Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mulai merehabilitasi 1.093 hektare sawah milik masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian untuk pemulihan ekonomi masyarakat, kata pejabat setempat.

“Rehabilitasi sawah yang dilakukan Kementerian Pertanian ini merupakan bagian untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana dan bagian menjaga ketahanan pangan,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara, Erwandi yang dihubungi di Banda Aceh, Rabu.

Ia menyebutkan tahap pertama intervensi yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk sawah seluas 1.093 hektare yang dikerjakan secara bertahap di Kecamatan Sawang, Muara Baru, Dewantara dan Langkahan.

Lebih rinci ia menjelaskan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November di Kabupaten Aceh Utara mengakibatkan 18.316 hektare atau 46 persen dari total luas baku sawah 39.762 hektare terdampak.

Ia merincikan seluas 4.679 hektare sawah rusak parah, 6.447 hektare rusak sedang dan 7.189 hektare rusak ringan.

Menurut dia, seluruh data sektor pertanian yang rusak akibat bencana sudah masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan sumber pendanaan nantinya dari APBN melalui kementerian terkait.

“Pak Bupati juga terus berupaya agar sawah milik masyarakat yang terdampak bencana dapat seluruhnya direhabilitasi sehingga masyarakat dapat kembali bertani dan ekonomi warga cepat pulih,” katanya.

Pihaknya meyakini dengan perbaikan sawah masyarakat itu akan mampu mempercepat pemulihan ekonomi karena masyarakat di daerah itu salah satunya berpenghasilan sebagai petani dan juga bagian menjaga ketahanan pangan.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Aceh Utara, Aceh (ANTARA) - Pembangunan hunian sementara (huntara) untuk para pengungsi di Desa Krueng Lingka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara tetap dikebut meskipun di tengah guyuran hujan menjelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

“Tetap (dikebut). Pimpinan saya bilang, Babinsa awasi, target harus cepat,” ujar Babinsa Krueng Lingka Sertu Syamsuddin ketika ditemui di lokasi proyek hunian sementara (huntara), Langkahan, Aceh Utara, Aceh, Selasa.

Atas perintah tersebut, Syamsuddin menyampaikan pekerja proyek huntara mengerjakan apa pun yang bisa dikerjakan meskipun diguyur hujan.

Misalkan, lanjut dia, pemasangan jendela, pintu, dan pekerjaan lainnya yang bisa dilakukan di dalam ruangan, tetap digarap oleh para tukang.

“Tetapi kalau pemasangan seng, karena pakai listrik, saya bilang jangan (dikerjakan saat hujan). Potong seng kan dia pakai listrik. Makanya saya larang, jangan, saya takut nanti terjadi sesuatu,” ujar Syamsuddin.

Syamsuddin menargetkan dapat terbangun 119 unit huntara untuk pengungsi di Desa Krueng Lingka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.

Desa Krueng Lingka terdiri atas 312 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1.117 jiwa. Saat ini, terdapat dua titik pengungsian di Desa Krueng Lingka dan tersisa 44 KK yang masih menetap di tenda pengungsian.

Di luar 44 KK tersebut, pengungsi lainnya dikabarkan menumpang di rumah saudara atau mengontrak rumah, sebelum mendapatkan alokasi huntara maupun hunian tetap (huntap).

Ia menargetkan huntara untuk pengungsi Desa Krueng Lingka bisa selesai pada pekan kedua Ramadhan. Mulanya, huntara di desa tersebut ditargetkan tuntas pada lima hari sebelum Ramadhan.

Akan tetapi, mereka sempat menghadapi kendala berupa kelangkaan pasokan material pembangunan seperti atap seng dan kalsiboard. Kelangkaan tersebut disebabkan oleh masifnya pembangunan huntara pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

“Kendalanya itu kadang-kadang putus barang, nggak ada barang. Tapi kalau di lapangan, insya Allah nggak ada kendala,” kata Syamsuddin.

Kemudian, pada Senin (16/2), material yang dibutuhkan mulai berdatangan dan Syamsuddin berupaya agar pembangunan huntara dapat segera tuntas.

“Progres sudah sampai 70 persen menurut saya. Insya Allah mungkin gak lama lagi sudah selesai, karena barangnya (material bangunan) dikirim,” ujar dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Volume kayu hanyutan bencana banjir Sumatra yang terdata dan dapat dimanfaatkan di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara mencapai 469,26 meter kubik yang setara dengan 300 batang per hari ke-16 pembersihan pada Senin (5/1/2025).

“Kami memprioritaskan pembersihan kayu yang menghalangi akses jalan, permukiman, dan fasilitas umum. Kayu yang masih bernilai guna kami pilah dan data agar bisa dimanfaatkan secara tertib untuk kebutuhan darurat warga,” ujar Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) Subhan, dikutip dari siaran pers, Selasa (6/1/2025).

Subhan mengemukakan pemanfaatan kayu oleh masyarakat dan lembaga kemanusiaan telah mendukung pembangunan hunian sementara (huntara). Hingga saat ini, dua unit huntara dalam proses pembangunan dan satu unit telah selesai.

Sementara itu di Sumatra Utara, penanganan pascabencana dipusatkan di Desa Garoga, Huta Godang, dan Aek Ngadol, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tim gabungan mengerahkan 20 unit alat berat dan 10 unit dump truck untuk pemilahan kayu, normalisasi Sungai Garoga, pembersihan rumah warga, serta penataan lingkungan. Sejumlah segmen pemilahan kayu bahkan telah mencapai 100 persen sesuai peta kerja.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara, Novita Kusuma Wardani menyampaikan bahwa penanganan dilakukan seiring dengan penyiapan hunian bagi warga terdampak.

“Selain pembersihan dan pemilahan kayu, kami juga mendukung penyiapan lahan untuk huntara dan huntap. Kayu yang terdata akan dimanfaatkan untuk kebutuhan darurat masyarakat sesuai ketentuan,” jelas Novita.

Hasil pengukuran sementara di wilayah Garoga mencatat 426 batang kayu bulat dengan volume 253,85 meter kubik serta kayu gergajian sebanyak 154 keping dengan volume 4,236 meter kubik.

Adapun di Sumatra Barat, Kemenhut melalui UPT setempat bersama KPH dan Dinas Kehutanan Provinsi melakukan identifikasi dan pendataan kayu hanyutan di Pantai Padang serta di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji dan Sungai Air Dingin.

Kepala BKSDA Sumatra Barat, Hartono menjelaskan bahwa proses pendataan masih berlangsung secara menyeluruh.

“Saat ini kami masih melakukan penghitungan jumlah dan jenis kayu hanyutan di beberapa lokasi. Data ini akan menjadi dasar pemanfaatan kayu sisa bencana setelah tim pemanfaatan ditetapkan melalui SK Gubernur,” ujar Hartono.

Kementerian Kehutanan memastikan kegiatan penanganan pascabencana akan terus dilanjutkan dengan pembaruan data secara berkala, guna memastikan pemanfaatan kayu sisa bencana berjalan tertib, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kayu yang terbawa arus banjir di sejumlah wilayah Sumatra dimanfaatkan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak, seiring berlanjutnya proses pembersihan material sisa bencana hidrometeorologi tersebut.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melanjutkan penanganan kayu sisa banjir yang kini difokuskan di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, hingga hari ke-15 pelaksanaan. Kayu yang masih layak pakai dikumpulkan dan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan huntara, sementara material lainnya dibersihkan untuk membuka kembali akses wilayah terdampak.

Penanganan dilakukan oleh tim terpadu Kemenhut yang melibatkan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), serta Balai Gakkum Wilayah Sumatra. Sebanyak 23 unit alat berat dikerahkan, terdiri dari 21 unit milik Kemenhut, dua unit milik TNI, dan dua unit dari Kementerian Pekerjaan Umum.

“Pembersihan difokuskan di Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, yang masih mengalami hambatan akses akibat tumpukan kayu sisa banjir. Kayu yang masih dapat dimanfaatkan dikumpulkan di lokasi kejadian dan telah dilakukan pengukuran oleh tim BPHL, dengan hasil sebanyak 103 batang kayu atau setara 93,11 meter kubik,” ujar Kepala BBTNGL Subhan, Minggu (4/1/2025).

Sebagian kayu tersebut telah dimanfaatkan oleh lembaga kemanusiaan Rumah Zakat bersama masyarakat untuk pembangunan huntara. Subhan menyebutkan, estimasi pemanfaatan kayu pada hari tersebut mencapai sekitar ±3 meter kubik dengan menggunakan tujuh unit gergaji mesin. Secara akumulatif, sejak 29 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026, pemanfaatan kayu diperkirakan mencapai ±18,5 meter kubik. Hingga saat ini, tercatat tiga unit huntara masih dalam proses pembangunan.

Selain mendukung pembangunan hunian sementara, satu unit alat berat juga dikerahkan untuk membersihkan parit dan halaman SMP Negeri 3 Langkahan. Sekitar 50 personel Kemenhut turut melakukan pembersihan di SD Negeri 4 Langkahan, mencakup satu ruang perpustakaan, satu gudang olahraga, dan empat kamar mandi.

Penanganan serupa juga dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, di mana personel BPKH Sumatra Utara bersama tim Manggala Agni melanjutkan pembersihan rumah warga dari sisa material kayu di lorong-lorong permukiman sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana.

Pada hari yang sama, tim lapangan menerima kunjungan Koordinator BNPB Brigjen Asep yang berdiskusi dengan Staf Ahli Menteri Kehutanan Fahrizal Fikri serta jajaran terkait mengenai penanganan dan pemanfaatan kayu sisa banjir. Pertemuan lanjutan dengan Rumah Zakat juga dilakukan pada malam hari untuk membahas percepatan pembangunan huntara berbahan kayu sisa bencana.

Sementara itu di Sumatra Utara, Kemenhut menurunkan ekskavator untuk menyiapkan lokasi hunian tetap (huntap) di lahan PTPN dan menindaklanjuti laporan temuan kayu dalam jumlah besar di Sungai Batang Toru, cabang Aek Rambe.

“Saat ini, temuan tersebut masih dalam tahap pendalaman serta penanganan lebih lanjut oleh tim terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Kepala BBKSDA Sumatra Utara Novita.

Kemenhut menyatakan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor di Aceh dan Sumatra Utara guna memastikan pembersihan dan pemanfaatan kayu sisa bencana berjalan efektif, aman, serta mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak.