Memasuki triwulan II tahun 2026, perekonomian Indonesia disebut berada dalam posisi yang kuat. Kombinasi inflasi yang terkendali, surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 70 bulan nonstop, serta tingginya kepercayaan konsumen menciptakan fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, sektor keuangan tetap menunjukkan kinerja yang solid, tercermin dari pertumbuhan simpanan perbankan serta ekspansi kredit yang berlangsung stabil. Hal ini disampakan turun. Dan penciptaan lapangan kerja sepanjang tahun 2025 adalah 2,71 juta tenaga kerja baru," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Focus Group Discussion (FGD) The Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia - Amerika Serikat di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (15/04).

"Tingkat kemiskinan kita turun menjadi 8,25%. Gini ratio kita turun, unemployment kita juga turun. Dan penciptaan lapangan kerja sepanjang tahun 2025 adalah 2,71 juta tenaga kerja baru," tutur Airlangga.

Sejalan dengan penguatan fundamental, capaian diplomasi ekonomi global Indonesia, terutama selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terus diperluas melalui berbagai perjanjian dan kemitraan strategis.

Contohnya, Indonesia berpartisipasi aktif ] dalam forum global seperti IEU-CEPA, RCEP, I-EAEU CEPA, BRICS, G20, OECD, RCEP, ASEAN, dan CPTPP. Di saat yang sama, negosiasi tarif dengan Amerika Serikat turut membuka peluang peningkatan ekspor industri padat karya dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah juga terus memperkuat kerja sama ekonomi bilateral Indonesia dengan berbagai negara mitra. Sejumlah perjanjian telah berhasil diselesaikan, antara lain dengan Jepang, Pakistan, Palestina, Chile, Australia, Mozambik, Korea, Iran, Peru, Kanada, dan Tunisia.

Sementara itu, sejumlah perundingan lainnya masih terus berlangsung, termasuk dengan MERCOSUR, kawasan Teluk (Gulf countries), serta Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maroko, Turkiye, dan Uzbekistan, yang seluruhnya menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan proses tersebut dalam waktu dekat.

Terkait hubungan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat, Menko Airlangga menyampaikan bahwa AS memiliki posisi yang secara konsisten menjadi penyumbang surplus perdagangan tertinggi, sekaligus salah satu destinasi ekspor terbesar bagi Indonesia.

"Selanjutnya dengan Amerika. Kenapa Amerika penting? Karena sebetulnya neraca dagang yang positif tertinggi itu dengan Amerika. Amerika mengimpor produk manufaktur Indonesia. Minyak sawit, elektronik, sepatu, tekstil, furniture, dan yang lain. Itu yang membedakan Amerika dengan negara lain," tutur Airlangga.

Lebih lanjut, Pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam negosiasi perdagangan dengan AS yang berlangsung secara intensif sejak April 2025 hingga awal 2026. Rangkaian pertemuan bilateral menghasilkan penurunan tarif terhadap sejumlah roduk Indonesia, termasuk penyesuaian tarif dari sebelumnya 32% menjadi sekitar 19% untuk komoditas tertentu, serta peluang pembebasan tarif (0%) bagi 1.819 produk terpilih.

Kebijakan ini memberikan perlindungan sekaligus dorongan kuat bagi industri padat karya dalam negeri yang menyerap sekitar 5 juta tenaga kerja. Selain itu, kerja sama ekonomi bilateral dengan AS semakin diperkuat di berbagai sektor strategis, termasuk pangan, industri, energi, dan teknologi, serta mendorong penguatan kerja sama pada bidang ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta penyelesaian hambatan non-tarif.

Menko Airlangga menambahkan, Indonesia memiliki posisi yang strategis dan high profile di tingkat internasional. Peran aktif Indonesia dalam mendorong stabilitas, perdamaian, dan kerja sama internasional turut memperkuat posisi kepemimpinan Indonesia di mata dunia.

Dalam berbagai forum global, Indonesia dipandang sebagai mitra yang memiliki pengaruh dan kredibilitas, sehingga sering menjadi prioritas dalam proses dialog maupun perundingan strategis.

"Nah ini mungkin yang mempermudah untuk kita menyelesaikan seluruh perundingan. Kalau Indonesia tidak high profile, Indonesia tidak menjadi prioritas. Dengan Amerika misalnya, Indonesia kan sebetulnya positif neraca perdagangan dengan Amerika USD20 miliar, namun Indonesia tetap menjadi prioritas," kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung AS tidak membatalkan perjanjian dengan Indonesia, karena klausul perjanjian telah memenuhi proses hukum di masing-masing negara. Namun demikian, dengan adanya putusan Mahkamah Agung AS, pemerintah AS saat ini memerlukan dasar hukum tambahan di luar Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan AS, sehingga meluncurkan Investigasi Section 301 terkait dugaan dumping dan isu lainnya, dengan fokus pada excess capacity dan forcedlabor, dimana Indonesia turut masuk dalam proses penyelidikan.

Adapun pemerintah Indonesia telah menyiapkan respons yang akan disampaikan pada 15 April 2026. Proses ini akan berlanjut hingga tahap konsultasi dengan USTR pada 12 Mei 2026.

Dalam sesi diskusi, Menko Airlangga menyampaikan bahwa seluruh proses perundingan The Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat senantiasa dilakukan melalui komunikasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga secara konsisten menyampaikan perkembangan setiap tahap perundingan kepada publik melalui media massa, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam proses ART Indonesia-Amerika Serikat.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga menegaskan bahwa berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Program Makan Bergizi Gratis dan penguatan Koperasi Merah Putih di tingkat desa menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta beberapa pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.

Berdasarkan pantauan Bisnis di Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa pejabat yang terlihat hadir di antaranya adalah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Destry tiba di Istana namun tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Kemudian, kedatangan Destry disusul oleh Menko Airlangga.

Menko Perekonomian sejak 2019 itu tidak mengonfirmasi apa yang akan menjadi materi ratas bersama Presiden di Istana sore ini. Namun, dia mengakui bahwa akan membahas pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 yang melambat menjadi 5,04% (yoy). Data pertumbuhan PDB itu baru dirilis siang ini oleh BPS.

"Kuartal III kan rata-rata pertumbuhan lebih rendah dari kuartal sebelumnya, tapi angka 5,04% itu angka yang baik karena bisa bertahan 5%," terangnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Menurut Airlangga, stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah belum terasa di kuartal III/2025. Namun, dia meyakini efek dari delapan program akselerasi ekonomi hingga tambahan BLT serta lain-lain bakal terasa pada Oktober-Desember 2025.

Dengan begitu, dia optimistis pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditargetkan sebesar 5,2% bisa tercapai. "Full year 5,2% bisa dicapai," terang politisi Partai Golkar itu.

Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut akan melaporkan realisasi pertumbuhan ekonomi 5,04% (yoy) itu apabila ditanya oleh Presiden. Dia memaparkan bahwa salah satu pendorongnya adalah ekspor yang tumbuh 9,91% (yoy) dengan distribusi sebesar 23,64%.

Kemudian, konsumsi pemerintah juga sudah berbalik tumbuh positif pada kuartal III/2025 sebesar 5,49% (yoy) setelah pada kuartal II/2025 tumbuh negatif atau terkontraksi.

"Kalau di sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh industri pengolahan yang terus menggeliat 5,54%," ujar Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tetap mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025 yang mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri 100% selama 12 bulan.

Pada Rabu (29/10/2025), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut evaluasi itu turut melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Realisasi compliance-nya [kepatuhan eksportir] sudah sekitar 90%. Kami akan evaluasi teknis detailnya lagi," terangnya di Kompleks Istana Kepresidenan usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden, dikutip pada Kamis (30/10/2025).

Menurut Airlangga, pemerintah akan tetap mengevaluasi teknis PP DHE SDA yang berlaku meski lebih dari 90% eksportir mematuhi aturan itu. Artinya, hampir seluruh eksportir memarkirkan devisa yang mereka peroleh di dalam negeri 100%.

Adapun, BI yang menyiapkan rekening khusus untuk menampung DHE SDA menyebut, tingkat kepatuhan eksportir dalam memarkirkan dananya 100% selama 12 bulan sangat tinggi atau 95%.

"Jadi artinya seluruh ekspor dari DHE SDA yang mereka terima itu masuk ke rekening khusus yang memang untuk penempatan DHE SDA," ungkap Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (22/10/2025).

Destry turut menjelaskan bahwa mayoritas penempatan DHE itu untuk konversi sekitar 78,2%. Konversi itu, terang Destry, menambah suplai valuta asing (valas) berdenominasi dolar di pasar keuangan RI.

Deputi Gubernur Senior BI dua periode itu mengakui bahwa penambahan suplai valas di dalam negeri berkat DHE SDA itu tidak serta-merta meningkatkan cadangan devisa (cadev).

Sebab, lanjutnya, suplai valas hasil konversi itu digunakan untuk menambah suplai valas di pasar domestik. Oleh sebab itu, BI berkeyakinan bahwa penerapan PP 8/2025 sejauh ini memberikan dampak positif.

Akan tetapi, Destry tidak menampik bahwa aliran modal asing keluar pasar keuangan RI dalam dua bulan terakhir begitu besar. Akibatnya, BI harus menggunakan cadev yang dimiliki untuk menambal outflow itu.

"Itu juga menyebabkan kami harus menggunakan cadangan devisa untuk melakukan intervensi termasuk juga adanya pembayaran untuk dividen, repatriasi, dan juga untuk pinjaman. Tetapi intinya untuk PP DHE saya rasa sejauh ini sudah menjalankan sesuai yang diamanatkan," terangnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto memastikan kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) bakal semakin diperkuat. Sekarang, tingkat kepatuhan eksportir sudah mencapai sekitar 90%.

"Realisasinya compliance-nya sudah sekitar 90%. Kita akan evaluasi teknis detailnya lagi," ujar Airlangga saat ditemui di Istana Presiden, Rabu (29/10/2025).

Pemerintah, kata Airlangga, sedang melakukan penyempurnaan aturan bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Adapun terkait rencana perluasan kebijakan DHE ke sektor non-SDA, Airlangga memastikan aturan tetap difokuskan pada sektor sumber daya alam (SDA). Namun, pihaknya membuka peluang adanya penambahan fasilitas atau insentif bagi perusahaan yang menempatkan devisanya di dalam negeri.

"Tetap SDA, ada beberapa fasilitas yang akan diberikan nanti," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil beberapa menteri, khususnya para menteri ekonomu untuk melakukan rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara, Rabu (29/10/2025). Dalam rapat itu membahas mengenai perkembangan ekonomi.

Rapat yang berlangsung selama 3 jam itu, dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Gubernur Bank Indonesi Perry Warjiyo, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar.

"Bapak Presiden ingin mendapatkan update mengenai perkembangan daripada perekonomian. Dan tadi disampaikan bahwa relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik," kata Airlangga, saat memberikan keterangan pers, di Istana Negara, Rabu (29/10/2025).

Airlangga menyambaikan indikator seperti Indeks Konsumen Indonesia masih berada atas 100-115 per September ini. Indeks Penjualan Ritel (IPR) 5,8%, Purchasing Manager Index 50,4, juga realisasi Investasi mencapai Rp 1.434,3 triliun. Selain itu juga dari laporan Mandiri Spending Index juga naik menjadi 290,5 di bulan Oktober ini.

"Ini sejalan dengan indeks dari perbankan yang lain, kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat," kata Airlangga.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga mengatakan presiden menanyakan terkait perkembangan dari program unggulan yang sudah dicanangkan. Sehingga disampaikan beberapa program yang dilanjutkan pada tahun depan.

"Ini relatif regulasinya sudah disiapkan seperti PPh Final untuk UMKM sampai 2027, kemudian PPh 21 untuk wisata dan padat karya, kemudian PPnDTP untuk sektor perumahan, dan juga diskon iuran JKK dan JKM," kata Airlangga.

Selain itu juga disampaikan, program terkait hilirisasi seperti revitalisasi tambak di Pantura seluas 20 ribu hektare, pengembangan tambak udang terintegrasi di NTT, dan moderinsasi kapal, dan terkait program MBG.

"Jadi hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait program yang diandalkan oleh Bapak Presiden dan program ini juga dimonitor untuk sampai akhir tahun 2025 ini," tuturnya.