Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Maret 2026 mencapai 125,35 atau turun 0,08 persen dibanding Februari 2026 (month-to-month/mtm).

“Penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) naik 0,33 persen, lebih rendah dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang naik 0,41 persen,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Selain itu, BPS juga mencatat terjadinya kenaikan rata-rata harga beras baik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran, masing-masing 0,54 persen, 0,96 persen dan 0,65 persen mtm.

Di sisi lain, Ateng mengatakan realisasi luas panen padi pada Februari 2026 diperkirakan mencapai 0,94 juta hektare (ha) atau naik 23,62 persen dibanding Februari 2025 (0,76 juta hektare).

Kenaikan luas panen tersebut, lanjut dia, diikuti pula oleh peningkatan produksi padi. Pada Februari 2026, produksi padi mencapai 5,05 juta ton gabah kering giling (GKG), atau naik 27,41 persen dibandingkan Februari 2025.

BPS juga melaporkan potensi luas panen padi pada Maret-Mei 2026 diperkirakan mencapai 3,85 juta hektare atau mengalami penurunan seluas 0,46 juta hektare, atau sekitar 10,60 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Selanjutnya, diperkirakan potensi produksi padi pada Maret-Mei 2026 mencapai 20,68 juta ton GKG, atau turun 11,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun produksi beras pada Maret-Mei 2026 diperkirakan sebesar 11,91 juta ton beras, atau turun 11,11 persen.

Lebih lanjut, realisasi luas panen jagung pada Februari 2026 mencapai 0,31 juta hektare atau turun 7,02 persen dibandingkan Februari 2025.

Sementara itu, produksi jagung pada Februari 2026 tercatat sebesar 1,77 juta ton jagung pipilan kering kadar air 14 persen (JPK KA 14 persen) atau turun 4,91 persen dibandingkan Februari 2025.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kesejahteraan petani isu kompleks yang seharusnya juga mencakup akses terhadap aset, pendidikan, bahkan hingga layanan kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) belum mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan petani secara utuh.

Hal ini merespons klaim pemerintah yang memandang kenaikan NTP cukup sebagai bukti meningkatnya kesejahteraan petani.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Peneliti dan Analis Kebijakan CIPS Maria Dominika mengatakan NTP hanya merekam perbandingan harga yang diterima dan dibayarkan petani, tanpa memasukkan berbagai aspek kesejahteraan yang bersifat tidak kasat mata, seperti beban biaya hidup, akses pendidikan, kepemilikan aset, hingga layanan kesehatan.

"Kenaikan Nilai Tukar Petani tidak bisa langsung disimpulkan sebagai peningkatan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani adalah isu kompleks yang seharusnya juga mencakup akses petani terhadap aset, pendidikan, bahkan hingga layanan kesehatan," kata Maria.

BPS mencatat NTP nasional sepanjang Januari-Desember 2025 berada di angka 123,26 atau naik 3,04 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka di atas 100 ini secara teknis menunjukkan indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada yang dibayarkan oleh petani, yang kemudian dijadikan dasar klaim pemerintah bahwa daya beli petani sedang positif.

Namun, CIPS menyoroti bahwa NTP bukan alat ukur yang ideal untuk melihat kesejahteraan petani secara utuh.

Riset CIPS pada 2023 menunjukkan bahwa NTP justru dapat meningkat saat harga produk pertanian naik akibat keterbatasan pasokan, yang berarti pendapatan riil petani sebenarnya menurun.

Indikator itu juga mengindikasikan fakta bahwa mayoritas petani merupakan konsumen pangan yang ikut terbebani saat harga pangan naik.

Di sisi lain, BPS sebenarnya sudah mengakui NTP bukan indikator yang tepat untuk sepenuhnya menggambarkan kesejahteraan petani dan berjanji menambahkan indikator baru bernama Indeks Kesejahteraan Petani (IKP).

Namun, hingga saat ini, perubahan tersebut belum kunjung terealisasi.

"Kebijakan pertanian harus beralih ke pendekatan penghidupan berkelanjutan yang lebih holistik. Fokus pemerintah perlu diarahkan untuk memberdayakan petani dalam adopsi input pertanian yang terjangkau, membuka akses terhadap pasar, hingga upaya-upaya peningkatan produktivitas secara berkelanjutan," imbuh Maria.

Maka dari itu, CIPS merekomendasikan pemerintah untuk tidak lagi menjadikan indeks yang hanya fokus pada angka dan fungsi produksi seperti NTP sebagai kompas utama untuk memahami kesejahteraan petani.

Arah kebijakan perlu dialihkan pada strategi yang memberdayakan petani, setidaknya lewat dua langkah reformasi.

Pertama, mengganti skema subsidi input menjadi bantuan langsung yang meningkatkan keterjangkauan dan pemanfaatan secara nyata.

Mekanisme ini pada gilirannya dapat memberi kebebasan bagi petani untuk memilih input pertanian sesuai kebutuhan spesifik lahan.

Kedua, mendorong modernisasi pertanian dengan membuka akses terhadap teknologi maupun investasi. Langkah ini penting untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian agar semakin kompetitif dan inovatif.

"Sudah saatnya kesejahteraan petani tidak lagi hanya diukur dari angka pendapatan di atas kertas, tetapi pada kapasitas mereka dalam menentukan pilihan untuk penghidupan yang lebih berkelanjutan," tutup dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) secara nasional pada Desember 2025 sebesar 125,35 atau naik 1,05 persen dibandingkan dengan November 2025.

"Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 38 provinsi di Indonesia pada Desember 2025, NTP secara nasional naik 1,05 persen dibandingkan NTP November 2025, yaitu dari 124,05 menjadi 125,35," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Senin.

Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) pada Desember 2025 sebesar 157,94 atau naik 2,08 persen dibandingkan November 2025, lebih tinggi dari peningkatan indeks harga yang dibayar petani (Ib) pada Desember 2025 sebesar 126 atau naik 1,02 persen dibandingkan November 2025.

Komoditas yang dominan mempengaruhi indeks harga yang diterima petani yakni gabah, cabai rawit, kakao/coklat biji dan ayam ras pedaging.

Kenaikan NTP Desember 2025 dipengaruhi oleh naiknya NTP di tiga subsektor pertanian, yaitu Subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 14,48 persen; Subsektor Peternakan sebesar 0,77 persen; dan Subsektor Perikanan sebesar 0,42 persen.

Sementara itu, dua subsektor lainnya mengalami penurunan, yaitu Subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,14 persen dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,25 persen.

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib).

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Terkait harga beras, BPS melaporkan rata-rata harga beras di penggilingan pada Desember 2025 secara total naik 1,26 persen secara bulanan (month-to-month/m-to-m), dan naik sebesar 6,38 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y).

Jika dipilah menurut kualitas beras di penggilingan, harga beras premium tercatat naik 2,62 persen secara m-to-m dan naik 6,92 persen secara y-on-y. Sementara beras medium naik 0,67 persen secara m-to-m dan naik 6,72 persen secara y-on-y.

Selanjutnya untuk inflasi beras di tingkat grosir serta eceran pada Desember 2025, di tingkat grosir terjadi inflasi beras sebesar 0,22 persen secara m-to-m, dan juga terjadi inflasi beras sebesar 5,00 persen secara y-on-y. Sedangkan di tingkat eceran terjadi inflasi beras sebesar 0,18 persen secara m-to-m, dan juga terjadi inflasi beras sebesar 3,64 persen secara y-on-y.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai tukar petani (NTP) secara nasional pada November 2025 sebesar 124,05 atau menurun 0,23 persen dibandingkan dengan Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa perkembangan tersebut dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani (It) turun lebih dalam dibandingkan dengan penurunan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib).

Pada November 2025, secara nasional It turun sebesar 0,26 persen dibanding It Oktober 2025, yaitu dari 155,13 menjadi 154,72. Sedangkan Ib turun sebesar 0,03 persen bila dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 124,77 menjadi 124,73.

Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani nasional adalah gabah, kelapa sawit, kakao atau coklat biji, serta tembakau.

Jika dilihat berdasarkan subsektor, BPS mencatat subsektor yang mengalami penurunan NTP terdalam adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR) yakni sebesar -0,66 persen.

Hal ini terjadi karena It pada subsektor tersebut mengalami penurunan sebesar 0,85 persen, lebih besar dari penurunan Ib sebesar 0,19 persen.

Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan It tersebut antara lain kelapa sawit, kakao atau coklat biji, tembakau, dan kelapa.

Sementara itu, nilai tukar nelayan (NTN) mengalami kenaikan sebesar 0,70 persen. Hal ini disebabkan karena It mengalami peningkatan sebesar 0,66 persen, sementara Ib turun sebesar 0,04 persen.

Beberapa komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan It pada NTN meliputi ikan tongkol, ikan kembung atau kobang atau sumbo, serta cumi-cumi dan kakap.

Terkait harga beras, BPS melaporkan rata-rata harga beras di penggilingan pada November 2025 turun 0,88 persen secara (month-to-month/mtm) tetapi naik sebesar 6 persen secara (year-on-year/yoy)

Jika dipilah menurut kualitas beras di penggilingan, harga beras premium tercatat turun 0,66 persen secara mtm tetapi naik 5,48 persen secara yoy. Sementara beras medium turun 0,97 persen secara mtm, tetapi naik 6,46 persen secara yoy.

Selanjutnya di tingkat grosir terjadi deflasi beras sebesar 0,93 persen secara mtm, tetapi terjadi inflasi sebesar 5,03 persen secara yoy. Sedangkan di tingkat eceran terjadi deflasi sebesar 0,59 persen secara mtm, tetapi terjadi inflasi sebesar 3,72 persen secara yoy.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) mengalami penurunan 0,02% menjadi 124,33 pada Oktober 2025.

Nilai tukar petani itu sendiri didefinisikan BPS sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade ) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

"Penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami kenaikan sebesar 0,06% lebih rendah dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,08%," kata Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa, BPS, Pudji Ismartini saat konferensi pers secara daring, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, indeks harga terima petani tercatat naik 0,06% menjadi 155,13 dan indeks harga bayar petani 0,08% menjadi 124,77 pada Oktober 2025.

Secara subsektor, NTP petani mencatat tanaman hortikultura mengalami penurunan terbesar yakni 2,33% menjadi 118,08 pada Oktober 2025. Sementara itu, kenaikan terbesar dicatat oleh peternakan sebesar 0,60% menjadi 160,16 pada Oktober 2025. Komoditas yang menyumbang penurunan tanaman holtikultura a.l. cabai rawit, kubis, tomat dan kentang.

Sementara itu, nilai tukar nelayan (NTN) juga mengalami penurunan sebesar 0,04% menjadi 104,21 pada Oktober 2025. Hal ini dipicu oleh penurunan indeks harga yang diterima petani, akibat penurunan cakalang, kembung dan tongkol.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus berupaya untuk mensejahterakan nasib petani, peternak, hingga nelayan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan nasib petani Indonesia saat ini bisa dikatakan sejahtera. Ini dibuktikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang naik.

Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), NTP nasional September 2025 sebesar 124,36 atau naik 0,63% dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami kenaikan sebesar 0,71% lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,08%.

"Nah itu dia, tapi sebelum ke sana kita lihat dulu buktinya petani itu lebih makmur dari tahun kemarin atau tidak, itu bukan kata saya, tahun 2024 NTP untuk karbohidrat 116 sekarang 124 berarti ada peningkatan 0,9, masih di atas inflasi, jadi dia lebih makmur dari tahun lalu," ungkap Zulhas di dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Setelah petani, pemerintah akan melakukan hal serupa untuk peternak dan nelayan.

"Memang ada yang belum ini sedang kita galakkan yaitu peternak dan nelayan ini masih di bawah, masih di 110 an kalau saya nggak salah," sebutnya.

Foto: Menko Pangan, Zulkifli Hasan saat menyampaikan paparan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Menko Pangan, Zulkifli Hasan saat menyampaikan paparan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Pemerintah dikatakan Zulhas akan bekerja keras agar hidup peternak dan nelayan bisa segera sejahtera.

"Tahun ini atau awal tahun, karena ini perlu waktu, ini yang kita kejar besar-besaran," sebutnya.

Berbagai cara akan dilakukan pemerintah. Khusus untuk nelayan, pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun Kampung Nelayan Modern. Dengan cara ini diharapkan produksi perikanan bakal meningkat sehingga berdampak kepada Nilai Tukar Nelayan yang juga naik. Lalu ada pembangunan tambak modern di pesisir utara Jawa.

"Ada ikan nanti kita bangun 20 ribu lebih tambak di Jawa, di seluruh kabupaten juga akan dibangun tambak, belum ikan tambak, lalu garam 2 tahun kita nggak impor lagi," jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman membeberkan sederet capaian besar sektor pertanian selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut, berbagai indikator utama pertanian menunjukkan lompatan signifikan, mulai dari peningkatan produksi, ekspor, hingga kesejahteraan petani.

"Capaian Kementerian Pertanian satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, atas gagasan besar Bapak Presiden, kita membuat lompatan. Ini sesuai data BPS, FAO, dan seterusnya," kata Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Amran menjelaskan, sektor pertanian masih menjadi penyumbang tertinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

"Jadi PDB kita penyumbang dari sektor pertanian tertinggi, yaitu 13,83%. Dan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan pada saat Raker di DPR RI," ujarnya.

Selain itu, ia menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) juga mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. "Yang kedua juga tertinggi dalam sepanjang sejarah NTP petani naik 124,36. Ini tertinggi. Yang mempengaruhi adalah adanya kenaikan HPP (harga pembelian pemerintah). Itu instruksi Bapak Presiden langsung menaikkan dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kg. Alhamdulillah petani menikmati harga itu," jelas Amran.

Capaian lain yang ia soroti adalah serapan beras oleh Perum Bulog yang juga mencatatkan rekor tertinggi.

"Serapan Bulog tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 4,2 juta ton. Dan ini tidak pernah terjadi. Ini juga hasil yang membanggakan atas arahan Bapak Presiden," ujarnya.

Produksi dan Ekspor Melonjak

Amran menuturkan, sepanjang 2025 produksi beras nasional meningkat tajam. "Produksi beras sampai hari ini itu 33,19 juta ton. Tahun lalu, satu tahun itu 30 juta ton. Diestimasi, diperkirakan akhir tahun produksi beras nasional, sesuai proyeksi BPS 34,3 juta ton. Naik 4 juta ton dalam satu tahun. Ini adalah lompatan tertinggi sepanjang sejarah," terang dia.

Ia menekankan, capaian itu bukan klaim sepihak. "Itu bukan data dari Kementerian Pertanian. Tapi ini dari BPS juga dirilis oleh FAO. Dan Kementerian Amerika Serikat, United State Department of Agriculture, dirilis pada bulan April 2025, bahwa Indonesia produksinya akan melompat," kata Amran.

Selain beras, ekspor pertanian juga tumbuh pesat. "Yang ketiga ekspor pertanian. Itu naik 42,19% dibanding 2024," ujarnya.

Menurut Amran, kenaikan ekspor ditopang oleh permintaan global terhadap produk kelapa dan turunannya, seperti coconut milk dan Virgin Coconut Oil (VCO).

"Kenapa meningkat? Salah satu contoh, kelapa. Harga kelapa tiba-tiba naik Rp1.300 per kg, Rp1.350, kemudian naik Rp5.000 sampai Rp10.000. Ada pergeseran pola konsumsi di China, India dan Eropa. Itu coconut milk, VCO, karena ini sehat. Dari dulunya susu bergeser ke coconut milk," papar Amran.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya hilirisasi produk pertanian agar nilai ekspor meningkat.

"Sekarang, Bapak Presiden minta hilirisasi agar ekspornya lebih tinggi. Sekarang harga Rp1.350 per kg. Kalau ini dihilirisasi kita ekspor VCO, dan air kelapa kita kemas dengan baik, itu sekarang ekspor Rp24 triliun, dan kalau ini kali 100, itu menjadi Rp2.400 triliun," ujarnya.

"Yang kedua, coklat kita processing dalam negeri. Sehingga menjadi coklat, coklat yang kita ekspor. Bukan kakao mentah dan mente kita ekspor ke negara lain," lanjutnya.

Dorong Regenerasi Petani

Amran juga menyoroti meningkatnya jumlah tenaga kerja muda di sektor pertanian. Menurutnya, hal ini terjadi karena transformasi dari pertanian tradisional ke sistem modern.

"Yang pertama, ini milenial. Kenapa meningkat jumlah tenaga kerja sektor pertanian? Yang pertama adalah kita mentransformasi pertanian tradisional ke modern. Kita membangun rencana 3 juta hektare. Ini kita membuat setara dengan negara maju, seperti Amerika dengan China," jelasnya.

Ia menuturkan, pemerintah kini membangun sistem pertanian berbasis klaster untuk menarik minat generasi muda.

"Kita buat kluster. Sehingga anak-anak muda turun. Bagaimana menarik agar milenial dan Gen Z mau turun. Sekarang sudah 27 ribu orang ikut," kata Amran.

"Bagaimana caranya supaya ikut? Yang pertama adalah menggunakan teknologi tinggi. Yang kedua adalah pendapatannya lebih tinggi dibanding kalau dia menjadi pegawai atau pekerjaan lain," tambahnya.

Ia bahkan menyebut pendapatan petani muda kini cukup menjanjikan. "Alhamdulillah, testimoni mereka dari Merauke, dari Kalimantan dan Aceh itu pendapatannya rata-rata Rp15 juta sampai Rp20 juta. Kita berikan fasilitas, kita berikan alat pertanian hibah untuk mereka," ujarnya.

Amran optimistis target swasembada pangan nasional akan segera tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya, sebagaimana perintah Prabowo.

"Untuk swasembada pangan, perintah Bapak Presiden itu targetkan pada kami empat tahun. Alhamdulillah kalau tidak ada aral melintang, satu bulan dua bulan ke depan kita mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya dengan produksi estimasi 34 juta ton," tutupnya.

Foto: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rangka 1 Tahun Kinerja Pembangunan Pertanian pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (22/10/2025) di gedung Kementan, Jakarta. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rangka 1 Tahun Kinerja Pembangunan Pertanian pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (22/10/2025) di gedung Kementan, Jakarta. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa perubahan kebijakan harga gabah telah membawa dampak besar bagi kesejahteraan petani. Jika dulu petani hidup miskin dan terpaksa bertani karena tidak ada pilihan lain, kini mereka bisa meraup keuntungan hingga Rp70 juta per hektare per tahun.

"Nah sekarang soal harga, coba kita lihat. Karena begini, ada sesuatu yang mendasari yang kita ubah. Kita diskusi ke Pak Presiden pada waktu itu mengenai harga," ujar Zulhas dalam Agri Food Summit 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Zulhas pun menceritakan, pada masa awal ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan, harga gabah di tingkat petani masih terlalu rendah.

"Di dalam rumus harga itu, harga gabah itu setinggi-tingginya waktu itu belum Rp5.000 per kg, setinggi-tingginya Rp4.450 gabah, setinggi-tingginya. Udah gak mungkin petani bisa produktif, miskin iya. Yang akan terjadi, pertanian itu terpaksa, tanam padi itu terpaksa, karena gak ada pilihan," katanya.

Kondisi itu, lanjut Zulhas, membuat banyak petani kehilangan semangat, bahkan menjual lahannya karena terus merugi. "Dan lama-kelamaan kena rugi-rugi, nggak mau menyekolahkan anaknya, lahannya hilang, dijual," tutur dia.

Melihat situasi itu, Zulhas mengusulkan agar kebijakan harga gabah diubah. "Saya mengatakan, kalau setinggi-tingginya Rp4.450 (per kg), berarti kalau berlebih Bulog beli, masuk penjara. Maka waktu itu saya usulkan diubah. Buat pemerintah membeli gabah serendah-rendahnya, bukan setinggi-tingginya, serendah-rendahnya pada waktu itu Rp4.450," ujarnya.

Foto: Petani panen gabah. (Dok. Kementan) Petani panen gabah. (Dok. Kementan)

Usulan itu kemudian direspons Presiden Prabowo Subianto dengan menaikkan harga gabah. "Tapi sekarang, inpres (Instruksi Presiden) dari presiden, harga gabah Rp6.500 per kg," terang dia.

Dengan kebijakan baru tersebut, pendapatan petani meningkat signifikan. "Jadi 1 hektare, kalau dia 2 kali panen saja, maka petani bisa menghasilkan kira-kira Rp70 juta rupiah, 1 hektare, 1 tahun. Dan begitu dia bisa menyekolahkan anaknya, dia bisa kreatif, dia bisa lebih produktif. Itulah seperti petani-petani di Thailand, petani-petani di Vietnam," kata Zulhas.

Menurutnya, peningkatan ini juga tercermin dari data nilai tukar petani (NTP) yang melonjak tajam. "Dan data menunjukkan, nilai tukar petani, khusus untuk gabah dan jagung, 2024 itu 101, artinya miskin itu. Itu gak mampu bayar uang sekolah anak itu. Tapi sekarang 2025, (NTP-nya) 124," ujarnya.

"Artinya sudah bisa ngangsur motor. Kalau orang itu punya pendapatan lebih, punya penghasilan lebih dan menguntungkan, maka mereka itu bisa merencanakan sesuatu. Memperbaiki kebunnya, memperbaiki lahannya, dan sebagainya," imbuh dia.

Lebih jauh, Zulhas menegaskan pemberdayaan petani jauh lebih penting daripada sekadar memberikan bantuan tunai atau beras.

"Nanti jadi mengharapkan bantuan beras, bantuan pangan, bantuan tunai, dan sebagainya. Itu oke, saya setuju. Tapi kan lebih bagus pemberdayaan. Lebih bagus rakyat yang berdaya, yang kreatif, sehingga mereka bisa produktif," pungkasnya.