Bisnis.com, JAKARTA - Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) dikabarkan segera mengajukan pengadaan kendaraan operasional roda dua untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pembelian motor listrik tersebut diberikan untuk menunjang tugas SPPG dalam melakukan peninjauan kinerja di lapangan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya belum memberikan kendaraan operasional tersebut secara resmi karena masih dalam pengurusan administrasi sebagai barang milik negara (BMN).

“Fungsinya untuk mendukung operasional kepala SPPG, tetapi motor tersebut belum dibagikan," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, dikutip dari Antaranews.

Kendaraan roda dua berkelir biru muda tersebut terlihat sudah mendarat di Indonesia. Kendaraan tersebut diduga kuat adalah motor listrik Trail Emmo JVX GT dan juga motor listrik metik Emmo JVH Max.

Total Jumlah Pengadaan

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa total pengadaan motor listrik untuk SPPG sebanyak 25.000 untuk tahun 2025.

“Informasi 70.000 unit [motor listrik] itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).

Diberikan untuk Jangkau Wilayah Sulit

Dadan mengatakan pengadaan motor listrik untuk SPPG dilakukan agar distribusi MBG bisa menjangkau daerah yang aksesnya sulit.

"Program ini kan menjangkau daerah-daerah yang akan sangat sulit, menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang memang hanya bisa dengan motor," tambahnya.

Masuk Pengadaan Tahun 2025

Dadan menuturkan proses realisasi pengadaan motor dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025.

“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” terangnya.

Hal ini juga dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan bahwa anggaran sepeda motor untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak ada dalam pengadaan tahun ini, namun di 2025.

"Yang jelas tahun ini tidak ada, barusan saya cek lagi," kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ketika ditemui jelang taklimat menteri, wakil menteri hingga pejabat setingkat eselon I kementerian/lembaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

"Itu anggaran tahun lalu, tahun ini tidak ada," tegas Purbaya.

Spesifikasi Motor Listrik Emmo JVX GT

Mengacu data di Inaproc, motor listrik Emmo JVX GT dibekali motor berdaya 7.000 watt (peak power) dengan transmisi BLDC. Konfigurasi tersebut memungkinkan kendaraan mencapai kecepatan maksimum hingga 85 km per jam.

Selain itu, model ini dilengkapi Smart Gearbox yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi sekaligus mengoptimalkan torsi. Sistem tersebut ditujukan menjaga performa kendaraan tetap stabil pada berbagai kondisi penggunaan.

Dari sisi baterai, kendaraan ini menggunakan kapasitas 72 volt 31 Ah. Dengan spesifikasi tersebut, Emmo JVX GT diklaim mampu menempuh jarak hingga 70 kilometer dalam sekali pengisian, serta mendukung fitur fast charging dengan waktu pengisian sekitar 1,5 jam.

Secara dimensi, motor ini memiliki panjang 2.080 mm, lebar 860 mm, dan tinggi 1.150 mm. Ground clearance mencapai 320 mm, sedangkan bobot kosong tercatat 110 kilogram dengan kapasitas angkut hingga 200 kilogram.

Untuk aspek keselamatan, kendaraan ini dilengkapi sistem pengereman double disc brake pada roda depan dan belakang yang dipadukan dengan fitur CBS. Motor ini juga menggunakan ban dual purpose berukuran 19 inci di depan dan 18 inci di belakang untuk menunjang penggunaan di berbagai kondisi jalan.

Berdasarkan data Inaproc, harga motor listrik Emmo JVX GT tercantum sebesar Rp49,95 juta dan sudah termasuk PPN 12%. Namun demikian, harga tersebut masih berstatus off the road.

Sementara itu, merujuk laman resmi Emmo, harga motor listrik tersebut dipatok sekitar Rp56,8 juta. Kendaraan ini disebut telah diproduksi secara lokal dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 48,5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait dengan video viral di media sosial yang menampilkan sejumlah sepeda motor listrik berlogo BGN untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 yang lalu dan ditujukan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Meski demikian, Dadan memastikan bahwa motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada pihak terkait. Menurutnya, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelasnya.

Lebih lanjut, proses realisasi pengadaan motor secara bertahap dimulai pada Desember 2025.

Sementara itu, terkait dengan informasi yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit, Dadan menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoaks.

"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah telah memutuskan untuk mengurangi penyaluran program MBG dari enam menjadi lima hari dalam rangka penghematan APBN. Namun, ini dikecualikan untuk sejumlah daerah tertentu.

Kebijakan ini sejalan dengan upaya penghematan pemerintah berbentuk kerja dari rumah (WFH) untuk ASN maupun swasta, efisiensi energi hingga prioritisasi APBN.

"Pemerintah mendorong optimalisasi program Makan Bergizi Gratis, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu dan tetap memerhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T [terdepan, terluar, tertinggal] dan daerah dengan tingkat stunting tinggi," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Untuk diketahui, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dilaksanakan dalam enam hari sepekan. Total pagu anggaran program tersebut tahun ini mencapai Rp335 triliun. Menurut Airlangga, pemangkasan MBG itu bisa menghemat total anggaran Rp20 triliun.

"Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan program MBG pada 2026 menghabiskan anggaran sekitar Rp19 triliun per bulannya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut pertumbuhan penyerapan anggaran MBG tinggi dari hanya Rp300 miliar pada akhir Februari 2025 kini sudah mencapai Rp39 triliun per Februari 2026.

"MBG ini kira-kira Rp19 triliun satu bulan, Rp19,5 triliun saat ini. Jadi, dua bulan Januari-Februari sekitar Rp39 triliun," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).