Sebanyak 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Indonesia Timur dihentikan sementara operasionalnya mulai 1 April 2026.

Keputusan ini diambil karena fasilitas tersebut belum memenuhi persyaratan dasar terkait sanitasi dan pengelolaan limbah.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Badan Gizi Nasional (BGN) Rudi Setiawan mengatakan penghentian sementara dilakukan terhadap SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta tidak dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Rencana SPPG yang akan kami suspend terhitung mulai tanggal 1 April 2026 di wilayah III adalah yang belum memiliki SLHS dan IPAL," ujar Rudi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan kepemilikan SLHS dan IPAL merupakan syarat wajib dalam operasional SPPG untuk memastikan keamanan pangan dan menjaga standar kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan program MBG.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar, baik dari sisi keamanan pangan maupun pengelolaan limbah. Ini penting untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat," tegasnya.

Menurut Rudi, BGN sebelumnya telah memberikan waktu bagi seluruh SPPG untuk melengkapi persyaratan tersebut. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, masih terdapat sejumlah unit yang belum melakukan pendaftaran SLHS maupun menyediakan fasilitas IPAL.

Rudi menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh SPPG. Unit yang telah memenuhi ketentuan nantinya dapat kembali beroperasi setelah melalui proses verifikasi ulang.

"Kami mendorong agar SPPG yang di-suspend segera melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan. Setelah itu, mereka bisa mengajukan kembali untuk diverifikasi agar dapat beroperasi kembali," ujar Rudi.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan.

seluruh penerbangan komersial reguler dihentikan mulai Kamis, 19 Maret 2026 pukul 06.00 Wita hingga Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 Wita

Denpasar (ANTARA) - Pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali, mengumumkan penghentian operasional penerbangan selama 24 jam pada saat Hari Raya Nyepi.

“Sesuai dengan Notice to Airmen (NOTAM) Nomor A0096 yang diterbitkan oleh Perum LPPNPI/AirNav Indonesia, seluruh aktivitas penerbangan komersial reguler di bandara dihentikan mulai Kamis, 19 Maret 2026 pukul 06.00 Wita hingga Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 Wita,” kata General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati dalam keterangan tertulis di Denpasar, Bali, Kamis.

Ia menjelaskan penutupan operasional ini bagian dari komitmen bandara dalam mendukung dan menghormati pelaksanaan Nyepi.

Sehingga, selama periode tersebut tidak akan ada penerbangan reguler yang berangkat maupun mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Nugroho mengatakan pengumuman penghentian operasional ini telah dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan penerbangan, termasuk pihak maskapai penerbangan, AirNav Indonesia, Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV, serta instansi terkait guna memastikan nantinya operasional sebelum dan sesudah periode Nyepi dapat berjalan baik.

Ia juga memastikan seluruh maskapai sudah menginformasikan para penumpangnya terkait penyesuaian jadwal penerbangan.

“Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan optimal sebelum dan setelah periode penghentian operasional,” ujarnya menegaskan.

Jika dilihat berdasarkan data bandara, dalam 24 jam Nyepi tercatat sebanyak 440 jadwal penerbangan komersial reguler tidak beroperasi, dengan rincian 231 penerbangan rute domestik dan 209 rute internasional.

Selama itu, direncanakan sebanyak 19 pesawat yang akan melakukan remain over night atau parkir di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Adapun penerbangan keberangkatan terakhir sebelum penghentian operasional adalah pada Rabu (18/3) pukul 23.10 Wita untuk rute domestik, dan Kamis (19/3) pukul 01.30 Wita untuk rute internasional.

Untuk penerbangan kedatangan terakhir adalah pada pukul Rabu (18/3) pukul 23.05 Wita untuk rute domestik, dan pada Kamis (19/3) pukul 00.30 Wita untuk rute internasional.

“Sedangkan untuk penerbangan keberangkatan pertama setelah pembukaan kembali operasional dijadwalkan pada Jumat (20/3) pukul 07.00 Wita untuk rute domestik dan pukul 08.15 Wita untuk rute internasional,” kata Nugroho.

“Sementara untuk penerbangan kedatangan pertama adalah pada pukul 08.20 Wita untuk rute domestik, dan pada pukul 07.05 Wita untuk rute internasional,” sambungnya.

Untuk itu pengelola bandara di Bali Selatan itu mengimbau para calon penumpang yang memiliki rencana perjalanan di sekitar tanggal tersebut agar berkoordinasi dengan maskapai penerbangan terkait jadwal penerbangan, serta datang ke bandara sesuai waktu keberangkatan yang telah diinformasikan.

Penghentian sementara operasional bandara selama Hari Raya Nyepi sendiri sudah rutin dilaksanakan di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Dengan ini maka Umat Hindu di Pulau Dewata dapat melaksanakan rangkaian Catur Brata Penyepian dengan khidmat.

Tetapi meskipun operasional penerbangan dihentikan, Nugroho menyampaikan sejumlah personel tetap berjaga di kawasan bandara.

Mereka akan bersiaga untuk mendukung kebutuhan operasional penerbangan yang bersifat darurat, seperti penerbangan medis atau penerbangan yang bersifat khusus apabila diperlukan dan telah mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait.

“Kami berharap pelaksanaan rangkaian ibadah Nyepi di tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh khidmat, serta membawa kedamaian, kebijaksanaan, dan semangat baru bagi kita semua dalam membangun kehidupan yang lebih harmonis,” kata Nugroho Jati.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Operasional 350 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat dihentikan karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Penghentian juga dikarenakan tidak adanya tempat tinggal untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan. Penghentian operasional tersebut, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025, tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

Ketua Satgas MBG Jawa Barat, Linda Al Amin, mengatakan penghentian operasional SPPG sepenuhnya merupakan kewenangan BGN. Satgas MBG di daerah, kata dia, hanya berperan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan.

“Kami hanya memastikan apakah mereka sudah mendapatkan SLHS dari Dinas Kesehatan kabupaten atau kota. Itu yang terus kami pantau, tapi kalau soal pencabutan atau pemberian izin operasional itu sepenuhnya kewenangan BGN,” katanya di Bandung, Kamis (12/3/2026).

Selain sertifikasi sanitasi dapur, Satgas MBG juga memantau keamanan bahan pangan segar yang digunakan dalam program makan bergizi gratis. Pengawasan dilakukan secara acak oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.

“Keamanan pangan segar, baik asal hewan maupun tumbuhan, juga kita pantau. Memang tidak semua dapur bisa kita periksa setiap waktu, tapi kita melakukan pemantauan secara acak,” katanya.

Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahan makanan yang digunakan tidak mengandung zat berbahaya sebelum diolah dan dibagikan kepada siswa.

“Misalnya, dari sayur-sayuran apakah mengandung bahan kimia berbahaya, atau dari produk hewani apakah ada pengawet yang tidak boleh digunakan. Itu kita cek secara berkala,” tuturnya.

Pemprov Jabar mendukung langkah tegas pemerintah pusat dalam memastikan seluruh dapur SPPG memenuhi standar kesehatan dan sanitasi sebelum beroperasi.

“Kalau memang belum punya sertifikat seperti SLHS, tentu harus diperbaiki dulu. Mereka harus memperbaiki sumber airnya, kondisi dapurnya, dan lingkungan sekitarnya agar memenuhi standar,” ucapnya.

Menurut Linda, langkah pengawasan tersebut dilakukan agar program makan bergizi gratis dapat berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan masalah kesehatan bagi para siswa penerima manfaat.

BGN mensyaratkan SPPG yang dihentikan operasionalnya itu dapat mengajukan permohonan pencabutan setelah melakukan pendaftaran SLHS kepada Dinas Kesehatan setempat dan membangun IPAL serta tempat tinggal untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melampirkan bukti pendaftaran SLHS dari Dinas Kesehatan kepada Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan 2.500 buruh PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Mojokerto, Jawa Timur dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengutarakan bahwa masalah bermula dari perselisihan di antara pemilik PT Pakerin, yang berlanjut hingga Mahkamah Agung (MA). Namun, pemerintah pusat dianggap keliru menafsirkan Putusan MA No. 310/K/TUN/2022 dengan menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-38.AH.01.41/2024.

Akibatnya, perusahaan yang kala itu dalam keadaan sehat tak dapat mengambil uang sekitar Rp1 triliun di PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Prima Master Bank. Hal ini berujung penghentian operasional PT Pakerin dan ancaman PHK massal buruh.

“Perusahaan tidak bisa operasional, tidak bisa bayar gaji karyawan sudah 3 bulan, dan ancaman PHK akan terjadi pada 2.500 karyawan tersebut,” kata Said dalam unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Dia lantas menyinggung situasi bahwa Prabowo kerap kali melakukan lawatan ke luar negeri untuk mencari investor, tetapi industri dalam negeri dimatikan oleh kebijakan kementerian di bawahnya.

Oleh karena itu, Said meminta agar permasalahan ketenagakerjaan di PT Pakerin dapat diambil alih pemerintah sebagaimana kasus pailit raksasa tekstil Tanah Air, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex.

Menurutnya, buruh PT Pakerin berpotensi tak menerima hak-hak antara lain pesangon PHK hingga tunjangan hari raya (THR), seperti yang diklaim terjadi di Sritex.

“Bila ini tidak ada langkah-langkah dan ketegasan dari pemerintah, kami minta dengan hormat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, buruh akan terus menginap, kalau perlu buka tenda di depan Istana sini,” ujarnya.

Di samping persoalan PHK buruh PT Pakerin, KSPI juga menuntut agar pemerintah pusat mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2026.

Tuntutan yang sama juga disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar mengembalikan ketetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 kabupaten/kota sesuai rekomendasi masing-masing kepala daerah.

“Dan bilamana dua hal ini tidak dilakukan, kami sudah menempuh jalur PTUN. Gugatannya sudah dimasukkan dan sedang menunggu panggilan,” terang Said.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sawit milik Ciliandra Fangiono PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) menghentikan bisnis tiga perusahaannya di lini bisnis pangan, termasuk lini usaha edamame dan sagu.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan Austindo Nusantara Jaya Hilman Lukito menjelaskan ANJT telah menetapkan untuk melakukan penghentian kegiatan operasional pada entitas-entitas usaha seperti PT Austindo Nusantara Jaya Boga (ANJ Boga), PT ANJ Agri Papua, dan PT Gading Mas Indonesia Teguh (GMIT).

“Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan evaluasi kinerja operasional dan keuangan,” tulis Hilman, Jumat (2/1/2026).

Dia melanjutkan direksi menilai bahwa kegiatan operasional entitas-entitas anak tersebut tidak lagi sejalan dengan strategi bisnis jangka menengah dan jangka panjang perseroan.

Hilman menuturkan penghentian kegiatan operasional ini juga tidak mempengaruhi keberadaan hukum entitas-entitas anak yang bersangkutan, yang tetap menjalankan kewajiban administratifnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penghentian kegiatan operasional atas entitas-entitas anak tersebut tidak menimbulkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, aspek hukum, maupun kelangsungan usaha Perseroan secara keseluruhan,” ujarnya.

Sebagai informasi, GMIT merupakan lini bisnis ANJT yang bergerak membudidayakan edamame. GMIT memproduksi edamame beku, dan edamame kupas beku yang juga dipasarkan secara domestik.

Sementara itu, ANJ Boga merupakan perusahaan pangan berbasis agribisnis yang meningkatkan kualitas hidup manusia dan alam. ANJ Boga mendukung aktivitas ANJ di bidang pangan, khususnya pengembangan dan pemasaran produk edamame beku dan pati sagu.

Adapun ANJ Agri Papua fokus pada pengembangan bisnis usaha tepung sagu di Papua Barat Daya. ANJ Agri Papua memiliki pabrik pengolahan sagu berkapasitas 1.250 ton tepung kering per bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium-137 (Cs-137) akan menghentikan sementara operasional PT Luckione Environmental Science Indonesia setelah empat kali menemukan importasi barang terkontaminasi zat radioaktif Cs-137 melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan mengatakan penghentian sementara itu dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup atas rekomendasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

“Satgas mengambil langkah tegas agar perusahaan tersebut dihentikan sementara kegiatan usahanya, sambil pemerintah selesai melakukan audit lingkungan terhadap perusahaan tersebut," kata Bara, di Jakarta, Senin (24/11/2025), dikutip dari Antara.

Berdasarkan paparannya, PT Luckione Environmental Science Indonesia adalah sebuah perusahaan peleburan logam yang berlokasi di Kawasan Modern Industri Cikande (MCIE), Kabupaten Serang, Banten.

Ia mengatakan bahwa pada 14 November 2025, otoritas Pelabuhan Tanjung Priok kembali menemukan delapan kontainer berisi zinc powder (bubuk seng) yang terkontaminasi Cs-137 asal Angola. Kontainer tersebut kini ditahan sambil menunggu proses administrasi untuk dilakukan ekspor ulang.

Bara menjelaskan bahwa temuan itu merupakan kejadian keempat yang berhasil dicegah otoritas pelabuhan, setelah tiga pengapalan sebelumnya ditemukan berasal dari Filipina. Seluruh importasi tersebut dilakukan oleh perusahaan yang sama.

Dia kemudian menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik usaha tidak sehat dan membahayakan keamanan nasional, serta kesehatan dan keselamatan publik.

"Kami menegaskan agar perusahaan tersebut bekerja sama secara penuh dengan satgas dalam proses audit nanti," ujar dia menegaskan.

Satgas, lanjut Bara, juga menangani temuan kontaminasi Cs-137 pada dua kontainer berisi produk alas kaki yang dikembalikan dari Amerika Serikat. Setelah berkoordinasi dengan produsen, disepakati bahwa seluruh produk tersebut akan dimusnahkan.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai entitas yang memberikan sertifikasi telah melakukan pemindaian terhadap 920 kontainer produk udang untuk ekspor ke Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, 121 kontainer telah dikirim dan 262 kontainer dinyatakan siap diberangkatkan.

Bara menyampaikan apresiasi kepada KKP atas proses sertifikasi yang berjalan efektif, sehingga memastikan keamanan produk ekspor serta mencegah kembali masuknya barang yang terkontaminasi Cs-137 ke wilayah Indonesia.

"Langkah ini merupakan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak kontaminasi Cs-137 di Indonesia," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten terafiliasi Happy Hapsoro, PT Red Planet Indonesia Tbk. (PSKT), berencana melakukan penghentian operasional Hotel Pusako Bukittinggi. Lewat aksi tersebut, perseroan menegaskan bahwa PHK karyawan menjadi salah satu opsi manajemen.

Melansir keterbukaan informasi, Corporate Secretary Red Planet Indonesia Seandy Khusen, menerangkan bahwa rencana penghentian operasional Hotel Pusako Bukittinggi telah disepakati oleh rapat direksi pada 10 November 2025. Penghentian operasional tersebut dilakukan dalam tujuan renovasi fasilitas dan perbaikan infrastruktur.

“Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan renovasi menyeluruh terhadap fasilitas hotel guna menjaga standar kualitas layanan dan keselamatan tamu,” katanya dalam keterbukaan informasi, Rabu (12/11/2025).

PSKT menerangkan bahwa renovasi tersebut bakal mulai dijalankan pada 1 Januari 2026. Namun, manajemen tidak menerangkan rentang waktu proses renovasi bakal dilakukan. Seandy hanya menerangkan bahwa renovasi akan dilakukan dalam waktu dekat dengan jangka waktu yang akan ditentukan setelah kajian teknis rampung.

Dengan penghentian sementara operasional hotel, PSKT menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan terjadinya penyesuaian jumlah karyawan, sesuai kebutuhan operasional. Salah satu upaya penyesuaian yang dipertimbangkan PSKT adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Perseroan akan melakukan evaluasi dan komunikasi dengan karyawan terdampak sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan, termasuk opsi penempatan ulang, perumahan sementara, atau PHK dengan pemberian hak normatif,” katanya.

Adapun untuk diketahui, sepanjang sembilan bulan 2025, jumlah karyawan yang tercatat bekerja di bawah Grup PSKT sebanyak 134 karyawan tetap dan 15 karyawan kontrak. Angka itu hanya menyusut 1,47% dari posisi 136 karyawan tetap dan 15 karyawan kontrak pada periode September 2024.

Dengan begitu, opsi PHK yang diambil oleh manajemen PSKT pada Hotel Pusako Bukittinggi bakal menurunkan jumlah total karyawan yang bekerja di bawah Grup PSKT.

Meskipun begitu, secara kinerja keuangan, emiten Happy Hapsoro ini menegaskan bahwa proses penghentian operasional hotel ini tidak akan berdampak secara materiil terhadap kinerja konsolidasi perseroan. Padahal, Hotel Pusako Bukittinggi berkontribusi sebesar 7% terhadap pendapatan dan 2% terhadap total aset PSKT.

“Operasional hotel lain dalam jaringan perseroan tetap berjalan normal. Perseroan juga memiliki likuiditas dan posisi keuangan yang cukup untuk menanggung biaya renovasi serta kewajiban ketenagakerjaan selama masa penghentian,” tegas manajemen.

Adapun untuk diketahui, konglomerat Happy Hapsoro menjadi salah satu pemegang saham terbesar di PSKT. Melalui Basis Utama Prima, Hapsoro diketahui menggenggam sekitar 4,21 miliar lembar atau 40,77% saham PSKT yang mengelola hotel budget tersebut.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.