NEWS YORK - Pada 3 Mei, Korea Utara menolak tuduhan AS bahwa Pyongyang merupakan ancaman keamanan siber, menyebutnya sebagai "rekayasa," menurut kantor berita KCNA.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan AS menyebarkan informasi yang salah tentang "ancaman siber yang tidak ada" dari Korea Utara untuk tujuanpolitik, dan menggambarkan tuduhan tersebut sebagai "tidak lebih dari fitnah tanpa dasar yang bertujuan untuk mencoreng citra negara kami."

Pada saat yang sama, Pyongyang juga memperingatkan bahwa mereka akan secara proaktif mengambil "semua langkah yang diperlukan" untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga hak serta kepentingan warganya di dunia maya.

Sebelumnya, para pejabat AS telah berulang kali menuduh Korea Utara melakukan aktivitas siber yang disponsori negara. Aktivitas ini termasuk serangan siber, pencurian mata uang kripto, dan penggunaan jaringan personel TI di luar negeri untuk menghasilkan pendapatan bagi program senjata mereka.

Pada bulan Maret,Departemen KeuanganAS menjatuhkan sanksi kepada enam individu dan dua entitas yang terkait dengan aktivitas personel TI Korea Utara. Washington menuduh bahwa individu-individu ini membantu mentransfer pendapatan ilegal melalui aset digital, dan menegaskan bahwa skema ini masih berlangsung.

Namun, Korea Utara dengan tegas menolak klaim-klaim ini, menyatakan bahwa itu hanyalah upaya AS untuk mencoreng reputasi negara tersebut di panggung internasional.

JAKARTA - Keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam berbagai konflik global selalu diiringi dengan biaya fantastis. Dari Perang Dunia II hingga perang modern di Timur Tengah, anggaran yang digelontorkan tidak hanya menguras kas negara, tetapi juga meninggalkan beban jangka panjang.

Terbaru, perang bersama Israel melawan Iran, yang dimulai 28 Februari 2026, disebut-sebut berpotensi masuk dalam jajaran perang termahal dalam sejarah AS.

Daftar Perang Termahal dalam Sejarah AS

1. War on Terror

•Biaya: Lebih dari USD8 triliun (Rp136.000 triliun)

Angka ini setara dengan 40 kali APBN Indonesia, di mana APBN Indonesia sekitar Rp3.000 triliun hingga Rp3.500 triliun per tahun).

Kampanye global "War on Terror" menjadi konflik paling mahal sepanjang sejarah AS. Dimulai pasca-serangan 11 September 2001 atau serangan 9/11, operasi ini meluas ke berbagai negara.

•Cakupun Biaya Perang:

-Operasi militer lintas negara

-Keamanan dalam negeri

-Perawatan veteran dan bunga utang

2. Perang Afghanistan

•Biaya: USD2,3 triliun (Rp39.100 triliun)

Angka ini setara dengan 10 hingga 12 kali APB Indonesia.

Perang Afghanistan berlangsung selama dua dekade dan menjadi perang terpanjang AS.

Target utama adalah Taliban dan jaringan al-Qaeda yang didirikan Osama bin Laden. Ironisnya, hasil perang ini pada akhirnya dinilai tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan Amerika.

3. Perang Irak

•Biaya: USD 1,9 triliun (Rp32.300 triliun)

Invasi AS ke Irak di bawah Presiden George W. Bush menjadi salah satu keputusan paling kontroversial.

Dalih senjata pemusnah massal yang dikembangkan rezim Saddam Hussein tidak terbukti, membuat perang ini menuai kritik global. Perang ini menumbangkan rezim Saddam Hussein, tapi biayanya terus membengkak.

4. Perang Iran 2026

•Biaya: Estimasi USD1–3 triliun (Rp17.000 triliun hingga Rp51.000 triliun)

Konflik terbaru antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran mulai menunjukkan potensi biaya yang sangat besar.

Estimasi ini berdasarkan biaya operasi harian mencapai USD 1 miliar dan kerugian aset-aset tempur AS di seluruh wilayah Teluk yang hancur diserang Iran. Selain itu, penggunaan rudal dan sistem pertahanan mahal dan dampak lonjakan harga minyak global juga menjadi faktor penentu hitungan.

Jika eskalasi terus berlanjut, perang ini berpotensi menyamai Perang Irak bahkan mendekati Perang Afghanistan.

5. Perang Vietnam

•Biaya: USD1,2 triliun (Rp20.400 triliun)

Angka awalnya sekitar USD 168 miliar pada 1965–1975. Jika disesuaikan dengan inflasi sekarang sekitar USD1,2 triliun.

Perang Vietnam menjadi salah satu perang paling kontroversial dalam sejarah AS. Selain biaya besar, perang ini juga memicu gelombang protes besar di dalam negeri. Tragisnya, para sejarawan menilai AS adalah pihak yang kalah dalam perang ini.

6. Perang Dunia II

•Biaya: USD5 triliun (Rp85.000 triliun)

Angka awalnya adalah sekitar USD296 miliar pada 1941–1945. Jika disesuaikan dengan nilai sekarang kira-kira USD4 triliun hingga USD5 triliun atau Rp68.000 triliun hingga Rp85.000 triliun.

Keterlibatan AS dalam Perang Dunia II setelah Serangan Pearl Harbor menelan biaya luar biasa besar jika dihitung dengan nilai saat ini. Namun, perang ini juga mengukuhkan posisi AS sebagai kekuatan global.

7. Perang Korea

•Biaya: USD400 miliar (Rp6.800 triliun)

Angka awalnya adalah USD30 miliar hingga USD34 miliar pada 1950–1953. Jika disesuaikan ke nilai sekarang kira-kira USD350 miliar hingga USD400 miliar atau Rp5.950 triliun hingga Rp6.800 triliun.

Perang Korea mempertemukan kekuatan-kekuatan besar dunia di Semenanjung Korea. Meski berakhir tanpa kemenangan mutlak, biaya besar tetap harus ditanggung Amerika.

Sumber:Congressional Research Service.

WASHINGTON - Meskipun kekhawatiran global wajar terfokus pada invasi Rusia yang tak beralasan ke Ukraina, Amerika Serikat sendiri telah melakukan intervensi militer di hampir separuh negara di dunia.

Melansir 247wallst, Alasan intervensi AS antara lain untuk memperoleh wilayah, membuka pasar bagi kepentingan bisnis AS, melindungi warga negara Amerika, menstabilkan atau mendestabilisasi pemerintahan, dan pembalasan atas terorisme.

Sebagian orang berpikir Amerika Serikat telah melampaui batas, mengambil peran sebagai "polisi dunia." Sebagian lainnya percaya jika AS tidak mengambil peran ini, negara-negara otokratis akan mengisi kekosongan tersebut, yang mengarah pada peran yang lebih besar dan lebih keras serta gangguan terhadap perdagangan internasional. Namun, terlepas dari perspektif Anda, terlalu sederhana untuk menggolongkan semua intervensi Amerika di luar negeri dengan "imperialisme." Tujuan AS telah berubah seiring waktu:

Ekspansi teritorial merupakan motif utama di awal pertumbuhan negara tersebut.

Kemudian, persaingan dengan kekaisaran Eropa untuk mendapatkan akses ke pasar luar negeri menyebabkan bentrokan laut dan pendaratan pasukan di berbagai belahan dunia untuk mendukung kepentingan bisnis AS dan membela warga negara Amerika.

15 Perang yang Melibatkan Tentara AS, Salah Satunya Pernah Kalah karena 60.000 Pasukan Tewas Sia-sia

1. Perang 1812

Melansir 247wallst, selama Perang 1812, AS menyatakan perang terhadap Inggris atas hak maritim. Selama Perang tersebut, pasukan Amerika menginvasi Kanada tetapi tidak dapat mempertahankan kendali atas wilayah Kanada mana pun.

2. Perang Meksiko

Amerika Serikat secara resmi menyatakan perang terhadap Meksiko dari tahun 1846-1848 untuk menyelesaikan perbatasan Texas dan merebut lebih banyak wilayah untuk para pemukim. Di akhir perang, AS mencaplok hampir separuh wilayah Meksiko, termasuk California dan negara bagian barat daya lainnya.

3. Perang Spanyol-Amerika

Pada tahun 1898, Kongres AS menyatakan perang terhadap Spanyol untuk mendukung upaya Kuba meraih kemerdekaan.

Setelah itu, Amerika Serikat tetap mempertahankan bekas koloni Spanyol di Puerto Riko, Guam, dan Filipina sebagai koloni. Filipina memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945.

4. Perang Dunia I

Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman dan Austria-Hongaria pada tahun 1917 menjelang akhir Perang Dunia I.

Amerika telah berusaha untuk tidak terlibat dalam perang, tetapi penargetan Jerman terhadap kapal-kapal Amerika dan upaya untuk menghasut Meksiko agar menyerang AS merupakan dua faktor berpengaruh yang menarik AS untuk terlibat. Pasukan Amerika yang baru membantu mengakhiri konflik dalam waktu sekitar 18 bulan.

5. Perang Dunia II

Serangan mendadak Jepang di Pearl Harbor, Hawaii pada tahun 1941 memicu deklarasi perang AS terhadap Kekaisaran Jepang dan tak lama kemudian terhadap Jerman dan Italia.

Tahun berikutnya, Kongres mengesahkan deklarasi perang terhadap Bulgaria, Hongaria, dan Rumania, yang telah bersekutu dengan Jerman untuk melindungi diri dari Uni Soviet dan untuk mendapatkan dukungan Jerman bagi ambisi teritorial mereka. Perang berakhir pada tahun 1945 ketika AS menjatuhkan dua bom atom di Jepang.

6. Perang Barbary

Keterlibatan militer asing besar pertama negara itu adalah melawan bajak laut Barbary di pesisir Mediterania Afrika barat laut yang telah mengganggu pelayaran AS.

Ini termasuk perang dengan Tripoli dari tahun 1801-1805 dan Aljir dari tahun 1815-1816. Saat ini, kota-kota ini masing-masing menjadi bagian dari Libya dan Aljazair.

7. Aneksasi Hawaii

Pada tahun 1893, para pemilik perkebunan Amerika memicu pemberontakan untuk menggulingkan Ratu Liliuokalani dari Hawaii. Marinir Amerika mendukung kudeta tersebut dan pemerintahan sementara yang baru mengajukan permohonan aneksasi ke Amerika Serikat.

Tindakan ini dipicu sebagian oleh Kongres AS yang mengenakan tarif impor gula. Dengan menjadi bagian dari Amerika Serikat, para pemilik perkebunan Hawaii tidak akan dikenakan pajak atas komoditas asing.

8. Perang Saudara Rusia

Setelah komunis mengambil alih Rusia pada tahun 1917, perang saudara pecah di seluruh negeri. Amerika Serikat, bersama dengan sekitar selusin negara lain, mengirim pasukan ke Rusia dari tahun 1918-1922 untuk menjaga infrastruktur penting dan membantu pasukan kontra-revolusioner. Upaya ini pada akhirnya tidak berhasil.

9. Perang Vietnam

Layaknya Perang Korea, Perang Vietnam menyaksikan koalisi multinasional pimpinan AS yang mencoba mengalahkan Korea Utara yang komunis, yang menginvasi Korea Selatan.

Amerika Serikat menginvestasikan 20 tahun dan hampir 60.000 nyawa, tetapi akhirnya dikalahkan pada tahun 1975. Komunis kemudian mengambil alih sisa Indochina juga: negara-negara Kamboja dan Laos.

10. Invasi Grenada

Pada tahun 1983, Presiden Reagan memerintahkan angkatan bersenjata AS untuk menginvasi Grenada guna menggulingkan pemerintahan Marxis dan menghentikan pembangunan landasan udara militer oleh Soviet dan Kuba. Grenada saat ini tidak memiliki militer, hanya kepolisian lokal.

11. Invasi Panama

Pada tahun 1989-1990, Presiden George H.W. Bush mengerahkan 27.000 tentara yang didukung oleh kekuatan angkatan laut dan udara untuk menguasai Panama dan menahan pemimpin militernya, Jenderal Manuel Noriega.

Noriega dihukum karena perdagangan narkoba dan menjalani hukuman 17 tahun di penjara Miami, kemudian diekstradisi ke Prancis di mana ia menjalani hukuman 7 tahun atas tuduhan pencucian uang, dan akhirnya kembali ke Panama dan meninggal pada tahun 2017 di usia 83 tahun.

12. Intervensi di Yugoslavia

Setelah runtuhnya komunisme di Eropa Timur, Yugoslavia terpecah belah dalam serangkaian perang saudara yang menciptakan 7 negara merdeka: Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, Makedonia Utara, dan Kosovo. Dua kali selama perang ini, Amerika Serikat terlibat dalam pertempuran bersama sekutu NATO-nya.

Pada tahun 1995, Aliansi Barat melancarkan serangan udara terhadap pasukan Serbia dalam perang saudara Bosnia, memaksa mereka untuk menerima perjanjian damai. Pada tahun 1999, NATO mengulangi tindakan ini untuk memaksa Serbia menarik diri dari Kosovo, yang telah dinyatakan sebagai negara merdeka. Dalam kedua kasus tersebut, intervensi Barat dilakukan setelah kekejaman dan pembersihan etnis yang dilakukan Serbia.

13. Perang Teluk

AS dan sekutunya berperang dua kali melawan Irak. Perang Teluk pertama terjadi pada tahun 1990-1991 ketika Irak menginvasi Kuwait dan mengancam ladang minyak Saudi. Koalisi internasional pimpinan AS membebaskan Kuwait. Perang koalisi kedua melawan Irak terjadi pada tahun 2003-2011 untuk menggulingkan diktator Saddam Hussein dari kekuasaan dan mencari dugaan program senjata pemusnah massal.

Pasukan AS tetap berada di Irak untuk menstabilkan negara dan memerangi terorisme hingga tahun 2021. Beberapa pasukan hingga saat ini masih bertugas sebagai bagian dari pelatihan militer Irak.

14. Perang di Afghanistan

Amerika Serikat dan mitra koalisinya menginvasi Afghanistan pada tahun 2001 untuk menggulingkan Taliban dari kekuasaan dan berupaya menangkap Osama bin Laden, dalang teroris serangan 9/11.

Perang tersebut berlangsung selama 20 tahun hingga Presiden Biden menarik pasukan Amerika pada tahun 2021. Tak lama kemudian, Taliban kembali menguasai negara tersebut.

15. Perang Korea

Pada akhir Perang Dunia II, Korea terbagi menjadi dua negara. Korea Utara yang komunis melancarkan serangan mendadak ke Korea Selatan pada tahun 1950. Amerika Serikat dan koalisi multinasional terlibat dalam perang yang tidak dideklarasikan dari tahun 1950-1953 yang melibatkan China dan mengakibatkan kembalinya status quo.

Meskipun kita menyebut konflik yang keras dan mahal ini sebagai perang, konflik ini tidak memenuhi definisi hukum perang AS karena Kongres tidak pernah mengesahkan deklarasi perang resmi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, diduga terlibat dalam rencana rahasia untuk memprovokasi Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un melalui penerbangan drone ke jantung Pyongyang.

Jaksa Korsel merilis detail plot tersebut, yang diklaim mendahului upaya Yoon mendeklarasikan undang-undang darurat militer yang gagal pada Desember tahun lalu.

Jaksa merilis bukti tersebut pada Senin (10/11/2025), yang tampaknya mengonfirmasi klaim Korut bahwa Korsel mengirim drone terselubung untuk menjatuhkan selebaran anti-rezim pada Oktober tahun lalu. Penerbangan tersebut memicu pernyataan keras dari adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong, yang mengancam akan memutuskan semua koneksi ke Selatan.

Di antara catatan yang ditemukan, terdapat referensi untuk menciptakan situasi yang tidak stabil. Hal ini untuk melanggengkan darurat militer

"Harus mencari dan memanfaatkan peluang sekali seumur hidup yang dapat menghasilkan efek jangka pendek. Untuk melakukan itu, kita harus menciptakan situasi yang tidak stabil atau memanfaatkan peluang yang telah tercipta," tulis memo itu.

Memo lain bahkan secara spesifik menargetkan lokasi sensitif Korut Lokasi yang didaftar termasuk ibu kota, dua fasilitas nuklir, rumah liburan Kim, serta situs suci Samjiyon dan kawasan wisata Wonsan.

"Menargetkan di mana (Korea Utara) kehilangan muka sedemikian rupa sehingga mereka merasa tidak punya pilihan selain merespons."

Rencana tersebut tampak bertujuan untuk menciptakan kondisi perang. Hal ini diketahui dari memo lain tertanggal 5 November.

"Tindakan musuh harus datang lebih dulu. Harus ada situasi perang atau situasi yang tidak dapat dikendalikan oleh pasukan polisi. Ciptakan kondisi musuh... kita harus menunggu kesempatan yang menentukan," tambahnya.

Kim Byung-joo, pensiunan jenderal Tentara Korea dan anggota parlemen, mengatakan kepada CNN bahwa drone tersebut terbang setidaknya pada tiga kesempatan dan bertujuan untuk memprovokasi respons militer dari Utara.

"Itu seperti menodongkan pisau ke leher (Korea Utara)," ujarnya.

Para analis mengatakan pengiriman drone ke Korut dapat ditafsirkan sebagai tindakan perang yang dapat memicu konflik. Victor Cha, Ketua Korea di Center for Strategic and International Studies, mencatat bahwa penerbangan drone ke Korut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata yang membagi Semenanjung Korea sejak tahun 1953.

Meskipun darurat militer yang dideklarasikan Yoon pada Desember lalu dicabut dalam hitungan jam setelah parlemen membatalkannya, tindakannya memicu protes massa, tantangan hukum, dan akhirnya pemakzulan.

(luc)
[Gambas:Video CNBC]

SEOUL - Korea Selatan pada hari Senin mendakwa mantan Presiden Yoon Suk-yeol atas tuduhan "menguntungkan musuh". Itu dikarenakan Yoon diduga melakukan pengiriman drone ke Korea Utara tahun lalu.

Tim penasihat khusus juga mendakwa Yoon atas penyalahgunaan wewenang, dengan mengatakan bahwa ia memerintahkan pengiriman drone pada bulan Oktober untuk memicu pembalasan dari Pyongyang dan menggunakannya sebagai pembenaran untuk deklarasi darurat militernya di masa mendatang pada bulan Desember.

Dipimpin oleh penasihat khusus Cho Eun-suk, tim tersebut telah menyelidiki dugaan upaya Yoon untuk memberlakukan darurat militer dan sebelumnya telah mendakwanya dengan menghalangi upaya mereka untuk menahannya pada bulan Januari dan melanggar hak-hak anggota Kabinet selama pemberlakuan darurat militer.

Penasihat khusus dilaporkan mempertimbangkan untuk mendakwanya dengan tuduhan menghasut agresi asing, tetapi hal itu akan membutuhkan bukti kolusi dengan negara musuh.

Sebaliknya, ia didakwa dengan tuduhan "menguntungkan musuh secara umum" setelah para penyelidik menyimpulkan bahwa operasi pesawat nirawak Oktober 2024 menyebabkan kebocoran rahasia militer ketika pesawat nirawak tersebut jatuh di dekat Pyongyang.

Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dan mantan kepala Komando Kontra Intelijen Pertahanan Yeo In-hyung juga didakwa karena membantu musuh dan menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Kim Yong-dae, kepala Komando Operasi Pesawat Nirawak, juga didakwa tanpa penahanan karena menghalangi tugas resmi dan memerintahkan pembuatan dokumen palsu.

Secara terpisah, Yoon didakwa oleh jaksa penuntut atas tuduhan pemberontakan terkait pemberlakuan darurat militer. Dia telah dipenjara sejak Juli.

Jakarta, CNBC Indonesia - Jaksa Korea Selatan (Korsel) mendakwa mantan presiden Yoon Suk Yeol Senin (10/11/2025) atas tuduhan baru. Yoon disebut membantu musuh, saat memerintahkan penerbangan pesawat tak berawak (drone) di atas Korea Utara (Korut), untuk memperkuat upayanya mengumumkan darurat militer.

Ini terkait laporan Korut tahun lalu yang mengatakan mereka telah "membuktikan" bahwa Korsel sengaja menerbangkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda di atas ibu kotanya, Pyongyang. Tindakan ini sampai sekarang belum dikonfirmasi oleh militer Seoul.

Jaksa penuntut Park Ji Young membuka penyelidikan khusus tahun ini untuk memeriksa apakah pengiriman drone tersebut merupakan upaya ilegal oleh Yoon untuk memprovokasi Korut. Lalu menggunakan reaksi Pyongyang sebagai dalih untuk mengumumkan pemerintahan militer.

"Tim penasihat khusus telah mengajukan tuduhan menguntungkan musuh secara umum dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap mantan presiden tersebut," katanya, dikutip AFP.

"Yoon dan yang lainnya bersekongkol untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan diberlakukannya darurat militer, sehingga meningkatkan risiko konfrontasi bersenjata antar-Korea dan merugikan kepentingan militer publik," kata Park.

Foto: Eks Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol (via REUTERS/JEON HEON-KYUN/POOL)

Ia menambahkan bahwa bukti kuat telah ditemukan dalam sebuah memo yang ditulis oleh mantan komandan kontra-intelijen Yoon pada Oktober tahun lalu. Bukti itu menciptakan dorongan untuk membuat situasi yang tidak stabil atau memanfaatkan peluang yang muncul.

Memo tersebut menyatakan bahwa militer harus menargetkan tempat-tempat yang harus membuat Korut kehilangan muka sehingga respons tak terelakkan. Salah satunya di Pyongyang atau kota pesisir utama Wonsan.

Yoon sendiri menjerumuskan Korsel ke dalam krisis politik ketika ia berusaha menumbangkan pemerintahan sipil pada Desember tahun lalu, dengan mengirimkan tentara bersenjata ke parlemen dalam upaya untuk mencegah anggota parlemen menolak deklarasi darurat militernya. Upaya itu gagal, dan Yoon akhirnya ditahan dalam penggerebekan dini hari pada bulan Januari, menjadikannya presiden Korseln pertama yang sedang menjabat yang ditahan.

Ia dicopot dari jabatannya pada bulan April, dan para pemilih menggantinya dengan Lee Jae myung dalam pemilihan umum di bulan Juni. Yoon masih diadili atas tuduhan pemberontakan dan pelanggaran lain yang terkait dengan penerapan darurat militernya.

Seoul dan Pyongyang secara teknis tetap berperang. Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Hal sama juga dimuat Reuters. Dikatakan bahwa ada bukti yang ditemukan di ponsel seorang pejabat militer yang memuat beberapa kata yang menunjukkan potensi provokasi terhadap Korut seperti pesawat tanpa awak dan "serangan bedah".

Jika terbukti bersalah, ia dapat dijatuhi hukuman mati. Yoon sendiri secara konsisten mengatakan bahwa ia tidak pernah bermaksud memberlakukan aturan militer, tetapi memberlakukan darurat militer untuk membunyikan alarm atas kesalahan yang dilakukan oleh partai-partai oposisi dan untuk melindungi demokrasi dari elemen-elemen "anti-negara".

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Korea Utara (Korut) menembakkan setidaknya satu rudal balistik, Jumat (7/11/2025). Laporan diberikan militer Korea Selatan (Korsel), menyebutkan rudal balistik itu terbang ke arah Laut Timur atau disebut juga Laut Jepang.

"Korea Utara menembakkan rudal balistik tak dikenal ke arah Laut Timur," tegas Kepala Staf Gabungan Korsel, dikutip AFP.

Ini terjadi sekitar seminggu setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyetujui rencana Korsel untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Trump telah mengumumkan bahwa Seoul akan membangun kapal selam tersebut di AS, di mana teknologi nuklir merupakan salah satu rahasia militer yang paling sensitif dan dijaga ketat.

Tidak seperti kapal selam bertenaga diesel, yang harus muncul ke permukaan secara teratur untuk mengisi ulang baterainya, kapal selam bertenaga nuklir dapat bertahan di bawah air jauh lebih lama. Para analis mengatakan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir akan menandai lompatan signifikan dalam basis industri angkatan laut dan pertahanan Korsel.

Ini akan membuat Korsel masuk dalam kelompok negara-negara terpilih yang memiliki kapal semacam itu. Di dunia, hanya AS, Australia, China, Rusia, India, Prancis, dan Inggris yang telah beralih ke kapal selam bertenaga nuklir.

Sebelumnya, kantor kepresidenan Korsel mengatakan Seoul membutuhkan persetujuan Washington. Karena membutuhkan bahan baku yang dibutuhkan untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir, yang dibatasi untuk penggunaan militer.

Sementara itu, Selasa Korut dilaporkan menembakkan beberapa roket artileri satu jam sebelum Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengunjungi perbatasan yang memisahkannya nagara itu dari Korsel. Senjata-senjata tersebut ditembakkan sekitar pukul 15.00 pada hari Sabtu dan sekitar pukul 16.00 pada hari Senin

"Detail proyektil saat ini sedang dianalisis secara cermat oleh otoritas intelijen Korea Selatan dan AS," ujarnya.

Hegseth mengunjungi perbatasan Korut dan Korsel dan menjadi kepala Pentagon pertama dalam delapan tahun yang melakukannya.
Ia mengunjungi Panmunjom, desa gencatan senjata simbolis tempat pasukan dari kedua Korea saling berhadapan dan menyempatkan diri singgah di Pos Observasi Ouellette yang menghadap Zona Demiliterisasi.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

SEOUL - Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengatakan kepada Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth bahwa rencana Seoul untuk merebut kembali kendali operasional masa perang (OPCON) dari Washington akan menjadi kesempatan untuk "memperdalam" hubungan bilateral.

Lee menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Selasa, saat bertemu dengan Hegseth di Seoul, ujar juru bicara kepresidenan Kang Yu-jung dalam sebuah pernyataan tertulis, Yonhap News melaporkan.

"Pengembalian kendali operasional masa perang yang lebih awal dalam masa jabatan saya akan menjadi peluang penting untuk lebih memperdalam dan mengembangkan aliansi antara Republik Korea (Korea Selatan) dan AS," kata Lee, menurut Kang.

"Jika kemampuan militer Korea diperkuat secara signifikan dan Republik Korea mengambil peran utama dalam mempertahankan Semenanjung Korea, beban pertahanan AS di kawasan Indo-Pasifik juga akan berkurang," tambahnya.

Pemerintahan Presiden Korea Selatan Lee berencana untuk merebut kembali OPCON masa perang dari AS dalam masa jabatan lima tahunnya, yang berakhir pada tahun 2030.

Korea Selatan adalah salah satu sekutu militer tertua AS di Asia, menampung sekitar 28.500 tentara Amerika di Semenanjung Korea, sementara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan memegang OPCON masa damai, dan Komando Pasukan Gabungan yang dipimpin AS memegang kendali operasional selama perang.

Selama Perang Korea 1950-1953, Korea Selatan menempatkan kendali operasional pasukannya di bawah Komando PBB yang dipimpin AS. Pada tahun 1978, wewenang tersebut dialihkan kepada Komando Pasukan Gabungan milik sekutu.

Meskipun kendali operasional masa perang tetap berada di tangan AS, Korea Selatan mendapatkan kembali kendali militernya di masa damai pada tahun 1994.

BacaJuga: 7 Tantangan Zohran Mamdani Memimpin Kota New York, Salah Satunya Pajak bagi Orang Kaya

Lee juga menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden AS Donald Trump atas keputusannya untuk mengizinkan Korea Selatan membangun kapal selam bertenaga nuklir, dengan menyatakan bahwa hal itu akan "meningkatkan secara signifikan kemampuan militer Korea dan perkembangan aliansi bilateral."

Menurut Kang, Hegseth menyambut baik keputusan Korea Selatan untuk meningkatkan anggaran pertahanan dan meningkatkan kemampuannya melalui kapal selam nuklir bersenjata konvensional.

Dalam pembicaraannya dengan Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back sebelumnya pada hari itu, Hegseth menyebutkan bahwa Washington akan berupaya membantu melaksanakan janji Trump untuk mengizinkan Korea Selatan membangun kapal selam bertenaga nuklir di galangan kapal AS.

Persetujuan Washington tersebut muncul setelah Lee meminta Trump untuk mengizinkan Korea Selatan mengamankan bahan bakar nuklir untuk kapal selam bertenaga nuklir tersebut dalam pertemuan mereka di kota Gyeongju, Korea Selatan bagian tenggara, Rabu lalu.

Trump mengatakan dalam sebuah unggahan media sosial keesokan harinya bahwa ia telah menyetujui pembangunan kapal selam bertenaga nuklir oleh Korea Selatan di galangan kapal Philadelphia yang dioperasikan oleh perusahaan Hanwha Ocean.

Secara terpisah, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah mendeteksi tanda-tanda bahwa Korea Utara telah mempersiapkan kemungkinan pertemuan antara Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un selama pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Korea Selatan, tetapi pertemuan itu tidak terjadi.

Trump telah menyatakan kesediaannya untuk bertemu dengan Kim sebelum kunjungannya ke Korea Selatan untuk menghadiri pertemuan APEC di kota Gyeongju di tenggara Korea pekan lalu, tetapi pertemuan yang diantisipasi itu tidak terjadi.

NIS juga mengatakan bahwa Korea Utara telah mengirimkan sekitar 5.000 pasukan konstruksi ke Rusia sejak September di tengah perang yang sedang berlangsung di Ukraina, yang kemungkinan akan digunakan untuk upaya rekonstruksi infrastruktur.

Selain itu, sekitar 10.000 tentara Korea Utara ditempatkan di dekat perbatasan Rusia-Ukraina untuk tugas pengawasan, sementara 1.000 insinyur militer telah dikerahkan untuk membantu pembersihan ranjau darat, menurut badan mata-mata tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Korea Utara (Korut) dilaporkan menembakkan beberapa roket artileri satu jam sebelum Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth mengunjungi perbatasan yang memisahkannya nagara itu dari "musuhnya", Korea Selatan (Korsel). Hal ini dilaporkan militer Seoul, Selasa (4/11/2025).

Pyongyang juga menembakkan senjata serupa beberapa menit sebelum Presiden Korsel Lee Jae Myung mengadakan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping pekan lalu. Kepala Staf Gabungan Korsel (JCS) menyebut setidaknya 10 roket artileri terdeteksi ditembakkan negeri Kim Jong Un, ke Laut Kuning.

"Senjata-senjata tersebut ditembakkan sekitar pukul 15.00 pada hari Sabtu dan sekitar pukul 16.00 pada hari Senin," kata JCS, dikutip dariAFP.

"Detail proyektil saat ini sedang dianalisis secara cermat oleh otoritas intelijen Korea Selatan dan AS," tambahnya.

Sebelumnya, Hegseth mengunjungi perbatasan Korut dan Korsel kemarin. Ia menjadi kepala Pentagon pertama dalam delapan tahun yang melakukannya.

Ia mengunjungi Panmunjom, desa gencatan senjata simbolis tempat pasukan dari kedua Korea saling berhadapan. Ia juga menyempatkan diri singgah di Pos Observasi Ouellette yang menghadap Zona Demiliterisasi.

Hegseth dan Menteri Pertahanan Korsel Ahn Gyu-back, menegaskan kembali postur pertahanan gabungan yang kuat dan kerja sama yang erat antara kedua negara. Dalam konferensi pers Selasa ini, Hegseth bersama dengan Ahn pun mengatakan bahwa Korsel menghadapi lingkungan keamanan yang berbahaya.

"Kedua menteri sepakat untuk tetap berpandangan jernih tentang ancaman yang mereka hadapi," ujarnya.

Diketahui Korsel akan melakukan peningkatan anggaran pertahanan dengan kenaikan sebesar 8,2% dari tahun ini menjadi 66,3 triliun won. Ini merupakan yang terbesar dalam enam tahun terakhir.

Hegseth mengatakan peningkatan anggaran pertahanan ini akan mempercepat kemampuannya untuk memimpin pencegahan dan pertahanan konvensional terhadap Korut. Kunjungan Hegseth dilakukan setelah permintaan Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Kim Jong Un selama lawatannya ke Asia pekan lalu tidak mendapat tanggapan publik dari Pyongyang.

Pada hari Sabtu, Lee bertemu Xi di sela-sela KTT APEC, mendesak pemimpin China tersebut untuk membantu Seoul melanjutkan dialog dengan Korut. Lee menekankan perlunya "stabilitas" regional dan mencatat "pertukaran tingkat tinggi baru-baru ini antara China dan Korut.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

SEOUL - Pesawat tempur siluman generasi kelima China , J-20, yang ditugaskan ke Brigade Udara Pertama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat, dilaporkan terbang melintasi Selat Timur Selat Korea pada 27 Juli, tetapi baik Korea Selatan maupun Jepang tidak mendeteksinya. Itu dilaporkan South China Morning Post.

Selat Korea adalah perairan yang memisahkan Korea dan Jepang pada titik terdekatnya, di lepas pantai Busan.

Beijing belum mengeluarkan tanggapan resmi atas laporan surat kabar yang berbasis di Hong Kong tersebut. Dengan mempertahankan sikap NCND — atau "tidak mengonfirmasi maupun menyangkal" — China tampaknya menyiratkan bahwa pesawat tempurnya telah lolos dari jaringan pertahanan udara Korea Selatan dan Jepang. Sikap ini juga menunjukkan bahwa bahkan Amerika Serikat pun tidak menyadari penerbangan tersebut.

4 Fakta Jet Tempur China J-20 Mampu Terbang Tanpa Terdeteksi Radar Korea Selatan

1. China Unjung Kekuatan dengan Pesawat Buatannya Sendiri

Memanfaatkan momentum ini, China telah memamerkan pesawat siluman utamanya, J-20 dan J-35, di berbagai acara besar, termasuk parade militer Hari Kemenangan pada 3 September — yang menandai berakhirnya Perang Dunia II — dan Pameran Udara Changchun pada 20 September.

Namun, sementara China memamerkan kemampuan silumannya yang terus berkembang, sistem radar jarak jauh Korea Selatan — kunci untuk mendeteksi pesawat semacam itu — mulai menunjukkan usianya. Beberapa unit radar tetap, yang diperkenalkan sejak 40 tahun lalu, kini hampir usang.

Radar yang ada harus dimatikan selama 100 hingga 200 jam per tahun untuk pemeliharaan, dan rencana untuk mengakuisisi sistem radar yang dirancang khusus untuk mendeteksi pesawat siluman masih belum terdefinisi karena keterbatasan teknologi dan anggaran.

2. Korea Selatan Tak Mampu Mendeteksi Pesawat Asing yang Terbang 20 Km dari Perbatasan

Isu ini kembali mengemuka dalam audit parlemen Angkatan Udara yang diadakan di Markas Besar Angkatan Udara di Gyeryong, Chungcheong Selatan pada hari Kamis.

Anggota DPR dari Partai Kekuatan Rakyat, Lim Jong-deuk, bertanya kepada Kepala Staf Angkatan Udara Jenderal Son Seok-rak, “Meskipun Selat Timur Selat Korea tidak berada di bawah yurisdiksi kami, jaraknya hanya sekitar 20 kilometer dari wilayah udara kami. Apakah Anda mengatakan militer tidak menyadari bahwa pesawat musuh bisa masuk dalam satu atau dua menit?”

“Tanggal penerbangan tidak disebutkan, jadi tidak ada cara untuk memverifikasinya,” jawab Sohn, seraya menambahkan, “Tidak ada bukti konkret yang mengonfirmasi keberadaan J-20.”

Sikap resmi Angkatan Udara adalah bahwa Selat Timur berada di luar zona identifikasi pertahanan udara Korea Selatan (Kadiz), yang berarti mereka tidak dapat memastikan apakah pesawat tersebut terdeteksi.

Dalam tanggapan tertulis kepada kantor Anggota DPR Lim, Angkatan Udara menambahkan bahwa “tidak ada catatan J-20 yang memasuki atau meninggalkan Kadiz dalam tiga tahun terakhir,” yang menyiratkan bahwa pesawat tersebut tidak terbang melalui Kadiz dalam perjalanan menuju Selat tersebut.

Data radar dari Pusat Kendali Utama dan Pelaporan Angkatan Udara tidak menunjukkan jejak penerbangan J-20 sekitar 27 Juli, menurut sumber militer. Jika sebuah pesawat tempur China terbang ke Selat Timur tanpa melewati Kadiz, kemungkinan besar pesawat tersebut memerlukan pengisian bahan bakar udara karena rute yang diperpanjang.

Tidak adanya bukti menunjukkan bahwa pesawat tersebut mungkin tidak pernah lepas landas — atau bahwa China sengaja mengaburkan jalur dan waktu penerbangannya. Militer tidak mengesampingkan kedua kemungkinan tersebut.

3. Teknologi Pesawat Siluman China Menguat

Perkembangan ini menyoroti bagaimana kemampuan siluman China terus berkembang. Badan Intelijen Pertahanan menilai pesawat tempur siluman J-35 dan wahana udara nirawak FH-97, yang diresmikan pada parade Hari Kemenangan 3 September, sebagai salah satu senjata generasi mendatang utama militer China.

Dengan menguatnya aliansi Korea Utara-China-Rusia, Korea Utara—yang berfokus pada penguatan kekuatan udaranya—dapat berupaya memperoleh teknologi terkait siluman dari sekutu-sekutunya.

Para pakar penerbangan mencatat bahwa jet siluman China dan Rusia masih tertinggal dari model Amerika. Penampang radar (RCS) pesawat pengebom B-2 dan pesawat tempur F-22 AS, yang dianggap sebagai pesawat siluman tercanggih, berukuran sekitar 0,0001 meter persegi (0,16 inci persegi)—kira-kira seukuran kuku jari.

Sebagai perbandingan, Su-57 Rusia berukuran sekitar 0,5 meter persegi, dan J-20 China berukuran antara 0,01 dan 0,05 meter persegi.

Namun, dengan Beijing yang menggelontorkan investasi besar-besaran untuk penelitian, para analis mengatakan kesenjangan tersebut dapat segera menyempit. Pada April tahun lalu, para peneliti di Universitas Teknik Angkatan Udara di Provinsi Shaanxi mengklaim telah mengembangkan teknologi radar yang mampu mendeteksi F-22 — yang biasanya tidak terlihat oleh radar — seolah-olah memiliki RCS 6 meter persegi, sebanding dengan pesawat tempur konvensional.

4. Radar Korea Selatan Sudah Kadaluarsa

Untuk saat ini, sistem radar jarak jauh Korea Selatan yang ada masih dapat melacak pesawat siluman dalam kondisi yang menguntungkan. "Dengan menyesuaikan pengaturan sensitivitas, radar bahkan dapat mendeteksi kawanan burung yang bermigrasi," kata seorang pejabat Angkatan Udara.

Namun karena radar tersebut harus memiliki banyak fungsi, militer mengakui bahwa sistem deteksi siluman khusus pada akhirnya diperlukan.

Dari 12 unit radar jarak jauh tetap yang saat ini beroperasi, delapan model FPS-117K diperkenalkan antara tahun 1987 dan 1992 dan telah beroperasi hampir 40 tahun. Empat unit FPS-117E1 yang tersisa dipasang pada tahun 2004 dan juga berusia lebih dari dua dekade.

Angkatan Udara melaporkan 10 kerusakan FPS-117K tahun ini saja, yang mengakibatkan sekitar 100 jam waktu henti, dan FPS-117E1 mengalami gangguan serupa dengan total 90 jam.

Pemerintah berencana untuk menghabiskan 260,3 miliar won ($180,8 juta) hingga tahun 2029 untuk memperbarui sistem radar yang sudah ketinggalan zaman, tetapi hingga modernisasi selesai, Angkatan Udara harus memantau potensi ancaman siluman dengan apa yang disebut oleh seorang pejabat sebagai "mata yang gagal".