Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan alat berat oleh multifinance tumbuh 1,09% (year on year/YoY) pada kuartal I/2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan pertumbuhan itu membuat pembiayaan mencapai Rp47,24 triliun.

“Atau memiliki porsi 8,69% dari total pembiayaan industri multifinance,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Di sisi lain, OJK memandang kebijakan penyesuaian kuota produksi batu bara dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) berpotensi memengaruhi permintaan pembiayaan alat berat, khususnya dari sektor pertambangan.

Oleh karena itu, ujar Agusman, diversifikasi pembiayaan menjadi hal yang penting bagi industri multifinance. Diversifikasi dilakukan antara lain dengan memperluas ke sektor lain yang memiliki prospek pertumbuhan.

“Untuk menjaga kinerja industri multifinanceyang stabil dan berkelanjutan,” tuturnya.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengatakan kondisi itu membuat pengusaha tambang berhati-hati, baik untuk menambah armadanya atau alat-alat berat lainnya. Pasalnya, dengan alat yang ada saja belum tentu akan digunakan semuanya.

“Kalau misalnya, izinnya sendiri belum diberikan penambahan, bahkan dikurangi. Ya, kalau saya kembali sebab akibat kan, ada permohonan, ya kita proses,” kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno kepadaBisnis, Jumat (24/4/2026).

Suwandi meneruskan, jika tidak ada permintaan baru pembiayaan alat berat, maka industri pembiayaan berharap pada debitur yang sudah ada agar tetap mampu memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya.

Selain itu, lanjutnya, supaya industri pembiayaan bisa tumbuh, maka perusahaan akan berharap pada pertumbuhan pembiayaan modal usaha atau modal kerja.

“Kalau pun turun berarti apakah berhenti menambangnya? Kan enggak. Tetap menambang, paling kalau enggak menambah alat, perlu beri sparepart, perlu beri solar. Nah di situ kami ada kesempatan untuk membiayai,” tutur Suwandi.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono berpendapat kebijakan pemangkasan produksi pada persetujuan RKAB batu bara 2026 sangat berdampak pada industri pertambangan di Indonesia.

Dia berujar bahwa dampak tersebut terutama bagi kelangsungan operasional perusahaan tambang. Pasalnya, banyak rencana tambang ataupun investasi yang sudah dibuat menjadi tidak bisa dieksekusi.

“Begitu pula dengan sektor penyediaan alat-alat berat. Kami mendengar jika sudah banyak perusahaan pertambangan maupun jasa pertambangan [mining contractor] yang telah menunda pemesanan alat-alat berat, hingga ada kejelasan lebih lanjut mengenai target produksi batu bara yang disetujui pemerintah,” bebernya kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Dilanjutkan Sudirman, bahkan sebagian perusahaan sudah ada yang memutuskan untuk membatalkan pemesanan alat-alat berat.

“Namun, seiring telah diberikannya persetujuan RKAB 2026 kepada para pemegang IUP batu bara oleh Dirjen Minerba, yang mana total volume produksi dari keseluruhan IUP batu bara yang telah diberikan persetujuan RKAB-nya itu, diharapkan konfirmasi atas pemesanan alat-alat berat dapat lebih dipastikan,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Astra International Tbk. (ASII) kembali menggelar kompetisi inovasi digital dan konferensi teknologi berskala nasional yang ditujukan untuk menjaring solusi digital bagi berbagai tantangan bisnis di lingkungan perusahaan.

Pada acara yang bertajuk Astranauts 2026 itu perusahaan menitikberatkan pada percepatan implementasi inovasi dari tahap ide menuju transformasi bisnis yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah.

Chief of Group Digital Strategy Astra Paul Soegianto mengatakan gelaran rutin ajang tahunan ini menjadi bagian dari strategi perseroan untuk mendorong inovasi yang dapat diterapkan secara nyata di dunia usaha.

“Astranauts 2026 mencerminkan komitmen Astra untuk fokus pada skalabilitas. Kita tidak hanya bicara soal prototipe, melainkan bagaimana solusi tersebut bisa diadopsi oleh bisnis, serta mampu meningkatkan efisiensi dan menciptakan value bagi bisnis,” ujar Paul dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).

Melalui program tersebut, Astra membuka ruang bagi para inovator untuk menjawab berbagai tantangan bisnis dari sejumlah perusahaan Grup Astra seperti PT Astra Honda Motor, FIFGroup, PT Kalimantan Prima Persada, PT Pamapersada Nusantara, serta Astra UD Trucks.

Selain tantangan bisnis dari perusahaan Grup Astra, juga dihadirkan Cross-Industry Challenge yang mencakup delapan sektor, mulai dari otomotif dan mobilitas, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur, teknologi informasi, properti, hingga kesehatan.

Pendaftaran peserta dibuka mulai 7 Mei hingga 14 Juni 2026 melalui laman resmi Astranauts 2026.

Kompetisi tersebut terbagi dalam dua kategori. Pertama, Product Track yang ditujukan bagi perusahaan maupun startup yang telah memiliki minimum viable product (MVP) dan traksi bisnis. Kedua, Idea Track yang diperuntukkan bagi mahasiswa aktif jenjang sarjana hingga magister untuk menawarkan ide inovatif dalam menjawab tantangan bisnis yang diberikan.

Finalis Astranauts 2026 nantinya akan memperoleh pendampingan dari para pakar dan pemimpin industri. Mereka juga berkesempatan mempresentasikan inovasi dalam Demo Day pada 20 Juli 2026.

Selain peluang berkolaborasi dengan Grup Astra dan kesempatan magang bagi mahasiswa, para finalis juga berpeluang memperoleh hadiah uang tunai. Pengumuman pemenang dan sesi awarding dijadwalkan berlangsung pada 21 Juli 2026 di Menara Astra, Jakarta.

Dalam rangkaian acara tersebut, Astranauts 2026 juga akan menghadirkan Astranauts Conference yang membahas tren dan tantangan teknologi terkini. Sejumlah pembicara dijadwalkan hadir, di antaranya Gita Wirjawan, Raditya Dika, Gaery Undarsa, dan Daniel Minardi.

Astra juga menggelar Digital & Technology Exhibition sebagai wadah kolaborasi antara korporasi dan komunitas teknologi untuk memamerkan solusi digital dan inovasi masa depan.

Tak hanya melibatkan perusahaan Grup Astra, Astranauts 2026 turut menggandeng sejumlah perusahaan teknologi lain, seperti Amazon Web Services dan Berca Hardayaperkasa.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan fiskal dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) yang dibagi ke dalam tiga satuan tugas (satgas), serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD oleh DPRD Riau.

Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Kasprul Abdi, mengatakan penguatan PAD menjadi kebutuhan mendesak setelah terjadinya perubahan pola pengelolaan keuangan daerah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

“Kalau dulu kita mengenal money follow function, sekarang menjadi money follow program priority. Jadi landasan kita, uang itu mengikuti program prioritas,” ujarnya dalam diskusi publik kemandirian fiskal Riau di Pekanbaru, Kamis (7/5/2026).

Menurut Kasprul, pemerintah daerah kini dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan daerah. Kondisi tersebut semakin menantang karena belanja daerah terus meningkat, sementara ruang fiskal dari transfer pusat mulai terbatas.

Dia menyebut Pemprov Riau terus mencari formula untuk memaksimalkan PAD, baik dari sektor pajak daerah, retribusi, maupun sumber pendapatan lainnya yang sah.

Salah satu langkah yang kini dijalankan ialah pembentukan Tim OPAD yang melibatkan unsur Forkopimda dan aparat penegak hukum. Tim tersebut dibagi ke dalam tiga satgas berdasarkan sektor penerimaan daerah.

Satgas pertama difokuskan pada optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak alat berat. Tim ini melibatkan Pemprov Riau bersama Polda Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Direktorat Lalu Lintas.

Satgas kedua menangani optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan pajak air permukaan dengan dukungan Kejaksaan Tinggi Riau. Sementara itu, Satgas ketiga berfokus pada optimalisasi sektor mineral bukan logam dan batuan.

“Kalau nanti ditemukan potensi objek pajak di lapangan, akan dilakukan pendekatan secara persuasif oleh tim satgas OPAD,” kata Kasprul.

Selain membentuk satgas, Pemprov Riau juga memperluas pendekatan pelayanan pajak kepada masyarakat melalui program Samsat Tanjak yang kini menjangkau hampir seluruh kabupaten dan kota di Riau. Program tersebut dijalankan bersama kepolisian dan Jasa Raharja dengan menyasar pasar, sekolah hingga pusat keramaian.

“Tujuannya untuk menjemput bola dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar kewajiban pajak kendaraan bermotor bisa terpenuhi,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga memberikan insentif berupa pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor kedua guna meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan masyarakat.

Di sisi legislatif, DPRD Riau turut membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD untuk mencari sumber-sumber baru peningkatan penerimaan daerah. Pansus tersebut mengidentifikasi sedikitnya enam sektor utama yang dinilai berpotensi mendongkrak PAD.

Pertama, optimalisasi pajak daerah dari sektor industri seperti pajak air permukaan, bahan bakar kendaraan bermotor, alat berat dan pertambangan. Kedua, peningkatan retribusi dari 28 organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketiga, pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum optimal, mulai dari fasilitas olahraga, lahan tidak produktif hingga aset perhotelan milik pemerintah daerah. Keempat, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).

Selain itu, DPRD juga mendorong pengembangan sumber pendapatan baru seperti energi baru terbarukan dan kawasan minapolitan, serta optimalisasi dana transfer pusat termasuk dana bagi hasil (DBH) sawit.

Kasprul mengakui tantangan fiskal Riau saat ini semakin berat, terutama setelah meningkatnya belanja pegawai akibat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Potensi yang ada baik SDA, pajak, retribusi maupun PAD lainnya belum sepenuhnya bisa menutup belanja daerah. Akhirnya belanja mengikuti pendapatan. Kalau pendapatan tidak maksimal, maka belanja juga tidak bisa maksimal,” ujarnya.

BANJARMASIN - BRI Insurance kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan aset bagi para pelaku usaha. Bertempat di kantor BRI Banjarmasin Ahmad Yani pada tanggal 15 April 2026, telah dilaksanakan penyerahan klaim asuransialat berat sebesar Rp1.165.800.000 kepada nasabah atas nama Akhyar Syahbana.

Penyerahan klaim tersebut dihadiri oleh perwakilan BRI, Santi SOK yang mewakili pimpinan cabang, Ray Ardian Putra selaku Branch Manager BRI Insurance Banjarmasin, Eliza Helpina selaku Relationship Manager.

Klaim ini diberikan atas peristiwa tanggul jebol yang mengakibatkan alat berat milik nasabah tenggelam sepenuhnya hingga tidak dapat terlihat. Kejadian tersebut berdampak signifikan terhadap operasional usaha nasabah, sehingga kehadiran perlindungan asuransi menjadi sangat penting dalam meminimalisir risiko kerugian.

Branch Manager BRI Insurance, Ray Ardian Putra mengatakan, bahwa penyerahan klaim ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan layanan yang andal dan bertanggung jawab kepada nasabah. Pihaknya mewakili BRI Insurance cabang Banjarmasin turut prihatin atas musibah yang di alami oleh nasabah kami.

Menginjak Usia 37 Tahun, BRI Insurance Mengusung Semangat Tangguh dan Terdepan



"Kami berharap dana klaim ini dapat meringankan beban dan memberikan rasa aman untuk terus melanjutkan usahanya, dan dengan komitmen kami untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik dalam menghadapi segala kondisi yang tak terduga. Terima kasih sudah mempercayakan BRI Insurance untuk menjadi mitra perlindungan,” ujar Ray Ardian dalam keterangannya, Senin (27/4/2025).

Sementara itu, Akhyar Syahbana selaku nasabah penerima klaim menyampaikan rasa bersyukurnya atas layanan yang diberikan oleh BRI Insurance dan Bank Rakyat Indonesia. Dia mengapresiasi proses klaim yang berjalan dengan baik, transparan, profesional, dan cepat.

Ratusan Mahasiswa Surabaya Ikuti Edukasi Asuransi yang Digelar BRI Insurance



"Kemudahan kordinasi dengan pihak BRI Insurance dan BRI sangat membantu dalam menjaga kelangsungan operasional usaha kami.Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mempercepat proses ini. Semoga sinergi yang baik ini dapat terus terjaga dan memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha terkusus di wilayah Kalimantan Selatan,” tutur Akhyar.

Penyerahan klaim ini semakin menegaskan peran BRI Insurance sebagai mitra perlindungan yang andal dalam mendukung keberlangsungan usaha nasabah di berbagai sektor, khususnya industri yang memiliki tingkat risiko tinggi seperti penggunaan alat berat.

Sementara Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo menyampaikan, turut prihatin atas musibah yang menimpa nasabah. Pihaknya sangat paham bahwa alat berat bukan sekedar aset, melainkan pendukung proses operasional bisnis usaha nasabah.

"Semoga dengan dibayarkannya klaim dari BRI Insurance ini dapat menjadi penyemangat bagi nasabah untuk memulai kembali akivitas usahanya,” ujar Budi.

Ke depan, BRI Insurance akan terus berinovasi dalam menghadirkan solusi perlindungan yang relevan, adaptif, dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Hal ini selaras dengan semangat BRI Insurance sebagai mitra terpercaya dan handal untuk solusi perlindungan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — BRI Insurance menyerahkan klaim asuransi alat berat sebesar Rp 1.165.800.000 kepada nasabah atas nama Akhyar Syahbana di kantor BRI Banjarmasin Ahmad Yani pada Rabu (15/4/2026). Klaim ini diberikan atas peristiwa tanggul jebol yang mengakibatkan alat berat milik nasabah tenggelam sepenuhnya hingga tidak dapat terlihat.

Kejadian tersebut berdampak signifikan terhadap operasional usaha nasabah, sehingga kehadiran perlindungan asuransi menjadi sangat penting dalam meminimalkan risiko kerugian.

Branch Manager BRI Insurance, Ray Ardian Putra, menegaskan bahwa penyerahan klaim ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan layanan yang andal dan bertanggung jawab kepada nasabah.

“Kami mewakili BRI Insurance cabang Banjarmasin turut prihatin atas musibah yang dialami oleh nasabah kami. Kami berharap dana klaim ini dapat meringankan beban dan memberikan rasa aman untuk terus melanjutkan usahanya, dengan komitmen kami untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik dalam menghadapi segala kondisi yang tak terduga. Terima kasih sudah mempercayakan BRI Insurance untuk menjadi mitra perlindungan,” ucap Ray Ardian Putra dalam keterangan, Senin (27/4/2026).

Sementara itu, Akhyar Syahbana selaku nasabah penerima klaim menyampaikan rasa syukurnya atas layanan yang diberikan oleh BRI Insurance dan Bank Rakyat Indonesia.

“Kami mengapresiasi proses klaim yang berjalan dengan baik, transparan, profesional, dan cepat. Kemudahan koordinasi dengan pihak BRI Insurance dan BRI sangat membantu dalam menjaga kelangsungan operasional usaha kami. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mempercepat proses ini. Semoga sinergi yang baik ini dapat terus terjaga dan memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan,” ujar Akhyar.

Penyerahan klaim ini semakin menegaskan peran BRI Insurance sebagai mitra perlindungan yang andal dalam mendukung keberlangsungan usaha nasabah di berbagai sektor, khususnya industri yang memiliki tingkat risiko tinggi seperti penggunaan alat berat.

Saat dimintai keterangan, Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo mengatakanturut prihatin atas musibah yang menimpa nasabah. Ia sangat paham bahwa alat berat bukan sekadar aset, melainkan pendukung proses operasional bisnis usaha nasabah. "Semoga dengan dibayarkannya klaim dari BRI Insurance ini dapat menjadi penyemangat bagi nasabah untuk memulai kembali aktivitas usahanya," katanya.

Ke depan, BRI Insurance akan terus berinovasi dalam menghadirkan solusi perlindungan yang relevan, adaptif, dan tepercaya bagi masyarakat Indonesia. Hal ini selaras dengan semangat BRI Insurance sebagai mitra tepercaya dan andal untuk solusi perlindungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Belum adanya kepastian penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) batu bara membuat industri pembiayaan lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, khususnya alat-alat berat.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berpendapat saat ini semua pihak seperti pengusaha tambang hingga perusahaan pembiayaan dalam posisi menunggu kepastian kebijakan.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan kondisi itu membuat pengusaha tambang berhati-hati, baik untuk menambah armadanya atau alat-alat berat lainnya. Pasalnya, dengan alat yang ada saja belum tentu akan digunakan semuanya.

“Kalau misalnya, izinnya sendiri belum diberikan penambahan, bahkan dikurangi. Ya, kalau saya kembali sebab akibat kan, ada permohonan, ya kita proses,” katanya kepadaBisnis, Jumat (24/4/2026).

Suwandi meneruskan, jika tidak ada permintaan baru pembiayaan alat berat, maka industri pembiayaan berharap pada debitur yang sudah ada agar tetap mampu memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya.

Selain itu, lanjutnya, supaya industri pembiayaan bisa tumbuh, maka perusahaan akan berharap pada pertumbuhan pembiayaan modal usaha atau modal kerja.

“Kalau pun turun berarti apakah berhenti menambangnya? Kan enggak. Tetap menambang, paling kalau enggak menambah alat, perlu berisparepart, perlu beri solar. Nah di situ kami ada kesempatan untuk membiayai,” tutur Suwandi.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) ini membeberkan pembiayaan alat berat dari perusahaannya pun pada kuartal I/2026 sudah terlihat ada penurunan.

“Misalnya tahun lalu kami bisa membiayai alat berat sebanyak 227 unit, tahun ini cuma baru 145 unit ya. Unit alat berat termasuk truk dan lain-lainnya yang untuk alat berat, penambangan dan segalanya,” bebernya.

Senada, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) atau Adira Finance menyampaikan belum adanya kepastian penyesuaian RKAB batu bara memang memberikan dampak terhadap kehati-hatian penyaluran pembiayaan multifinance, khususnya pada segmen alat berat yang sebagian masih terkait dengan aktivitas pertambangan

Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani menuturkan kondisi tersebut cenderung membuat proses ekspansi berjalan lebih selektif. Akan tetapi, eksposur pembiayaan alat berat perusahaan tidak sepenuhnya terfokus pada sektor batubara.

“Karena portofolio juga mencakup sektor lain seperti konstruksi, pertanian, infrastruktur, dan lainnya sehingga risiko dapat lebih terdiversifikasi,” katanya kepadaBisnis, Kamis (23/4/2026).

Strategi Jaga Pertumbuhan Pembiayaan

Gani meneruskan, strategi Adira Finance dalam menghadapi ketidakpastian di sektor pertambangan adalah tetap menjaga pertumbuhan secara sehat dan selektif.

“Fokus kami bukan hanya pada sektor pertambangan, tetapi juga memperluas peluang pembiayaan ke sektor lain yang masih membutuhkan alat berat,” tegasnya.

Selain itu, imbuhnya, perseroan juga memperkuat prinsipprudentunderwritingdan menjaga kualitas portofolio melaluimonitoringsertacollectionyang disiplin. Dengan cara tersebut, total pembiayaan alat berat Adira Finance tumbuh positif.

Pada Maret 2026, total pembiayaan alat berat Adira Finance tercatat sebesar Rp136 miliar. Gani menyebut pembiayaan ini tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan kontribusi yang masih relatif kecil terhadap total pembiayaan.

“Sementara itu, kontribusi terbesar portofolio Perusahaan masih berasal dari segmen otomotif yang menjadi fokus utama bisnis,” tuturnya.

Kendati demikian, katanya, untuk ke depan pembiayaan alat berat akan tetap dikembangkan secara selektif dan terukur, dengan mempertimbangkan peluang di berbagai sektor produktif serta kondisi pasar.

Sementara itu, PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) berujar untuk mengantisipasi potensi perlambatan, pihaknya menerapkan strategi yang adaptif danprudentdengan memperkuat manajemen risiko serta selektivitas dalam penyaluran pembiayaan.

“Khususnya pada sektor yang lebih sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas. Kami juga terus melakukanmonitoringportofolio secara intensif untuk menjaga kualitas aset tetap terjaga,” kata Corporate Secretary BRI Finance, Aditia Fakhri Ramadhani kepadaBisnis, Selasa (21/4/2026).

Di sisi lain, imbuhnya, perusahaan mendorong diversifikasi pembiayaan ke sektor produktif lainnya yang memiliki prospek pertumbuhan stabil. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan portofolio dan mengurangi konsentrasi risiko, sehingga kinerja pembiayaan tetap tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Aditia melanjutkan, pada kuartal I/2026 pembiayaan alat berat berkontribusi sebesar 17,80% terhadap total portofolio pembiayaan. Sementara itu, penyaluran pembiayaannya bertumbuh sebesar 33,26% (year on year/YoY).

Lebih jauh, Aditia menyampaikan hingga saat ini belum terdapat arahan dari regulator terkait penyesuaian RKAB yang berdampak langsung pada penyaluran pembiayaan alat berat

“Oleh karena itu, aktivitas pembiayaan masih berjalan normal, didukung oleh kebutuhan operasional dan kontrak yang sudah berjalan,” katanya.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa perusahaan tetap memonitor perkembangan kebijakan secara berkala serta mengedepankan prinsip kehati hatian dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan.

Sependapat, PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) atau Clipan Finance menekankan Perseroan senantiasa mencermati perkembangan regulasi, termasuk proses penyesuaian RKAB, sebagai bagian dari manajemen risiko dalam penyaluran pembiayaan alat berat.

Direktur Utama Clipan Finance Indonesia Harjanto Tjitohardjojo menuturkan dalam kondisi kebijakan yang masih dalam proses penyesuaian, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian.

“Dengan melakukan evaluasi kredit yang lebih ketat tanpa menghentikan penyaluran pembiayaan secara keseluruhan,” ucapnya kepadaBisnis, Rabu (22/4/2026).

Sejauh ini, katanya, porsi pembiayaan kepada sektor pertambangan batu bara masih berada pada level yang terukur dan terkendali. Ini dilakukan sebagai bagian dari strategi diversifikasi portofolio.

Selain itu, Clipan Finance aktif memperluas penyaluran pembiayaan alat berat ke sektor-sektor lain yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi, seperti perkebunan, konstruksi, dan infrastruktur, guna mengurangi konsentrasi risiko pada satu sektor tertentu.

“Dari sisi kinerja portofolio, pembiayaan alat berat tetap mencatat pertumbuhan yang positif dengan penyebaran yang semakin merata di berbagai wilayah potensial di Indonesia, dan berkontribusi secara signifikan terhadap total portofolio Perseroan,” jelasnya.

Adapun, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar berpendapat belum adanya kepastian penyesuaian RKAB batu bara berdampak cukup besar terhadap penyaluran pembiayaan multifinance.

Pasalnya, ketidakpastian RKAB ini membuat para pelaku tambang menunda ekspansi dan pembelian alat berat. Mereka tidak berani berspekulasi karena akan berisiko pada keuangan.

“Jadi permintaan pembiayaan ya ikut melemah karena ketiadaan kepastian produksi membuat proyek-proyek tertunda,” katanya kepadaBisnis, Jumat (24/4/2026).

Oleh karena itu, dia menyarankan agar industri pembiayaan memperluas portofolio ke sektor lain seperti konstruksi, logistik, dan energi terbarukan

“Bisa juga mengembangkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel, khususnya untuk mengakomodasi risiko sektor tambang yang besar unsur ketidakpastiannya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri pertambangan melakukan transformasi menuju operasional yang lebih ramah lingkungan melalui berbagai inovasi hijau, mulai dari optimalisasi bauran energi hingga elektrifikasi alat berat.

Langkah ini dinilai krusial seiring meningkatnya tekanan global terhadap praktik keberlanjutan, sekaligus kebutuhan menjaga daya saing sektor tambang yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Executive Director Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) Gita Mahyarani menilai transformasi menuju tambang rendah karbon tidak lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan strategis di tengah perubahan lanskap industri global. Inovasi menjadi kunci agar sektor pertambangan tetap adaptif, efisien, dan kompetitif.

“Industri pertambangan batu bara memiliki peran penting dalam ketahanan energi dan perekonomian. Di tengah perubahan global, penguatan daya saing melalui inovasi menjadi semakin relevan,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Salah satu fokus utama inovasi hijau di sektor ini adalah optimalisasi penggunaan energi. Perusahaan tambang mulai mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan, sistem hybrid, serta teknologi manajemen energi untuk menekan konsumsi bahan bakar sekaligus menurunkan emisi.

Director of Power SUN Emmanuel Jefferson Kuesar menyebutkan pengelolaan energi kini menjadi faktor kunci dalam menentukan daya saing perusahaan tambang.

“Perusahaan yang mampu mengelola energi secara lebih efisien dan cerdas akan memiliki posisi lebih kuat dalam menghadapi dinamika pasar dan tuntutan global,” katanya.

Selain itu, inovasi juga diarahkan pada elektrifikasi kendaraan dan alat berat tambang. Upaya ini mencakup pengembangan armada berbasis listrik, penyediaan infrastruktur pengisian daya, hingga model bisnis yang memungkinkan implementasi secara bertahap dan terukur.

Director of Mobility SUN Karina Darmawan menilai elektrifikasi menjadi salah satu solusi konkret untuk menekan emisi tanpa mengorbankan produktivitas operasional.

Di sisi lain, transformasi hijau di sektor tambang juga didorong oleh meningkatnya kontribusi emisi dari sektor industri, termasuk pengolahan mineral dan smelter. Hal ini terjadi di tengah kebijakan pemerintah yang terus mendorong hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam.

Dengan kondisi tersebut, pelaku industri dituntut untuk menyeimbangkan antara target dekarbonisasi dan keberlanjutan operasional. Pendekatan yang ditempuh pun diarahkan pada solusi yang aplikatif dan tetap menjaga efisiensi biaya.

Inovasi berbasis efisiensi energi dan teknologi rendah karbon tidak hanya berdampak pada penurunan emisi, tetapi juga berpotensi meningkatkan produktivitas serta menekan biaya dalam jangka panjang.

Ke depan, transformasi hijau di sektor pertambangan diperkirakan akan semakin masif, seiring meningkatnya tuntutan pasar global, kebutuhan pembiayaan berkelanjutan, serta komitmen Indonesia dalam menekan emisi karbon.

Dengan demikian, inovasi tidak hanya menjadi instrumen keberlanjutan, tetapi juga strategi bisnis untuk menjaga daya saing industri tambang nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) bakal pasok listrik hijau untuk sektor pertambangan batu bara. Perusahaan pelat merah itu pun telah menjalin kerja sama dengan sejumlah produsen emas hitam.

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) serta Memorandum of Understanding (MoU) Integrated Business Solution guna mendorong elektrifikasi operasional tambang.

Adapun kerja sama yang ditandai dengan PJBTL dan MoU ini dijalin dengan PT Trubaindo Coal Mining sebesar 30 MegaVolt-Ampere (MVA), PT Sembada Makmur Sejahtera sebesar 55 MVA, PT Marga Bara Jaya sebesar 35 MVA, PT Maruwai Coal sebesar 71 MVA, PT Makmur Sejahtera Wisesa sebesar 106 MVA, dan PT Berau Coal sebesar 29 MVA.

Sementara itu untuk Integrated Business Solution, PLN melalui anak usahanya menjalin kolaborasi dengan sejumlah perusahaan diantaranya PT Masmindo Dwi Area, untuk Pembangunan Instalasi dan gardu pelanggan, PT Maruwai Coal dengan pekerjaan Pembangunan Instalasi milik pelanggan, dan PT Sembada Makmur Sejahtera dengan pekerjaan Engineering Design dan pembangunan instalasi tegangan tinggi.

Koordinator Konservasi dan Mineral Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ari Hendrawanto menjelaskan elektrifikasi alat berat menjadi kunci utama dalam mereduksi emisi di wilayah operasional tambang. Langkah ini sangat krusial mengingat target besar nasional dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) di 2060 atau lebih cepat.

"Strategi pengurangan emisi dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pengurangan produksi, substitusi energi ke sumber lain seperti biomassa, serta peningkatan efisiensi dan elektrifikasi. Elektrifikasi alat berat menjadi salah satu solusi utama, mengingat konsumsi energi terbesar berada pada kegiatan pengangkutan dan pemindahan material," ujar Ari melalui keterangan resmi dikutip Selasa (21/4/2026).

Ari mengatakan, transisi ini juga memberikan keuntungan finansial yang nyata bagi pelaku industri. Dengan perbandingan harga diesel dan tarif listrik saat ini, terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga Rp2 miliar per tahun untuk setiap unit alat berat.

"Jika diterapkan secara luas, efisiensi yang dihasilkan akan sangat besar," imbuh Ari.

Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengatakan kolaborasi dengan perusahaan batu bara menjadi langkah konkret PLN dalam mendukung implementasi green mining melalui pemanfaatan energi listrik yang lebih bersih, efisiensi, dan andal untuk mendukung elektrifikasi alat berat di pertambangan.

Dia pun mengatakan bahwa urgensi transisi energi bukan sekadar menjawab tantangan iklim, melainkan strategi memperkuat kemandirian energi nasional.

"Pengembangan green mining di sektor pertambangan menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memastikan keberlanjutan industri batu bara ke depan," ujar Adi.

Menurutnya, PLN siap memberikan dukungan penuh bagi seluruh pelaku industri melalui berbagai layanan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan tambang.

"Forum ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan demand listrik sektor tambang, menentukan batas optimal layanan PLN, serta merumuskan strategi pengelolaan aset kelistrikan pasca umur tambang," paparnya.

Menilik dari sisi teknis operasional, Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise PLN Dini Sulistyawati mengidentifikasi bahwa titik kritis konsumsi energi berada pada tahap pengangkutan hasil tambang.

"Oleh karena itu, pemanfaatan energi bersih berbasis listrik pada proses hauling ini menjadi salah satu langkah konkret untuk bagaimana kita meningkatkan efisiensi operasional sekaligus juga menurunkan emisi," ujar Dini.

Menanggapi kolaborasi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Priyadi menyambut positif sinergi ini sebagai upaya bersama memperpendek rantai pasok energi fosil impor demi keberlanjutan industri.

"Nah ini adalah kesempatan yang baik, baik bagi kita produsen batu bara maupun PLN sebagai penyedia strumnya. Supaya ini terjadi simbiosis mutualisme yang paling menguntungkan," imbuh Priyadi.

Tanggapan positif juga disampaikan oleh pelanggan PLN, PT Borneo Indobara (BIB) sebagai pengguna layanan PLN untuk green mining. Division Head Project Expansion PT Borneo Indobara Adi Supriyatna menyampaikan elektrifikasi menjadi langkah strategis perusahaan dalam merespons tantangan perubahan iklim sekaligus tekanan fluktuasi harga bahan bakar.

“Elektrifikasi PT Borneo Indobara merupakan langkah strategis menuju pertambangan hijau untuk merespons ancaman perubahan iklim dan tren kenaikan harga bahan bakar. Transisi ini didukung oleh pembangunan infrastruktur kelistrikan secara masif bersama PLN guna mengoperasikan berbagai alat berat listrik serta stasiun pengisian daya bagi 700 unit truk listrik” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi sektor pertambangan melalui kolaborasi strategis dengan sejumlah produsen batu bara.

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) serta Memorandum of Understanding (MoU) Integrated Bussiness Solution guna mendorong elektrifikasi operasional tambang.

Kerja sama yang ditandai dengan PJBTL dan MoU ini dijalin dengan PT Trubaindo Coal Mining sebesar 30 MVA, PT Sembada Makmur Sejahtera sebesar 55 MVA, PT Marga Bara Jaya sebesar 35 MVA, PT Maruwai Coal sebesar 71 MVA, PT Makmur Sejahtera Wisesa sebesar 106 MVA, dan PT Berau Coal sebesar 29 MVA.

Sementara itu untuk Integrated Bussines Solution, PLN melalui anak usahanya menjalin kolaborasi dengan sejumlah perusahaan di antaranya PT Masmindo Dwi Area, untuk Pembangunan Instalasi dan gardu pelanggan, PT Maruwai Coal dengan pekerjaan Pembangunan Instalasi milik pelanggan, dan PT Sembada Makmur Sejahtera dengan pekerjaan Engineering Design dan pembangunan instalasi tegangan tinggi.

Kolaborasi ini menjadi langkah konkret PLN mendukung implementasi green mining melalui pemanfaatan energi listrik yang lebih bersih, efisiensi, dan andal untuk mendukung elektrifikasi alat berat di pertambangan.

Koordinator Konservasi dan Mineral Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ari Hendrawanto menjelaskan, elektrifikasi alat berat menjadi kunci utama dalam mereduksi emisi di wilayah operasional tambang.

Langkah ini sangat krusial mengingat target besar nasional dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat. Ia menuturkan, strategi pengurangan emisi dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pengurangan produksi, substitusi energi ke sumber lain seperti biomassa, serta peningkatan efisiensi dan elektrifikasi.

‘’Elektrifikasi alat berat menjadi salah satu solusi utama, mengingat konsumsi energi terbesar berada pada kegiatan pengangkutan dan pemindahan material," ujar Ari dalam Focus Group Disscusion Powering The Future of Green Mining di Jakarta, pekan lalu.

Ari menambahkan, transisi ini memberikan keuntungan finansial bagi pelaku industri. Dengan perbandingan harga diesel dan tarif listrik saat ini, terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga Rp 2 miliar per tahun untuk setiap unit alat berat. "Jika diterapkan secara luas, efisiensi yang dihasilkan akan sangat besar," imbuhnya.

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto menegaskan urgensi transisi energi bukan sekadar menjawab tantangan iklim, melainkan strategi memperkuat kemandirian energi nasional.

"Pengembangan green mining di sektor pertambangan menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memastikan keberlanjutan industri batu bara ke depan," ujar Adi dalam keterangan yang dikutip Selasa (21/4/2026).

Menurut Adi, PLN siap memberikan dukungan penuh bagi seluruh pelaku industri melalui berbagai layanan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan tambang.

"Forum ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan demand listrik sektor tambang, menentukan batas optimal layanan PLN, serta merumuskan strategi pengelolaan aset kelistrikan pasca umur tambang," papar Adi.

Menilik dari sisi teknis operasional, Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise PLN, Dini Sulistyawati mengidentifikasi bahwa titik kritis konsumsi energi berada pada tahap pengangkutan hasil tambang.

"Karena itu, pemanfaatan energi bersih berbasis listrik pada proses hauling ini menjadi salah satu langkah konkret untuk bagaimana kita meningkatkan efisiensi operasional sekaligus juga menurunkan emisi," ujar Dini.

Menanggapi kolaborasi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Priyadi menyambut positif sinergi ini sebagai upaya bersama memperpendek rantai pasok energi fosil impor demi keberlanjutan industri.

"Nah ini kesempatan yang baik, baik bagi kita produsen batu bara maupun PLN sebagai penyedia strumnya. Supaya ini terjadi simbiosis mutualisme yang paling menguntungkan," imbuh Priyadi.

Tanggapan positif juga disampaikan pelanggan PLN, PT Borneo Indobara (BIB) sebagai pengguna layanan PLN untuk green mining.

Division Head Project Expansion PT Borneo Indobara, Adi Supriyatna, menyampaikan elektrifikasi menjadi langkah strategis perusahaan dalam merespons tantangan perubahan iklim sekaligus tekanan fluktuasi harga bahan bakar.

Menurut dia, elektrifikasi PT Borneo Indobara merupakan langkah strategis menuju pertambangan hijau untuk merespons ancaman perubahan iklim dan tren kenaikan harga bahan bakar.

‘’Transisi ini didukung pembangunan infrastruktur kelistrikan secara masif bersama PLN guna mengoperasikan berbagai alat berat listrik serta stasiun pengisian daya bagi 700 unit truk listrik” pungkasnya.

Bisnis.com,BANDUNG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Alat Berat pada tahun anggaran 2026. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menurunkan petugas khusus untuk melakukan pengecekan langsung meter penggunaan air di lapangan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, penerimaan dari Pajak Air Permukaan diproyeksikan mencapai Rp72,6 miliar. Sementara itu, Pajak Alat Berat ditargetkan menyumbang sekitar Rp930 juta.

Meski demikian, kontribusi kedua sektor tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan sumber pajak utama daerah. Sebagai perbandingan, penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp6,2 triliun, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan sebesar Rp3,3 triliun.

Kepala Bapenda Jawa Barat, Asep Supriatna, mengatakan bahwa kecilnya proyeksi PAP dan Pajak Alat Berat disebabkan oleh jumlah objek pajak yang memang terbatas jika dibandingkan dengan PKB maupun BBNKB. Namun demikian, Bapenda tetap berupaya memaksimalkan potensi yang ada.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menugaskan petugas khusus di setiap kantor Samsat untuk melakukan pengecekan langsung ke objek pajak.“Petugas tersebut akan memeriksa meter penggunaan air secara langsung di lapangan. Biasanya objeknya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan air permukaan,” katanya dikutip Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, setidaknya setiap kantor Samsat akan memiliki satu petugas yang ditugaskan untuk menyisir perusahaan pengguna air permukaan di wilayah kerjanya.“Kalau sebelumnya Bapenda hanya menerima data dari SDA atau ESDM, sekarang kami memiliki tim internal yang turun langsung ke lapangan,” ujarnya.

Asep berharap langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dilakukan Bapenda dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat. Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak daerah pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. “Ujungnya tentu untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi Biodiesel 50% atau B50 tetap berjalan mulai 1 Juli 2026, meskipun isu kapasitas produksi industri dalam negeri disebut belum mencukupi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, hasil uji coba B50 saat ini telah menunjukkan progres signifikan dengan tingkat keberhasilan mencapai 60% hingga 70%.

“Jadi, saya sampaikan bahwa hasil uji coba terhadap B50 sekarang sudah ke arah 60%–70%,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, pengujian dilakukan pada berbagai moda transportasi dan alat berat untuk memastikan kesiapan implementasi secara luas.

“Uji coba dilakukan di alat-alat berat, di kereta api, di kapal maupun di mobil. Insyaallah, bulan Mei Juni hasil akhirnya sudah selesai dan akan diterapkan di 1 Juli,” katanya.

Bahlil menegaskan, kebijakan B50 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak, khususnya solar.

“Ini sudah menjadi kebijakan negara, inisurvival mode. Supaya kita tidak tergantung pada global terhadap BBM kita, khususnya untuk solar,” ujarnya.

Terkait adanya anggapan bahwa sisi kapasitas produksi pabrik biodiesel untuk mendukung implementasi penuh B50 masih terbatas, Bahlil memastikan pemerintah tengah menyiapkan langkah penyesuaian untuk mengatasi kendala tersebut.

“Nah, terkait dengan pabrik yang tadi ditanyakan, kita terus melakukan penyesuaian, tapi insyaallah sudah ada solusi kok,” ujarnya.

Meski begitu, dia belum memerinci jumlah pabrik yang akan terlibat maupun skema peningkatan kapasitas produksi yang disiapkan pemerintah.

“Nanti saya jelaskan begitu sudah selesai ya,” kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja operasional PT United Tractors Tbk. (UNTR) hingga Februari 2026 dinilai masih terjaga kendati menunjukkan perlambatan yang dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari kendala perizinan RKAB hingga faktor musiman Ramadan.

Berdasarkan data publikasi UNTR per Februari 2026 Penjualan alat berat Komatsu tercatat melemah menjadi 259 unit pada Februari 2026, atau turun 40% secara tahunan yang sebesar 435 unit, dan 58% dibandingkan bulan sebelumnya.

Meski demikian, secara kumulatif dua bulan pertama 2026, penjualan mencapai 869 unit atau turun 11% yoy. Angka ini masih sejalan dengan target tahunan UNTR sebesar 4.500 unit, setara 19% dari target jika dibandingkan dengan rata-rata lima tahun sebesar 17%.

Penurunan terjadi di hampir semua sektor, terutama pertambangan -51% secara bulanan dan kehutanan -89%. Secara year to date pangsa pasar Komatsu adalah sebesar 21%.

Analis PT Indopremier Sekuritas Reggie Parengkuan mengatakan penurunan kinerja ini dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari kendala perizinan Rencana Kerja Anggaran Biaya atau RKAB hingga faktor musiman Ramadan.

Selain dari alat berat, volume produksi batu bara oleh entitas PT Pamapersada Nusantara juga mengalami penurunan. Pada Februari 2026, produksi tercatat 9,6 juta ton dengan overburden atau OB sebesar 74,3 juta bcm, masing-masing turun 10% dan 12% secara bulanan.

“Penurunan ini dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi serta upaya efisiensi biaya dari para penambang,” ujarnya dalam riset tertulis dikutip, Selasa (7/4/2026).

Namun demikian secara kumulatif sepanjang 2 bulan pertama 2026 produksi batu bara mencapai 20 juta ton dan OB sebesar 159 juta bcm, turun 7% secara tahunan. Capaian ini masih sesuai dengan panduan tahunan perusahaan.

Kinerja anak usaha di sektor batu bara termal dan metalurgi, Tuah Tarangga Agung, juga tercatat melemah. Penjualan batu bara pada Februari 2026 tercatat 1,3 juta ton, turun 15% secara bulanan. Penurunan terjadi baik pada batu bara termal maupun metalurgi.

Sepanjang dua bulan pertama 2026, penjualan batu bara termal mencapai 2,3 juta ton atau naik 10% secara tahunan, sementara coking coal hanya 0,5 juta ton turun 36% secara tahunan. Angka ini masih di bawah target tahunan.

“Perlu dicatat, RKAB TTA untuk 2026 disetujui sebesar 7,5 juta ton, atau hanya separuh dari target awal 15 juta ton. Meski demikian, revisi masih berpotensi terjadi pada semester II,” lanjutnya.

Dari sektor mineral, penjualan emas relatif stagnan di level 1.000 ons pada Februari 2026. Secara kumulatif, penjualan hanya mencapai 2.000 ons atau anjlok 95% yoy, jauh dari target tahunan.

Kondisi ini disebabkan oleh tambang emas Martabe yang masih menunggu proses audit lingkungan. Operasi tambang diperkirakan baru dapat kembali berjalan sekitar dua bulan setelah audit selesai.

Prospek dan Rekomendasi Saham

Dengan kondisi saat ini, Indopremier Sekuritas memperkirakan UNTR membukukan laba bersih sekitar Rp3,2 triliun pada Kuartal I/2026, dengan asumsi tidak ada tambahan kerugian dari segmen mineral seperti emas dan nikel.

Analis mempertahankan rekomendasi Hold untuk saham UNTR dengan target harga Rp28.500 per saham. Sentimen positif ke depan antara lain berasal dari potensi dimulainya kembali operasi Martabe dan pelonggaran persetujuan RKAB.

Selain itu, perusahaan juga memperpanjang program buyback saham senilai Rp2 triliun hingga 30 Juni 2026, dari sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 15 April.