025 kemungkinan besar akan dikenang sebagai periode ketika sistem perdagangan global semakin terfragmentasi, bukan hanya karena kebijakan proteksionis Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, tetapi juga karena kebangkitan kembali merkantilisme Tiongkok.

Dalam konteks ini, dunia tidak lagi sekadar tanpa kepemimpinan global (G-Zero), melainkan terjebak dalam kondisi yang lebih problematis: dunia G-Negative-Two, di mana dua kekuatan ekonomi terbesar justru menimbulkan biaya ekonomi global.

Amerika Serikat, yang selama puluhan tahun berperan sebagai jangkar sistem perdagangan internasional, kini bergerak ke arah sebaliknya. Kenaikan tarif impor AS dari rata-rata sekitar 2 persen menjadi sekitar 17 persen dalam waktu singkat, merupakan perubahan struktural yang sangat besar. Lonjakan tarif ini, bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal bahwa pasar terbesar dunia, kini semakin tertutup dan tidak dapat diprediksi.

Lebih berbahaya lagi, tarif digunakan sebagai instrumen politik, sering kali dikaitkan dengan isu keamanan nasional yang definisinya elastis dan subjektif. Ketidakpastian ini menciptakan efek pengganda negatif bagi investasi global, terutama bagi negara berkembang yang sangat bergantung pada stabilitas akses pasar.

Hanya saja, menyalahkan Amerika Serikat semata tidak memberikan gambaran utuh. Di sisi lain, Tiongkok memperkuat strategi merkantilismenya secara agresif. Dengan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap output manufaktur global dan sekitar 14–15 persen terhadap total ekspor dunia, Tiongkok tetap menjadi pemain dominan dalam perdagangan internasional.

Hal yang menjadi persoalan adalah komposisi ekspor tersebut. Meskipun upah tenaga kerja Tiongkok telah meningkat secara signifikan dan PDB per kapita mendekati 13.000 dolar AS, negara ini masih mendominasi ekspor barang-barang bernilai tambah rendah yang seharusnya menjadi ruang bagi negara berkembang lain. Fenomena ini mengindikasikan adanya distorsi kebijakan yang sistemik.

Salah satu distorsi utama adalah kebijakan nilai tukar. Berbagai kajian menunjukkan bahwa renminbi berada pada posisi undervalued sekitar 15–20 persen dibandingkan nilai fundamentalnya.

Kondisi ini secara efektif bertindak sebagai subsidi ekspor terselubung, membuat produk Tiongkok tetap kompetitif, meskipun biaya produksi meningkat. Akibatnya, negara-negara berkembang menghadapi tekanan berat karena industri domestik mereka harus bersaing dengan produk impor murah yang tidak sepenuhnya mencerminkan biaya ekonomi sebenarnya.

Bagi Indonesia, dampak kombinasi proteksionisme AS dan merkantilisme Tiongkok sangat nyata. Amerika Serikat masih menjadi salah satu tujuan ekspor utama Indonesia, khususnya untuk produk manufaktur, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur. Pada 2024, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai lebih dari 23 miliar dolar AS, atau sekitar 11 persen dari total ekspor nonmigas.

Ketika akses ke pasar ini semakin tidak pasti, sektor-sektor padat karya Indonesia menjadi sangat rentan. Di sisi lain, pasar domestik Indonesia dibanjiri produk impor dari Tiongkok. Nilai impor dari Tiongkok telah melampaui 65 miliar dolas AS per tahun, menjadikannya sumber impor terbesar Indonesia.

Tekanan ini tercermin dalam kinerja sektor manufaktur nasional. Kontribusi manufaktur terhadap PDB Indonesia terus turun, dari sekitar 28 persen pada awal 2000-an menjadi hanya sekitar 18–19 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Penurunan ini bukan hanya persoalan statistik, melainkan sinyal melemahnya basis industrialisasi nasional. Sektor tekstil dan produk tekstil, misalnya, mengalami penurunan kapasitas dan gelombang pemutusan hubungan kerja sejak 2023.

Jika tren ini berlanjut, Indonesia berisiko mengalami deindustrialisasi dini, suatu kondisi yang secara historis berkorelasi dengan stagnasi pendapatan dan meningkatnya ketimpangan.

Masalah ini menjadi semakin serius karena jalur pembangunan tradisional negara berkembang kini semakin sempit. Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa ekspor manufaktur bernilai tambah rendah merupakan mesin utama pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Korea Selatan dan Taiwan memanfaatkan jalur ini pada 1970–1980-an, sementara Tiongkok melakukannya sejak 1990-an.

Dalam dunia G-Negative-Two, jalur tersebut terhambat oleh dua kekuatan sekaligus: pasar negara maju yang semakin proteksionis dan dominasi ekspor Tiongkok di pasar negara berkembang.

Apa yang harus dilakukan Indonesia dalam situasi ini? Pertama, Indonesia perlu bersikap lebih tegas dan strategis dalam kebijakan perdagangan. Perlindungan industri domestik bukanlah tabu selama dilakukan sesuai dengan aturan internasional. Instrumen, seperti bea masuk anti-dumping, safeguard, dan pengawasan standar teknis, harus dimanfaatkan secara optimal.

Banyak negara berkembang, termasuk Meksiko dan Brasil, telah mulai menerapkan kebijakan serupa untuk menahan lonjakan impor murah yang mengancam industri nasional mereka.

Kedua, strategi industrialisasi Indonesia harus diperkuat dan diperdalam. Hilirisasi sumber daya alam merupakan langkah awal yang penting, tetapi tidak boleh berhenti pada ekspor produk setengah jadi.

Lonjakan ekspor nikel dari sekitar 3 miliar dolas AS pada 2017 menjadi lebih dari 30 miliar dolar AS pada 2023 menunjukkan potensi besar, tetapi dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi masih terbatas. Tanpa pengembangan industri lanjutan, hilirisasi berisiko menciptakan ketergantungan baru terhadap teknologi dan modal asing.

Ketiga, diversifikasi pasar ekspor harus menjadi prioritas utama. Ketergantungan berlebihan pada pasar AS dan Tiongkok meningkatkan kerentanan ekonomi Indonesia. Kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika menawarkan potensi besar, dengan populasi gabungan lebih dari 3 miliar jiwa dan pertumbuhan kelas menengah yang relatif cepat.

Penetrasi pasar ini memerlukan diplomasi ekonomi yang aktif, dukungan pembiayaan ekspor, serta peningkatan kualitas dan standar produk nasional.

Keempat, stabilitas makroekonomi harus dijaga sebagai fondasi utama ketahanan nasional. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, volatilitas arus modal dan nilai tukar akan menjadi tantangan permanen.

Cadangan devisa Indonesia yang berada di kisaran 140 miliar dolar AS harus dikelola secara hati-hati sebagai penyangga terhadap guncangan eksternal. Kebijakan moneter dan fiskal perlu bersifat antisipatif, bukan sekadar reaktif terhadap tekanan jangka pendek.

Pada akhirnya, dunia G-Negative-Two mencerminkan kegagalan kepemimpinan global dalam menyediakan barang publik internasional. Amerika Serikat dan Tiongkok, meskipun sering berseberangan secara politik, memiliki kesamaan dalam satu hal: keduanya semakin memprioritaskan kepentingan domestik dengan mengorbankan stabilitas global.

Dalam situasi ini, negara berkembang, seperti Indonesia, tidak dapat bersikap pasif atau bergantung pada tatanan global lama yang semakin rapuh.

Justru dalam krisis inilah Indonesia dituntut untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih mandiri, realistis, dan berorientasi jangka panjang. Dunia mungkin semakin terfragmentasi, tetapi pilihan kebijakan domestik tetap berada di tangan kita.

Jika mampu merespons dengan kebijakan industri yang cerdas, perlindungan perdagangan yang selektif, serta diversifikasi ekonomi yang konsisten, Indonesia tidak hanya dapat bertahan dalam dunia G-Negative-Two, tetapi juga memperkuat fondasi menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

*) Dr Aswin Rivai adalah pemerhati ekonomi dan dosen FEB UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menegaskan masa depan koperasi Indonesia berada di tangan Gen Z. Energi, kreativitas, dan keberanian generasi Gen Z akan menentukan arah pengembangan koperasi ke depan, terutama dengan hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Melalui kemampuan digital marketing, koneksi bisnis daring sampai inovasi produk dan layanan, Gen Z dapat membawa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melompat lebih cepat dan modern,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Ferry mengatakan sekitar 80 ribu lebih Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menciptakan ekosistem ekonomi yang baru dan kuat di Indonesia. Koperasi yang selama ini dianggap kecil dan diremehkan akan menjadi kekuatan ekonomi besar dan mesin pertumbuhan di Indonesia.

Menkop menyampaikan koperasi adalah amanat konstitusi dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Namun hampir 30 tahun terakhir, ekonomi rakyat di desa makin tersisih oleh tengkulak, rentenir, dan pinjol.

Banyak desa masih minim listrik, internet, obat, hingga harga barang yang lebih mahal dari kota. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo menegaskan pembangunan ekonomi harus dimulai dari bawah, dari desa.

Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah ingin mengubah masyarakat desa menjadi subjek ekonomi. Kopdes akan menyalurkan kebutuhan warga, menjadi offtaker produk desa, menampung hasil panen, dan ikut menyalurkan bantuan pemerintah.

Ekosistem ini diharapkan menciptakan jutaan lapangan kerja, terutama bagi anak muda yang menjadi penentu masa depan koperasi.

Menkop juga mengemukakan sejumlah usaha besar di dunia ini sebenarnya dikelola oleh koperasi, seperti FC Barcelona dan Rabobank. Ini menunjukkan bahwa koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi besar. Dengan rencana lebih dari 80 ribu Kopdes/Kelurahan Merah Putih yang fokus menggerakkan produk dalam negeri, koperasi Indonesia juga bisa tumbuh setara industri besar.

Oleh sebab itu, Menkop mengatakan Presiden memerintahkan agar koperasi secara cepat mengejar ketertinggalan dari BUMN dan swasta. Koperasi harus sama majunya dengan BUMN dan swasta; koperasi harus punya andil dalam pembangunan.

Menkop mengatakan dengan pembentukan Kopdes Merah Putih yang sudah berjumlah lebih dari 82 ribu koperasi, nilai tambah yang diciptakan akan sangat luar biasa. Dari keanggotaan koperasi yang saat ini berjumlah 29 juta anggota, akan terjadi peningkatan signifikan. Jika anggota tiap Kopdes/Kelurahan Merah Putih berjumlah 1.000 orang, akan bertambah setidaknya 80 juta partisipasi anggota masyarakat.

“Belum lagi akan ada 80 ribu gerai sembako yang dikelola secara ritel modern oleh koperasi. Akan ada 80 ribu lembaga keuangan mikro di desa dan kelurahan, ada 80 ribu klinik desa yang dilengkapi tenaga medis, 80 ribu warehouse, dan 80 ribu truk kendaraan yang memperlancar distribusi barang milik desa,” lanjut Ferry.

“Selama ini koperasi dianggap kecil. Sekarang kita buktikan, koperasi akan menjadi ekosistem bisnis yang kuat, seperti yang diharapkan oleh Pendiri Republik, Bung Hatta. Kita harus bisa berdaulat di negeri sendiri,” tegas Ferry.

Karena itu, Ferry mendorong koperasi dan kampus masuk ke sektor produksi dengan mengambil peran sebagai produsen untuk menghasilkan produk-produk yang selama ini dihasilkan industri. Produk-produk tersebut dapat dijual melalui outlet di Kopdes/Kelurahan Merah Putih. “Kami siap berkolaborasi dengan kampus dan daerah, termasuk Unair, untuk membangun masa depan ekonomi rakyat yang lebih kuat dan berkeadilan,” kata Ferry.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyampaikan rasa hormat dan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto atas sambutan kenegaraan yang hangat di Jakarta.

Dia menyebut kunjungannya kali ini sebagai balasan atas kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Brasil pada Juli 2025, sekaligus memperkuat kemitraan strategis yang telah terjalin selama lebih dari satu dekade.

“Merupakan kehormatan bagi saya untuk membalas kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Kemitraan strategis yang saya luncurkan pada kunjungan pertama saya ke Jakarta pada 2008 kini semakin relevan dan aktual,” ujar Lula saat memberikan pernyataan bersama (joint statement) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Presiden Lula menekankan bahwa Brasil dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, baik dari segi demokrasi, populasi yang besar dan dinamis, maupun kekuatan ekonomi yang terus tumbuh.

Keduanya juga berbagi posisi strategis sebagai anggota penuh BRICS dan G20, yang memperkuat peran global masing-masing negara.

“Kita [RI-Brasil] adalah dua negara demokrasi besar, masyarakat yang dinamis, dan ekonomi yang terus berkembang. Kita sama-sama anggota penuh BRICS dan G20,” imbuhnya.

Lula juga menegaskan bahwa kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, kini menempati posisi penting dalam kebijakan luar negeri Brasil.

“Asia telah menempati posisi penting dalam agenda internasional saya pada tahun 2025. Pada semester pertama tahun ini, saya telah berkunjung ke Jepang, Vietnam, dan China. Saya juga menerima kunjungan Perdana Menteri Modi dan Presiden Subianto pada Juli lalu di Brasil,” ujar Lula.

Presiden Lula mengatakan kunjungannya ke Indonesia merupakan bagian dari misi diplomatik ke Asia yang juga mencakup Malaysia, dan akan ditutup dengan partisipasinya dalam KTT Asean.

Dia menilai Asia Tenggara sebagai kawasan paling dinamis di dunia, dengan hubungan perdagangan yang semakin kuat bersama Brasil.

“Asia Tenggara adalah salah satu kawasan paling dinamis di dunia. Asean sudah menjadi mitra dagang terbesar kelima bagi Brasil,” kata Lula.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam pertumbuhan ekonomi sepesat sekarang ini, peran perbankan menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara secara keseluruhan.

Peta perbankan global, jika diukur dari total aset, menyajikan sebuah narasi yang jelas mengenai pusat-pusat kekuatan ekonomi dunia.