#30 tag 24jam
Debat Sengit Ahok dengan PH dalam Persidangan Kasus Korupsi Tata Kelola Migas
Debat sengit terjadi antara Ahok dan PH dalam sidang kasus korupsi LNG Pertamina. Ahok menegaskan audit menunjukkan pelanggaran, sementara PH menuntut jawaban jelas. [540] url asal
#ahok-persidangan #kasus-korupsi-lng #debat-sengit-ahok #pertamina-korupsi #ahok-wa-ode #sidang-kasus-lng #ahok-penasehat-hukum #korupsi-lng-pertamina #ahok-komisaris-utama #kasus-lng-pertamina #ahok-h
(Bisnis.Com - Terbaru) 02/03/26 17:56
v/152337/
Bisnis.com, JAKARTA - Debat sengit terjadi antara Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Penasehat Hukum (PH) dari terdakwa eks Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, Wa Ode Nur Zainab dalam sidang kasus dugaan korupsi Gas Liquefied Natural Gas (LNG) pada PT Pertamina Persero tahun 2011-2021.
Mulanya, Wa Ode menanyakan pihak yang memerintahkan melakukan audit terkait jual-beli LNG karena ditemukan kejanggalan. Namun, Ahok tidak mengingat dengan jelas pihak yang menginstruksikan untuk melakukan audit dan hanya menyampaikan audit dilakukan antara BPK atau BPKP.
Wa Ode melanjutkan apakah Ahok mengingat pembelian LNG Corpus Christi. Namun, Ahok tidak mengetahui pembelian tersebut karena saat pembelian terjadi dirinya baru menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
"Saya tidak tahu yang pasti waktu kami masuk, perjanjian beli itu sudah ada tanda tangan SPA (Sales Purchase Agreement)," katanya dalam persidangan yang berlangsung di PN Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Ahok merasa pertanyaan PH tidak substansial dan kembali menegaskan dirinya hanya mengetahui laporan rapat BOD-BOC mengenai adanya potensi kerugian atas kontrak LNG karena tidak ada pembeli. Usai memaparkan pernyataan, Wa Ode menimpal argumen agar Ahok menjawab sesuai pertanyaan.
"Bapak menjawab pertanyaan saya saja. Jawabannya bapak tidak tahu atau tidak bisa menjawab silahkan, Pak. Saya berhak menanyakan," ujar Wa Ode.
Wa Ode menyinggung bahwa semua saksi yang diperiksa mengetahui pembelian LNG terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Ahok menyampaikan bahwa yang dimaksud Wa Ode adalah untuk menebus Take or Pay (TOP) bukan pembelian.
Perdebatan semakin sengit antara Ahok dengan Wa Ode. Keduanya saling lempar argumen dengan nada tinggi.
Ahok kembali menegaskan bahwa apa yang disampaikan hanya berdasarkan hasil audit berupa pembelian yang menyalahi aturan. Dia menambahkan tidak ada tujuan untuk membuat Hari Karyuliarto menjadi tersangka.
"Kalau ibu mau, ibu panggil direksi jadi saksi ibu saja supaya ibu tanya sama mereka kenapa dalam laporan resmi rapat BOD-BOC melaporkan akan ada ketugiaan ratusan juta," jelas Ahok.
Wa Ode merasa pernyataan Ahok mengalihkan pembicaraan dan mengatakan pertanyaan yang dilontarkan ditujukan untuk Ahok, bukan pihak lain.
"Saya juga tanya maksud apa Pak Hari ngomong di media panggil saya? Emang saya musuhan sama anda? Saya tidak pernah cari musuh," ucap Ahok.
"Saudara yang melaporkan kasus ini!" balas Wa Ode.
"Saya lapor, saya Komut!" timpal Ahok.
Sontak ruang sidang menjadi riuh dengan balasan sahutan para pengunjung. Hakim Ketua, Suwandi berupaya meredakan tensi persidangan dan meminta kedua belah pihak tidak terbawa emosi.
"Saksi sebentar, santai aja, jangan terbawa emosi. Penasehat Hukum juga jangan terlalu ini. Saksi ini kan dapat laporan dari dewan direksi pada saat rapat akan ada kerugiaan, dia tindak lanjuti. Itu saja, selesai sudah," tegas Suwandi.
Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Direktur Utama Pertamina periode 2011–2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara sekitar 140 juta dolar Amerika Serikat.
Karen kemudian divonis selama sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada 24 Juni 2024.
Mahkamah Agung pada 28 Februari 2025 lantas memperberat vonis Karen menjadi 13 tahun penjara.
Sementara pada 2 Juli 2024, KPK menetapkan dua tersangka baru untuk kasus tersebut, yakni mantan Pelaksana Tugas Dirut Pertamina Yenni Andayani, dan mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto. KPK pada 31 Juli 2025, menahan Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto.
Hakim Tegur Terdakwa Kasus LNG karena Minta Saksi Bocorkan Data Pelapor
Hakim Suwandi menegur terdakwa Hari Karyuliarto di sidang kasus korupsi LNG Pertamina karena menanyakan identitas pelapor, yang dianggap tidak relevan. [372] url asal
#hakim-tegur-terdakwa #kasus-lng #saksi-bocorkan-data #korupsi-lng-pertamina #persidangan-jakarta-pusat #ahok-saksi-kasus #laporan-kejaksaan-agung #identitas-pelapor-kpk #jual-beli-lng #kerugian-pertam
(Bisnis.Com - Terbaru) 02/03/26 17:38
v/152295/
Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Ketua Sidang Kasus dugaan korupsi Gas Liquefied Natural Gas (LNG) pada PT Pertamina Persero tahun 2011-2021, Suwandi menegur terdakwa Hari Karyuliarto karena meminta saksi membocorkan data pihak yang melaporkan kasus ini. Persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Saksi yang dimaksud adalah mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hari mulanya menyinggung laporan ke Kejaksaan Agung yang dilayangkan oleh Nicke selaku mantan Direktur Utama PT Pertamina.
Hakim Ketua, Suwandi memberikan teguran pertama kepada Hari karena pertanyaan di luar konteks dan tidak relevan dengan perkara yang sedang dipersidangkan.
"Bapak tidak tanya itu ke saksi, tidak relevan. Tidak. Kita tidak relevansi yang ditanya adalah laporan," kata Suwandi.
Meski sudah ditegur, Hari kembali menanyakan pihak yang melaporkan perkara rasuah LNG ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahok lantas mengatakan tidak tahu identitas pelapor.
"Saya tidak tahu persis, kita meminta direksi untuk kirimkan laporan," jelas Ahok.
Suwandi akhirnya kembali menegur Hari agar tidak menanyakan identitas pelapor karena bukan menjadi urgensi materi persidangan.
"Tidak perlu dicari siapa yang melaporkan perkara ini, tidak perlu. Iya. Kalau KPK juga tidak perlu, siapa yang melaporkan. Pertanyaan yang relevan dengan perkara Saudara saja. Tidak perlu mencari siapa yang melaporkan perkara ini," tegas Suwandi.
"Baik, baik, baik, baik," jawab Hari.
Dalam persidangan ini, Ahok dicecar terkait laporan jual-beli LNG. Namun, Ahok berulang kali menegaskan tidak mengetahui secara pasti mekanisme pembelian karena pembelian terjadi saat dirinya belum menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
Dia hanya mengetahui bahwa proses jual-beli ditemukan kejanggalan karena kontrak pembelian sudah dibuat, meski pihak pembeli belum ada. Hal ini mengakibatkan kerugiaan perusahaan.
KPK telah menetapkan Direktur Utama Pertamina periode 2011–2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara sekitar 140 juta dolar Amerika Serikat.
Karen kemudian divonis selama sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada 24 Juni 2024.
Mahkamah Agung pada 28 Februari 2025 lantas memperberat vonis Karen menjadi 13 tahun penjara.
Sementara pada 2 Juli 2024, KPK menetapkan dua tersangka baru untuk kasus tersebut, yakni mantan Pelaksana Tugas Dirut Pertamina Yenni Andayani, dan mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto. KPK pada 31 Juli 2025, menahan Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto.
Kasus LNG Pertamina, Ahok Heran Ada Kontrak Pembelian tapi Tak Ada Pembeli
Ahok bingung dengan kontrak pembelian LNG Pertamina tanpa pembeli, yang berpotensi rugi US$300 juta, dan meminta audit internal untuk investigasi. [277] url asal
#pertamina-lng #ahok-pertamina #kontrak-lng #pembelian-lng #kasus-lng-pertamina #ahok-bingung-lng #korupsi-lng-pertamina #kerugian-lng-pertamina #audit-lng-pertamina #lng-tanpa-pembeli #kontrak-jual-be
(Bisnis.Com - Terbaru) 02/03/26 14:03
v/151963/
Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merasa heran dengan perjanjian jual-beli Liquefied Natural Gas (LNG) atau Gas Alam Cair. Sebab ada kontrak pembelian, tapi pembelinya belum ada.
Hal itu disampaikan Ahok saat menjadi saksi kasus dugaan korupsi Gas Liquefied Natural Gas (LNG) pada PT Pertamina Persero tahun 2011-2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Pasalnya saat itu dirinya baru menjabat sebagai komisaris utama sehingga merasa janggal adanya kontrak tersebut. Menurutnya saat terjadi pembelian LNG, biasanya pihak pembeli sudah menandatangani kontrak.
"Ada kontrak pembelian itu, tidak ada kontrak pembelinya yang sudah komitmen," katanya.
Dia menyebut ketika melakukan diskusi dengan jajaran direksi menemukan adanya potensi kerugiaan terkait kontrak itu, terlebih dirinya baru saja masuk sebagai pimpinan PT Pertamina.
"Dan rapat itulah disampaikan bahwa akan ada kerugian dari penjualan LNG.
Itu yang saya ingat. Lalu, kami baru masuk ternyata heran. Kenapa bisa rugi? Harusnya itu terjadi pemindahan," jelasnya.
Ahok mengatakan ada potensi kerugiaan di mana diproyeksikan tahun 2020 ada sejumlah kargo yang belum meneken kontrak jual-beli yang mengakibatkan potensi kerugiaan mencapai US$300 juta.
Alhasil dia meminta tim auditor internal untuk memeriksa catatan keuangan perusahaan. Dia menyampaikan bahwa jual-beli LNG bersifat material atau pembelian LNG akan memengaruhi pengeluaran uang perusahaan.
"Keluar data, kalau misalnya fungsi internal audit, di situ disampaikan, bahwa pembelian LNG ini bersifat material di dalam anggaran dasar. Kalau di dalam angka anggaran dasar, material itu arti itu, nilai pengeluaran uang yang akan memberikan pengaruh kepada perusahaan. Itu artinya dianggap material.
Dan biasanya secara perusahaan, kalau dianggap material, itu harusnya minta persetujuan dewan komisaris atau bahkan yang lebih tinggi lagi," ucapnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)