Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha sebagai upaya memperkuat iklim investasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan di Jawa Barat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, Dedi Taufik, mengatakan perda tersebut menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi yang berkualitas.

"Perda ini hadir untuk menciptakan iklim investasi yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Tujuannya bukan hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," katanya, Jumat (29/5/2026).

Menurut Dedi, perda tersebut mengatur berbagai aspek strategis mulai dari perencanaan investasi, pelaksanaan penanaman modal, pemberian insentif dan kemudahan investasi, hingga pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, juga menegaskan komitmen dalam menghadirkan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi.

"Perda ini bukan hanya soal mempercepat izin atau menarik investor besar. Yang lebih penting, perda ini harus menjadi alat untuk pemerataan kesejahteraan, memperkuat UMKM, menyerap tenaga kerja lokal, dan mendorong hilirisasi produk daerah," ujarnya.

Menurutnya salah satu fokus utama dalam implementasi perda tersebut adalah memperkuat kemitraan antara usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, pola kemitraan yang sehat akan menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kemitraan antara usaha besar dan UMKM merupakan pintu masuk penting untuk menciptakan investasi baru yang berdampak langsung pada masyarakat. Ketika investasi tumbuh dan UMKM ikut terlibat dalam rantai pasok, maka manfaat ekonominya akan lebih merata," katanya.

Perda tersebut turut disosialisasikan melalui kegiatan yang digelar DPMPTSP Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat, DPMPTSP Kabupaten Cirebon, DPMPTSP Kota Cirebon, dan DPMPTSP Kabupaten Kuningan. Kegiatan itu diikuti sekitar 35 pelaku usaha besar dan 100 pelaku UMKM dari wilayah Cirebon, Kota Cirebon, dan Kuningan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai regulasi kemitraan terbaru yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha skala besar sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem investasi yang inklusif.

Sebagai bentuk dukungan nyata kepada pelaku UMKM, DPMPTSP Jawa Barat juga membuka layanan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis. NIB merupakan legalitas dasar yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pembiayaan.

Dedi menambahkan, Pemprov Jawa Barat juga mendorong implementasi investasi hijau yang berkelanjutan serta membuka ruang kemitraan yang lebih luas bagi koperasi dan UMKM.

"Kami ingin investasi yang masuk ke Jawa Barat tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan usaha lokal," ujarnya.

Menurut Dedi, keberhasilan Perda Nomor 4 Tahun 2025 akan ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar regulasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata.

Melalui perda tersebut, Pemprov Jawa Barat berharap dapat memperkuat posisi Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi nasional sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang tercipta mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) pada Kamis (26/2/2026) sekaligus buka puasa bersama.

Dalam akun Instagram resmi Presiden Prabowo @presidenrepublikindonesia dijelaskan bahwa dalam pertemuan itu, MBZ yang juga pimpinan Abu Dhabi mengajak 6 pemimpin emirat lainnya untuk menerima Presiden Prabowo di Oasr Al Bahr, Abu Dhabi.

Presiden Prabowo kemudian mendapat sambutan kehormatan duduk bersama 7 pimpinan Emirat. Ketujuh pimpinan tersebut adalah Emir Abu Dhabi sekaligus Presiden UEA, Emir Dubai sekaligus Perdana Menteri UEA, serta Emir Sharjah, Emir Ajman, Emir Umm Al Ouwain, Emir Ras Al Khaimah, dan Emir Fujairah.

Rangkaian pertemuan dilanjutkan dengan iftar berbuka puasa bersama dilanjutkan melaksanakan salat Magrib berjamaah bersama rombongan.

"Kemitraan yang juga bertepatan dengan perayaan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara ini diharapkan dapat semakin memperdalam kolaborasi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi kedua bangsa," tulis di akun Instagram Presiden Prabowo pada Kamis (26/2/2026).

Prabowo dengan MBZ kemudian melakukan pertemuan empat mata selama lebih dari 1 jam untuk membahas sejumlah agenda strategis di antaranya terkait penguatan kerja sama energi hingga kemitraan ekonomi masa depan. UEA pun disebutkan menginginkan peningkatan investasi di Indonesia.

Adapun, dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar RI untuk UEA Judha Nugraha.

Sebagaimana diketahui, Prabowo sampai di UEA pada Rabu (25/2/2026) waktu setempat. Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Bandar Udara Presidential Flight, Abu Dhabi sekitar pukul 18.00 waktu setempat.

Sebelum melakukan kunjungan kerja ke UAE, Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Yordania. Prabowo menggelar pertemuan dengan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein, di Istana Basman, Amman, pada Rabu (25/2/2026) waktu setempat.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis kawasan, khususnya terkait upaya mendorong perdamaian di Gaza serta penguatan koordinasi negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mendorong pemerintah agar memperkuat langkah deregulasi atau penyederhanaan aturan guna mempercepat realisasi investasi di kawasan industri.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat menyatakan langkah tersebut dinilai krusial untuk mengatasi berbagai hambatan kelancaran investasi.

Menurut dia, persoalan utama yang dihadapi investor bukan terletak pada standar atau kewajiban usaha, melainkan pada ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi pelaksanaan di lapangan.

"Investor tidak takut dengan aturan namun yang mereka khawatirkan adalah ketidakpastian," ucap dia.

Menurut HKI, masalah terbesar bukan sekadar banyaknya jumlah aturan, melainkan regulasi yang saling mengunci antarsektor dan antarlevel pemerintahan yang menyebabkan proses perizinan berjalan kurang cepat.

Salah satu hambatan yang kerap dihadapi kawasan industri adalah ketidaksinkronan tata ruang dan RTRW yang berdampak pada tersendatnya penerbitan persetujuan dasar seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

HKI menyatakan sebagian kawasan industri yang berstatus proyek strategis nasional (PSN) turut menghadapi keterlambatan realisasi investasi.

Sebagai langkah konkret, pihaknya mendorong pemerintah menjalankan paket deregulasi yang terukur dan berdampak, antara lain melalui penerapan prinsip one map-one rule untuk tata ruang dan perizinan dasar, penyediaan mekanisme koreksi cepat atas kesalahan data lahan, penerapan standar waktu layanan nasional yang mengikat, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, khususnya bagi kawasan industri dan PSN.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kawasan industri di Indonesia berhasil menarik investasi hingga Rp6.744,5 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2,35 juta orang dalam lima tahun terakhir.

Menperin dalam pelantikan Dewan Pengurus HKI di Jakarta, Selasa (20/1), mengatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 175 kawasan industri telah mengantongi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dengan total luas mencapai 98.235,5 hektare dan tingkat okupansi sebesar 58,19 persen.

Adapun perusahaan yang mengisi kawasan industri di Tanah Air secara total sebanyak 11.970 tenant. Jumlah tersebut katanya meningkat signifikan dibandingkan lima tahun lalu, dengan penambahan 57 kawasan industri atau tumbuh sekitar 48,3 persen."

"Capaian ini menegaskan peran strategis kawasan industri sebagai penggerak utama pembangunan industri dan perekonomian nasional," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026