Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri), melalui Dinas Perhubungan (Dishub), akan menggunakan bus listrik untuk transportasi umum mulai 2027.

"Insya Allah, secara bertahap di tahun depan kita mulai pengadaan bus listrik untuk wilayah Kota Tanjungpinang," kata Kepala Dishub Kepri Junaidi di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kepri, Senin.

Junaidi menyebut pihaknya sudah mulai menjajaki kerja sama pengadaan bus listrik dengan pihak swasta yang memproduksi bus listrik di Pulau Jawa.

Bahkan, Junaidi dan jajaran telah melakukan uji coba secara langsung dengan menumpang salah satu bus listrik yang beroperasi di Bandung, Jabar, itu.

"Busnya sangat bagus. Kapasitas penumpang sekitar 15 orang. Cocok untuk diterapkan di Tanjungpinang, seperti mengangkut anak sekolah hingga karyawan," ujarnya.

Selain itu, kata Junaidi, harga bus listrik cukup terjangkau, yakni Rp400 juta per unit dan sudah termasuk ongkos pengiriman sampai ke wilayah Kepri.

Ia menyebutkan rencana pengadaan bus listrik itu akan menggunakan dana APBD Provinsi Kepri.

"Di Pulau Jawa sudah banyak bus listrik beroperasi menggantikan mikrolet atau minibus," ungkapnya.

Junaidi menyampaikan penggunaan bus listrik sebagai angkutan dalam kota itu dapat lebih menghemat biaya operasional, karena tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM), melainkan energi listrik yang disimpan dalam baterai.

Selain hemat BBM, kata dia, pemakaian bus listrik juga sebagai solusi transportasi publik ramah lingkungan dan bebas polusi udara.

Dari segi infrastruktur pendukung bus listrik, lanjut Junaidi, pihaknya akan meminta dukungan PT PLN untuk membangun infrastruktur pengisian daya (SPKLU) dan melakukan penyambungan daya listrik untuk pool bus listrik.

"Saat ini, PLN pun sudah membangun beberapa SPKLU untuk di Tanjungpinang, salah satunya di Pulau Penyengat guna mendukung pengoperasian becak motor listrik," sebut Junaidi.

Pewarta: Ogen
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginisiasi uji penggunaan B50 pada sektor perkeretaapian yang berlangsung di Yogyakarta, Senin (27/4/2026. Langkah ini menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan implementasi B50 secara nasional pada awal Juli 2026, sekaligus memastikan kesiapan teknis pada sektor transportasi strategis.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi usai melakukan uji coba pengisian B50 untuk mesin diesel kereta api, mengatakan bahwa uji coba pelaksanaan B50 sudah dilakukan sejak Desember 2025, dan sektor kereta api dimulai paling akhir.

"Jadi sejak 9 Desember (2025) kita sudah mulai seluruh rangkaian dari uji pelaksanaan di otomotif, di pertambangan, di alat pertanian, uji di perkapalan, uji di genset dan terakhir ini uji di perkeretapian, karena kita harus menunggu lebaran selesai," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).

Eniya menuturkan uji coba B50 untuk kereta akan dilakukan dua pengujian, yang pertama di Stasiun Lempuyangan, untuk uji genset kereta yang akan berangkat ke Jakarta dan kembali ke Yogyakarta selama 2.400 jam. Sedangkan pengujian lainnya adalah untuk lokomotif di Surabaya yang akan dilakukan selama enam bulan.

Untuk hasil pengujian B50 pada kereta api ini, Eniya berharap hasilnya akan baik seperti uji coba B50 di sektor otomotif, dan akan menunggu laporan detail dari PT. KAI bagaimana kondisi filter dan kapan harus melakukan penggantian filter.

"Jadi perkeretaapian, (engine) kereta kan pelan ya, kategorinya kan low speed engine, kalau otomotif ini speed engine-nya paling tinggi. Nah itu bisa dipastikan pasti akan jalan untuk kereta. Nah nanti kita lihat di perkeretaapian ini filternya seperti apa," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengelola Sarana Prasarana PT. KAI (Persero), Heru Kuswanto, mengatakan bahwa PT KAI memberi dukungan penuh terhadap uji coba terap B50 di sektor tranportasi, karena tujuan utamanya adalah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan pemanfaatan energi hijau yang berkelanjutan. Namun tetap harus memperhatikan keselamatan, keamanan, serta evaluasi teknis yang berkelanjutan untuk menjaga keandalan sarana.

"Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal, tidak hanya untuk pengembangan teknologi perkeretaapian, tetapi juga sektor ini mendukung transisi energi, menuju sistem tranportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Proses seleksi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menjadi pusat perhatian pelaku industri telekomunikasi. Dalam menentukan nilai lelang, pemerintah tidak hanya melihat aspek angka semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai ekonomi strategis serta potensi pendapatan negara.

Penentuan nilai ini melibatkan perhitungan biaya peluang (opportunity cost) melalui mekanisme yang terukur. Langkah pertama dimulai dengan penetapan Harga Dasar Penawaran (Reserve Price). Angka ini merupakan nilai minimal yang wajib ditawar peserta lelang.

Komdigi menggandeng konsultan independen guna melakukan studi valuasi berdasarkan tren pasar global dan daya beli industri dalam negeri. Selain itu, dilakukan analisis benchmarking untuk membandingkan harga per MHz per populasi ($Price/MHz/Pop$) dengan hasil lelang di negara-negara yang memiliki karakteristik ekonomi serupa.

Nilai yang dihasilkan dari proses lelang nantinya diterjemahkan ke dalam dua bentuk pembayaran utama, yaitu Up-front Fee dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) tahunan. Up-front Fee adalah biaya izin awal yang dibayarkan satu kali di depan, biasanya sebesar dua kali harga penawaran. Sementara itu, BHP tahunan dibayarkan sepanjang masa konsesi 10 tahun dengan mempertimbangkan indeks inflasi.

Dalam perhitungan BHP tahunan, pemerintah menggunakan formula Nilai Konsumsi Indeks Cakupan Bandwidth (NKICB). Parameter ini menjadi instrumen krusial untuk memberikan gambaran konkret mengenai beban biaya yang harus ditanggung operator seluler. Perhitungan NKICB secara umum mengikuti logika koefisien pita (K) yang menilai kelangkaan frekuensi, indeks wilayah (I), lebar pita atau bandwidth (B), serta harga dasar satuan (H).

Pita 700 MHz, yang sering dijuluki sebagai "The Coverage King", memiliki karakteristik unik. Meski bandwidth-nya relatif lebih kecil, nilai per MHz-nya sangat tinggi karena jangkauan sinyal yang luas. Sebaliknya, pita 2,6 GHz atau "The Capacity Beast" memiliki nilai total BHP sangat besar karena lebar pita yang diambil biasanya masif, mencerminkan kapasitas trafik tinggi untuk layanan 5G perkotaan.

Sebagai gambaran simulasi perbandingan biaya antara dua blok frekuensi dengan asumsi harga dasar satuan hasil lelang sebesar Rp20 miliar per MHz per tahun untuk wilayah nasional.

Pada blok 700 MHz dengan lebar pita 20 MHz per blok, estimasi BHP tahunan mencapai sekitar Rp400 miliar. Jika diakumulasikan selama 10 tahun masa izin, total biaya mencapai Rp4 triliun. Namun, pada tahun pertama, pemenang lelang wajib membayar Up-front Fee sebesar Rp800 miliar ditambah BHP tahun berjalan Rp400 miliar, sehingga total komitmen tahun pertama mencapai Rp1,2 triliun.

Sementara itu, pada blok 2,6 GHz dengan lebar pita 50 MHz, beban finansial jauh lebih besar. Estimasi BHP tahunan berada di angka Rp1 triliun, atau mencapai Rp10 triliun untuk jangka waktu 10 tahun. Perbedaan nilai NKICB ini mencerminkan keseimbangan antara pemanfaatan kapasitas luas untuk 5G dan efisiensi infrastruktur.

Komdigi menggunakan sistem e-Auction dengan metode Simultaneous Multiple Round Ascending (SMRA) agar harga yang terbentuk mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Melalui penawaran bertahap, nilai akhir ditentukan oleh titik jenuh tertinggi yang berani dibayar operator.

Pada akhirnya, penentuan nilai NKICB merupakan titik temu antara keinginan pemerintah memaksimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjaga kemampuan finansial operator. Jika parameter biaya dipatok terlalu tinggi, ruang bagi operator untuk melakukan investasi infrastruktur akan menyempit, yang pada gilirannya berisiko membebani konsumen melalui kenaikan harga paket data.

Bisnis.com, JAKARTA – Meningkatnya minat terhadap kendaraan elektrifikasi membuka peluang pertumbuhan permintaan pada segmen mobil plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) di Tanah Air.

Kendaraan hybridmuncul sebagai salah satu opsi yang dinilai paling relevan bagi pasar Indonesia, terutama bagi konsumen yang belum sepenuhnya siap beralih ke kendaraan listrik murni.

PHEV menawarkan jalan tengah antara efisiensi energi dan fleksibilitas penggunaan. Teknologi ini memungkinkan kendaraan beroperasi dalam mode listrik maupun kombinasi dengan mesin konvensional, sehingga tetap memberikan rasa aman untuk perjalanan jarak jauh sekaligus efisien untuk penggunaan harian. Karakter ini menjadikan PHEV sebagai jembatan dalam masa transisi menuju elektrifikasi penuh.

Di pasar domestik, ceruk PHEV mulai terbentuk seiring perubahan preferensi konsumen kelas menengah atas. Kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi turut mendorong kelompok ini mencari alternatif yang lebih efisien tanpa mengorbankan kenyamanan maupun citra premium. Dalam konteks ini, PHEV dinilai mampu menjawab kebutuhan tersebut.

Secara kinerja, pasar otomotif nasional memang belum menunjukkan pertumbuhan signifikan. Sepanjang kuartal I/2026, total penjualan mobil tercatat sebanyak 209.021 unit, dengan kontribusi mobil penumpang mencapai 156.903 unit atau sekitar 75%, sementara kendaraan komersial menyumbang 52.118 unit. Di tengah stagnasi tersebut, kendaraan elektrifikasi termasuk PHEV justru menunjukkan sinyal pertumbuhan yang lebih menjanjikan.

Lonjakan juga terlihat pada penjualan PHEV secara khusus. Data industri mencatat wholesales PHEV mencapai 1.510 unit pada kuartal I/2026, meningkat tajam dibandingkan hanya 50 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh semakin banyaknya model baru, terutama dari pabrikan asal Cina, dengan rentang harga yang mulai kompetitif di kisaran Rp400 juta hingga Rp600 juta.

Baca berita selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mengingatkan nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan siber seiring pertambahan aktivitas transaksi digital, khususnya dalam penggunaan layanan BNIdirect.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan, perlindungan data pribadi menjadi aspek krusial dalam menjaga keamanan transaksi perbankan digital. Kebocoran data tidak hanya berisiko terhadap kerahasiaan informasi, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial hingga merusak reputasi nasabah.

"Perlindungan data pribadi menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap transaksi berjalan dengan aman dan nyaman. Dengan menjaga keamanan data, nasabah dapat meminimalkan berbagai risiko kejahatan siber, seperti peretasan, malware, hingga phishing," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Dia menambahkan, nasabah perlu memahami jenis data yang harus dijaga kerahasiaannya saat menggunakan layanan BNIdirect, baik untuk transaksi cash maupun bisnis. Informasi tersebut meliputi data rekening, Company ID (CID), user ID, password, kode token, hingga alamat email dan nomor telepon yang terdaftar.

Menurut Okki, data transaksi juga menjadi target utama pelaku kejahatan siber yang kerap memanfaatkan modus phishing dan rekayasa sosial (social engineering) untuk memperoleh akses ilegal ke akun nasabah.

Untuk itu, BNI mengimbau nasabah agar tidak pernah membagikan data sensitif kepada pihak mana pun. Perseroan menegaskan bahwa BNI tidak pernah meminta informasi seperti password, PIN, maupun kode OTP melalui media apa pun.

Selain itu, nasabah disarankan untuk selalu mengakses layanan melalui kanal resmi BNIdirect dan menghindari tautan mencurigakan yang berpotensi mengarah ke situs palsu. Penggunaan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akses serta pembaruan secara berkala juga menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan akun.

Nasabah juga diingatkan untuk memastikan penggunaan jaringan internet yang aman dengan menghindari WiFi publik saat bertransaksi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap pesan mencurigakan melalui email, SMS, maupun WhatsApp yang meminta data pribadi.

Dengan ancaman kejahatan siber yang semakin masif, BNI menekankan keamanan data merupakan tanggung jawab bersama antara bank dan nasabah. Melalui penerapan langkah-langkah preventif tersebut, nasabah diharapkan dapat menjaga keamanan transaksi sekaligus meminimalkan risiko di dunia digital.

BNI mengingatkan, kesadaran dan kedisiplinan menjaga data pribadi adalah kunci utama penciptaan ekosistem transaksi digital yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi seluruh nasabah. Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat mengunjungi website resmi BNI di sini.

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penambahan dana transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp1,15 triliun serta peningkatan fleksibilitas pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) guna mempercepat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan orang asli Papua.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melalui keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Selasa, mengatakan keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama merealisasikan pembangunan, terutama pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Senin (13/4) kemarin saat pertemuan gubernur se-Tanah Papua dengan Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta, saya sudah sampaikan usulan dimaksud,” kata Dominggus.

Ia menjelaskan bahwa usulan penambahan TKD Rp1,15 triliun dari total pagu 2026 untuk pemerintah provinsi sebesar Rp3,64 triliun mencakup dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), serta dukungan pembiayaan infrastruktur.

Pemerintah provinsi juga mendorong agar DBH minyak dan gas (migas) dalam kerangka Otsus dapat dikelola lebih fleksibel dengan opsi dikeluarkan dari kategori dana TKD atau tetap dalam skema dimaksud namun ruang pemanfaatannya lebih luas.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjawab keterbatasan anggaran serta mempercepat pembangunan di Papua Barat,” ujar dia.

Pada aspek penggunaan dana Otsus, menurut dia, pemerintah provinsi mengusulkan sejumlah kebijakan, antara lain pengakuan belanja hibah keagamaan sebagai bagian dari sektor pendidikan dan dukungan pembinaan olahraga untuk pembangunan sumber daya manusia.

Kemudian, pembiayaan kegiatan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang merupakan lembaga kultur orang asli Papua, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan guna memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah.

“Kami usulkan beberapa kebijakan strategis yang dapat dibiayai dari dana Otsus,” ujar Dominggus.

Selain itu, kata dia, pemerintah provinsi juga menyampaikan agar kebijakan pengelolaan dana Otsus lebih mempertimbangkan kondisi geografis Papua Barat, termasuk tingginya indeks kemahalan konstruksi dan tantangan pembangunan di wilayah terpencil.

Dukungan kebijakan fiskal yang lebih adaptif menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan masyarakat, terutama orang asli Papua (OAP) di seluruh wilayah Papua Barat.

“Dukungan kebijakan fiskal yang lebih adaptif akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” kata Dominggus.

Pertemuan Gubernur Papua Barat dengan Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) Kementerian Keuangan turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Melkias Werinussa dan Plt Kepala Bappeda Papua Barat Charlie Danny Heatubun.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hasil positif dari uji penggunaan bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) pada sektor alat berat pertambangan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa uji B50 pada mesin diesel yang saat ini masih berlangsung menunjukkan kinerja yang baik dari sisi operasional maupun teknis.

"Secara umum, hasil sementara uji penggunaan B50 pada mesin diesel di sektor pertambangan menunjukkan performa yang stabil dan tidak ditemukan gangguan signifikan pada mesin. Ini menjadi indikasi positif bahwa biodiesel dapat diandalkan untuk mendukung operasional sektor industri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).

Dalam pelaksanaannya, uji penggunaan B50 pada sektor alat berat pertambangan dilakukan secara komprehensif, mencakup pengujian kualitas bahan bakar, kinerja mesin, ketahanan operasional, hingga stabilitas penyimpanan.

Hingga akhir Maret 2026, pengujian ketahanan dinamis telah mencapai lebih dari 900 jam operasional tanpa indikasi gangguan pada mesin yang disebabkan oleh kualitas bahan bakar.

Dari sisi pelaku usaha, hasil uji coba di lapangan juga menunjukkan tren yang sejalan. General Manager Plant PT Harmoni Panca Utama (HPU), Rochman Alamsjah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pengujian langsung dengan membandingkan penggunaan B40 dan B50 pada unit alat berat.

"Saat ini kita sudah running kurang lebih 1.000 jam dengan membandingkan performa dua unit HD785 Komatsu yang satu mengkonsumsi B40 dan yang lainnya mengkonsumsi B50. Sejauh ini hingga mendekati hour meter 1000 jam performa mesin tidak menjadi masalah meskipun ada beberapa catatan kecil berupa konsumsi bahan bakar masih fluktuasi lebih tinggi 1-3 persen untuk B50," ujar Rochman.

Secara tidak langsung, Rochman juga menegaskan bahwa tidak terdapat kendala berarti pada performa mesin selama pengujian berlangsung. Meski demikian, dia mencatat adanya sedikit peningkatan konsumsi bahan bakar pada penggunaan B50 dibandingkan B40, meskipun masih dalam rentang yang dapat diterima secara operasional.

Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi teknis yang disepakati stakeholders sebagai spesifikasi bahan bakar pengujian, termasuk parameter kandungan air, stabilitas oksidasi, serta kandungan FAME.

Hal ini menegaskan kesiapan teknis B50 untuk diaplikasikan pada sektor non-otomotif dengan karakteristik beban kerja tinggi, seperti pertambangan.

Dari sisi operasional, terdapat peningkatan konsumsi bahan bakar sekitar 3,12 persen dibandingkan penggunaan B40. Namun demikian, peningkatan tersebut masih dalam batas wajar dan tidak mempengaruhi produktivitas alat berat secara signifikan, sehingga tetap menunjukkan kelayakan penggunaan B50 di lapangan.

Sebagai bagian dari kebijakan mandatori biodiesel nasional, B50 merupakan bahan bakar campuran yang terdiri dari 50 persen biodiesel (B100) berbasis minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit, dan 50 persen bahan bakar solar (B0). Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

Pengembangan B50 juga merupakan langkah lanjutan dari keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan biodiesel hingga campuran 40 persen (B40) secara nasional sejak awal tahun 2025.

Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai pionir global dalam pemanfaatan bahan bakar nabati skala besar, sekaligus memberikan manfaat nyata berupa pengurangan emisi GRK, penghematan devisa dengan tidak melakukan impor BBM solar, dan peningkatan serapan minyak sawit domestik.

"Pengembangan B50 menjadi langkah penting dalam mendorong kemandirian energi nasional. Dengan memanfaatkan sumber daya domestik, kita tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional," tutur Eniya.

Ke depan, pemerintah akan terus melanjutkan rangkaian pengujian B50 pada berbagai sektor, termasuk transportasi, pembangkit listrik, kereta api, dan alat mesin pertanian, guna memastikan kesiapan implementasi secara lebih luas. Hasil pengujian ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan serta standar teknis implementasi B50 secara nasional.

(NIA DEVIYANA)

Jaringan ritel METRO Department Store kembali menggelar program belanja besar-besaran bertajuk "METRO Big Sale" mulai Senin, 6 April 2026. Program ini menawarkan potongan harga signifikan untuk berbagai kategori produk, mulai dari pakaian, kosmetik, hingga perlengkapan rumah tangga.

Dalam promo kali ini, pelanggan bisa menikmati diskon hingga 70 persen. METRO juga memberikan keuntungan tambahan berupa ekstra diskon 20 persen bagi konsumen yang bertransaksi menggunakan metode pembayaran Allo PayLater.

Adapun program ini bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup tanpa harus terbebani anggaran dalam satu waktu. Penggunaan sistem "belanja sekarang, bayar nanti" melalui paylater dinilai semakin diminati karena menawarkan fleksibilitas mengatur pengeluaran bulanan.

Keuntungan tambahan diskon 20 persen bagi pengguna Allo PayLater ini juga tidak hanya berlaku selama masa Big Sale. Pelanggan dapat menikmati manfaat tersebut setiap hari untuk berbagai program belanja lainnya di seluruh gerai METRO.

Koleksi yang masuk dalam daftar promo mencakup tren busana terkini, produk kecantikan, aksesori, hingga kebutuhan keluarga. Kombinasi antara diskon besar dan kemudahan sistem pembayaran ini diharapkan dapat memberikan nilai lebih bagi konsumen dalam setiap transaksi.

Dengan sistem pembayaran digital, proses belanja di kasir menjadi lebih praktis karena pelanggan tidak perlu melakukan pembayaran penuh di awal. Hal ini memberikan ruang bagi konsumen untuk tetap bisa tampil stylish dan mengikuti tren dengan cara yang lebih terencana secara finansial.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan momentum ini dapat langsung mengunjungi gerai METRO terdekat. Pendaftaran dan aktivasi layanan paylater juga dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi untuk langsung mendapatkan potongan harga tambahan yang tersedia.

Kuala Lumpur (ANTARA) - Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru di Malaysia bersama perwakilan Bank Indonesia (BI) di Singapura mendorong penguatan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara.

Penggunaan mata uang lokal dinilai dapat memacu kedaulatan ekonomi dua negara, yakni Indonesia dan Malaysia, di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan kerentanan ekonomi dunia, mengingat ketergantungan pada mata uang pihak ketiga seperti dolar AS semakin dipandang tidak efisien dan berisiko.

KJRI Johor Bahru dalam keterangan yang diterima di Kuala Lumpur, Sabtu, menyampaikan fluktuasi nilai tukar, biaya konversi berlapis, serta tekanan eksternal mendorong perlunya alternatif yang lebih stabil dan berdaulat.

Dalam konteks tersebut, penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral menjadi sebuah solusi yang semakin relevan.

Indonesia dan Malaysia, menurut keterangan tersebut, sebenarnya telah memiliki kerangka kerja Local Currency Transaction (LCT), yakni penyelesaian transaksi antarnegara dengan penggunaan mata uang lokal (rupiah dan ringgit) tanpa perantara mata uang pihak ketiga. Namun, implementasinya dinilai masih belum optimal.

Meskipun penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar transaksi masih bergantung pada mata uang global.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi, KJRI Johor Bahru dan perwakilan Bank Indonesia di Singapura menggelar forum strategis bertajuk “Leveraging the Benefits of Local Currency Transactions (LCT) Indonesia–Malaysia to Support Bilateral Economic Growth” di Johor Bahru, Rabu (1/4).

Dalam kegiatan tersebut, Analis Eksekutif Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Singapura Budi Satria menegaskan bahwa LCT merupakan solusi taktis untuk meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara.

Dengan dukungan infrastruktur pembayaran modern berbasis barcode seperti QRIS (Indonesia) dan DuitNow (Malaysia), penggunaan rupiah dan ringgit secara langsung mampu memperkuat konektivitas keuangan yang memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Budi menyampaikan meski kerangka kerja LCT telah dirintis kedua negara sejak tahun 2016, tetapi pemanfaatannya masih perlu diakselerasi.

Sebagai gambaran, pangsa penyelesaian perdagangan Malaysia-Indonesia dalam mata uang lokal baru mencapai sekitar 16,3 persen atau setara 10,6 miliar ringgit pada tahun 2025.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI Johor Bahru Sigit S Widiyanto mengatakan Indonesia memiliki hubungan erat dengan Malaysia, khususnya dengan Negara

Bagian Johor di berbagai aspek, seperti geografis, sosial, budaya, sejarah dan ekonomi.

Konjen Sigit memberikan contoh 8 dari 11 terminal feri penumpang internasional yang menghubungkan kedua negara berada di Johor.

Mobilitas warga kedua negara pun tercatat sangat intensif. Pada tahun 2025 tercatat 2,6 juta wisatawan Malaysia berkunjung ke Indonesia, sedangkan 3,8 juta wisatawan Indonesia mengunjungi Malaysia untuk keperluan pariwisata, kesehatan, hingga pendidikan.

Kedua negara juga saling menjadi mitra dagang utama dan saat ini pemimpin kedua negara memiliki hubungan yang sangat erat dan dekat.

Oleh karena itu Sigit mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan penggunaan LCT dengan konsep LAJU yakni:

1. L – Local Currency: Mendorong mata uang lokal sebagai pilihan utama guna mencapai efisiensi dan kedaulatan ekonomi.

2. A – Accelerate Adoption: Mempercepat adopsi oleh sektor perbankan dan pebisnis mengingat infrastruktur teknis sudah tersedia.

3. J – Joint Growth: Menempatkan LCT sebagai instrumen pertumbuhan bersama yang memberikan keuntungan setara bagi kedua negara dan kawasan.

4. U – Unlock Potential: Mengoptimalkan potensi besar yang selama ini terhambat, terutama di sektor perdagangan, pariwisata, pendidikan, hingga mobilitas talenta profesional.

KJRI Johor Bahru menekankan bahwa pendekatan LAJU menegaskan LCT bukan sekadar instrumen teknis, tetapi strategi untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan memperdalam integrasi kawasan.

Manfaat nyata

Dalam sesi diskusi yang menghadirkan pakar dari Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur, disampaikan berbagai manfaat praktis penggunaan LCT.

Sistem itu secara efektif menghilangkan biaya double conversion (konversi ganda melalui dolar AS) yang selama ini membebani pelaku usaha, dan menurunkan biaya logistik. Sistem itu dinilai akan meningkatkan efisiensi serta memberikan kepastian nilai tukar yang lebih stabil.

Bagi masyarakat umum, LCT mempermudah pembayaran biaya sekolah anak di luar negeri hingga pembayaran tagihan rumah sakit tanpa harus khawatir dengan fluktuasi mata uang global.

LCT juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan regional.

Meski demikian, para narasumber mengakui adanya tantangan berupa dominasi psikologis dolar AS dan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme kurs lokal.

Sebagai tindak lanjut, forum itu menyepakati perlunya edukasi yang lebih masif serta transparansi penetapan kurs oleh bank-bank penunjuk (Appointed Cross Currency Dealers atau ACCD) agar LCT digunakan secara luas oleh masyarakat kedua negara saat melakukan transaksi bilateral.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 90 pelaku usaha yang merepresentasikan berbagai sektor vital, mulai dari perbankan dan lembaga remitansi, hingga pengelola rumah sakit swasta, institusi pendidikan, serta para eksportir dan importir.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Tren penggunaan perangkat audio nirkabel jenis true wireless stereo (TWS) terus meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat.

Di tengah beragam pilihan produk yang tersedia di pasar, konsumen diimbau lebih cermat dalam memilih perangkat yang sesuai kebutuhan sekaligus memperhatikan aspek kesehatan pendengaran.

Tech reviewer perangkat audio, Fernanda Gunsan, menuturkan, langkah awal dalam memilih earbuds adalah memahami kebutuhan penggunaan. Menurutnya, preferensi konsumen umumnya terbagi berdasarkan aktivitas, mulai dari olahraga, perjalanan harian (commute), hingga penggunaan sehari-hari.

“Rata-rata orang beli tergantung kebutuhan dulu. Ada yang untuk olahraga, commute, atau sehari-hari,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia menjelaskan, diferensiasi fungsi TWS kini semakin terlihat. Untuk aktivitas luar ruang, misalnya, earbuds dengan desain terbuka atau clip-on dinilai lebih sesuai karena memungkinkan pengguna tetap menyadari suara di sekitar.

Sementara itu, untuk aktivitas dalam ruangan seperti di pusat kebugaran, perangkat dengan fitur active noise cancellation (ANC) lebih efektif meredam kebisingan sehingga pengguna dapat fokus pada audio pribadi.

Selain fungsi, faktor kenyamanan juga menjadi pertimbangan utama. Fernanda menyebut, kenyamanan penggunaan sangat dipengaruhi oleh material, ukuran eartips, serta desain bodi earbuds.

Mayoritas produsen menyediakan beberapa ukuran eartips, mulai dari XS hingga L, guna menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Pemilihan eartips yang tidak tepat, lanjutnya, dapat berdampak langsung pada kualitas audio.

“Kalau salah pilih eartips, biasanya bass-nya hilang. Suaranya jadi tipis, dominan treble. Selain itu, kalau sealing-nya tidak pas, noise cancellation juga jadi tembus,” jelas Fernando.

Oleh karena itu, pengguna disarankan mencoba berbagai ukuran eartips untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sealing yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas suara, tetapi juga memaksimalkan kinerja fitur ANC.

Lebih jauh, fitur ANC dinilai tidak hanya berfungsi meningkatkan kenyamanan, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan pendengaran. Dengan kemampuan meredam suara bising dari luar, pengguna katanya tidak perlu meningkatkan volume secara berlebihan.

Tanpa fitur tersebut, pengguna cenderung menaikkan volume saat berada di lingkungan ramai seperti jalan raya atau kafe, yang berpotensi mempercepat gangguan pendengaran. “Kalau sudah ada ANC, volume 50%–60% sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu kencang-kencang untuk nutupin suara luar,” kata Fernanda.

Dia juga menekankan pentingnya memperhatikan durasi penggunaan. Mengacu pada panduan World Health Organization (WHO), terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan, yakni lama pemakaian, tingkat volume, dan frekuensi penggunaan harian.

Fernanda menyarankan pengguna untuk memberi jeda setiap satu jam pemakaian guna mengurangi risiko kelelahan pada telinga. “Sejam pakai, lalu copot sebentar untuk istirahat. Nanti kalau mau fokus lagi, baru pakai lagi,” ujarnya.

Di sisi lain, perkembangan teknologi bluetooth dan efisiensi baterai terus mendorong minat masyarakat terhadap TWS. Dia memperkirakan segmen harga di bawah Rp1 juta masih akan mendominasi pasar.

Sementara itu, pada segmen premium, sejumlah merek global seperti Sony, Bose, Sennheiser, serta AirPods dari Apple tetap menjadi pilihan konsumen yang mengutamakan kualitas suara dan fitur ANC.

Menurutnya, persaingan di segmen ini semakin mengarah pada inovasi teknologi, seperti ANC adaptif hingga integrasi fitur kesehatan. “AirPods itu biasanya sudah mulai masuk ke ranah health, jadi mereka bisa deteksi heartbeat, terus juga noise cancellation-nya benar-benar adaptif. Kalau Bose sama Sony biasanya saing-saingan di noise cancellation dan sound quality,” jelas Fernanda.

Adapun untuk produk TWS dengan harga murah yang banyak beredar di marketplace, Fernanda menilai risiko utama lebih pada kualitas audio dan ketahanan perangkat, bukan aspek keselamatan.

Kendati demikian, pengguna tetap disarankan memperhatikan aspek keamanan dasar, seperti menggunakan charger yang sesuai, memastikan instalasi listrik memiliki grounding yang baik, serta memanfaatkan layanan purna jual resmi yang tersedia, terutama di kota-kota besar.

AI bukan saja jadi alat bantu, meskipun kita perlu, tapi dia tetap tidak menjadi penentu. Penentunya itu adalah manusia

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) menyampaikan kecerdasan buatan (AI) menjadi alat bagi praktisi hubungan masyarakat (public relations/PR) dalam membantu proses verifikasi informasi hingga percepatan pencarian data, namun menekankan keputusan tetap berada di manusia.

Sekretaris Umum Perhumas Benny Siga Butarbutar menyampaikan AI pada dasarnya merupakan produk pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan komunikasi, namun tetap tidak dapat menggantikan peran manusia dalam mengambil keputusan.

“Selaku praktisi PR, AI juga adalah produk knowledge yang selalu dibutuhkan dalam membantu melakukan proses verifikasi, proses percepatan, pencarian data, bahkan termasuk proses untuk memastikan itu fakta atau tidak,” ujarnya dalam acara INFOBRAND Forum 2026 di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, globalisasi menciptakan hubungan yang semakin rumit, serta meningkatkan ketidakpastian (uncertainty), yang dalam kondisi ini kecerdasan buatan dapat membantu proses analisis dan prediksi.

“AI bukan saja jadi alat bantu, meskipun kita perlu, tapi dia tetap tidak menjadi penentu. Penentunya itu adalah manusia, praktisi PR sendiri bahkan wartawan,” kata Benny yang juga menjabat Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.

Ia menjelaskan bahwa dalam situasi krisis, AI memiliki keterbatasan karena tidak mampu sepenuhnya membaca kompleksitas emosi publik yang sering kali sangat mendalam dan dipengaruhi banyak faktor.

Meski demikian, pemanfaatan AI tetap penting karena dapat mempercepat proses pengolahan data dan membantu pemimpin dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan berbasis informasi.

“Ketika pada saat krisis AI tidak banyak membantu krisis, tapi membantu dalam hal memprediksi dan melakukan mitigasi. Tapi begitu kejadian, lagi-lagi AI tidak mampu membaca tentang kompleksitas emosi publik yang begitu dalam, rumit, tajam dan penuh dengan berbagai aspeknya,” katanya.

Benny juga menekankan pentingnya kemampuan membangun prompting dan memanfaatkan AI untuk memprediksi dinamika komunikasi ke depan.

Bagi pemimpin komunikasi, termasuk pejabat publik, AI menurutnya harus diposisikan sebagai alat untuk memperdalam makna dan analisis.

Selain itu, Benny menyoroti pentingnya membangun kepercayaan (trust) dalam komunikasi publik, mengingat kepercayaan tidak hanya dibangun melalui keunggulan produk atau layanan, tetapi juga melalui kepedulian yang ditunjukkan organisasi kepada publik.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Telkom Indonesia membangun platform chatbot internal berbasis kecerdasan buatan (AI). Ini dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap maraknya penggunaan AI publik seperti ChatGPT, Gemini, dan aplikasi sejenis.

Executive General Manager Digital Product Telkom Indonesia Komang Budi Aryasa mengatakan, sebelum memiliki platform internal, banyak karyawan cenderung menggunakan chatbot publik karena kemudahan aksesnya.

"Memang pertama kali pada saat perusahaan belum memiliki platform seperti ChatGPT di internal, pegawai cenderung menggunakan ChatGPT karena mudah sekali," ujar Komang dalam silaturahmi Ramadan Telkom di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Namun, menurut dia, kemudahan tersebut menyimpan risiko serius bagi perusahaan. Karyawan bisa saja tanpa sadar mengunggah dokumen internal ke platform AI publik.

"Pada saat kita mengunggah dokumen itu, maka dokumen tersebut tersimpan di server mereka. Bisa jadi diakses kompetitor atau pihak yang tidak bertanggung jawab, dan terjadilah kebocoran data," kata Komang.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Komang menilai perusahaan perlu mengambil langkah tegas secara top-down. Manajemen harus mengeluarkan aturan resmi yang melarang penggunaan AI publik untuk kebutuhan pekerjaan.

"Perusahaan harus mengeluarkan enforcement atau aturan. Bila perlu ada sanksinya jika ketahuan mengunggah dokumen perusahaan ke aplikasi terbuka ini," ujarnya.

Ia menyebutkan sejumlah perusahaan bahkan telah memblokir akses ke aplikasi AI publik melalui jaringan intranet. Jika karyawan membutuhkan bantuan AI, mereka diarahkan menggunakan GPT internal yang telah dibangun perusahaan.

"Kalau ingin bantuan, gunakan GPT internal yang sudah kita bangun. Hasilnya juga sama," kata Komang.