Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp28 miliar untuk mendukung penanganan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Cikande, Banten.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (3/12/2025) mengemukakan bahwa penanganan kontaminasi Cs-137 cukup menantang mengingat kementerian yang dipimpinnya tidak memiliki tugas pokok dan fungsi penanganan radiologi maupun radionuklir. Oleh karena itu, KLH harus meminta arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengeksekusi penanganan.

“Kebetulan pada saat kasus ini berkembang, ketersediaan anggaran di BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional] yang menaungi Batan [Badan Tenaga Nuklir Nasional] yang menangani radionuklida belum tersedia. Begitu pula di Bapeten [Badan Pengawas Tenaga Nuklir] juga demikian,” kata Hanif di hadapan anggota legislatif.

Setelah berkonsultasi dengan BPK RI, Hanif mengemukakan penanganan kontaminasi akhirnya menggunakan alokasi dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Kementerian Lingkungan Hidup.

Hanif mengemukakan bahwa penanganan kontaminasi di Cikande masih memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, mewakili kementerian dan lembaga terkait yang terlibat dalam penanganan kasus ini, KLH pun menyampaikan usulan kenaikan anggaran 2026 dengan nominal Rp28 miliar.

“Operasional penanganan Cikande masih memerlukan anggaran yang tidak kecil, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup mengoordinasi semua teman-teman Kementerian Lembaga [terkait] untuk kemudian melakukan usulan penambahan anggaran di 2026 sejumlah Rp28 miliar rupiah. Untuk itu sekali lagi kami mohon dukungan kiranya dari Komisi XII untuk menuntaskan penyelesaian Cesium-137,” tambah Hanif.

Penanganan kontaminasi radioaktif Cs-137 disebut Hanif penting untuk mengembalikan kepercayaan internasional atas keamanan produk yang diekspor Indonesia. Sebagaimana diketahui, kasus kontaminasi Cs-137 bermula dari temuan otoritas keamanan pangan dan obat-obatan Amerika Serikat pada produk udang beku asal Indonesia pada Agustus 2025.

US Food and Drug Administration (FDA) sempat melakukan pembatasan atas impor udang beku asal Indonesia setelah temuan ini, termasuk merilis daftar hitam yang memuat nama eksportir yang memasok udang terkontaminasi. Namun per 31 Oktober 2025, impor udang asal Indonesia berlanjut dengan persyaratan sertifikasi impor.

Pada kesempatan yang sama, Hanif juga mengusulkan agar ke depannya Bapeten dapat bekerja di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan demikian, perannya dalam penanganan kasus seperti kontaminasi radioaktif di Cikande dapat berjalan lebih optimal.

Hanif juga mengemukakan bahwa pendekatan hukum yang dipakai dalam penanganan kasus Cikande tidak bisa menggunakan undang-undang kenukliran, melainkan dengan Undang-Undang No. 31/2009 tentang Lingkungan Hidup.

“Ini yang kemudian mendasari [usulan] itu, sehingga kendala ketika Bapeten tidak bisa memasuki areal atau perusahaan karena bukan tugasnya tidak terulang kembali,” kata Hanif.

KLH melaporkan bahwa proses dekontaminasi radioaktif di 12 titik telah selesai dilakukan. Namun Hanif mengatakan masih terdapat satu titik yang masih didalami karena kemungkinan posisi radionuklir yang berada di bawah fondasi bangunan. Selain itu, material kontaminasi sebesar 1.136 ton sejauh ini masih tersimpan di penyimpanan sementara PT Peter Metal Technology (PMT), perusahaan pengelola skrap besi yang diduga menjadi sumber utama kontaminasi.

“Kami masih memerlukan kajian lebih lanjut. Kalau memang diperlukan, sepertinya mau tidak mau kita harus mengganti rumah tersebut untuk kita robohkan. Ini kalau memang Cesium-nya berada di fondasi bangunan yang tidak terjangkau untuk dekontaminasi,” kata Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium-137 (Cs-137) akan menghentikan sementara operasional PT Luckione Environmental Science Indonesia setelah empat kali menemukan importasi barang terkontaminasi zat radioaktif Cs-137 melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan mengatakan penghentian sementara itu dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup atas rekomendasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

“Satgas mengambil langkah tegas agar perusahaan tersebut dihentikan sementara kegiatan usahanya, sambil pemerintah selesai melakukan audit lingkungan terhadap perusahaan tersebut," kata Bara, di Jakarta, Senin (24/11/2025), dikutip dari Antara.

Berdasarkan paparannya, PT Luckione Environmental Science Indonesia adalah sebuah perusahaan peleburan logam yang berlokasi di Kawasan Modern Industri Cikande (MCIE), Kabupaten Serang, Banten.

Ia mengatakan bahwa pada 14 November 2025, otoritas Pelabuhan Tanjung Priok kembali menemukan delapan kontainer berisi zinc powder (bubuk seng) yang terkontaminasi Cs-137 asal Angola. Kontainer tersebut kini ditahan sambil menunggu proses administrasi untuk dilakukan ekspor ulang.

Bara menjelaskan bahwa temuan itu merupakan kejadian keempat yang berhasil dicegah otoritas pelabuhan, setelah tiga pengapalan sebelumnya ditemukan berasal dari Filipina. Seluruh importasi tersebut dilakukan oleh perusahaan yang sama.

Dia kemudian menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik usaha tidak sehat dan membahayakan keamanan nasional, serta kesehatan dan keselamatan publik.

"Kami menegaskan agar perusahaan tersebut bekerja sama secara penuh dengan satgas dalam proses audit nanti," ujar dia menegaskan.

Satgas, lanjut Bara, juga menangani temuan kontaminasi Cs-137 pada dua kontainer berisi produk alas kaki yang dikembalikan dari Amerika Serikat. Setelah berkoordinasi dengan produsen, disepakati bahwa seluruh produk tersebut akan dimusnahkan.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai entitas yang memberikan sertifikasi telah melakukan pemindaian terhadap 920 kontainer produk udang untuk ekspor ke Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, 121 kontainer telah dikirim dan 262 kontainer dinyatakan siap diberangkatkan.

Bara menyampaikan apresiasi kepada KKP atas proses sertifikasi yang berjalan efektif, sehingga memastikan keamanan produk ekspor serta mencegah kembali masuknya barang yang terkontaminasi Cs-137 ke wilayah Indonesia.

"Langkah ini merupakan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak kontaminasi Cs-137 di Indonesia," kata dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Republik Indonesia telah memusnahkan 5,7 ton udang yang terkontaminasi kandungan radioaktif Cesium 137 (Cs-137) setelah adanya temuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drug Administration/FDA) Amerika Serikat.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam siaran resminya mengungkapkan telah menindaklanjuti temuan US FDA terkait kontaminasi radionuklida Cesium (Cs-137) pada udang asal Indonesia.

"Pemerintah melalui BAPETEN melakukan pengujian terhadap 2 (dua) kontainer udang suspect. Dari total 3.250 kotak karton yang diperiksa, ditemukan 494 kotak karton (5,7 ton) terkontaminasi permukaan Cs-137 pada bagian luar karton," sebut KLH dalam siaran resmi dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (15/11/2025).

Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH sekaligus Ketua Bidang Mitigasi dan Penanganan Kontaminasi, Rasio Ridho Sani, menyampaikan bahwa"Hasil pengujian terhadap sampel udang menunjukkan kandungan Cs-137 sebesar 10,8 Bq/kg (uji basah). Nilai ini lebih kecil dari 100 Bq/kg atau tingkat klirens Cs-137 yang dapat dilepaskan ke lingkungan."

Sesuai rekomendasi Badan Karantina Indonesia (BARANTIN) dan BAPETEN tentang pemusnahan udang terkontaminasi Cs-137, serta arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, pemusnahan terhadap 494 kotak karton udang yang terkontaminasi tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (precautionary principle).

Rasio Ridho Sani menegaskan,"Pemusnahan dilakukan dengan insinerasi menggunakan insinerator tipe Vertical Stoker pada suhu 800-900 °C, dilengkapi Peralatan Pengendalian Emisi Udara dan Continuous Emission Monitoring System (CEMS)."

Abu hasil insinerasi ditangani melalui makro enkapsulasi dengan solidifikasi/concrete dalam HDPE box, kemudian ditempatkan di landfill klas 1 yang dioperasikan PT PPLI/DOWA. Proses ini dilakukan sesuai protokol keamanan radiasi dan lingkungan, serta disupervisi langsung oleh:

1.Haendra Subekti, Deputi Keselamatan Nuklir BAPETEN

2.Yudi Pramono, Direktur Keteknikan dan Kesiapan Nuklir BAPETEN

3.Syaiful Bahri, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN

4.Akhmad Alfaraby, Direktur Tindakan Karantina Ikan BARANTIN

5.Edward Nixon Pakpahan, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH/BPLH

Rasio menambahkan bahwa upaya mitigasi dan dekontaminasi cemaran Cs-137 di Kawasan Cikande, Serang, terus dilakukan secara intensif oleh Satgas. Progres menunjukkan hasil signifikan: fasilitas pabrik yang terkontaminasi telah selesai didekontaminasi dan kembali beroperasi. Lokasi zona merah A, C1, D, H, dan I telah dinyatakan aman oleh BAPETEN dan BRIN. Lokasi B, E, F, F1 sedang dalam tahap cementing dengan beton K-350, sementara F2 finalisasi stripping untuk persiapan cementing. Lokasi C di belakang Pabrik PT VP sedang dipersiapkan untuk containment dengan pemagaran demi keselamatan masyarakat. Hingga kini, material terkontaminasi Cesium 137 yang berhasil dipindahkan mencapai 975 ton, ditempatkan di Interim Storage PT PMT. Seluruh proses dekontaminasi ditargetkan selesai akhir November.

Berkaitan dengan dekontaminasi Cesium 137 di Lampung Selatan, Yudi Pramono dari BAPETEN menyampaikan bahwa lokasi terdeteksi paparan di Pemakaman Jl Marga Dantaran No.11, Penengahan, Kecamatan Penengahan, telah ditangani dengan penyemenan. Paparan Cesium 137 di tiga lokasi yang disemen turun hingga di bawah 0,5 uSv/jam dan dinyatakan aman."Untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat, kami akan terus melakukan monitoring pada lokasi tersebut,"ujar Yudi Pramono.

Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan "pemusnahan udang terkontaminasi dan dekontaminasi kawasan terpapar Cesium 137 adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan pangan, keselamatan masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup. Tidak ada kompromi dalam melindungi rakyat dan lingkungan dari ancaman radioaktif."

Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) mengungkap pemerintah telah memberikan kelonggaran untuk impor scrap metal atau besi tua yang sebelumnya sempat disetop lantaran temuan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137).

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan pemerintah memberikan waktu tiga bulan bagi industri baja, selaku pengguna bahan baku berupa scrap, untuk memasang alat pendeteksi radioaktif seperti Radiation Portal Monitor (RPM) di fasilitas peleburan.

"Untuk memasang itu perlu waktu karena barangnya juga impor, paling cepat 3 bulan, nah jadi kami pun meminta bahwa kalau 3 bulan kami nggak bisa impor scrap, berarti kan berhenti produksi, akhirnya diizinkan dikasih tambahan waktu 3 bulan," kata Harry saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Jika dalam 3 bulan pelaku usaha peleburan belum memasang alat pendeteksi tersebut, maka izin impor scrap tidak dikeluarkan. Hal tersebut tentunya dapat berakibat ke operasional pabrik.

Harry menerangkan bahwa pihaknya menyepakati keputusan tersebut. Meskipun, dalam pemasangannya dibutuhkan investasi tambahan sebesar Rp3,5 miliar-Rp5 miliar.

"Kami ikut permintaan pemerintah memasang alat itu, hanya saja pada saat kami bersimulasi, misalnya ini ya, ternyata terdeteksi ini nggak bisa diapa-apain, kan pertanyaannya apakah bisa kita re-ekspor? nggak bisa, karena sudah keluar dari wilayah kepabeanan," tuturnya.

Menurut dia, mestinya alat pendeteksi radioaktif berada di wilayah kepabeanan atau kawasan border yang dikelola Bea Cukai. Dengan begitu, jika impor scrap terdeteksi radioaktif, maka barang tersebut bisa dikembalikan ke negara asalnya.

Sementara, jika ditemukan paparan ketika sudah berada di kawasan fasilitas peleburan, maka barang tersebut tak bisa dikembalikan ke negara asal. Pihaknya telah bertanya ke Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) jika ditemukan lagi barang terkontaminasi radioaktif maka barang tersebut 'ditanam'.

"Pertanyaan ditanam dimana? kan belum ketahuan, alangkah baiknya, kalau tempat pencegahan pertama itu di border, kami pasang alat kami peleburan, tapi itu jangan dijadikan tempat pendeteksi awal jadikanlah tempat itu pendeteksi lanjutan," jelasnya.

Adapun, saat ini industri membutuhkan 2 juta ton scrap atau logam bekas untuk kebutuhan produksi baja. Dalam hal ini, scrap dari lokal baru bisa memasok 600.000 ton, sementara sisanya diimpor.

Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kebutuhan bahan baku baja yang diimpor bisa tetap diizinkan.

"Ini yang kami coba koordinasi lagi dengan teman-teman k/l supaya industri tetap produksi," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 Bara Krishna Hasibuan menjelaskan kronologi udang, cengkih, dan sepatu yang terkontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137).

Ia mengaku, temuan alas kaki yang terkontaminasi radioaktif Cs-137 sudah cukup lama terjadi. Namun, laporan secara resminya baru diterima beberapa waktu lalu. Sejauh ini, pihaknya hanya berfokus pada penanganan udang dan rempah.

"Memang selama ini kita harus akui, kami harus akui, fokus kami adalah untuk penanganan soal udang dan spices. Baru kami mendapatkan laporan mengenai footwear (sepatu)," ujarnya saat konferensi pers di Gedung Graha Mandiri Jakarta, Rabu (12/11).

Bara mengungkapkan, terdeteksinya sepatu/ alas kaki yang terkontaminasi radioaktif Cs-137 kejadiannya hampir sama. Sebab, pabrik alas kaki berdekatan dengan kawasan industri di kawasan Cikande, Banten.

"Jadi memang pabrik, pabrik footwearnya itu lokasinya memang di Cikande walaupun tidak di dalam industrial estate," ungkapnya.

Sementara, perusahaan sumber scrap metal yang menjadi sumber kontaminasi, yaitu PT Peter Metal Technology berada di dalam kawasan industri. Namun, perusahaan tersebut sudah berhenti beroperasi.

"Mereka menggunakan scrap metal sebagai salah satu bahan untuk pengolahan, untuk smelting, yang diduga keras kesimpulan sementara ya, kesimpulan sementara dari BRIN, Bapeten, dan kepolisian, Scrap metal itu lah yang terkontaminasi, jadi itu loh sumbernya," jelasnya.

Kemudian, lanjutnya, pada waktu pengelolaan, kontaminasi Cs-137 menguap ke atas dan dibawa oleh udara, sehingga sampai kepada fasilitas pengelolaan udang yang dimiliki oleh PT Bahari Makmur Sejati (BMS).

"Untuk yang footwear, kemungkinan juga begitu ya, Sampai kepada pabrik sepatunya itu, pabrik footwearnya itu ya," imbuhnya.

Namun, di sisi lain, Satgas juga telah melakukan dekontaminasi pada 22 pabrik yang terkontaminasi akibat udara yang tercemar Cs-137. "Setiap hasil itu inspeksi ya, dekontaminasi, ada pernyataan surat berita acara yang ditangani oleh KLH, oleh BRIN, Bapeten, dan tim gegana kepolisian. Jadi harus begitu masing-masing, detail satu persatu," jelasnya.

Satgas juga telah memasang Radiation Portal Monitor (RPM) atau alat pendeteksi radioaktif untuk mendeteksi zat radioaktif di barang kiriman di pelabuhan dan bandara. "Kita sudah memasang RPM, alat komunikasi radioaktif kontaminasi, di pintu keluar Kawasan Industri Cikande," sebutnya.

Ia mengungkapkan, meskipun pada dua minggu pertama ada sekitar 40 kendaraan terkontaminasi, namun pada pekan selanjutnya sudah tidak ada satu pun kendaraan yang terdeteksi kontaminasi. "Itu menunjukkan bahwa memang ini sudah bisa kita lokalisasi. situasinya sudah under control," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kontaminasi Cesium-137 (Cs-137) Bara Krishna Hasibuan mengatakan, pihaknya belum menelusuri perusahaan PT Peter Metal Technology yang menjadi asal usul dari scrap metal yang disebut sebagai sumber kontaminasi radioaktif Cs-137 di kawasan industri Cikande, Serang, Banten.

Namun, pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut.

"Belum-belum. Mungkin lakukan penyelidikan," ujarnya dalam konferensi pers di gedung Graha Mandiri Jakarta, Rabu (12/11).

Hasil penelusuran Satgas menunjukkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ternyata tidak pernah mengeluarkan pertimbangan teknis (pertek) untuk impor scrap metal oleh PT Peter Metal Technology, pabrik yang menjadi pusat temuan kontaminasi.

"Untuk betul-betul bisa mengetahui, ini kan sumbernya sudah diidentifikasi oleh tim Satgas oleh tim dari BRIN, Bapeten dan juga kepolisian. Sumber kontaminasi yang di kawasan Cikande atau pabrik peleburan metal PT Peter Metal Technology itu yang terkontaminasi adalah scrap metal yang mereka gunakan untuk melakukan peleburan," ujar Bara dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/10/2025)

"Masalahnya sekarang kita belum bisa menentukan dari mana mereka mendapatkan scrap metal yang terkontaminasi itu. Nah di sini Bareskrim kan sudah melakukan investigasi kriminal, dan saat itu sudah naik ke penyidikan," jelasnya.

Proses investigasi pun menemui kendala karena pabrik PT Peter Metal sudah berhenti beroperasi.

"Masalahnya pabrik itu sudah berhenti beroperasi, sedangkan kita harus mendapatkan keterangan untuk mengetahui dari mana mereka mendapatkan itu, source-nya dari mana scrap metal yang terkontaminasi itu," kata Bara.

Ia menambahkan, tim Satgas sejauh ini belum bisa mewawancarai pemilik maupun pihak manajemen PT Peter Metal untuk menggali lebih jauh sumber bahan baku tersebut.

"Jadi kita belum bisa mewawancarai pemilik maupun pihak manajemen dari PT Peter Metal itu. Jadi untuk betul-betul bisa melakukan root cause analysis secara menyeluruh ya kita harus bisa mengetahui dari mana mendapatkan scrap metal itu," tegasnya.

Yang menjadi sorotan, hasil pemeriksaan Satgas menunjukkan tidak ada catatan resmi mengenai impor scrap metal oleh PT Peter Metal, karena Kemenperin tidak pernah menerbitkan pertek yang seharusnya menjadi dasar perizinan impor.

"Karena kita cek juga di data Kementerian Perindustrian mereka tidak pernah mengeluarkan pertek, pertimbangan teknis. Jadi kalau ada alat-alat berat itu sebelum dilakukan importasi, sebelum persetujuan impor dikeluarkan Kementerian Perdagangan, salah satu syarat utama adalah mereka harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian disamping juga ada rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup," ungkap Bara.

Ia menegaskan, karena tidak adanya pertek dari Kemenperin, otomatis tidak ada juga data impor di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Pertimbangan teknis itu tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian sehingga otomatis di Kementerian Perdagangan pun tidak ada data bahwa PT Peter Metal itu pernah melakukan importasi scrap metal," jelasnya.

Dengan demikian, Satgas menilai ada dua kemungkinan, yakni bahan baku tersebut dibeli dari sumber dalam negeri, atau didapatkan melalui jalur impor ilegal.

"Jadi ada kemungkinan juga mereka membeli dari sumber di dalam negeri atau mereka mungkin kalau memang melakukan importasi secara ilegal, tapi kita tidak tahu," ujar Bara.

Namun Bara menegaskan, Satgas tidak akan berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya proses investigasi kepada pihak kepolisian.

"Kita tidak boleh melakukan asumsi karena tentu saja sekarang ini kami serahkan kepada pihak Bareskrim yang sedang melakukan investigasi," katanya.

Foto: Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan bersama pejabat lintas kementerian/ lembaga saat konferensi pers Perkembangan Diplomasi Penanganan Produk Udang dan Cengkeh dengan Pemangku Kepentingan di Amerika Serikat di kantor Kemenko Pangan, Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Romys) Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan bersama pejabat lintas kementerian/ lembaga saat konferensi pers Perkembangan Diplomasi Penanganan Produk Udang dan Cengkeh dengan Pemangku Kepentingan di Amerika Serikat di kantor Kemenko Pangan, Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Romys)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium 137 (Cs-137) Bara Krishna Hasibuan menegaskan, produk-produk makanan olahan dari PT Charoeon Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) aman dan tidak terkontaminasi.

Seperti diketahui, PT Charoeon Pokphand Indonesia (CPIN) sebelumnya diduga terkontaminasi radiasi Cs-137 bersama dengan daftar 21 perusahaan lainnya.

Ia menegaskan, pihaknya telah selesai melakukan dekontaminasi pada pabrik Charoeon Pokphand Indonesia. Sehingga pabrik tersebut dinyatakan bersih dan aman.

"Saya tegaskan bahwa pabrik PT. Charoeon Pokphand Indonesia itu juga sudah selesai dilakukan dekontaminasi dan dinyatakan clear and clean," ujarnya dalam konferensi pers di gedung Graha Mandiri Jakarta, Rabu (12/11).

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga sudah menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik fasilitas industri tersebut untuk bisa kembali beraktivitas secara normal.

"Kami tegaskan bahwa produk yang mereka hasilkan dinyatakan aman, termasuk produk makanan dihasilkan oleh PT. Charoeon Pokphand. Kami ingin tegaskan bahwa informasi lain yang belum terverifikasi dan berbeda dari keterangan sub-case Cs-137 adalah tidak benar dan sub-case mengimbau agar informasi tersebut tidak diteruskan," tukasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil pemetaan Kemenperin dan Bapeten di Kawasan Industri Modern Cikande, berikut daftar perusahaan yang diduga terkontaminasi radiasi Cs-137:

1. PT Bahari Makmur Sejati
2. PT Nikomas Gemilang
3. PT Citra Baru Steel
4. PT Valero Metals Jaya
5. PT Universal Eco Pacific
6. PT Sinta Baja Jaya
7. PT Crown Steel
8. PT Sentosa Harmony Steel (Hwa Hok Steel)
9. PT Vita Prodana Mandiri
10. PT Kanemory/Food Service
11. PT Charoeon Pokphand Indonesia (CPIN)
12. PT Peter Metal Technology
13. PT Growth Nusantara Industry
14. PT Asa Bintang Pratama
15. PT Cahaya Logam Cipta Murni
16. PT Ediral Tritunggal Perkasa
17. PT Ever Loyal Copper
18. PT Hightech Grand Indonesia
19. PT Jongka Indonesia
20. PT Kabatama Raya
21. PT New Asia Pacific Copper Indonesia
22. PT O.M Indonesia
23. PT Zhongtian Metal Indonesia
24. PT Luckione Environment Science Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) belum menemukan kontaminasi zat radioaktif Cesium 137 (Cs-137) pada produk-produk yang beredar di dalam negeri.

“Belum, belum (ditemukan),” ucap Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Elin Herlina dalam media briefing “Perkembangan Diplomasi Penanganan Produk Udang dan Cengkeh dengan Pemangku Kepentingan di Amerika Serikat” yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pangan, Jakarta, Rabu.

Untuk menyaring produk-produk di dalam negeri, Herlina menyampaikan BPOM secara rutin melakukan sampling dan pengujian yang terkait dengan keamanan, mutu, dan lainnya terhadap produk-produk yang beredar di dalam negeri.

BPOM juga bekerja sama dengan BRIN untuk mendeteksi cemaran cesium atau radioaktif. Bahkan, lanjut dia, BPOM juga sedang menjajaki perluasan cakupan laboratorium, agar mampu melakukan pengujian cemaran radioaktif.

“Sehingga banyak alternatif yang bisa digunakan percepatan untuk pengujiannya,” kata Herlina.

Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan mengatakan pemerintah telah bekerja keras untuk memastikan pencemaran zat radioaktif Cesium 137 tidak meluas.

Saat ini, selain udang dan cengkih, produk alas kaki yang diekspor ke Amerika Serikat dan Belanda juga terdeteksi terkontaminasi oleh zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137).

Meskipun baru menerima informasi tersebut secara resmi setelah bertemu dengan pihak Amerika Serikat, Bara menjelaskan peristiwa kontaminasi sepatu berlangsung pada rentang waktu yang sama dengan udang dan cengkih.

Bara menegaskan bahwa kontaminasi tidak disebabkan oleh praktik pengolahan PT BMS (produsen udang) maupun PT NM (produsen sepatu). Kontaminasi ini, tutur dia, murni bersumber dari PT PMT dan tersebar melalui udara atau airborne.

“Ini murni karena kecelakaan, karena kontaminasi Cs-137 itu dibawa oleh udara yang sumbernya adalah dari pabrik yang dimiliki oleh PT PMT,” kata Bara.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan sebanyak 22 fasilitas produksi di Kawasan Industri Modern Cikande (MCIE), Serang, Banten sudah selesai didekontaminasi dari Cesium 137 (Cs-137), dan tujuh lokasi di luar kawasan dalam proses pembersihan.

‎Dekontaminasi tersebut merupakan salah satu upaya penanganan yang dilakukan pemerintah melalui Satuan Tugas (satgas) Penanganan Bahaya Radiasi Cs-137, bersama pemangku kepentingan terkait seperti Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

‎Disampaikan pula, sebelum United States Food and Drugs Administration (USFDA) merilis import alert 99-51 terhadap produk udang yang berasal dari Indonesia setelah ditemukan adanya kontaminasi radiasi Cs-137, pihak Bea Cukai Belanda melaporkan temuan kontaminasi radionuklida pada produk sepatu kets asal Indonesia.

‎Temuan Bea Cukai Belanda dikonfirmasi oleh ahli radiasi ANVS dengan hasil temuan beberapa kotak yang berisi sepatu kets memiliki peningkatan paparan radiasi maksimal 110 nanoSv/jam (radiasi latar 20 nanoSv/jam) akibat Cs-137.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengonfirmasi adanya 22 perusahaan di Indonesia yang terdeteksi memiliki paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137). Temuan ini meliputi berbagai sektor industri, mulai dari peleburan baja, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), hingga pabrik sepatu dan makanan olahan berbahan unggas.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta saat Setia rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (11/11/2025). Dia mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan dan pemetaan, terdapat 15 industri peleburan logam yang teridentifikasi memiliki paparan Cs-137 maupun non-Cs-137, dengan laju dosis antara 0,18 hingga 700 mikrosievert per jam.

"Lalu terdapat tiga industri pengelolaan limbah B3 dengan laju dosis 0,24 sampai dengan 0,4 mikrosievert per jam, serta tiga industri makanan dengan laju dosis 1,6 sampai dengan 152 mikrosievert per jam," ujar Setia, dikutip Rabu (12/11/2025).

Selain itu, enam lokasi timbunan scrap juga ditemukan memiliki paparan Cs-137 dengan laju dosis mencapai 11 hingga 10 ribu mikrosievert per jam.

Adapun proses dekontaminasi di 22 titik industri tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Polri.

"Pada saat terakhir kami mengikuti rapat koordinasi, sekitar 22 titik sudah didekontaminasi dan diharapkan selesai di akhir Oktober lalu," katanya.

Meski dilakukan pemetaan dan pembersihan, Setia menyebut sebagian besar perusahaan tetap beroperasi seperti biasa.

"Jadi tidak langsung dikarantina. Fokus pada saat itu adalah pemetaan di industri yang radiasi Cs-137-nya tinggi. Perusahaan lain tetap beroperasi dengan normal saat itu," ucap dia.

Kemenperin juga mencatat sebanyak 1.561 pekerja di kawasan industri yang terdampak telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan turut dilakukan terhadap warga di sekitar lokasi.

"Ini yang bekerja di BMS (PT Bahari Makmur Sejati) di tempat udang beku tadi, dengan di PMT (PT Peter Metal Technology)," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kasus radiasi Cs-137 ini mencuat setelah otoritas FDA Amerika Serikat (AS) dan Bea Cukai Belanda mendeteksi paparan radioaktif pada dua produk asal Indonesia, yakni produk sepatu kets dan udang beku.

"Kami perlu menyampaikan hal ini karena masyarakat hebohnya hanya dengan udang. Tapi sebelum dengan udang, jauh sebelumnya, kami sudah menerima laporan dari Bea Cukai Belanda terhadap hasil temuan beberapa kotak sepatu kets yang memiliki paparan radiasi maksimal 110 nanosievert (nSv) per jam akibat Cesium-137," ungkap Setia.

Ia menuturkan, pabrik sepatu yang dimaksud berlokasi di Banten. Dari hasil investigasi, ditemukan satu kotak sepatu berisi sepasang sepatu dengan tingkat aktivitas cemaran sekitar 1,5 kilobecquerel (kBq) Cs-137, atau setara 1,6 becquerel per gram.

Sementara di Amerika Serikat, US Customs and Border Protection juga menemukan Cs-137 pada produk udang beku dari Indonesia.

"Pada 14 Agustus 2025, US FDA merilis impor alert 9951 terhadap produk udang yang berasal dari Indonesia karena ada kontaminasi Cs-137. Udang ini diproduksi oleh PT Bahari Makmur Sejati yang berlokasi di kawasan industri Modern Cikande Industrial Estate," jelas Setia.

Dari hasil penyelidikan Bapeten dan BRIN, sumber radiasi diketahui berasal dari tungku peleburan baja milik PT Peter Metal Technology (PMT).

"Hasil analisis laboratorium menyebutkan kontaminan pada lokasi terpapar identik dengan kontaminan pada sisa produksi PT PMT," ujarnya.

Bahan baku skrap baja yang digunakan PT PMT diduga berasal dari dalam negeri dan kemungkinan tercampur limbah peralatan medis yang mengandung Cs-137. Saat ini, penelusuran rantai pasokan bahan baku tengah ditangani aparat penegak hukum.

Kemenperin juga menegaskan, seluruh industri logam pengguna bahan baku scrap wajib memasang radiation portal monitoring (RPM) serta continuous emission monitoring system (CEMS) untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

"Dalam penerbitan Masterlist Impor Limbah Non-B3 Logam, kami mensyaratkan bukti bahan baku bebas dari radioaktif dan surat komitmen pemasangan alat pemantau. Beberapa industri besar seperti Krakatau Posco juga sudah memasang RPM," tegas Setia.

Berikut daftar perusahaan terindikasi terpapar radiasi Cs-137 hasil pemetaan Kemenperin dan Bapeten di Kawasan Industri Modern Cikande:

PT Bahari Makmur Sejati

PT Nikomas Gemilang

PT Citra Baru Steel

PT Valero Metals Jaya

PT Universal Eco Pacific

PT Sinta Baja Jaya

PT Crown Steel

PT Sentosa Harmony Steel (Hwa Hok Steel)

PT Vita Prodana Mandiri

PT Kanemory/Food Service

PT Charoen Pokphand Indonesia (CPIN)

PT Peter Metal Technology

PT Growth Nusantara Industry

PT Asa Bintang Pratama

PT Cahaya Logam Cipta Murni

PT Ediral Tritunggal Perkasa

PT Ever Loyal Copper

PT Hightech Grand Indonesia

PT Jongka Indonesia

PT Kabatama Raya

PT New Asia Pacific Copper Indonesia

PT O.M Indonesia

PT Zhongtian Metal Indonesia

PT Luckione Environment Science Indonesia.

Foto: Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta (kiri) dan Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy (kanan) saat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/TVR Parlemen) Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta (kiri) dan Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy (kanan) saat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/TVR Parlemen)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan menyampaikan selain udang dan cengkih, produk alas kaki yang diekspor ke Amerika Serikat juga terdeteksi terkontaminasi oleh zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137).

“Ada temuan kontaminasi Cs-137 pada produk footwear, alas kaki,” ucap Bara dalam media briefing“Perkembangan Diplomasi Penanganan Produk Udang dan Cengkeh dengan Pemangku Kepentingan di Amerika Serikat” yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pangan, Jakarta, Rabu.

Amerika Serikat mengembalikan dua kontainer produk alas kaki ke Indonesia sebab dideteksi terkontaminasi Cs-137. Setelah ditelusuri, tutur Bara, produk alas kaki tersebut berasal dari sebuah perusahaan industri yang juga berlokasi di Cikande, Banten, namun di luar kawasan industri.

“Dengan radius 5 km dari sumber kontaminasi Cs-137, yaitu fasilitas PT PMT,” kata Bara.

Meskipun baru menerima informasi tersebut secara resmi setelah bertemu dengan pihak Amerika Serikat, Bara menjelaskan peristiwa kontaminasi sepatu berlangsung pada rentang waktu yang sama dengan udang dan cengkih.

“Kontainer pertama sudah tiba bulan lalu di Indonesia dan belum diproses oleh pihak produsen, sehingga belum ada pemeriksaan. Kontainer kedua sudah tiba 29 Oktober lalu dengan notifikasi adanya kontaminasi CS-137,” kata Bara.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) pun melakukan pemeriksaan terhadap kontainer kedua. Hasil pemeriksaan dari kontainer kedua tidak ditemukan kontaminasi di permukaan, sehingga aman untuk disimpan di pelabuhan.

“Namun sekarang sedang dilakukan uji pada produk alas kaki, pada isinya kontainer tersebut, yaitu produk footwear, alas kaki, yang dilakukan oleh BRIN,” ucapnya.

Saat ini, tutur dia melanjutkan, proses dekontaminasi kawasan tersebut sudah berjalan dan 22 pabrik yang terkontaminasi di kawasan Cikande sudah dinyatakan bersih, termasuk pabrik alas kaki yang mengekspor sepatu ke Amerika Serikat.

“Sudah kami bersihkan semuanya, sudah clean and clear, sudah fully decontaminated. Alas kaki ini memang informasi baru, tetapi sebetulnya kejadian itu hampir bersamaan,” ujar dia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan sebanyak 22 fasilitas produksi di Kawasan Industri Modern Cikande (MCIE), Serang, Banten sudah selesai didekontaminasi dari Cesium 137 (Cs-137), dan tujuh lokasi di luar kawasan dalam proses pembersihan.

‎Dekontaminasi tersebut merupakan salah satu upaya penanganan yang dilakukan pemerintah melalui Satuan Tugas (satgas) Penanganan Bahaya Radiasi Cs-137, bersama pemangku kepentingan terkait seperti Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

‎Disampaikan pula, sebelum United States Food and Drugs Administration (USFDA) merilis import alert 99-51 terhadap produk udang yang berasal dari Indonesia setelah ditemukan adanya kontaminasi radiasi Cs-137, pihak Bea Cukai Belanda melaporkan temuan kontaminasi radionuklida pada produk sepatu kets asal Indonesia.

‎Temuan Bea Cukai Belanda dikonfirmasi oleh ahli radiasi ANVS dengan hasil temuan beberapa kotak yang berisi sepatu kets memiliki peningkatan paparan radiasi maksimal 110 nanoSv/jam (radiasi latar 20 nanoSv/jam) akibat Cs-137.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti sumber bahan baku scrap metal (besi tua atau logam bekas) yang menjadi pemicu paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (MCIE), Serang, Banten.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan, salah satu sumber radiasi berasal PT Peter Metal Technology (PT PMT) setelah ditemukan radioaktif Cs-137 pada tungku peleburan baja milik PT PMT.

Perlu diketahui, PT PMT merupakan industri peleburan baja yang memanfaatkan scrap baja, untuk memproduksi baja kembali. Namun, Setia menyoroti asal-usul bahan baku scrap baja milik PT PMT, sebab izin impor tidak pernah disetujui oleh Kemenperin.

“Pertanyaannya, sumber bahan baku yang digunakan ini setelah kami telusuri, PT PMT pernah mengajukan importasi scrap, tapi tidak pernah disetujui oleh Kemenperin," ujar Setia saat RDP dengan Komisi VII DPR, Senin (10/11/2025).

Setia pun memperkirakan terdapat dua kemungkinan asal bahan baku scrap baja yang digunakan oleh PT PMT, yakni berasal dari pemasok domestik atau dari pihak yang memiliki izin impor scrap. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa scrap hasil impor tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kembali.

"Kalau suppliernya dari dalam negeri, kemungkinan adalah baja atau bekas peralatan medis yang punya kemungkinan untuk memberikan kontaminan pada saat peleburan," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini aparat penegak hukum tengah menginvestigasi lebih lanjut untuk menelusuri siapa pelaku pemasok scrap baja terhadap PT PMT dan cara perseroan mendapatkan bahan baku scrap tersebut.

Adapun, insiden paparan radioaktif di kawasan industri Cikande, Serang, berawal dari temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (Food and Drug Administration/FDA) terkait kandungan Cs-137 dalam produk udang beku impor asal Indonesia.

Dalam pernyataannya pada Selasa (19/8/2025), FDA menyebut bahwa unsur radioaktif tersebut terdeteksi pada produk udang beku olahan milik PT Bahari Makmur Sejati.

Temuan itu pertama kali diketahui setelah Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection/CBP) mendeteksi adanya kontaminasi Cs-137 di sejumlah kontainer pengiriman di empat pelabuhan, yakni Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pemerintah Indonesia melalui tim satuan tugas (satgas) melakukan lokalisasi area terdampak serta pengetatan pergerakan keluar-masuk di Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (MCIE). Selain itu, upaya dekontaminasi dilakukan secara bertahap guna memastikan tidak terjadi perluasan paparan radioaktif ke lingkungan sekitar.

Tak hanya itu, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian rekomendasi impor scrap metal atau besi tua melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah memperbaiki sistem pengawasan dan deteksi dini dalam penanganan kasus paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) yang sempat menghebohkan publik. Komisi VII DPR RI menilai lemahnya pengawasan membuat kasus ini baru terungkap setelah adanya deteksi dari Amerika Serikat (AS).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti kejadian ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pengawasan nasional terhadap paparan radioaktif.

"Ini kita kalau nggak karena dideteksi sama Amerika, kita juga nggak tau nih pak ya. Karena kan berarti pengawasannya lemas... lemas pengawasan kita. Harusnya kan deteksi dininya kan seharusnya sudah ada," ujar Evita dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dirjen KPAII dan Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta, Senin (10/11/2025).

Evita menegaskan, pemerintah perlu segera memperbaiki sistem agar kasus serupa tidak terulang. "Jadi itu kan berarti ada sistem yang harus diperbaiki dalam hal ini," sambungnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menyerahkan data tertulis mengenai perkembangan industri yang terpapar Cs-137. Data tersebut diminta mencakup dampak yang ditimbulkan, perkembangan penanganan kasus, tanggung jawab pihak swasta, status pelaporan internasional, serta langkah konkret yang sudah dan akan dilakukan.

Evita menyampaikan, salah satu poin penting dalam rekomendasi DPR kepada pemerintah adalah perlunya sistem deteksi dini yang terintegrasi dan bisa diakses secara real-time di seluruh sektor industri, khususnya dalam pengelolaan limbah.

"Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen KPAII, Dirjen ILMATE dan perwakilan Satgas Penanganan Radiasi Radionuklida Cs-137 untuk menindaklanjuti masukan pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI, antara lain: meningkatkan sistem deteksi dini yang terintegrasi, dan dapat diakses secara real-time untuk seluruh sektor industri, khususnya dalam pengelolaan limbah," tegas Evita.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta mengusulkan agar peningkatan sistem deteksi dini dilakukan secara bertahap.

"Saya usul sedikit, kalau berkenan untuk yang meningkatkan sistem deteksi dini yang terintegrasi secara bertahap. Karena belum semua industri yang akan... karena yang didahulukan itu yang industri baja dulu, atau pengelola peleburan baja dulu yang didahulukan," kata Setia dalam kesempatan yang sama.

Namun, usulan "bertahap" ini langsung mendapat catatan dari Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

"Saya sebenarnya setuju saja usulan pak Dirjen. Cuma kadang-kadang kalau kita ubah secara bertahap ini, nggak jadi-jadi ini. Selalu begitu kan? Karena sebetulnya saat dia mengusulkan secara bertahap ini ada agenda untuk 'ya jangan lah otomatis semua'. Nah ini tinggal komitmen saja," ujarnya.

Saleh menekankan, persoalan radiasi adalah hal serius yang tidak bisa ditunda-tunda. "Kalau saya sih nggak ada masalah 'secara bertahap', tapi soal radiasi dan macam-macam ini penting sekali, nggak kelihatan tapi terasa," imbuh dia.

Setia kemudian menjelaskan alasan mengapa Kemenperin tetap memilih dengan cara bertahap.

"Kenapa ini secara bertahap? Ini secara cermat kita melindungi IKM. Kan di dalamnya ada IKM juga, industri kecil menengah," jelasnya.

Evita pun menegaskan, Komisi VII juga mendukung IKM. "Kita mendukung IKM," katanya.

Ia kemudian menekankan, keputusan soal "bertahap" atau tidak bergantung pada komitmen kementerian.

"Gimana Pak Dirjen, jadi ditaruh 'secara bertahap' atau tidak ini kan tergantung komitmen, seberapa cepat, dan seberapa fokusnya kementerian dalam menindaklanjuti hal ini," ucap Evita.

Setelah perdebatan singkat, rapat akhirnya sepakat, penerapan sistem deteksi dini akan dilakukan secara bertahap, dengan alasan untuk memberi waktu adaptasi bagi sektor IKM.

"Jadi Pak Dirjen ini memikirkan implementasi dari IKM perlu waktu. Implementasinya, jadi bukan prosesnya, tapi setelah ini ditetapkan, nah ini kan ada implementasinya, nah ini mereka perlu bertahap, tujuan utamanya adalah untuk IKM. Sepakat lah ya untuk dilakukan secara bertahap? Oke," kata Evita.

Selain sistem deteksi, Komisi VII DPR RI juga mendorong pemerintah melakukan pelacakan terhadap keberadaan, serta pergerakan radiasi Cs-137 di wilayah dalam negeri untuk melindungi masyarakat.

"Ini nggak ada masalah ya pak, bagus ini," kata Evita.

Namun Setia menanggapi, kewenangan dan alat pelacak sebenarnya dimiliki oleh Bapeten. "Bagus bu, tapi yang punya alat cuma Bapeten," ujar Setia.

Evita pun menimpali dengan santai, "Beli dong alatnya."

"Kita nggak punya kompetensi untuk itu bu," jawab Setia.

Evita kemudian melanjutkan pembacaan rekomendasi berikutnya, yaitu menyusun dan memperkuat kebijakan serta regulasi pelaporan berkala, pengelolaan limbah, dan logam bekas (metal scrap).

"Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar pengelolaan bahan radioaktif dan produk ekspor-impor. Setuju ya? setuju" ucapnya.

DPR juga meminta agar mekanisme pemeriksaan terhadap barang dan individu yang keluar-masuk kawasan industri diperketat, serta peran Satgas Cs-137 dioptimalkan dengan melibatkan unsur swasta.

DPR Minta Satgas Cs-137 Juga Cek Udang Lokal

Dalam rapat yang sama, Evita juga menyoroti isu udang yang ditolak Amerika Serikat karena dugaan paparan Cs-137. Ia meminta Satgas Penanganan Radiasi Radionuklida Cs-137 menelusuri apakah sebagian produk tersebut dijual kembali di pasar domestik.

"Ini harus diselidiki, apakah ada udang yang didistribusi secara domestik. Kita jangan ribut-ribut perkara udang yang dikembalikan dari Amerika, nggak tau sebagian dari udang itu juga dijual... kan ada juga tuh yang suka dijual yang gagal ekspor, yang ada cacat sedikit, dijual secara lokal," tegas Evita.

Ia mengingatkan, keselamatan masyarakat dalam negeri juga harus menjadi prioritas utama.

"Kan itu bahaya, apakah penjualannya di sekitar lokasi itu saja, apakah ada penjualan ke tempat-tempat lain? Ini Satgas juga harus mengecek ke sana. Jangan kita melindungi orang Amerika nggak kemakan udang yang kena radiasi, orang Indonesia kita udah kemakan tuh udang yang kena radiasi tanpa kita melakukan pengecekan dalam hal ini," pungkasnya.

Foto: Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta (kiri) dan Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy (kanan) saat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/TVR Parlemen) Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta (kiri) dan Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy (kanan) saat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/TVR Parlemen)