JAKARTA - BPJS Kesehatan terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program JKN agar mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan peran Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) yang menjadi fokus dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TKMKB Tahun 2026.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan bahwa Program JKN tidak hanya berperan sebagai penjamin pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga merupakan instrumen keadilan sosial yang memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak, bermutu, dan berkesinambungan.

“Per 1 Juni 2026 terdapat lebih dari 285,4 juta peserta JKN. Selain itu, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta 3.221 rumah sakit dan klinik utama di seluruh Indonesia,” ujar Pujo, Kamis (11/6/2026).

Dia menambahkan, dalam ekosistem JKN yang besar dan kompleks, TKMKB memiliki posisi yang sangat strategis. “TKMKB menjadi salah satu pilar pengendali yang menjaga agar Program JKN tetap berada pada jalur yang benar, yaitu mutu layanan yang terjaga, pembiayaan yang efisien, serta kepentingan peserta yang tetap menjadi prioritas utama,” tuturnya.

Menurut Pujo, tantangan penyelenggaraan jaminan kesehatan ke depan akan semakin kompleks seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan, perkembangan teknologi kesehatan, serta perubahan pola penyakit. Oleh karena itu, TKMKB dituntut tidak hanya melakukan evaluasi terhadap layanan yang telah berjalan, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi yang bersifat sistemik, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

“Melalui tema Mengawal Mutu, Menjaga Keberlanjutan JKN, kami ingin memastikan seluruh unsur TKMKB bergerak dalam visi yang sama untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan sekaligus memastikan keberlanjutan Program JKN. Forum ini menjadi ruang untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia,” kata Pujo.

Pujo menambahkan bahwa TKMKB berperan menjembatani perspektif klinis dan pembiayaan untuk memastikan mutu layanan, efisiensi biaya, serta keberlanjutan Program JKN. Menurutnya, keberadaan TKMKB penting untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara rasional, sesuai kebutuhan medis, berbasis standar profesi, dan tetap memperhatikan efektivitas penggunaan Dana Jaminan Sosial.

Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba, mengungkapkan bahwa peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, bertambahnya kepercayaan terhadap Program JKN, perluasan akses layanan kesehatan, perkembangan teknologi kesehatan, hingga perubahan pola demografi dan epidemiologi masyarakat. Kondisi tersebut turut mendorong peningkatan utilisasi dan pembiayaan pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun.

“Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, BPJS Kesehatan terus mendorong penguatan pelayanan promotif dan preventif sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan peserta sejak dini,” ujar Abdi.

Dia melanjutkan, penguatan peran FKTP menjadi sangat penting untuk mendukung deteksi dini penyakit, mengurangi risiko komplikasi, serta memastikan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. “Dalam konteks tersebut, TKMKB memiliki peran strategis untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar, berbasis kebutuhan medis, dan mendukung keberlanjutan Program JKN,” jelasnya.

Menurut Abdi, dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tidak hanya diwujudkan melalui perluasan akses layanan kesehatan, tetapi juga dengan memastikan setiap peserta memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan setara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, TKMKB memiliki peran penting untuk menjaga agar pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar, kebutuhan medis, dan prinsip keadilan bagi seluruh peserta JKN di mana pun mereka berada.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TKMKB Pusat Akmal Taher, menegaskan bahwa meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan fungsi kendali mutu dan kendali biaya Program JKN.

"TKMKB memiliki peran penting untuk memastikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien dalam ekosistem JKN. Tidak hanya berfokus pada pengendalian pembiayaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara tepat indikasi, tepat prosedur, tepat manfaat, dan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Akmal Taher.

Akmal Taher menambahkan, sinergi antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem JKN harus terus diperkuat agar setiap rekomendasi yang dihasilkan memberikan dampak nyata bagi peserta JKN. Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, berkeadilan, serta keberlanjutan Program JKN dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

LOMBOK BARAT - Transformasi kesehatan nasional yang tengah berlangsung harus tetap menempatkan mutu pelayanan dan aspek kemanusiaan sebagai fondasi utama. Digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), dan modernisasi sistem kesehatan dinilai penting, namun tidak boleh menjauhkan pelayanan kesehatan dari kebutuhan dan pengalaman masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia (PIFKI) IV yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun ke-6 Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (13/6/2026). PIFKI) IV mengangkat tema “Transformasi Global Mutu Pelayanan Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal”. JKN di Ujung Tanduk: Risiko Gagal Bayar yang Tidak Boleh Dibiarkan

Kegiatan ini dihadiri Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, pimpinan fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, serta pemangku kepentingan sektor kesehatan dari berbagai daerah di Indonesia. Momentum PIFKI IV menjadi penanda enam tahun perjalanan LAFKI dalam mendorong penguatan budaya mutu dan keselamatan pasien di berbagai fasilitas kesehatan Indonesia.

Ketua Panitia PIFKI IV dan HUT Ke-6 LAFKI, DR. Cashtry Meher mengatakan, tantangan terbesar transformasi kesehatan saat ini memastikan manfaat perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. "Transformasi yang tidak dirasakan pasien hanya akan menjadi perubahan di atas kertas," katanya.

Menurutnya, ukuran keberhasilan transformasi kesehatan pada akhirnya ditentukan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Bukan semata banyaknya kebijakan atau teknologi yang diterapkan.

Cashtry juga mengingatkan di tengah perkembangan AI dan digitalisasi layanan kesehatan, aspek empati tetap menjadi elemen yang tidak tergantikan. AI bisa membantu mengambil keputusan lebih cepat, tetapi sampai hari ini belum ada teknologi yang mampu menggantikan empati.

Pasien datang bukan hanya membawa data, tetapi juga membawa kecemasan, harapan, dan kepercayaan. ”Masyarakat tidak menuntut pelayanan yang sempurna, tetapi ingin merasa aman, didengar, dan yakin bahwa mereka berada di tangan yang tepat," ujarnya.

Ketua Umun LAFKI, dr. Benny H. Tumbelaka, menegaskan memasuki usia ke-6 tahun, LAFKI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan nasional. Ke depan, LAFKI ingin memastikan budaya mutu tidak hanya hadir saat proses akreditasi berlangsung, tetapi menjadi bagian dari pelayanan sehari-hari.

"Enam tahun adalah fondasi yang penting. Mutu harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar dokumen penilaian," katanya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara LAFKI dan PT Sucofindo, yang ditandatangani Ketua UMUM LAFKI dan Agus Permadi selaku Direktur Komersial didampingi Komisaris Independen PT Sucofindo. MoU tersebut sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam mendukung peningkatan mutu, tata kelola, dan pengembangan kapasitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Prabowo Komitmen Sediakan Obat Murah Agar Bisa Diakses Masyarakat

Sebagai bagian dari peringatan HUT ke-6, LAFKI juga menggelar bakti sosial kesehatan di UPT BLUD Puskesmas Narmada, Lombok Barat. Kegiatan tersebut meliputi skrining kesehatan, konsultasi, edukasi kesehatan, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dari Lombok, LAFKI mengirimkan pesan bahwa keberhasilan transformasi kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi dan modernisasi system. Tetapi oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan menjaga mutu pelayanan, memperkuat keselamatan pasien, dan memastikan setiap perubahan tetap berorientasi pada manusia.

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai penyesuaian harga Pertamax perlu dipahami sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal negara.

“Kami memahami bahwa menjaga kredibilitas fiskal merupakan hal yang penting. Stabilitas fiskal berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro, nilai tukar rupiah, iklim investasi, serta kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia," kata Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Anggawira menjelaskan saat ini pemerintah tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memastikan ruang fiskal tetap tersedia guna mendukung berbagai program pembangunan nasional.

Setiap penyesuaian harga energi, tuturnya melanjutkan, harus dilakukan secara terukur, transparan, dan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kemampuan dunia usaha untuk beradaptasi.

Menurut dia, kepastian arah kebijakan juga menjadi faktor penting agar pelaku usaha dapat menyusun perencanaan bisnis dengan lebih baik.

Anggawira menambahkan, kenaikan harga Pertamax ini memang berpotensi memberikan dampak yang berbeda pada setiap sektor usaha. Industri logistik, transportasi, distribusi barang, jasa lapangan, konstruksi, perkebunan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tingkat mobilitas tinggi diperkirakan akan merasakan peningkatan biaya operasional secara langsung.

Untuk itu, HIPMI mendorong pemerintah untuk menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna menjaga daya saing dunia usaha. Upaya tersebut di antaranya dilakukan melalui penguatan efisiensi rantai logistik nasional, percepatan pembangunan infrastruktur energi dan transportasi, serta pemberian insentif bagi sektor-sektor produktif yang terdampak signifikan, khususnya industri padat karya dan UMKM.

“Selain itu, pemerintah harus dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperluas akses pembiayaan yang kompetitif agar dunia usaha memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian dan transformasi menuju operasional yang lebih efisien,” tuturnya.

Anggawira juga menilai pentingnya mendorong percepatan penggunaan teknologi yang lebih hemat energi, termasuk pemanfaatan kendaraan berbasis gas maupun listrik pada sektor-sektor tertentu sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

“Saat ini yang dibutuhkan dunia usaha bukan semata harga energi yang murah, melainkan kepastian usaha, efisiensi ekonomi, dan iklim investasi yang kondusif. Dengan keseimbangan tersebut, pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja dapat terus terjaga,” kata Sekjen Himpunan Alumni IPB ini.

Anggawira berharap setiap kebijakan penyesuaian harga energi diikuti langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Dengan demikian, tujuan menjaga keberlanjutan fiskal negara dapat tercapai tanpa menghambat aktivitas usaha maupun momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

PYONGYANG - Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan angkatan lautnya untuk membangun kapal perusak 10.000 ton dan mengembangkan senjata bawah air rahasia. Itu dilakukan sebelum kunjungan Xi Jinping dari Tiongkok.

Menurut surat kabar resmi Rodong Sinmun pada hari Sabtu, Kim mengawasi uji coba angkatan laut pada hari Kamis, menaiki kapal perusak Kang Kon berbobot 5.000 ton dan mengamati kapal perang lain berbobot 5.000 ton, Choe Hyon, saat ia terus mengunjungi lokasi militer dan persenjataan sebelum kunjungan Xi. Kapal Kang Won sebagian terbalik selama upacara peluncuran tahun lalu dan harus diperbaiki.

Pada hari Kamis, Kim menyerukan perluasan "eksponensial" persenjataan atom negaranya selama kunjungan ke fasilitas produksi material nuklir yang baru dibuka.

Xi akan mengunjungi Pyongyang pada tanggal 8 hingga 9 Juni, kunjungan kedua pemimpin China itu dalam tujuh tahun, dalam upayanya untuk membawa Korea Utara, sebagai satu-satunya sekutu perjanjian resminya, kembali ke pangkuannya di tengah hubungan dekatnya dengan Rusia.

Kim mengatakan Pyongyang harus meningkatkan kemampuan angkatan lautnya untuk mencegah serangan nuklir dan menyerukan kemampuan militer yang kuat di darat, laut, dan udara, lapor Rodong Sinmun.

Selama inspeksi kapal, Kim didampingi oleh putrinya, yang diyakini sebagai seorang remaja bernama Ju Ae, menurut foto yang dirilis oleh kantor berita pemerintah.

Pada Mei 2025, Korea Utara mengumumkan bahwa sebuah kapal perusak berbobot 5.000 ton sebagian terbalik saat peluncuran di pelabuhan Chongjin. Kim, yang mengawasi upacara tersebut, mengutuk kecelakaan itu sebagai "tindakan kriminal" yang tidak dapat ditoleransi. Setelah kapal diperbaiki di pelabuhan Rajin, upacara peluncuran kedua diadakan bulan berikutnya, dan kapal tersebut diberi nama Kang Kon.

Hong Min, seorang analis senior di Institut Unifikasi Nasional Korea Selatan, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa ini adalah pertama kalinya Korea Utara menyebutkan rencana untuk membangun kapal perusak seberat 10.000 ton.

Hong menambahkan bahwa Kim mungkin ingin memamerkan kemampuan negaranya sebelum kunjungan Xi.

DEPOK - PT Mulia Boga Raya Tbk (MBR), produsen keju Prochiz anak perusahaan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk ( Garudafood ), kembali merayakan World Chiz Day with Prochiz atau Hari Keju Sedunia yang jatuh setiap tanggal 4 Juni dengan skala yang lebih luas dan pesan yang lebih tajam. Tahun ini, Prochiz menjangkau lebih dari 1.000 siswa dan guru sekolah dasar (SD) di tiga kota sekaligus, yaitu Depok, Bandung, dan Surabaya.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari kontribusi nyata perusahaan dalam membentuk generasi emas yang tangguh dan sadar gizi sejak dini. “Melalui momentum World Chiz Day 2026, kami ingin memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan akses terhadap edukasi pangan yang berkualitas, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” kata Direktur Utama MBR Dede Patmawidjaja dalam sambutannya saat perayaan World Chiz Day with Prochiz di SD Negeri 01 Sawangan, Depok, Kamis (4/6/2026). 5 Jenis Keju Ini Lebih Sehat untuk Dikonsumsi

Data Nielsen 2024 menunjukkan mayoritas konsumen Indonesia hanya mengonsumsi keju satu hingga dua kali dalam sepekan. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya peningkatan literasi konsumsi keju sejak dini.

Di tengah tantangan pemenuhan gizi anak di Indonesia, keju dapat menjadi salah satu alternatif pangan bergizi karena mengandung mikronutrien seperti kalsium dan vitamin D serta makronutrien berupa protein dan lemak yang dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Sejalan dengan semangat untuk terus mengkejukan masyarakat Indonesia, Prochiz berkomitmen memperluas edukasi konsumsi keju bagi generasi muda Indonesia.

Pada perayaan ini, Prochiz menghadirkan berbagai aktivitas edukatif yang dirancang untuk memperkenalkan manfaat keju kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Salah satunya melalui sesi storytelling interaktif.

Prochiz juga mendistribusikan 1.000 porsi sarapan bernutrisi kepada peserta di masing-masing kota sebagai sarana edukasi mengenai pentingnya konsumsi susu dan produk olahannya dalam pola makan bergizi seimbang.

Melalui kegiatan ini, Prochiz turut memperkenalkan kebiasaan ngemil sehat (healthy snacking) dengan menunjukkan bahwa pilihan makanan bergizi dapat hadir dalam bentuk yang praktis dan terjangkau, seperti Prochiz 2 Slices, yang mudah dikonsumsi sehari-hari.

“Kami percaya bahwa kebiasaan makan sehat dibentuk sejak dini. Melalui berbagai kegiatan edukasi ini, kami berharap anak-anak semakin memahami pentingnya nutrisi sekaligus menyadari bahwa pilihan makanan bergizi dapat hadir dalam bentuk yang praktis, terjangkau, dan mudah dinikmati setiap hari,” lanjutnya.

Tahun ini, World Chiz Day with Prochiz menggelar edukasi pangan yang lebih masif dan berkelanjutan guna mendorong generasi muda untuk lebih bijak dalam memilih pangan. Tidak hanya lezat, tetapi juga baik untuk tumbuh kembang mereka.

Semangat kolaborasi ini diwujudkan melalui pembangunan Prochiz Tower yang disusun bersama oleh perwakilan siswa, kepala sekolah, guest star, dan manajemen MBR. Hal ini sebagai simbol pencapaian yang lahir dari kepercayaan dan kontribusi bersama yang mengantarkan Prochiz sebagai keju nomor satu asli Indonesia.

“Kami bersyukur siswa-siswi kami mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan ini. Program ini menjadi pengalaman baru dan berkesan bagi anak-anak, terlebih bagi kami sebagai sekolah rujukan inklusi. Kami berharap kegiatan edukatif seperti ini dapat terus memberikan manfaat dan pengalaman positif bagi seluruh siswa,” ujar Purjiyo, Kepala SD Negeri 01 Sawangan, Depok.

Melalui rangkaian kegiatan yang melibatkan siswa dan guru secara langsung, World Chiz Day with Prochiz 2026 berharap pesan mengenai kebaikan keju dan pentingnya konsumsi pangan yang baik dapat mengakar kuat di individu siswa maupun lingkungan sekolah. Tidak hanya terbatas pada ruang lingkup institusi pendidikan, World Chiz Day with Prochiz 2026 kali ini juga digaungkan sebagai perayaan nasional melalui ekosistem digital agar masyarakat luas dapat turut berpartisipasi, merayakan dan menikmati keistimewaan keju dalam keseharian mereka.

YOGYAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) menegaskan Peraturan BPOM No 5/2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain diterbitkan untuk memperkuat sistem pengawasan obat nasional sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat. Penegasan tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) , Yogyakarta, Selasa (2/6/2026).

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif BPOM, dr Wiliam Adi Teja menjelaskan regulasi tersebut bukan mengatur kewajiban penempatan apoteker di setiap minimarket atau supermarket. ”Regulasi ini untuk memastikan seluruh proses pengelolaan obat dilakukan sesuai standar dan berada dalam pengawasan tenaga kefarmasian,” katanya dalam siaran pers, Rabu (3/6/2026). BPOM: Isu Wajib Apoteker di Minimarket Hoaks, yang Diatur Pengelolaan Obatnya

Menurut William, sesuai arahan serta penyampaian Kepala BPOM Prof dr Taruna Ikrar, keberadaan obat bebas dan obat bebas terbatas di sejumlah hypermarket, supermarket dan minimarket merupakan fenomena yang telah berlangsung lama sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat. ”Sebelum terbitnya Peraturan BPOM 5/2026, BPOM memiliki keterbatasan dalam memberikan sanksi administratif kepada fasilitas non-kefarmasian yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Dengan adanya regulasi baru ini, BPOM dapat melakukan pembinaan dan penegakan hukum administratif secara lebih efektif tanpa harus selalu mengedepankan pendekatan pidana. Dalam forum tersebut, William juga meluruskan sejumlah informasi yang berkembang di masyarakat.

Ia menegaskan tidak semua hypermartket, supermarket dan minimarket dapat menjual obat bebas maupun obat bebas terbatas. Hanya jaringan ritel yang telah memenuhi persyaratan pengawasan tenaga kefarmasian yang diperbolehkan melakukan pengelolaan dan penjualan obat sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jaringan ritel modern berskala besar, pengadaan obat wajib berada dibawa supervisi apoteker yang bertugas pada distribution center. Sementara itu minimarket atau supermartkot yang berdiri sendiri (stand alone) harus mendapatkan pengampuan dari tenaga teknis kefarmasian melalui toko obat yang memenuhi persyaratan regulasi.

William menegaskan setap pengadaan obat wajib melalui mekanisme pengawasan tenga kefarmasian. Tanpa persetujuan dan dokumentasi yang sah dari tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab, pengadaan obat tidak dapat dilakukan dan tidak akan dilayani oleh perusahaan farmasi maupun distributor resmi.

Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan rantai distribusi obat hingga sampai ke tangan masyarakat. Peraturan BPOM No 5/2026 juga dinilai memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, pelaku usaha ritel, tenaga kefarmasian serta masyarakat sebagai konsumen. Regulasi tersebut menghadirkan instrumen pengawasan yang lebih proporsional melalui pembinaan, penagawasan administratif dan penguatan tata kelola distribusi obat yang bertanggung jawab.

Melalui kebijakan ini, BPOM menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh obat yang beredar di Indonesia tetap memenuhi aspek mutu, keamanan dan khasiat. Di saat yang sama, BPOM berupaya menciptakan keseimbangan antara kemudahan akses masyarakat terhadap obat bebas dan perlindungan kesehatan publik melalui pengawasan yang lebih kuat dan terukur.

TANGERANG - Multiple Sclerosis (MS) merupakan penyakit neurologis yang menyerang sistem saraf pusat dan dapat memengaruhi kemampuan bergerak, penglihatan, keseimbangan tubuh, tingkat energi, hingga fungsi kognitif seseorang. Meski demikian, banyak gejala MS tidak tampak secara kasat mata sehingga penderita sering terlihat sehat di mata orang lain, padahal mereka tengah menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental.

Fenomena tersebut disampaikan Jessy, pendiri Sahabat MS, dalam acara 3rd Siloam Multiple Sclerosis Forum yang berlangsung di Siloam Lippo Village, Tangerang, Sabtu (30/5/2026).

"Hidup dengan Multiple Sclerosis membuat saya menyadari bahwa banyak orang dengan kondisi yang tidak terlihat secara fisik sering merasa disalahpahami, tidak diperhatikan, atau sendirian. Bukan hanya karena penyakitnya, tetapi juga karena orang-orang di sekitar mereka kerap tidak memahami apa yang tidak dapat mereka lihat," ujar Jessy.

Pengalaman hidup sebagai penyandang MS menjadi landasan lahirnya Sahabat MS, sebuah yayasan yang berfokus pada peningkatan kesadaran, edukasi, dan inisiatif sosial untuk membantu masyarakat Indonesia memahami kondisi-kondisi yang tidak terlihat secara kasat mata.

Bagi Jessy ini hanyalah permulaan. Masalah ini jauh lebih besar daripada satu orang saja. "Saya belajar untuk terlihat baik-baik saja di luar sambil diam-diam berjuang menghadapi kondisi yang saya alami," ucapnya.

Jessy mendirikan Sahabat MS, sebuah inisiatif yang dibentuk untuk membantu masyarakat Indonesia lebih memahami kondisi-kondisi yang tidak terlihat secara kasat mata serta orang-orang yang hidup dengannya.

Yang dilakukan Sahabat MS adalah berfokus pada peningkatan kesadaran, edukasi, dan inisiatif sosial melalui pendekatan yang kreatif dan kolaboratif.

Dokter spesialis saraf dari Departemen Neurologi RSUD Dr Soetomo dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Dr Paulus Sugianto menjelaskan Multiple Sclerosis merupakan penyakit demielinasi yang hingga kini penyebab pastinya masih belum diketahui.

"MS adalah salah satu penyakit demielinasi. Masalahnya, etiologinya sampai saat ini belum jelas. Diagnosis juga seringkali tidak bisa langsung ditegakkan pada serangan pertama, kecuali bila hasil pemeriksaan MRI sudah menunjukkan gambaran yang sangat khas," ujar Paulus.

Diagnosis MS kerap menjadi tantangan karena gejala awal sering tidak spesifik dan temuan pada pemeriksaan pencitraan belum selalu menunjukkan gambaran yang jelas. Banyak pasien baru dapat dipastikan menderita MS setelah mengalami serangan kedua atau ketiga.

Paulus mengingatkan bahwa MS yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan kecacatan progresif. Setiap serangan yang terjadi berpotensi menimbulkan kerusakan pada jaringan saraf yang bersifat permanen.

"Setiap kali terjadi serangan pasti ada kerusakan pada jaringan saraf. Jika serangan terus berulang dan tidak dicegah, pasien bisa mengalami kecacatan yang semakin berat, bahkan sampai tidak dapat bekerja," katanya.

Berbeda dengan stroke yang umumnya terjadi satu kali dan kemudian memasuki fase pemulihan, pada MS pasien dapat mengalami kekambuhan berulang dengan tambahan gejala atau kecacatan pada setiap episode serangan.

"Kalau stroke bisa membaik dan kita cegah agar tidak terjadi lagi. Pada MS, serangan memang bisa membaik, tetapi biasanya masih ada gejala sisa. Ketika kambuh lagi, gejalanya bisa bertambah dan kecacatannya juga bertambah," kata Paulus.

Untuk penanganan, terdapat terapi saat serangan akut dan terapi jangka panjang untuk mencegah kekambuhan. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah keterbatasan akses terhadap obat-obatan dengan efektivitas tinggi karena harganya masih mahal dan belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem pembiayaan kesehatan.

Menurut dia, perjalanan penyakit MS berbeda pada setiap pasien. Sebagian penderita dapat bertahan bertahun-tahun tanpa kekambuhan, sementara sebagian lainnya mengalami serangan berulang dalam waktu yang lebih singkat.

"Kalau bicara sembuh, hanya sebagian kecil yang benar-benar tidak mengalami kekambuhan lagi. Ada yang kambuh setelah 10 tahun, lima tahun, dua tahun, bahkan ada yang setiap bulan mengalami kekambuhan," ucapnya.

Gejala MS sangat beragam, mulai dari kelemahan atau kelumpuhan anggota gerak, gangguan penglihatan, sakit kepala, gangguan bicara, hingga kesulitan berjalan. Gejala yang muncul bergantung pada bagian sistem saraf yang mengalami kerusakan.

Meski jumlah pasti penyandang MS di Indonesia belum diketahui karena belum adanya registri nasional, Paulus meyakini kasus MS ada di berbagai daerah. Namun, kemampuan diagnosis masih menghadapi kendala karena pemeriksaan utama berupa MRI belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Saat ini kita masih mengembangkan registri. Kasus MS tentu ada di Indonesia, tetapi untuk diagnosis dibutuhkan MRI yang memadai. Di rumah sakit-rumah sakit besar hal itu tersedia, sedangkan di daerah masih menjadi tantangan," ujarnya.

JAKARTA - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus memberikan manfaat nyata bagi para peserta, khususnya dalam membantu mengontrol penyakit kronis agar tetap stabil.

Manfaat tersebut dirasakan oleh Iko (38), salah seorang peserta JKN yang telah mengikuti PROLANIS selama satu tahun lebih. Ia merupakan penderita hipertensi yang sebelumnya kerap mengalami kenaikan tekanan darah secara tiba-tiba.

Sebelum mengikuti PROLANIS, Iko mengaku kondisi kesehatannya sering tidak stabil sehingga cukup mengganggu aktivitas sehari-harinya. Namun, sejak rutin mengikuti kegiatan dalam program tersebut, ia mulai merasakan adanya perubahan yang cukup baik pada kesehatannya.

“Selama mengikuti program ini, saya merasakan perubahan yang cukup signifikan terhadap kondisi saya. Sekarang tensinya jadi lebih terkontrol. Kalau dulu itu masih sering kambuh dibandingkan sekarang. Saat ini sih jadi lebih sering buat olahraga ringan aja kayak futsal ataupun lari,” ujar Iko, Selasa (26/5/2026).

Iko juga berupaya menjaga kondisi kesehatannya dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga yang dilakukan berkala secara rutin. Iko mengaku lebih sering berolahraga demi menjaga kebugaran dan mempertahankan kesehatan tubuh.

Selain Iko, manfaat PROLANIS juga dirasakan oleh Zainudin (44), peserta JKN lainnya yang terdiagnosis penyakit diabetes. Ia mengungkapkan baru mengetahui penyakit tersebut setelah menjalani medical check up di tempat kerjanya.

“Saya baru tahu kalau kena diabetes itu setelah saya medical check up di perusahaan. Dari situ saya mulai lebih waspada lagi sama kesehatan saya,” ujar Zainudin.

Meski sibuk, Zainudin selalu menyempatkan diri turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PROLANIS, Zainudin mengaku merasakan manfaat dari program tersebut. Ia kini lebih berhati-hati dalam menjaga pola hidupnya dan memantau kondisi kesehatannya.

“Kalo sekarang sih saya coba lebih hati-hati sama kondisi kesehatan ya, biar tetep stabil juga, apalagi kemarin diajarin untuk pantau kesehatan lewat Mobile JKN aja, jadi lebih mudah dan saya juga lebih bisa teratur untuk maintain pola hidup,” terangnya.

Menurutnya, kesadaran untuk menjaga pola makan dan memantau kondisi kesehatan menjadi hal yang cukup penting agar penyakit yang ada didalam tubuh tidak semakin memburuk.

Selama menjadi peserta JKN, baik Iko maupun Zainudin mengaku merasakan manfaat dari pelayanan kesehatan yang diberikan. Hal itu tersebut cukup membuat mereka percaya terhadap program JKN dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat secara merata.

Keduanya juga menyampaikan harapan agar Program JKN, khususnya PROLANIS dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Harapannya ke depan program seperti PROLANIS bisa terus ada dan semakin banyak inovasi BPJS Kesehatan yang membantu masyarakat, mungkin tidak hanya ke peserta yang terdiagnosis penyakit kronis, tapi juga ke peserta yang lain,” pungkas Zainudin.

CIREBON - Program cek kesehatan gratis di Kota Cirebon baru menyentuh 21% dari target sepanjang 2025. Sebagai bentuk dukungan program prioritas Kementerian Kesehatan itu, Dexa Group melalui Dharma Dexa membawa Cek Segitiga untuk pertama kalinya ke kota ini.

Di Stadion Bima, Minggu (24/5/2026), 582 warga mengikuti skrining tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara gratis. Hasilnya 62,7% terdeteksi berisiko tinggi penyakit tidak menular. Rinciannya, 40,5% mengalami hipertensi, 31,6% kadar kolesterol tinggi, dan 14,1% terindikasi diabetes. Kelompok usia 41 hingga 60 tahun mendominasi peserta. Punya Kolesterol Tinggi? Hindari 5 Sarapan Ini Agar Jantung Tetap Sehat

Dokter Umum RS Mitra Plumbon Cirebon, dr Ruhil S, menyebut temuan ini mencerminkan pola yang ia temui di ruang perawatan setiap harinya. "Di rumah sakit kami cukup sering menemukan pasien yang sebelumnya tidak mengetahui memiliki hipertensi atau diabetes, tetapi sudah datang dengan komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Karena itu skrining kesehatan menjadi penting untuk deteksi dini," katanya.

Ia menambahkan pola makan sehari-hari sebagai akar masalah yang berulang. "Banyak peserta memiliki pola konsumsi tinggi garam, makanan cepat saji, hingga asupan gula berlebih. Kondisi ini berkaitan langsung dengan risiko hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes," jelasnya.

Sales Director OGB-Zeta PT Dexa Medica, Jopie Johansyah, mengatakan angka capaian CKG Cirebon yang baru menyentuh 21% itulah yang mendorong perusahaan memilih kota ini sebagai lokasi berikutnya. ”Kami ingin memastikan warga Cirebon punya akses yang sama untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sendiri, sebelum terlambat. Ini baru langkah pertama, dan kami berkomitmen untuk terus hadir," katanya.

Akses pengobatan yang terjangkau melengkapi manfaat deteksi dini. OGB Merah, lini obat generik berlogo produksi Dexa Medica sejak 1991, hadir untuk menjawab bagian itu. Lebih dari tiga dekade, OGB Merah menjadi pilihan obat berkualitas yang bisa dijangkau masyarakat luas, bagian dari komitmen Dexa Group bahwa kesehatan yang berkualitas bisa diakses masyarakat Indonesia. Berhasil Raih 2 Penghargaan, Seluruh Produk Dexa Group Bersertifikat Halal

Cirebon adalah bagian terbaru dari perjalanan Cek Segitiga yang kini telah menjangkau lebih dari dua belas ribu warga di berbagai kota. Dexa Group berencana memperluas program ini ke lebih banyak kota, sejalan dengan target pemerintah meningkatkan cakupan kesehatan preventif nasional.

MAKKAH - Minister Counsellor Kedutaan Besar RI di Ankara, Turki Yudhi Ardian memastikan 9 Warga Negara Indonesia (WNI) relawan Global Sumud Flotilla 2026 yang dibebaskan militer Israel menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengambilan keterangan di Turki. Setelah selesai, 9 WNI akan langsung kembali ke Indonesia.

"WNI sekarang masih menjalani proses tes pengambilan keterangan atau testimoni, pemeriksaan kesehatan dan visum," ujar Yudhi, Sabtu (23/5/2026).

Sebanyak 9 WNI yang saat ini berada di Ankara masih dalam pengawasan otoritas Turki dan GSF. "Karena sembilan WNI ini menjadi bagian dari kelompok besar GSF, prosesnya masih berjalan dan sepenuhnya dilakukan otoritas Turki dan GSF," katanya.

Yudhi memastikan 9 WNI dalam kondisi baik. Pihaknya terus memantau proses yang sedang berjalan oleh otoritas Turki.

"Kondisi para WNI sebagaimana disampaikan Pak Konjen Istanbul semalam, para WNI diterima dan ditangani dengan baik. Kita masih memantau proses yang sedang berjalan oleh otoritas Turki dan GSF," ujarnya.

Dia kembali menegaskan seluruh WNI dalam keadaan sehat. Meski begitu, dia meminta untuk menunggu informasi lebih detail terkait hasil pemeriksaan kesehatan. "Sekilas dari pengamatan sih dalam keadaan sehat, tapi ini kita juga masih mencari informasi yang lebih detail," katanya.

Yudhi berharap seluruh tahapan termasuk pemeriksaan kesehatan segera selesai agar para WNI segera kembali ke Indonesia. "Kita inginkan secepatnya mereka segera pulang ke Tanah Air," ucapnya.

Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2012-2015

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2014-2019

PADA Februari 2026, rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program Jaminan Kesehatan Nasional tercatat mencapai 111,86%, tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Artinya, setiap bulan BPJS Kesehatan mengeluarkan Rp111,86 untuk setiap Rp100 iuran yang diterima. Februari 2026 saja, pendapatan iuran sebesar Rp29,26 triliun harus berhadapan dengan beban klaim Rp32,73 triliun. Selisih Rp3,47 triliun yang harus ditambal dari cadangan dana yang semakin tipis.

Ini bukan anomali sesaat. Ini adalah tren yang merayap dengan konsistensi mengkhawatirkan: 104,72% pada 2023, naik menjadi 105,78% pada 2024, lalu 107,69% pada 2025, dan kini menembus 111,86%. Setiap tahun, lubang itu semakin melebar, sementara cadangan yang tersedia untuk menutupnya semakin menyempit.

Aset bersih DJS yang pada 2022 sempat mencapai Rp56,67 triliun, telah menyusut menjadi Rp49,52 triliun pada akhir 2024. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memperingatkan, jika tidak ada perubahan kebijakan, ketahanan DJS dapat menjadi negatif mulai 2026, dengan proyeksi defisit akumulatif bisa melampaui Rp58 triliun. Pemerintah sendiri memperkirakan defisit tahunan BPJS Kesehatan berpotensi mencapai Rp20 hingga Rp30 triliun per tahun.

Memahami Anatomi Krisis

Untuk memahami mengapa ini terjadi, kita perlu melihat tiga tekanan yang bekerja secara bersamaan dan saling memperkuat. Pertama, lonjakan utilisasi yang bersifat struktural. Selama satu dekade terakhir, program Jaminan Kesehatan (JK) atau yang lebih familier dengan sebutan JKN berhasil mengubah perilaku kesehatan masyarakat Indonesia secara fundamental.

Warga yang sebelumnya menahan diri berobat karena biaya, kini datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan lebih leluasa. Ini adalah keberhasilan program, sekaligus tekanan pada sisi keuangannya. Biaya jaminan kesehatan yang pada 2019 sebesar Rp108 triliun diproyeksikan melampaui Rp200 triliun pada 2025, bertumbuh hampir dua kali lipat dalam enam tahun.

Kedua, beban penyakit katastropik yang terus membengkak. Gagal ginjal saja telah menguras Rp13 triliun dari kas JKN sepanjang 2025, dengan pasien yang membutuhkan cuci darah dua hingga tiga kali seminggu seumur hidup. Belum lagi jantung koroner, kanker, stroke, thalasemia, diabetes, dan sirosis hati, secara bersama-sama menyerap porsi terbesar pembiayaan. Jauh melampaui perkiraan dalam desain awal program.

Ketiga, rendahnya keaktifan dan tingginya tunggakan peserta mandiri. Per Februari 2026, terdapat 58,32 juta peserta yang tidak aktif, sebagian besar berasal dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta mandiri yang menunggak iuran. Fenomena adverse selection, di mana seseorang mendaftar hanya ketika sakit, lalu berhenti membayar ketika sehat, menggerogoti prinsip gotong royong yang menjadi ruh program ini.

Risiko Nyata bagi Warga

Gagal bayar BPJS Kesehatan bukan ancaman abstrak. Ia memiliki wajah yang konkret: rumah sakit dan fasyankes lain menunda pembelian obat dan alat medis karena menunggu pembayaran klaim yang terlambat, perusahaan farmasi mengurangi produksi dan menunda distribusi karena menunggu pembayaran dari rumah sakit, dokter dan perawat frustrasi karena ketidakpastian operasional, pasien tidak mendapat layanan optimal karena fasilitas kesehatan mengalami masalah likuiditas, dan seterusnya.

Kisah nyata di atas pernah kita alami. Antara 2014 dan 2019, BPJS Kesehatan mengalami defisit berulang yang berujung pada keterlambatan pembayaran ke rumah sakit, penolakan pasien di sejumlah fasilitas, dan krisis kepercayaan terhadap sistem. Situasi itu baru terstabilkan setelah kenaikan iuran pada 2020.

Kini, dengan rasio klaim yang lebih tinggi dan cadangan DJS yang lebih tipis, risiko itu kembali mengancam dan kali ini dalam skala yang lebih besar, karena basis kepesertaan juga jauh lebih besar. Jika krisis keuangan JKN tidak ditangani serius, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah mereka yang paling bergantung pada program ini: warga miskin, penderita penyakit kronis, dan keluarga yang tidak memiliki pilihan lain.

Intervensi yang Tidak Dapat Ditunda

Solusi untuk krisis finansial JKN tidak sederhana dan tidak ada satu langkah ajaib yang menyelesaikan semuanya. Namun ada beberapa intervensi yang tidak dapat ditunda. Pertama, penyesuaian iuran PBI perlu segera dikaji secara serius. Iuran PBI yang saat ini sebesar Rp42.000 per orang per bulan sudah tidak lagi mencerminkan biaya riil pelayanan kesehatan.

DJSN telah merekomendasikan kenaikan ke sekitar Rp70.000. Kenaikan ini memang akan menambah beban APBN, namun konsekuensi dari tidak menaikkannya, erosi cadangan DJS yang tidak terkendali, jauh lebih mahal dalam jangka panjang.

Kedua, mengimplementasikan strategi pembelian layanan kesehatan yang cerdas (strategic health purchasing) secara masif. BPJS Kesehatan memiliki posisi tawar sebagai pembeli tunggal terbesar di pasar kesehatan Indonesia. Kekuatan itu belum sepenuhnya digunakan untuk menegosiasikan harga obat, alat medis, dan lainnya secara lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas.

Ketiga, program promotif dan preventif harus mendapat porsi investasi yang lebih besar. Mencegah seseorang jatuh sakit jauh lebih efisien daripada membiayai pengobatannya. Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pencegahan obesitas, diabetes, hipertensi, sakit jantung, strok, akan menghemat puluhan rupiah biaya klaim penyakit katastropik di masa depan.

Preventif dapat dilakukan oleh: keluarga, sekolah, masyarakat, dan terutama pemerintah. Pemerintah mampu membuat regulasi untuk membatasi konsumsi makanan atau minuman yang dapat membahayakan kesehatan warganya, seperti: gula, garam, dan lemak (GGL).

Secara spesifik dapat mengenakan cukai pada Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Dengan prinsip, primum non nocere atau first, do no harm (pertama-tama, jangan merugikan atau jangan membahayakan). Setelah itu, pemerintah menciptakan ekosistem terbaik untuk terwujudnya pola hidup sehat di tengah masyarakat.

Keempat, keaktifan peserta mandiri harus ditingkatkan melalui kombinasi insentif dan kemudahan. Model diskon iuran parsial yang berhasil diterapkan BPJS Ketenagakerjaan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) dapat diadaptasi untuk mendorong keaktifan peserta mandiri JKN.

Kelima, revisi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan perlu dilakukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi BPJS Kesehatan dalam manajemen aset dan likuiditas, sekaligus memperkuat transparansi pelaporan keuangan hingga ke tingkat daerah.

Catatan Akhir: Keberhasilan yang Tidak Boleh Disia-siakan

JKN adalah program jaminan sosial terbesar yang pernah dijalankan negeri ini. Dalam satu dekade, ia telah membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun sistem perlindungan kesehatan berbasis solidaritas sosial dalam skala yang bahkan membuat banyak negara berdecak kagum.

Keberlanjutan program JKN bukan sekadar urusan kementerian/lembaga, aktuaria, dan neraca keuangan semata, tapi juga menjadi urusan dan harapan seluruh warga yang menjadi peserta. Mengapa? Karena JKN adalah pertaruhan moral bangsa: apakah kita serius mempertahankan janji konstitusional bahwa setiap warga berhak atas layanan kesehatan, atau kita akan membiarkannya runtuh karena keengganan mengambil keputusan yang boleh jadi tidak populer namun sangat perlu.

Sebagai bangsa, kita tidak boleh membiarkan JKN di ujung tanduk. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya angka di neraca BPJS, melainkan kesehatan, martabat, dan masa depan ratusan juta pesertanya. Wallahu a'lam bish-shawab.

JAKARTA - Poltekkes Kemenkes Jakarta II kembali memperkuat kerja sama internasional. Dalam kesempatan ini, Daegu Health College digandeng untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan kesehatan yang modern dan berstandar internasional.

Poltekkes Kemenkes Jakarta II bersama Daegu Health College melaksanakan Opening Ceremony of Dental Work Station pada Selasa, 19 Mei 2026, bertempat di Auditorium Prof. H. Ghani Ilyas.

Kegiatan ini pun menjadi momentum penting dalam pengembangan pendidikan kesehatan gigi yang inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi modern.

Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta II, Luthfi Rusyadi menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama internasional dengan Daegu Health College dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan kesehatan gigi di Indonesia.

Dalam sambutannya, dia pun berharap kolaborasi yang telah terjalin tidak berhenti sampai di sini, tetapi dapat terus berkembang ke berbagai bidang lainnya, mulai dari program pertukaran mahasiswa, pengembangan riset, pengembangan kurikulum, hingga peningkatan kompetensi dosen dan tenaga pengajar.

Luthfi juga menyampaikan rasa bangga atas hadirnya fasilitas Dental Work Station yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh mahasiswa sebagai sarana meningkatkan keterampilan, pengalaman praktik, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi kesehatan gigi yang semakin maju.

"Kehadiran laboratorium modern ini juga diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan dengan standar internasional sehingga lulusan memiliki kompetensi unggul dan berdaya saing global," katanya, melalui siaran pers, dikutip Jumat (22/5/2026).



Foto/Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

Selanjutnya, Prof. Park Gwangsik menyampaikan rasa syukur atas keberlanjutan proyek Official Development Assistance (ODA) yang kini telah memasuki tahun kelima sekaligus menjadi tahun terakhir pelaksanaan program.

Menurutnya, berbagai capaian kerja sama yang telah dilaksanakan menjadi fondasi penting dalam pengembangan pendidikan kesehatan gigi yang lebih modern dan berkualitas. Ia mengapresiasi berbagai capaian kerja sama yang telah terlaksana, mulai dari peningkatan fasilitas dan peralatan pembelajaran hingga penguatan kapasitas dosen dan tenaga pengajar.

Prof. Park juga berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pendidikan kesehatan di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Jang Eun Jin turut menyampaikan harapan agar kolaborasi antara kedua institusi dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan di Indonesia, sekaligus mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Korea Selatan melalui bidang pendidikan dan kesehatan.

Sementara Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dr. Yuli Firianti menekankan pentingnya penguatan pendidikan kesehatan gigi dan mulut melalui kolaborasi lintas institusi serta dukungan teknologi pembelajaran modern.

Ia menyampaikan bahwa kesehatan gigi dan mulut masih menjadi tantangan bersama yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui penguatan pendidikan, layanan, dan kolaborasi antar institusi.

Dia menegaskan bahwa dalam bidang kesehatan gigi terdapat dua fokus utama, yakni Terapis Gigi dan Mulut serta Teknologi Laboratorium Medis Gigi yang diharapkan dapat berkembang secara beriringan dan saling mendukung.

Dirjen SDMK juga berharap kerja sama yang telah terjalin dengan Prof. Park tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi kesehatan gigi, tetapi juga mendukung peningkatan layanan kesehatan mulut, khususnya layanan terapi kesehatan gigi dan mulut.

Selain itu, dia mendorong adanya pengembangan program pertukaran mahasiswa maupun dosen guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta memperluas jejaring internasional di bidang pendidikan kesehatan.

Lebih lanjut, Yuli menekankan pentingnya kolaborasi antar Poltekkes, termasuk sinergi antara Poltekkes Kemenkes Jakarta I dan Poltekkes Kemenkes Jakarta II agar setiap institusi dapat saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam upaya memajukan pendidikan serta pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia.

Peresmian Dental Work Station ditandai dengan prosesi pemotongan pita sebagai simbol dimulainya pemanfaatan fasilitas pembelajaran modern tersebut untuk mendukung proses pendidikan yang lebih inovatif, adaptif, dan berstandar global di bidang teknologi kesehatan gigi.

Prosesi ini menjadi simbol komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kesehatan gigi yang profesional dan kompetitif di tingkat internasional.

Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa serta mendukung terciptanya lulusan tenaga kesehatan yang unggul dan siap menghadapi tantangan pelayanan kesehatan di masa depan.

Melalui kerja sama internasional ini, Poltekkes Kemenkes Jakarta II dan Daegu Health College berharap dapat terus membangun sinergi positif dalam pengembangan pendidikan kesehatan, sekaligus memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan demi kemajuan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing global.