#30 tag 24jam
Atasi Limbah MBG, Pemerintah Kaji Opsi Budidaya Maggot
Pemerintah mengkaji budidaya maggot untuk mengatasi limbah organik MBG, terutama limbah cair berlemak. Solusi ini masih dalam tahap penelitian untuk efektivitas. [293] url asal
#maggot-pengolahan-sampah #limbah-mbg #pengelolaan-limbah-cair #solusi-maggot #budidaya-maggot #sampah-organik #waste-water-plant #pengolahan-limbah-organik #pakan-ternak-maggot #teknologi-pengolahan-l
(Bisnis.Com - Terbaru) 28/04/26 18:45
v/205584/
Bisnis.com, BANYUMAS — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat sedang mengkaji potensi pemanfaatan maggot sebagai solusi pengolahan sampah organik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jumhur menuturkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan limbah MBG adalah jenis limbah cair (waste water), khususnya yang mengandung lemak.
“Ya, lagi dipelajari, karena itu modelnya waste water, waste water plant-nya seperti apa, dan sebagainya. Terutama kan lemak-lemak itu ya,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa pengolahan limbah cair memerlukan pendekatan teknologi yang tepat agar tidak menimbulkan dampak lingkungan lanjutan. Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian teknis terhadap sistem pengolahan yang paling sesuai.
Kendati demikian, untuk limbah organik tertentu, peluang pengolahan menjadi kompos tetap terbuka.
“Kalau limbah cairnya relatif bisa dibikin kompos dan sebagainya. Ini lagi di-exercise limbah cair, waste limbah,” ujarnya.
Maggot Masih Tahap Kajian
Terkait penggunaan maggot atau larva lalat sebagai solusi pengurai sampah organik, Jumhur menyebut opsi tersebut belum diputuskan dan masih dalam tahap pendalaman.
Pendekatan ini dinilai potensial karena mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan produk turunan seperti pakan ternak. Namun, implementasinya tetap memerlukan kajian menyeluruh, terutama dalam pengelolaan limbah cair yang menyertainya.
Pemerintah berupaya mengintegrasikan berbagai metode pengolahan sampah, mulai dari teknologi pengolahan limbah cair hingga solusi berbasis biologis seperti maggot, guna menjawab tantangan peningkatan volume sampah dari program berskala nasional seperti MBG.
Dengan kajian yang masih berlangsung, pemerintah diharapkan dapat merumuskan sistem pengelolaan limbah yang efektif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
“Ya [jadi budidaya maggot secara massal untuk mengurai limbah MBG] sedang kami pelajari,” pungkasnya.
Sekadar informasi, berdasarkan studi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Waste4Change (Oktober, 2025) mencatat timbulan sisa pangan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan mencapai antara 187.000 hingga hampir 2 juta ton per tahun hingga 2029. Jumlah itu setara dengan sekitar 3% dari seluruh food waste nasional tahunan.
Aturan Baru BGN, SPPG Wajib Kelola Limbah MBG
BGN menerbitkan aturan baru yang mewajibkan SPPG mengelola limbah MBG untuk menjaga kesehatan dan lingkungan, serta mencegah pemborosan pangan. [288] url asal
#bgn #sppg #limbah-mbg #aturan-bgn #program-mbg #sisa-pangan #pengelolaan-limbah #sampah-domestik #air-limbah #kesehatan-masyarakat #pencemaran-lingkungan #higiene-pangan #sanitasi-pangan #tata-kelola
(Bisnis.Com - Ekonomi) 20/03/26 02:00
v/169429/
Bisnis.com, JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur penanganan sisa pangan, sampah, dan air limbah domestik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa penerbitan aturan baru ini menjadi langkah penting dalam memastikan program berjalan tidak hanya efektif dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
"Pengaturan ini penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, menghindari pencemaran lingkungan, serta memastikan prinsip higiene dan sanitasi pangan benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan Program MBG," ujarnya, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Dadan menjelaskan aturan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengharuskan adanya tata kelola yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan program, termasuk aspek limbah dan sisa pangan.
Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki tanggung jawab penuh dalam menangani sisa pangan, mengelola sampah, serta mengolah air limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan operasional.
"SPPG tidak hanya bertugas menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memastikan seluruh prosesnya, termasuk limbah yang dihasilkan, dikelola dengan baik dan bertanggung jawab," lanjut Dadan.
Lebih lanjut, Dadan menekankan bahwa sisa pangan dalam Program MBG bukan sekadar limbah, melainkan bagian dari sistem yang harus dikelola secara efisien untuk mencegah pemborosan. Sisa pangan yang masih layak konsumsi, menurutnya, perlu ditangani dengan tepat agar tidak terbuang sia-sia.
Dirinya juga membuka peluang bagi SPPG untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun pihak ketiga dalam mengelola sampah dan limbah, sehingga implementasi di lapangan dapat lebih optimal dan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Dengan adanya aturan ini, BGN ingin memastikan bahwa Program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)