REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri kreatif Indonesia memiliki peluang besar melahirkan lebih banyak intellectual property (IP) yang mampu bersaing di pasar global. Namun, keterbatasan akses pendanaan dan pengembangan proyek pada tahap awal masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi para kreator.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan, Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri hiburan di Asia. Potensi tersebut ditopang oleh kekayaan budaya, cerita lokal, serta talenta kreatif yang terus berkembang.

"Indonesia memiliki talenta kreatif, kekayaan budaya, dan potensi ekonomi kreatif yang sangat besar. Pemanfaatan teknologi perlu diarahkan untuk memperkuat ekosistem kreatif nasional, membuka akses yang lebih luas bagi para kreator, serta menciptakan peluang baru agar karya-karya Indonesia dapat dikenal di tingkat global," ujar Teuku dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Teuku, pengembangan IP lokal menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing industri kreatif nasional. Kolaborasi antara pelaku industri, komunitas kreatif, dan pemanfaatan teknologi dinilai dapat mempercepat pertumbuhan sektor tersebut.

Isu penguatan IP dan akses pembiayaan menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Kementerian Ekonomi Kreatif dengan SHOW Token. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas peluang pengembangan industri kreatif berbasis teknologi serta strategi memperluas jangkauan karya kreatif Indonesia ke pasar internasional.

COO SHOW Token Joshua Khubani mengatakan, banyak proyek kreatif kesulitan berkembang karena terbatasnya dukungan pendanaan pada tahap awal pengembangan.

Menurut Joshua, tantangan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan yang dihadapi industri hiburan secara global.

"Kami ingin membantu menciptakan akses yang lebih terbuka terhadap pengembangan proyek entertainment. Dengan memanfaatkan teknologi dan komunitas global, lebih banyak kreator memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide-ide mereka menjadi karya yang dapat diproduksi dan dinikmati oleh audiens yang lebih luas," ujar Joshua.

Ia menambahkan, nilai ekonomi sebuah IP tidak berhenti ketika sebuah film atau karya selesai diproduksi. IP yang kuat dapat berkembang menjadi berbagai produk turunan yang menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang.

"Film dapat menjadi awal dari sebuah ekosistem yang lebih besar. Ketika sebuah IP berkembang, peluangnya dapat meluas ke berbagai sektor seperti merchandise, collectibles, toys, licensing, hingga aktivitas komunitas yang terus menjaga keterlibatan audiens," kata Joshua.

Selain pendanaan, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga dinilai akan semakin memengaruhi perkembangan industri kreatif. Namun Joshua menegaskan, teknologi tidak ditujukan untuk menggantikan kreator.

"Kami tidak melihat AI sebagai pengganti kreator. Kreativitas dan kemampuan bercerita akan selalu berasal dari manusia. Teknologi hadir untuk membantu kreator bekerja lebih efektif dan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas," ujarnya.

Di tengah berkembangnya creator economy, AI, dan teknologi Web3, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk melahirkan generasi baru IP kreatif yang mampu bersaing tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di tingkat global.

Sektor ekonomi kreatif, khususnya pada subsektor prioritas seperti film, gim, dan aplikasi, memiliki potensi serapan tenaga kerja yang sangat besar

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) bersinergi untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sekaligus memperluas kesempatan kerja di sektor ekonomi kreatif.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menilai hal ini sangat penting, mengingat sektor ekonomi kreatif memiliki prospek besar sebagai salah satu sumber penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia.

“Sektor ekonomi kreatif, khususnya pada subsektor prioritas seperti film, gim, dan aplikasi, memiliki potensi serapan tenaga kerja yang sangat besar,” kata Yassierli.

Menurut dia, potensi tersebut perlu didukung melalui penguatan kompetensi tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif yang terus berkembang.

Lebih lanjut, Kemnaker dan Kemenekraf juga sepakat bahwa percepatan pelaksanaan Pelatihan Vokasi Nasional dan Magang Nasional (MagangHub) perlu dilakukan.

Hal ini, kata Yassierli, sebagai bagian dari stimulus ekonomi sekaligus upaya menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri kreatif.

Sinergi kedua kementerian ini, lanjutnya, merupakan tindak lanjut dari kesepahaman bersama yang ditandatangani pada 13 Januari 2026.

Kerja sama tersebut kemudian diperkuat melalui koordinasi teknis terkait program vokasi nasional pada 3 Juni 2026 serta penguatan program magang nasional.

“Kolaborasi ini juga sejalan dengan visi Kabinet Merah Putih dalam menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar penciptaan lapangan kerja masa depan,” ujar Yassierli.

Kemnaker pun siap berkolaborasi dalam menyusun kurikulum pelatihan vokasi yang dirancang secara spesifik guna mengakomodasi kebutuhan 17 subsektor ekonomi kreatif.

"Kami juga akan mendorong program reskilling bagi pekerja ekonomi kreatif, termasuk mereka yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melalui pemanfaatan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Selain itu, kami menyiapkan pelaku usaha ekonomi kreatif dan alumni perguruan tinggi untuk bergabung dalam program magang nasional," jelasnya.

Lebih jauh, guna memastikan talenta kreatif Indonesia memperoleh pengakuan di tingkat nasional maupun global, Kemnaker berkomitmen mempercepat penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang ekonomi kreatif.

"Kemnaker juga akan memfasilitasi sertifikasi profesi bagi para pekerja ekonomi kreatif agar memperoleh pengakuan resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," ujar Menaker.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya berharap kerja sama dengan Kemnaker pada semester II tahun 2026 dapat menjadi fondasi penguatan kolaborasi kedua kementerian hingga 2029.

"Kita matangkan dan fokus pada sektor animasi, film, fesyen, dan AI. Setelah itu, kita akan melakukan survei bersama para pemangku kepentingan, terutama BLK yang memiliki spesialisasi di bidang fesyen," ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengatakan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif (ekraf) Indonesia harus diimbangi dengan pembangunan ekosistem yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Ia pun mengapresiasi pertumbuhan sektor ekraf Indonesia yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025 hingga semester pertama 2026.

"Dari apa yang disampaikan Bapak Menteri (Ekraf), bahwa pertumbuhan ekonomi kreatif naik dengan cukup luar biasa, tetapi ada satu pertanyaan besar, apakah ekosistemnya juga sehat?" kata Hendry dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6), investasi ekonomi kreatif pada triwulan I 2026 mencapai Rp11,33 triliun, dengan nilai ekspor sebesar 7,38 miliar dolar AS.

Kontribusi sektor itu terhadap perekonomian nasional juga terus mengalami peningkatan.

Meski mengapresiasi capaian tersebut, Hendry menilai masih terdapat kesenjangan antara pertumbuhan angka makro dan kondisi riil di lapangan yang dihadapi para pelaku industri kreatif.

"Dari narasi pertumbuhan saya pikir ini sudah sangat baik dan patut diapresiasi, tetapi ada kondisi realitas ekosistem yang perlu kita perhatikan bersama," ujarnya.

Ia mengungkapkan sejumlah tantangan utama dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional, salah satunya adalah maraknya pembajakan digital yang masih merugikan kreator.

"Konten berbayar masih dibajak dan praktik streaming ilegal masih marak. Ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan industri kreatif kita," katanya.

Selain itu, Hendry juga menyoroti isu kesejahteraan pekerja kreatif yang masih jauh dari ideal, mulai dari upah rendah hingga ketidakpastian kerja.

"Kita masih melihat upah yang rendah, jam kerja yang panjang, dan ketidakpastian kerja yang dialami banyak pekerja kreatif," ujarnya.

Di tengah perkembangan teknologi, ia juga mengingatkan dampak signifikan dari kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang mulai mengubah lanskap industri kreatif.

"AI mulai menggantikan pekerjaan di bidang desain, ilustrasi, animasi, hingga produksi konten. Ini harus menjadi perhatian serius agar transformasi teknologi tidak justru meminggirkan pekerja kreatif Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Hendry menilai struktur ekspor ekraf Indonesia masih didominasi subsektor tradisional seperti fesyen, kriya, dan kuliner. Sementara subsektor berbasis kekayaan intelektual seperti gim, animasi, aplikasi digital, dan film belum memberikan kontribusi optimal.

"Pertanyaan yang perlu diskusikan bukan lagi berapa besar ekonomi kreatif tumbuh, tetapi apakah pertumbuhan tersebut benar-benar menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang sehat, berkelanjutan, dan mampu melindungi para pelaku ekonomi kreatif," ujar Hendry.

Ia pun mendorong agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen kekayaan intelektual global yang kompetitif.

"Kita ingin kreator Indonesia naik kelas menjadi pemilik intellectual property atau IP global yang mampu bersaing di pasar internasional," ucapnya.

Dalam forum tersebut, Hendry turut mengajukan sejumlah pertanyaan strategis kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, termasuk terkait efektivitas program dalam mendorong investasi, rendahnya kontribusi subsektor digital terhadap ekspor, serta dampak nyata dari 76 nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani.

Ia mengharapkan capaian yang telah diraih pemerintah dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun industri ekonomi kreatif yang tidak hanya tumbuh secara statistik, tetapi juga tangguh secara ekosistem, berdaya saing global, serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku industri.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf)/Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) memperjuangkan penundaan kewajiban tarif normal atau pemberian tax holiday bagi badan usaha ekonomi kreatif (ekraf) yang masih berada di fase inkubasi produk.

Putra juga mendesak agar Kemenekraf segera mendatangi Kantor Kementerian Keuangan untuk menegosiasikan aturan turunan yang lebih ramah terhadap ekosistem kreatif.

"Menurut saya, Kemenekraf harus bisa memperjuangkan penundaan kewajiban tarif normal bagi CV, PT ekraf yang ada di fase inkubasi. Jadi, langkah pertama harus dengan Kementerian Keuangan, memastikan bahwa mereka itu clear. Paham betul wujud dari bisnis ekraf ini seperti apa," kata Putra dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.

Putra mengingatkan agar Kemenekraf menyelesaikan harmonisasi kebijakan tersebut di tingkat pemerintah terlebih dahulu sebelum menemui para pelaku usaha di lapangan.

"Nah, setelah sudah clear, sudah selesai berjuang di Lapangan Banteng (Kantor Kementerian Keuangan), baru mungkin kita bisa bertemu dengan para pelaku ekraf sehingga kalaupun nanti mereka tidak bisa terima, kita masih bisa balik lagi ke Kementerian Keuangan," ujarnya.

Menurut dia, Kemenekraf perlu bergerak cepat memitigasi dampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Aturan baru tersebut dinilai berpotensi mematikan daya kreasi dan ruang tumbuh pelaku ekraf yang baru bertransformasi menjadi badan hukum formal.

Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Kemenekraf di Jakarta, Selasa (2/6), Putra menegaskan bahwa Kemenekraf harus mengambil posisi tegas sebagai "perisai pelindung" sekaligus "jembatan advokasi" bagi pelaku ekraf, khususnya yang berada di fase inkubasi.

"Dalam konteks ini saya rasa saudara Menteri harus lebih awal komunikasi dengan Kementerian Keuangan karena ketika kita datang ke asosiasi, pelaku ekraf, pemerintah itu sudah harus satu suara," ujar Putra.

Putra menyoroti dampak instan PP 20/2026 yang langsung memukul pelaku ekraf skala mikro dan kecil yang mencoba berkolaborasi membangun bisnis secara formal bersama investor lewat jalur CV, Firma, atau PT Biasa.

Berdasarkan aturan teranyar tersebut, sejak hari pertama berdiri, pelaku usaha tidak lagi dihitung pajaknya dari omset, melainkan diwajibkan masuk ke sistem pembukuan normal dan membayar pajak berdasarkan keuntungan bersih perusahaan.

Menurut Putra, karakteristik industri kreatif sangat unik dan berbeda jauh dengan perdagangan konvensional. Industri seperti studio animasi, rumah produksi, hingga pengembang gim membutuhkan waktu riset bertahun-tahun serta modal awal yang besar sebelum akhirnya bisa menghasilkan keuntungan riil.

"Jadi, tidak bisa digebyak uyah (dipukul rata) oleh Kementerian Keuangan. Saudara Menteri dan jajaran justru harus mengedukasi, melakukan diferensiasi bisnis ekraf dengan bisnis yang lainnya," ucapnya.

Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Kemenekraf itu, selain mendorong penundaan tarif, juga mendorong harmonisasi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) ekraf. Langkah itu penting agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki pemahaman yang sama mengenai struktur biaya industri kreatif.

Dengan harmonisasi tersebut, komponen biaya seperti riset mendalam, pembelian lisensi software, hingga honor untuk kreator lepas (freelancer) dapat diakui secara penuh sebagai pengurang penghasilan bruto yang sah (sesuai fasilitas Pasal 31E).

Merespons desakan konkrit tersebut, pihak Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya menyatakan kesiapannya.

"Baik, kami laksanakan. Terima kasih," tutup perwakilan jajaran Kemenekraf di akhir sesi intervensi.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong empat perusahaan rintisan (startup) Indonesia untuk menembus pasar Jepang melalui ajang Sushitec Tokyo yang akan digelar pada 27-29 April 2026.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan keikutsertaan startup ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama bisnis hingga menarik investasi global.

"Empat startup dari program ini kita akan kirimkan, kita siapkan untuk bisa hadir dalam event besar di Tokyo. Tentu harapannya nanti di sana mereka bisa mendapatkan akses pasar yang lebih luas, atau bahkan mendapatkan bisnis partner, atau investasi untuk pengembangan usaha mereka," ujar Teuku Riefky dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan pengiriman startup ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong kekayaan intelektual (IP) Indonesia semakin dikenal di tingkat global.

"Tentu ini sebuah kebanggaan seperti yang Pak Presiden inginkan, bagaimana IP Indonesia semakin mendunia," katanya.

Adapun empat startup yang terpilih berasal dari berbagai sektor, mulai dari sustainability hingga talenta digital. Mereka adalah Bell Living Lab, Gapai, IJO, dan SPUN.

[Gambas:Youtube]

Bell Living Lab mengembangkan material ramah lingkungan dari limbah pertanian, khususnya ampas kopi, untuk kebutuhan industri fesyen dan furnitur berbasis ekonomi sirkular. Sementara IJO memanfaatkan rumput laut sebagai bahan dasar pupuk dan pestisida ramah lingkungan guna mendukung pertanian berkelanjutan.

Di sisi lain, SPUN menghadirkan platform berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mempermudah proses pengurusan visa lintas negara di Asia Tenggara. Sedangkan Gapai fokus menghubungkan tenaga kerja Indonesia terampil dengan pasar global, termasuk sektor hospitality, manufaktur, dan layanan.

Teuku Riefky menambahkan, pemerintah turut memberikan pendampingan kepada para startup sebelum berangkat, termasuk dalam penyusunan proposal bisnis dan pemahaman pasar tujuan.

"Pendampingan termasuk persiapannya, karena bisnis proposal itu juga penting, ketika kita mau hadir ke sebuah negara juga kita penting tahu bagaimana sebetulnya market di negara itu, kemudian storytelling yang menarik bagi pengusaha-pengusaha di negara itu kan lain-lain juga," ujarnya.

Ia mencontohkan pasar Jepang yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap isu keberlanjutan (sustainability), sehingga menjadi peluang bagi startup Indonesia yang mengusung inovasi ramah lingkungan.

"Misalnya Jepang, mereka kan sangat tertarik yang kaitannya dengan sustainability," kata dia.

Selain memperluas pasar, pemerintah juga menargetkan adanya transfer teknologi dan kolaborasi dengan pelaku industri di Jepang.

"Target output-nya adalah kerja sama bisnis, apakah itu untuk memperluas pasar atau mungkin bertemu dengan bisnis partner yang juga bisa memberikan investasinya untuk membesarkan bisnis dari empat startup ini," ujar Teuku Riefky.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) membuka pendaftaran beasiswa Badan Ekraf Digital Talent (BDT) 2026, untuk mencetak talenta digital berbasis kecerdasan buatan (AI).

Program beasiswa yang diinisiasi oleh Kemenekraf ini dapat diakses secara online melalui platform Dicoding Indonesia, dengan kuota 2.200 peserta dan batas pendaftaran hingga 31 Mei 2026

Peserta akan mengikuti pembelajaran mandiri (self-paced) berbasis kurikulum global, baik kemampuan interpersonal (soft skill) maupun kemampuan teknis (hard skill), dengan fokus pada pemanfaatan AI untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Cara mendaftar beasiswa BDT 2026 cukup mudah.

Calon peserta hanya perlu mengakses situs resmi program di bdt.dicoding.com, sebelum 31 Mei 2026.

Setelah itu, peserta akan mengikuti pelatihan intensif dari Dicoding yang mencakup materi penggunaan AI, pemilihan tools produktivitas, hingga teknik prompt engineering.

Film Pelangi di Mars dinilai menjadi terobosan baru dalam industri perfilman Indonesia, dengan menggabungkan genre science fiction yang jarang diangkat, dengan pemanfaatan teknologi extendedreality (XR).

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengapresiasi keberanian film tersebut, dalam mengeksplorasi tema yang belum banyak digarap di Indonesia.

“Satu hal penting, science fiction itu juga genre-nya jarang diangkat orang."

"Isu lingkungan juga jarang diangkat orang,” katanya dalam sambutan di acara Intimate Screening bersama Kabinet Merah Putih di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, ada tiga aspek utama yang menjadi kekuatan film ini.

Pertama, keberanian mengangkat genre science fiction yang dipadukan dengan isu lingkungan, menjadikannya berbeda dari kebanyakan film nasional.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendukung sektor ekonomi kreatif (ekraf) untuk dapat mengakses dana kredit usaha rakyat (KUR) dan menjadikan karya kreatif sebagai agunan atau jaminan usaha.

Pernyataan itu disampaikan Hendry merespons rencana Kementerian Ekonomi Kreatif menyalurkan dana KUR berbasis kekayaan intelektual dengan total nilai mencapai Rp10 triliun. Ia pun menyambut baik langkah pemerintah itu.

“Ini sangat baik sekali karena membuka kesempatan bagi pelaku ekraf untuk tumbuh berkembang. Salah satu yang kita dorong adalah bagaimana ekraf lokal dapat memanfaatkan hal ini untuk menjual kebudayaan dan kearifan lokal di kancah nasional dan global,” kata dia, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pelaku ekraf lokal seharusnya sudah difasilitasi mendapatkan kekayaan intelektual komunal sebagai warisan budaya nusantara. Selama ini, kata dia, pelaku ekraf lokal hanya bergerak sendiri-sendiri tanpa fasilitasi maksimal.

Dia mencontohkan, Provinsi Riau memiliki warisan budaya dan kearifan lokal yang cukup tinggi, tetapi pelaku ekraf belum tersentuh dalam akses perbankan. Para pelaku ekraf lokal Riau disebut lebih banyak bergerak karena kecintaan terhadap warisan budaya melayu.

"Banyak saya temukan pelaku ekraf di Riau khususnya bergerak secara swadaya. Padahal, potensi ekraf Riau cukup bagus untuk dikembangkan,” kata legislator dari daerah pemilihan Riau tersebut.

Ia meyakini hal yang sama juga terjadi di daerah lain. “Maka tentu dengan adanya kebijakan Kementerian Ekonomi Kreatif ini membuka peluang pelaku ekraf lokal untuk tumbuh berkembang,” tuturnya.

Di sisi lain, dia meyakinkan pihak perbankan bahwa karya kreatif merupakan kekayaan nusantara yang layak untuk dijadikan agunan atau jaminan usaha.

Sehubungan dengan itu, Hendry mengharapkan agar pihak perbankan mempertimbangkan memberikan akses permodalan kepada pelaku ekraf dan mau mempertimbangkan kekayaan intelektual sebagai agunan pokok dalam pengajuan pinjaman.

Ia menyebut negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan China turut menerapkan hal yang sama.

“Perlu dicatat, menurut data, Indonesia merupakan negara peringkat ketiga dunia dalam industri ekraf. Tentu ini jadi modal penting bagi kita karena Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk bersaing di kancah internasional,” tandasnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menyoroti dampak ketegangan geopolitik global, terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia.

Menurutnya, konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia berpotensi memengaruhi biaya hidup rumah tangga di dalam negeri.

Riefky mengatakan, masyarakat tidak bisa menganggap konflik internasional sebagai isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

Sebab, dinamika geopolitik global dapat berdampak pada harga kebutuhan pokok hingga stabilitas ekonomi.

“Jangan disangka pemberitaan-pemberitaan perang, oh itu di Timur Tengah perangnya, itu mungkin di bagian Eropa perangnya, dan seterusnya."

"Itu tidak akan berdampak kepada dapur rumah tangga kita, ke biaya hidup rumah tangga kita,” ujar Riefky dalam acara laporan capaian program pelatihan digital Emak-Emak Matic dan GenMatic di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya berencana memperluas program literasi digital, melalui inisiatif SantriMatic yang menyasar komunitas pesantren di Indonesia.

Program ini diproyeksikan menjadi kelanjutan dari pelatihan digital Emak-Emak Matic dan GenMatic, yang digelar bersama Shopee Indonesia.

Rencana tersebut disampaikan Riefky Harsya, saat menghadiri laporan capaian program pemberdayaan digital yang berlangsung di Jakarta.

Ia menilai pesantren memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital, karena jumlahnya yang tersebar luas di berbagai daerah.

“Kita bisa kembangkan menjadi SantriMatic."

"Kita tahu pesantren dan dayah di Indonesia sangat banyak."

Pendapatan pelaku UMKM peserta program Emak-Emak Matic meningkat hingga 7x lipat, dan performa afiliator di ekosistem digital tercatat melonjak sampai 20x lipat, setelah mengikuti pelatihan digitalisasi hasil kolaborasi Kementerian Ekonomi Kreatif dan Shopee Indonesia.

Program Emak-Emak Matic dan GenMatic merupakan inisiatif pelatihan digital yang dirancang untuk membantu ibu rumah tangga dan generasi muda, memanfaatkan ekosistem ekonomi digital sebagai sumber penghasilan.

Sepanjang pelaksanaannya, program ini telah menjangkau ribuan peserta dari berbagai kota, dengan materi pelatihan mulai dari strategi berjualan online, pemanfaatan fitur promosi, hingga pengembangan konten digital.

Salah satu peserta yang merasakan dampak program ini adalah Aya Sophia Madjid, pemilik toko Rumahayasophia di Bogor.

Setelah mengikuti pelatihan Emak-Emak Matic, ia mencatatkan peningkatan pendapatan hingga 7 kali lipat, berkat pemanfaatan fitur promosi dan pengelolaan toko digital yang lebih optimal.

“Sebagai ibu rumah tangga yang berbisnis, saya sering merasa kesulitan belajar soal teknologi."

Tingginya angka pengangguran generasi muda menjadi perhatian pemerintah, di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dalam laporan terbaru, disebutkan dari sekitar 7,4 juta pengangguran di Indonesia, 82 persen di antaranya merupakan kelompok usia di bawah 40 tahun.

Hal tersebut disampaikan dalam acara laporan capaian kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dan Shopee Indonesia, melalui Program Emak-Emak Matic dan GenMatic.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai, sektor ekonomi digital dapat menjadi salah satu solusi konkret untuk menyerap tenaga kerja muda.

“Dari sekitar 7,4 juta pengangguran, 82 persen adalah generasi muda."

"Mereka relatif lebih mudah memahami digitalisasi."