Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady menilai keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi langkah tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang mempengaruhi sektor energi.

"Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan eksternal yang mempengaruhi sektor energi," kata Hamka dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Ia juga memberikan apresiasi atas keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, per 1 April 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

"Pada situasi geopolitik yang memicu krisis dan lonjakan harga energi yang terasa di sejumlah negara, Presiden Prabowo Subianto justru tidak menaikkan harga BBM nasional. Ini keputusan yang tidak mudah. Kami sangat apresiasi itu," ujar Hamka.

Selain itu, Hamka turut mengapresiasi kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang terus melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan harga energi global.

Langkah itu, menurutnya, penting agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Di samping itu, pemerintah juga dinilai telah mengambil langkah konkret dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada impor energi.

"Indonesia sudah menemukan sumber minyak mentah baru selain dari Timur Tengah. Sehingga bisa dikatakan stok BBM dalam negeri dalam kondisi yang sangat aman," ujar legislator dari Sulawesi Selatan itu.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pembenahan sektor transportasi publik sebagai bagian dari strategi menekan konsumsi BBM.

Menurutnya, perbaikan sistem transportasi umum oleh Kementerian Perhubungan akan menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi secara nasional.

"Salah satu yang menjadi atensi adalah minimnya pembenahan transportasi publik di sejumlah daerah, khususnya di wilayah perkotaan," ujarnya.

Menurut Hamka, transportasi publik merupakan kunci utama menekan konsumsi BBM.

"Negara-negara yang membatasi penggunaan BBM dengan berbagai kebijakan adalah negara yang transportasi umumnya buruk," katanya.

Sedangkan negara dengan transportasi umumnya baik, kebijakan tarif BBM menyesuaikan atau mengatur cadangan BBM.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub untuk membenahi transportasi umum yang tujuannya untuk meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, serta untuk memberikan kemudahan mobilitas masyarakat di perkotaan.

"Hal ini menjadi salah satu solusi untuk menekan konsumsi BBM," ujar Anggota Badan Anggaran DPR RI itu.

Jepang misalnya, kata dia, yang fokus pada membentuk budaya masyarakat yang gemar menggunakan transportasi publik yang berkontribusi dalam menekan konsumsi BBM.

Jepang juga meningkatkan efisiensi teknologi. Jepang dikenal sebagai pelopor kendaraan hemat energi, termasuk mobil hybrid. Standar efisiensi bahan bakar yang ketat membuat produsen otomotif terus berinovasi.

Hal serupa dilakukan pemerintah Korea Selatan yang mengembangkan transportasi publik modern terintegrasi. Sistem kereta bawah tanah (subway), bus cepat, dan kereta antarkota menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, khususnya di kota besar seperti Seoul.

"Dengan layanan yang nyaman, tepat waktu, dan terjangkau, masyarakat lebih memilih transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi, sehingga konsumsi BBM dapat ditekan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

menjadi langkah tepat untuk meredam inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Pengamat energi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi merupakan kabar baik dan menjadi langkah tepat untuk meredam inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

"Saya kira sudah tepat, hal ini untuk mengurangi ketidakpastian," kata Yayan dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut Yayan, keputusan tidak melakukan kenaikan harga subsidi BBM menjadi kabar baik karena menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi penurunan daya beli dalam situasi ekonomi menantang.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut mampu membantu menjaga stabilitas makro ekonomi, terutama dalam menahan laju inflasi sekaligus meredam gejolak ekonomi yang dipengaruhi kenaikan harga barang impor akibat biaya logistik global meningkat.

Lebih lanjut, Yayan menilai langkah afirmatif pemerintah ini patut diapresiasi karena memberikan ruang stabilisasi ekonomi nasional, sekaligus menjadi bantalan bagi masyarakat hingga krisis energi global yang berlangsung dapat segera berakhir.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat terus dipertahankan dalam jangka waktu tertentu guna menjaga ketahanan ekonomi nasional, sembari menunggu kondisi global membaik dan tekanan terhadap sektor energi perlahan mereda.

"Saya sangat apresiasi affirmative action ini. Semoga bisa bertahan hingga krisis energi global ini cepat berakhir," imbuh Yayan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi tidak mengalami kenaikan.

Melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, Prasetyo mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi," kata Prasetyo.

Pemerintah juga memastikan pastikan BBM nasional dalam kondisi aman dan tersedia sehingga masyarakat diminta tidak panik ataupun resah terhadap isu kenaikan harga.

"Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian," terangnya.

Pemerintah berharap klarifikasi tersebut dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sekaligus meredam kekhawatiran terkait isu kenaikan harga BBM yang sempat berkembang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah darurat untuk menangani akses jalan dan jembatan terputus di Kecamatan Jeumpa, Aceh.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembukaan kembali akses jalan dan jembatan menjadi prioritas utama dalam tahap awal penanganan bencana.

"Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan dan distribusi logistik tidak terhenti," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera beberapa waktu lalu berdampak pada terputusnya sejumlah ruas jalan nasional dan jalan daerah. Di Provinsi Aceh, terdapat beberapa titik jalan nasional yang mengalami kerusakan berat hingga tidak dapat dilalui, serta jalan daerah yang terputus akibat longsoran dan tergerus aliran sungai. Kondisi serupa juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Tercatat, sebanyak 38 jalan nasional dan 16 jembatan nasional terdampak bencana di Aceh. Saat ini, seluruhnya telah fungsional kembali. Namun untuk jalan daerah, terdapat 1.587 ruas jalan daerah dan 615 jembatan daerah yang terdampak bencana.

Sebanyak 1.095 ruas jalan daerah telah fungsional dan 492 ruas tengah diperbaiki. Sementara, 101 jembatan daerah telah fungsional kembali dan 514 jembatan tengah dalam perbaikan.

Di Desa Salah Sirong, Kecamatan Jeumpa, akses jalan terputus akibat longsor dan luapan sungai yang menggerus badan jalan serta merusak struktur penghubung. Kementerian PU akan segera melakukan penanganan darurat agar akses masyarakat dapat segera terhubung kembali.

"Terkait akses jalan dan jembatan nanti akan segera ditangani. Saya minta kepada BPJN Aceh untuk segera mencari trase jalan dan diprioritaskan juga untuk penanganan fungsional dengan jembatan perintis," kata Dody.

Dia juga menjelaskan penanganan tidak berhenti pada tahap tanggap darurat.

"Kita tidak hanya membuka akses sementara, tetapi juga menyiapkan solusi permanen. Jalan dan jembatan yang rusak akan dibangun kembali dengan standar teknis yang lebih kuat dan aman, agar kejadian serupa tidak berulang," tambahnya.

Penanganan akses jalan nasional dan jalan daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan secara bertahap. Penanganan dilakukan melalui pengerahan alat berat, pembangunan jembatan sementara, serta perencanaan pembangunan jalan dan jembatan permanen pada tahap rekonstruksi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

dukungan peralatan dari balai-balai teknis bisa digerakkan kapanpun diperlukan, termasuk untuk membuka akses dan membantu evakuasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan jalan nasional di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kembali normal pascabencana banjir di daerah itu.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa kesiapsiagaan infrastruktur dan sumber daya kementerian menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan bencana di berbagai daerah.

“Kami memastikan dukungan peralatan dari balai-balai teknis bisa digerakkan kapanpun diperlukan, termasuk untuk membuka akses dan membantu proses evakuasi,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Kementerian PU terus memberikan dukungan penanganan infrastruktur jalan nasional pascabencana banjir yang melanda Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil pemantauan terkini di lapangan, kondisi jalan nasional lintas Medan–Batas Aceh serta ruas Tol Medan–Pangkalan Brandan saat ini telah kembali aman dan dapat dilalui kendaraan secara normal.

Banjir yang sebelumnya merendam sejumlah titik kini telah sepenuhnya surut. Kota Tanjung Pura yang sempat menjadi lokasi terakhir genangan juga dilaporkan sudah surut, meskipun kondisi jalan masih dalam tahap pengeringan.

Seluruh ruas jalan terdampak saat ini telah kembali berfungsi normal dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas harian dan distribusi logistik.

Percepatan penanganan ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar seluruh unsur pemerintah bergerak cepat, terpadu dan responsif dalam penanganan bencana di Pulau Sumatra.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara terus melaksanakan pekerjaan penanganan di lapangan, meliputi pembersihan material sisa banjir di badan jalan serta pengembalian kondisi jalan melalui penutupan lubang-lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan jalur utama Langkat-Aceh Tamiang dapat menjadi akses distribusi bantuan untuk korban bencana di Sumatera.

Dia mengatakan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh unsur teknis Kementerian PU bergerak bersama dengan pemerintah daerah untuk membuka kembali jalur-jalur yang sempat terputus dan menjaga kelancaran distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak.

"Prioritas pertama adalah membuka akses jalan agar seluruh bantuan dan peralatan dapat masuk dengan aman. Kementerian PU akan terus menambah dukungan alat berat dan personel sesuai kebutuhan, serta bekerja erat dengan BPBD dan pemerintah daerah agar penanganan berlangsung efektif," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memantau kondisi terkini dan terus mempercepat pemulihan konektivitas jalan nasional pasca bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Salah satunya, pemulihan akses Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat sebagai koridor penghubung wilayah perbatasan yang memegang peran penting dalam kelancaran distribusi bantuan dan logistik, serta mobilitas masyarakat pasca bencana banjir dan longsor.

Kondisi akses jalan nasional dari Sumatera Utara menuju Aceh, khususnya dari Kota Medan menuju Aceh Tamiang sudah berangsur membaik. Saat ini sudah dapat dilalui oleh kendaraan besar, termasuk bantuan logistik dan sembako dari Medan juga sudah masuk ke wilayah Tamiang.

Akses dari Medan-Pangkalan Brandan sepanjang 73 km via jalan tol sudah dapat dilalui dua arah, dan menjadi jalur yang paling direkomendasikan bagi kendaraan menuju wilayah Aceh Tamiang.

Jalan nasional ruas Pangkalan Brandan-Tanjung Pura hingga ke arah Aceh masih dapat dilalui. Jalan nasional dan jalan tol dalam kondisi aman, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara (BBPJN Sumut) menyarankan masyarakat menggunakan Tol Medan–Pangkalan Brandan untuk kelancaran perjalanan.

BBPJN Sumut terus melakukan pembersihan sedimentasi pasca genangan dan banjir di ruas jalan nasional untuk kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Kementerian PU menargetkan sebagian besar pekerjaan penanganan darurat di koridor Sumatera Utara, dapat diselesaikan sebelum 16 Desember 2025, bersamaan dengan peningkatan lalu lintas menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Sejak hari pertama terjadinya bencana, Kementerian PU secara bertahap terus mobilisasi alat berat dan personel untuk mendukung penanganan bencana di Aceh dan Sumatera Utara, termasuk Sumatera Barat.

Secara keseluruhan sebanyak 310 personel tanggap darurat Kementerian PU telah dikerahkan untuk membantu penanganan di Aceh 121 personel. Sumatera Utara 85 personel, dan Sumatera Barat 104 personel.

Selanjutnya, juga dukungan alat berat tersebar di Provinsi Aceh meliputi 13 ekskavator, 9 loader, 16 dump truck, dan peralatan DRU untuk pembersihan debris. Kemudian Sumatera Utara berupa 27 ekskavator, 8 loader, 4 backhoe loader, serta tambahan alat berat yang sedang dalam perjalanan dan Sumatera Barat sebanyak 19 ekskavator, 11 dump truck, 6 wheel loader, serta pompa air dan pompa mobile (mobile pump) untuk banjir.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, dari total 14 wajib pajak di Indonesia, baru sekitar 3 juta wajib pajak atau 21% yang melakukan aktivasi akun di sistem Coretax.

Padahal, ia menyebut, Coretax merupakan layanan digital sistem perpajakan yang menjadi haknya para wajib pajak. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melakukan aktivasi akun.

"Jadi sekali lagi, teman-teman masyarakat silahkan segera mengaktivasi akun wajib pajaknya, segera buat kode otorisasi supaya hak masyarakat untuk mendapatkan layanan digital perpajakan itu bisa terpenuhi," ucap Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Untuk melakukan aktivasi akun Coretax, menurutnya bukan masalah yang sulit, karena masyarakat hanya perlu mendaftarkan diri melalui coretaxdjp.pajak.go.id. Setelah itu, wajib pajak akan memperoleh kode otorisasi dan memasukkan digital signature untuk mengaktivasi akun Coretax nya.

"Kemudian submit digital signature yang nantinya mulai dari penerbitan SPT, kemudian faktur pajak, bukti potong, dan berbagai macam layanan elektronis yang lain itu hanya bisa diakses ketika sudah aktivasi tadi," ungkap Bimo.

Untuk aktivasi akun coretax DJP para wajib pajak langkahnya cukup mudah, berikut ini tahapannya sebagaimana termuat dalam Leaflet Aktivasi Akun CoretaxDJP:

1. Kunjungi situs web Coretax DJP: https://coretaxdjp.pajak.go.id/

2. klik tautan "Aktivasi Akun Wajib Pajak".

3. Pada layar berikutnya, centang pada pertanyaan "Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?".

4. Isikan NPWP pada kolom yang tersedia.

Klik tombol "Cari". Pastikan nama wajib pajak yang muncul sesuai dengan identitas Kawan Pajak

5. isikan e-mail dan Nomor Telepon yang terdaftar pada sistem DJP. Pastikan tombol centang hijau telah muncul

6. Lakukan verifikasi wajah dengan cara klik tombol "Take a Photo" pada kolom "Silakan ambil foto."

7. Ambil photo Wajah. Usahakan gambar terlihat dengan baik dan wajah tidak tertutup asesoris seperti kacamata, masker, dll

8. Setelah mengambil foto, klik "Validasi Foto"

9. Kirim Permohonan Aktivasi Akun

10. Centang Pernyataan Wajib Pajak dengan klik Simpan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2025 Orang Pribadi maupun Badan akan mulai dilaporkan pada awal 2026 mendatang. Kali ini, pelaporan SPT akan dilakukan melalui aplikasi terbaru milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Coretax.

Melansir keterangan resminya, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, memastikan bahwa Coretax sudah siap digunakan sebagai kanal utama pelaporan pajak tahun depan.

"Tahun depan laporan SPT Tahunan sudah melalui Coretax. Jadi Coretax sudah siap untuk menerima SPT Tahunan orang pribadi dan badan tahun 2025," ujar Bimo dalam keterangan resminya dikutip Rabu (12/11/2025).

Bimo pun menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan edukasi kepada wajib pajak untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax serta memperoleh sertifikat elektronik dan kode otorisasi.

"Kami terus melakukan pendampingan dan edukasi agar seluruh Wajib Pajak siap menggunakan Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan mendatang," tambahnya.

Pasalnya, setiap Wajib Pajak perlu untuk melakukan pembuatan Kode Otorisasi dan Aktivasi Akun Coretax terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan akun Coretax.

Bagi Wajib Pajak yang belum melakukan aktivasi akun Coretax dan pembuatan kode otorisasi dapat mengikuti alur berikut:

Langkah 1: Aktivasi Akun Coretax

Syarat utama: sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Cara aktivasi akun adalah sebagai berikut:

1. Buka laman Coretax DJP, lalu pilih Aktivasi Akun Wajib Pajak.

2. Centang pertanyaan Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?.

3. Masukkan NPWP dan klik Cari.

4. Isi email dan nomor ponsel yang terdaftar pada DJP Online. (Jika terjadi perubahan data, hubungi Kring Pajak 1500200 atau kunjungi kantor pajak terderkat).

5. Lakukan verifikasi identitas.

6. Centang pernyataan kemudian klik Simpan.

7. Cek email untuk Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak berisi kata sandi sementara. Pastikan email berasal dari domain resmi @pajak.go.id.

8. Login kembali ke Coretax lalu klick ganti kata sandi dan kemudian buat passphrase.

Akun Coretax berhasil diaktivasi.

Langkah 2: Membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP)

KO DJP adalah tanda tangan elektronik resmi yang diterbitkan DJP. Semua dokumen perpajakan melalui Coretax harus ditandatangani dengan KO DJP. Cara membuat KO DJP adalah sebagai berikut:

1. Login di Coretax DJP.

2. Masuk ke Portal Saya lalu klik pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.

3. Isi rincian sertifikat digital, pilih penyedia sertifikat (termasuk yang dikelola DJP).

4. Masukkan ID Penandatangan atau buat passphrase.

5. Centang pernyataan lalu klik Kirim.

6. Jika berhasil, akan muncul notifikasi "Sertifikat Digital Berhasil Dibuat".

7. Unduh bukti tanda terima & surat penerbitan sertifikat digital.

Langkah 3: Validasi Kode Otorisasi

1. Masuk ke Portal Saya yatu Profil Saya.

2. Pilih menu Nomor Identifikasi Eksternal lalu tab Digital Certificate.

3. Pastikan status = VALID. Jika masih INVALID, klik Periksa Status.

4. Jika sukses, klik tombol Menghasilkan.

5. Dokumen Penerbitan Kode Otorisasi DJP akan terbit di menu Dokumen Saya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2025 Orang Pribadi maupun Badan akan mulai dilaporkan pada awal 2026 mendatang.

Kali ini, pelaporan SPT akan dilakukan melalui aplikasi terbaru milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Coretax. Adapun, perpindahan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari DJP Online ke Coretax membuat wajib pajak harus kembali melakukan aktivasi akun.

Hal ini karena perpindahan ini tidak bisa dilakukan secara otomatis sehingga wajib pajak harus melakukan kegiatan aktivasi akun kembali di Coretax.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli menuturkan, pihaknya memperkirakan pelaporan SPT Tahun 2025 nanti bisa tembus 14,5 juta. Angka ini berdasarkan realisasi perhitungan SPT tahun 2023 dan 2024.

Dari total target 14,5 juta WP, Rosmauli menuturkan baru 2 juta atau sekitar 15% WP orang pribadi yang mengaktifkan akun. Sementara itu, WP badan baru mencapai 500 ribu.

"Dari target tadi 14,5 juta WP yang diharapkan lapor SPT, sampai 20 Oktober yang sudah melakukan aktivasi akun wajib pajak sebanyak 2 juta atau 15% untuk orang pribadi. Sedangkan badan baru 500 ribu," ujar Rosmauli, dalam Media Briefing Ditjen Pajak di Kantor DPJ, Jakarta, dikutip Selasa (11/11/2025).

Rosmauli mengimbau wajib pajak agar segera melakukan aktivasi akun di Coretax. Pasalnya, pelaporan SPT Tahun 2025 yang dilakukan tahun depan akan menggunakan Coretax.

Tidak hanya sekedar aktivasi, dia meminta agar WP harus memastikan dapat masuk dan mendapatkan kode otorisasi serta sertifikat elektroniknya dari akun Coretax-nya. Jika ini tidak didapatkan WP, maka mereka tidak akan bisa mengakses Coretax.

"Tidak hanya sampai di aktivasi akun, tapi juga harus sampai tahap berikutnya, mendapatkan kode otorisasi dan sampai mendapatkan sertifikat elektronik. Karena, nggak akan bisa sign elektronik kalau tidak dapat kode otorisasi atau sertifikat elektronik," tambahnya.

Untuk aktivasi akun coretax DJP para wajib pajak langkahnya cukup mudah, berikut ini tahapannya sebagaimana termuat dalam Leaflet Aktivasi Akun CoretaxDJP:

1. Kunjungi situs web Coretax DJP: https://coretaxdjp.pajak.go.id/

2. klik tautan "Aktivasi Akun Wajib Pajak".

3. Pada layar berikutnya, centang pada pertanyaan "Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?".

4. Isikan NPWP pada kolom yang tersedia.

Klik tombol "Cari". Pastikan nama wajib pajak yang muncul sesuai dengan identitas Kawan Pajak

5. isikan e-mail dan Nomor Telepon yang terdaftar pada sistem DJP. Pastikan tombol centang hijau telah muncul

6. Lakukan verifikasi wajah dengan cara klik tombol "Take a Photo" pada kolom "Silakan ambil foto."

7. Ambil photo Wajah. Usahakan gambar terlihat dengan baik dan wajah tidak tertutup asesoris seperti kacamata, masker, dll

8. Setelah mengambil foto, klik "Validasi Foto"

9. Kirim Permohonan Aktivasi Akun

10. Centang Pernyataan Wajib Pajak dengan klik Simpan

Ketahanan pangan menjadi prioritas. Seluruh bendung yang belum berfungsi optimal akan dievaluasi

Medan (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan pembangunan jaringan Bendung Sei Wampu di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara akan rampung pada 2026.

“Bendung Sei Wampu sudah lama dibangun, tapi saat itu kami belum sempat membangun jaringan irigasi, hanya sebagian saluran primer yang terbangun dari total 5,5 kilometer,” kata Dody ketika meninjau lokasi di Langkat, Sabtu.

Pada 2026, pemerintah akan menyelesaikan seluruh jaringan irigasi di sisi kiri bendung dengan rincian 5,5 kilometer saluran primer dan 43 kilometer saluran sekunder dengan total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp300 miliar.

Menurut dia, jaringan irigasi itu penting untuk mengairi sekitar 3.700 hektare sawah di puluhan desa di wilayah Kabupaten Langkat.

Saat ini, lanjut dia, sekitar 1.100 hektare sawah masih mengandalkan air hujan sehingga sebagian warga menanam sawit.

Dody menekankan dengan jaringan irigasi yang rampung, warga yang selama ini menanam sawit berkomitmen mengonversi lahan kembali menjadi sawah.

Pembangunan itu merupakan bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ketahanan pangan menjadi prioritas. Seluruh bendung yang belum berfungsi optimal akan dievaluasi,” kata Dody.

Bendung Sei Wampu memiliki fungsi strategis, termasuk pengaturan aliran air Sungai Wampu, pengendalian banjir, dan penyediaan air baku untuk masyarakat setempat.

Dody menambahkan, pembangunan saluran primer dan sekunder akan memastikan distribusi air irigasi lebih merata sehingga produktivitas pertanian meningkat.

Pembangunan itu juga diharapkan dapat mendukung kesejahteraan petani serta menjaga keberlanjutan ekosistem air di wilayah Langkat dan sekitarnya.

“Setelah jaringan irigasi berfungsi penuh, manfaatnya dapat langsung dirasakan petani, dan arus pertanian serta ketahanan pangan nasional bisa meningkat,” tutur Dody.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution dan Aris Rinaldi Nasution
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahun pajak 2025 sudah melalui sistem inti administrasi pajak atau Coretax. Pelaporan SPT 2025 itu akan wajib disampaikan pada tahun depan paling lambat per akhir Maret 2026.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelang kewajiban lapor SPT melalui Coretax pada tahun depan, maka wajib pajak pada tahun ini sudah harus melakukan aktivasi akun Coretax nya melalui coretaxdjp.pajak.go.id.

"Tahun depan tepatnya, Maret (2026), kita semuanya yang melaporkan SPT, yang belum pernah menggunakan Coretax, saatnya akan menggunakan Coretax," kata Yon saat taklimat media di Bogor, Jawa Barat, dikutip Senin (13/10/2025).

"Untuk dapat mengakses atau mengisi SPT nantinya, mari kita aktivasi akun coretax. Itu prosesnya sangat sederhana," tegas Yon.

Pelaporan SPT melalui Coretax menjadi momentum bersejarah karena untuk para wajib pajak orang pribadi sudah harus melaporkannya di sistem itu untuk tahun pajak 2025. Sementara itu, wajib pajak badan sudah kerap menggunakan Coretax untuk memungut, memotong, hingga membuat faktur pajak sejak implementasi per Januari 2026.

"Kita khawatirnya nanti kalau tidak segera dilakukan, ini kok saya enggak bisa masuk, enggak bisa melapor, dan sebagainya. Aktivasi akun ini menjadi penting, makanya kami mendorong wajib pajak, yuk segera melakukan aktivasi akun coretax," ucap Yon.

Untuk aktivasi akun Coretax DJP para wajib pajak langkahnya cukup mudah, berikut ini tahapannya sebagaimana termuat dalam Leaflet Aktivasi Akun CoretaxDJP:

1. Kunjungi situs web Coretax DJP: https://coretaxdjp.pajak.go.id/

2. klik tautan "Aktivasi Akun Wajib Pajak".

3. Pada layar berikutnya, centang pada pertanyaan "Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?".

4. Isikan NPWP pada kolom yang tersedia.

Klik tombol "Cari". Pastikan nama wajib pajak yang muncul sesuai dengan identitas Kawan Pajak

5. isikan e-mail dan Nomor Telepon yang terdaftar pada sistem DJP. Pastikan tombol centang hijau telah muncul

6. Lakukan verifikasi wajah dengan cara klik tombol "Take a Photo" pada kolom "Silakan ambil foto."

7. Ambil photo Wajah. Usahakan gambar terlihat dengan baik dan wajah tidak tertutup aksesoris seperti kacamata, masker, dll

8. Setelah mengambil foto, klik "Validasi Foto"

9. Kirim Permohonan Aktivasi Akun

10. Centang Pernyataan Wajib Pajak dengan klik Simpan